PP

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN

PP Nomor 3 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi. 2. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. 3. Transmigran adalah warga negara Republik INDONESIA yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi. 4. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi. 5. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu diantaranya direncanakan untuk www.djpp.kemenkumham.go.id mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 6. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 7. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru. 8. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi. 9. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha Transmigran. 10. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga. 11. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru. 12. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga. 13. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP. 14. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. www.djpp.kemenkumham.go.id 15. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 16. Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di KPB. 17. Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPKT adalah KPB yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kawasan Transmigrasi. 18. Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPLT adalah desa utama yang disiapkan menjadi pusat SKP yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala SKP. 19. Masyarakat Transmigrasi adalah Transmigran dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai Transmigran serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP-Tempatan. 20. Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah jenis Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha. 21. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya disingkat TSB adalah jenis Transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha Transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju. 22. Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disingkat TSM adalah jenis Transmigrasi yang merupakan prakarsa Transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan. 23. Daerah Asal Calon Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon Transmigran sebelum pindah ke Kawasan Transmigrasi. 24. Daerah Tujuan Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Tujuan adalah daerah kabupaten/kota yang di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi. 25. Pencadangan Tanah adalah penunjukan area tanah oleh bupati/walikota atau gubernur yang disediakan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi. www.djpp.kemenkumham.go.id 26. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan Kawasan Transmigrasi guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat. 27. Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RKT adalah hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi. 28. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. 29. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum, termasuk koperasi. 30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketransmigrasian.

BAB II

KAWASAN TRANSMIGRASI

Article 5

Correction

Kawasan Transmigrasi ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pemerintah daerah.

Article 6

Correction

(1) Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, atau kawasan strategis kabupaten/kota. (2) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan rencana tata ruangnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 7

(1) Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibangun dan dikembangkan di Kawasan Perdesaan sebagai sistem www.djpp.kemenkumham.go.id produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan. (2) Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. WPT; atau b. LPT.

Article 8

(1) WPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan bentuk Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan dari Kawasan Perdesaan menjadi sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan baru sebagai KPB. (2) WPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa SKP dan 1 (satu) KPB.

Article 9

(1) LPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan bentuk Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan dari pusat pertumbuhan yang ada atau yang sedang berkembang menjadi KPB yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan beberapa SKP sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. (2) LPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa SKP dan 1 (satu) KPB.

Article 10

(1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) SP dan paling banyak 6 (enam) SP. (2) Salah satu SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan menjadi desa utama sebagai pusat SKP. (3) Pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai PPLT.

Article 11

(1) SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) merupakan permukiman yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi www.djpp.kemenkumham.go.id kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (2) SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. SP-Baru; b. SP-Pugar; atau c. SP-Tempatan.

Article 12

(1) Pada setiap SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit tersedia: a. prasarana dan utilitas umum; b. perumahan; c. sarana pelayanan umum; d. sarana pelayanan pendidikan dasar setingkat sekolah dasar; e. sarana pelayanan kesehatan setingkat pos kesehatan desa; f. sarana pasar mingguan; dan g. sarana pusat percontohan. (2) Dalam hal SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan menjadi desa utama sebagai pusat SKP dilengkapi paling sedikit dengan: a. sarana pelayanan umum skala SKP; b. sarana pelayanan pendidikan setingkat sekolah menengah pertama; c. sarana pelayanan kesehatan setingkat pusat kesehatan masyarakat; dan d. sarana pasar harian.

Article 13

(1) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) merupakan pusat pertumbuhan dalam Kawasan Transmigrasi yang berfungsi sebagai PPKT. (2) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (3) Pada setiap KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit tersedia: www.djpp.kemenkumham.go.id a. permukiman; b. prasarana dan utilitas umum; c. sarana perdagangan dan jasa; d. sarana industri pengolahan; e. sarana pelayanan umum; f. sarana pendidikan paling rendah tingkat menengah atas; g. sarana kesehatan paling rendah setingkat pusat kesehatan masyarakat rawat inap; h. sarana ruang terbuka hijau; dan i. sarana terminal atau dermaga.

Article 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III

PENYEDIAAN TANAH DAN PELAYANAN PERTANAHAN

Article 15

Correction

(1) Penyediaan tanah untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi dilaksanakan melalui proses Pencadangan Tanah oleh pemerintah daerah tujuan. (2) Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. (4) Dalam hal tanah yang dicadangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota, Pencadangan Tanah ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Article 16

Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKT dan rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 17

Rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan sebagai dasar dalam menentukan peruntukan tanah bagi: a. pembangunan SP-Baru; b. pembangunan permukiman baru sebagai bagian dari SP-Pugar; c. pembangunan prasarana dan sarana Kawasan Transmigrasi; d. pengembangan investasi; e. pemugaran permukiman penduduk setempat sebagai bagian dari SP- Pugar; dan/atau f. SP-Tempatan.

Article 18

Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berasal dari: a. tanah negara; b. tanah hak; dan/atau c. tanah masyarakat hukum adat.

Article 19

(1) Tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yang langsung dikuasai oleh negara dan tidak dilekati oleh sesuatu hak atas tanah, dilakukan permohonan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yang berstatus kawasan hutan, dilakukan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Berdasarkan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan permohonan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

Tanah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa: a. tanah hak perorangan; atau b. tanah hak badan hukum.

Article 21

(1) Tanah hak perorangan atau tanah hak badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 didahului dengan pembebasan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Tanah yang telah dilakukan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan permohonan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 22

(1) Tanah masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c didahului dengan pelepasan hak dari masyarakat hukum adat. (2) Pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan: a. prasarana dan sarana permukiman yang bermanfaat bagi masyarakat adat yang bersangkutan; dan/atau b. kesempatan untuk memperoleh perlakuan sebagai Transmigran di Permukiman Transmigrasi. (3) Pelaksanaan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara. (4) Pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Tanah yang telah dilakukan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan permohonan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 23

(1) Tanah yang diperuntukkan bagi pengembangan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, proses legalitasnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tanah masyarakat hukum adat, proses legalitasnya didahului dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

Article 24

(1) Tanah yang diperuntukkan bagi pemugaran permukiman penduduk setempat sebagai bagian dari SP-Pugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan tanah yang berada dalam penguasaan, penggunaan, atau pemanfaatan penduduk di permukiman yang bersangkutan. (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. penduduk yang memiliki tanah dan memiliki rumah; www.djpp.kemenkumham.go.id b. penduduk yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki rumah; dan/atau c. penduduk yang tidak memiliki rumah dan tidak memiliki tanah. (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup penduduk yang: a. memiliki Kartu Tanda Penduduk di permukiman yang bersangkutan; b. sudah berkeluarga; dan c. sudah tinggal menetap dan memanfaatkan tanah paling singkat 2 (dua) tahun di permukiman yang bersangkutan. (4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Konsolidasi Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pelaksanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara. (6) Tanah hasil konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diperuntukkan bagi pembangunan permukiman baru dan prasarana, sarana, dan utilitas dilakukan permohonan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Konsolidasi Tanah dalam pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Article 25

(1) Tanah yang diperuntukkan bagi SP-Tempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f merupakan tanah yang berada dalam pemilikan, penguasaan, penggunaan, atau pemanfaatan penduduk di permukiman yang bersangkutan. (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimanfaatkan untuk pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum SP-Tempatan, didahului dengan pembebasan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tanah yang telah dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengurusan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 26

Pengurusan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 25 menjadi tanggung jawab Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 27

Bagian dari bidang tanah Hak Pengelolaan digunakan untuk: a. lahan tempat tinggal dan/atau lahan usaha Transmigran dan penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai Transmigran; dan b. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman dan kawasan.

Article 28

(1) Dalam pembangunan Kawasan Transmigrasi, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan pelayanan pertanahan. (2) Pelayanan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Transmigran; b. penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SP-Pugar dan memperoleh perlakuan sebagai Transmigran; dan c. penduduk setempat yang tetap tinggal di permukiman sebagai bagian dari SP-Pugar dan memperoleh perlakuan sebagai Transmigran.

Article 29

(1) Pelayanan pertanahan kepada Transmigran dan penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SP-Pugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan huruf b berupa pemberian bidang tanah. (2) Bidang tanah yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tanah Hak Pengelolaan. (3) Bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanah untuk: a. lahan tempat tinggal dan lahan usaha; atau b. lahan tempat tinggal. (4) Bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan status hak milik atas tanah sesuai dengan jenis Transmigrasi dan pola usaha pokok. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Luas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi. (6) Dalam hal jenis TU dan TSB dengan pola usaha pokok pertanian tanaman pangan dan/atau perkebunan, Transmigran atau penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SP- Pugar diberikan bidang tanah paling sedikit 2 (dua) hektar. (7) Pengurusan sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Menteri. (8) Sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus diberikan paling lambat 5 (lima) tahun sejak penempatan pada SP yang bersangkutan.

Article 30

(1) Sebelum sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) diterbitkan, Menteri memberikan surat keterangan pembagian tanah sebagai legalitas hak untuk penggunaan tanah. (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian surat keterangan pembagian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB Kesatu

Penyediaan Tanah

Article 15

Correction

(1) Penyediaan tanah untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi dilaksanakan melalui proses Pencadangan Tanah oleh pemerintah daerah tujuan. (2) Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. (4) Dalam hal tanah yang dicadangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota, Pencadangan Tanah ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Article 16

Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKT dan rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 17

Rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan sebagai dasar dalam menentukan peruntukan tanah bagi: a. pembangunan SP-Baru; b. pembangunan permukiman baru sebagai bagian dari SP-Pugar; c. pembangunan prasarana dan sarana Kawasan Transmigrasi; d. pengembangan investasi; e. pemugaran permukiman penduduk setempat sebagai bagian dari SP- Pugar; dan/atau f. SP-Tempatan.

Article 18

Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berasal dari: a. tanah negara; b. tanah hak; dan/atau c. tanah masyarakat hukum adat.

Article 19

(1) Tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yang langsung dikuasai oleh negara dan tidak dilekati oleh sesuatu hak atas tanah, dilakukan permohonan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yang berstatus kawasan hutan, dilakukan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Berdasarkan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan permohonan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

Tanah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa: a. tanah hak perorangan; atau b. tanah hak badan hukum.

Article 21

(1) Tanah hak perorangan atau tanah hak badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 didahului dengan pembebasan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Tanah yang telah dilakukan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan permohonan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 22

(1) Tanah masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c didahului dengan pelepasan hak dari masyarakat hukum adat. (2) Pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan: a. prasarana dan sarana permukiman yang bermanfaat bagi masyarakat adat yang bersangkutan; dan/atau b. kesempatan untuk memperoleh perlakuan sebagai Transmigran di Permukiman Transmigrasi. (3) Pelaksanaan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara. (4) Pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Tanah yang telah dilakukan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan permohonan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 23

(1) Tanah yang diperuntukkan bagi pengembangan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, proses legalitasnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tanah masyarakat hukum adat, proses legalitasnya didahului dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

Article 24

(1) Tanah yang diperuntukkan bagi pemugaran permukiman penduduk setempat sebagai bagian dari SP-Pugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan tanah yang berada dalam penguasaan, penggunaan, atau pemanfaatan penduduk di permukiman yang bersangkutan. (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. penduduk yang memiliki tanah dan memiliki rumah; www.djpp.kemenkumham.go.id b. penduduk yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki rumah; dan/atau c. penduduk yang tidak memiliki rumah dan tidak memiliki tanah. (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup penduduk yang: a. memiliki Kartu Tanda Penduduk di permukiman yang bersangkutan; b. sudah berkeluarga; dan c. sudah tinggal menetap dan memanfaatkan tanah paling singkat 2 (dua) tahun di permukiman yang bersangkutan. (4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Konsolidasi Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pelaksanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara. (6) Tanah hasil konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diperuntukkan bagi pembangunan permukiman baru dan prasarana, sarana, dan utilitas dilakukan permohonan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Konsolidasi Tanah dalam pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Article 25

(1) Tanah yang diperuntukkan bagi SP-Tempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f merupakan tanah yang berada dalam pemilikan, penguasaan, penggunaan, atau pemanfaatan penduduk di permukiman yang bersangkutan. (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimanfaatkan untuk pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum SP-Tempatan, didahului dengan pembebasan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tanah yang telah dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengurusan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 26

Pengurusan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 25 menjadi tanggung jawab Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 27

Bagian dari bidang tanah Hak Pengelolaan digunakan untuk: a. lahan tempat tinggal dan/atau lahan usaha Transmigran dan penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai Transmigran; dan b. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman dan kawasan.

BAB Kedua

Pelayanan Pertanahan

Article 28

Correction

(1) Dalam pembangunan Kawasan Transmigrasi, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan pelayanan pertanahan. (2) Pelayanan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Transmigran; b. penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SP-Pugar dan memperoleh perlakuan sebagai Transmigran; dan c. penduduk setempat yang tetap tinggal di permukiman sebagai bagian dari SP-Pugar dan memperoleh perlakuan sebagai Transmigran.

Article 29

Correction

(1) Pelayanan pertanahan kepada Transmigran dan penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SP-Pugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan huruf b berupa pemberian bidang tanah. (2) Bidang tanah yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tanah Hak Pengelolaan. (3) Bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanah untuk: a. lahan tempat tinggal dan lahan usaha; atau b. lahan tempat tinggal. (4) Bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan status hak milik atas tanah sesuai dengan jenis Transmigrasi dan pola usaha pokok. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Luas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi. (6) Dalam hal jenis TU dan TSB dengan pola usaha pokok pertanian tanaman pangan dan/atau perkebunan, Transmigran atau penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SP- Pugar diberikan bidang tanah paling sedikit 2 (dua) hektar. (7) Pengurusan sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Menteri. (8) Sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus diberikan paling lambat 5 (lima) tahun sejak penempatan pada SP yang bersangkutan.

Article 30

(1) Sebelum sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) diterbitkan, Menteri memberikan surat keterangan pembagian tanah sebagai legalitas hak untuk penggunaan tanah. (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian surat keterangan pembagian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB III

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kesatu

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB Kedua

Article 28

Article 29

Article 30

BAB IV

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB 1

BAB 2

BAB V

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB VI

BAB VII

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB VIII

BAB IX

BAB X

BAB XI

BAB XII

BAB XIII