PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN SARANA KEPEMUDAAN

PERMEN Nomor 18 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENGELOLAAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN SARANA KEPEMUDAAN

Article 5

Correction

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat bertanggung jawab atas pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai kewenangannya. (2) Pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pemanfaatan; b. pemeliharaan; dan c. pengawasan.

Article 6

Correction

(1) Pengelolaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan terhadap jenis Prasarana Kepemudaan sebagai berikut: a. Sentra Pemberdayaan Pemuda; b. koperasi Pemuda; c. pondok Pemuda; d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa; e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; atau f. Prasarana Kepemudaan lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan. (2) Prasarana Kepemudaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat berupa pusat kreativitas Pemuda. (3) Pengelolaan Sarana Kepemudaan dilakukan terhadap peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang Prasarana Kepemudaan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Article 7

(1) Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang dibangun dan/atau disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimanfaatkan untuk kegiatan Pelayanan Kepemudaan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya. (2) Kegiatan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan peruntukannya; b. pendidikan dan pelatihan Kepemudaan; c. penelitian di bidang Kepemudaan; d. peningkatan kesehatan dan kebugaran Pemuda; dan e. peningkatan prestasi Pemuda.

Article 8

(1) Selain pemanfaatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 7, Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk: a. kegiatan seni; b. kegiatan sosial; c. kegiatan budaya; d. kegiatan keagamaan; e. pendidikan; dan/atau f. kegiatan lainnya di luar Pelayanan Kepemudaan. (2) Pemanfaatan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.

Article 9

Pemanfaatan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan dilakukan dengan memperhatikan daya tampung, faktor keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat, serta pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Article 10

(1) Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan secara mandiri oleh Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan praktik bisnis yang baik. (2) Praktik bisnis yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. sewa; b. kerja sama; c. hak penamaan (naming right); d. praktik bisnis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap mengutamakan Pelayanan Kepemudaan dengan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Article 11

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat melakukan pemeliharaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan paling sedikit: a. tenaga pemelihara yang kompeten; b. kelengkapan sarana pemeliharaan; c. pendanaan pemeliharaan; d. periodesasi pemeliharaan; dan e. sistem evaluasi dan pengawasan pemeliharaan. (3) Pemeliharaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.

Article 12

Pengawasan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan dilakukan untuk menjamin: a. pemanfaatan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang ada dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien; dan b. pemeliharaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang ada dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Article 13

(1) Pengawasan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh Menteri (2) Pengawasan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya. (3) Pengawasan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di daerah yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Article 14

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pengawasan, melalui: a. pengendalian internal; b. koordinasi; c. pelaporan; d. monitoring; dan e. evaluasi. (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi atas pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara vertikal internal, lintas sektoral, dan hierarki instansional. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui penilaian mutu pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi aset/milik Pusat dan Pemerintah Daerah.

Article 15

(1) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas pemanfaatan dan pemeliharaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. menyampaikan pendapat, saran, dan/atau usulan; dan/atau b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB Keempat

P engawasan

Article 12

Correction

Pengawasan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan dilakukan untuk menjamin: a. pemanfaatan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang ada dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien; dan b. pemeliharaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang ada dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Article 13

Correction

(1) Pengawasan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh Menteri (2) Pengawasan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya. (3) Pengawasan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di daerah yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Article 14

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pengawasan, melalui: a. pengendalian internal; b. koordinasi; c. pelaporan; d. monitoring; dan e. evaluasi. (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi atas pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara vertikal internal, lintas sektoral, dan hierarki instansional. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui penilaian mutu pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi aset/milik Pusat dan Pemerintah Daerah.

Article 15

(1) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas pemanfaatan dan pemeliharaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. menyampaikan pendapat, saran, dan/atau usulan; dan/atau b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Article 19

Correction

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai kewenangan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. (3) Pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan evaluasi atas pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan penyusunan kebijakan dalam pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.

Article 21

(1) Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan secara nasional kepada PRESIDEN. (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan pada tingkat provinsi kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (3) Bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan pada tingkat kabupaten/kota kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu ) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Article 22

(1) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat melaporkan pelaksanaan pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan. (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat melaporkan pelaksanaan pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan secara mandiri oleh Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN SARANA KEPEMUDAAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

BAB Keempat

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB III

Article 16

BAB IV

Article 17

Article 18

BAB V

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB Kesatu

Article 19

Article 20

BAB Kedua

Article 21

Article 22

BAB VI

Article 23