PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri

PERMEN Nomor 39 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk klasifikasi atau limbah bahan berbahaya dan beracun. 2. Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang yang masih mempunyai karakteristik yang sama dengan barang aslinya. 3. Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya. 4. Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya. 5. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 6. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Impor. 7. Rekomendasi adalah surat yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Limbah Non B3. 8. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. 9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi 5 (lima) digit yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 11. Perusahaan Industri adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di INDONESIA. 12. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah tanda pengenal sebagai importir yang hanya diberikan kepada importir yang melakukan Impor barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, Bahan Baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi. 13. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. 14. Sistem INDONESIA National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 16. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengembangan industri yang menggunakan Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku industri. 17. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengembangan industri yang menggunakan Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku industri.

BAB II

PENERBITAN REKOMENDASI DAN REKOMENDASI PERUBAHAN

Article 3

Correction

(1) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan Industri pemilik API-P harus memiliki Rekomendasi yang diterbitkan oleh Menteri. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan. (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rekomendasi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Article 4

Correction

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas: a. Rekomendasi Limbah Non B3 kelompok kertas; b. Rekomendasi Limbah Non B3 kelompok logam; c. Rekomendasi Limbah Non B3 kelompok plastik; d. Rekomendasi Limbah Non B3 kelompok karet; e. Rekomendasi Limbah Non B3 kelompok tekstil dan produk tekstil; dan f. Rekomendasi Limbah Non B3 kelompok kaca. (2) Untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri pemilik API-P harus: a. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. telah menyampaikan data industri melalui SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, dan informasi lain. (3) Kewajiban penyampaian data industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan bagi Perusahaan Industri pemilik API-P yang belum memasuki periode penyampaian laporan realisasi produksi. (4) Setiap Perusahaan Industri pemilik API-P hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim untuk masing-masing Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim.

Article 5

Article 6

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan: a. verifikasi kelengkapan; dan b. verifikasi kesesuaian, data dan dokumen yang diajukan. (2) Dalam melakukan verifikasi kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur dapat melakukan pemeriksaan kondisi di lapangan. (3) Pemeriksaan kondisi di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara luring atau daring.

Article 7

(1) Dalam hal hasil verifikasi kesesuaian data dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan kepada Perusahaan Industri pemilik API-P untuk dilakukan perbaikan. (2) Dalam hal Perusahaan Industri pemilik API-P tidak melakukan perbaikan permohonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permohonan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan ditolak secara otomatis.

Article 8

(1) Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan: a. Rekomendasi; atau b. penolakan Rekomendasi, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melalui SIINas yang diteruskan ke SINSW. (2) Penerbitan Rekomendasi atau penolakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan Limbah Non B3 dari Perusahaan Industri pemilik API-P; b. penyerapan lokal Limbah Non B3 dari Perusahaan Industri pemilik API-P; c. realisasi Impor Limbah Non B3 dari Perusahaan Industri pemilik API-P; dan/atau d. realisasi produksi dari Perusahaan Industri pemilik API-P. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal secara elektronik. (4) Dalam hal Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SINSW menyampaikan Rekomendasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagai persyaratan penerbitan Persetujuan Impor. (5) Dalam hal Direktur Jenderal menerbitkan penolakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SINSW menyampaikan penolakan Rekomendasi kepada Perusahaan Industri pemilik API-P.

Article 9

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi: a. identitas Perusahaan Industri pemilik API-P; b. pos tarif/harmonized system; c. uraian barang; d. jumlah/volume alokasi kebutuhan Impor Limbah Non B3 dengan satuan yang telah terstandar; e. pelabuhan tujuan Impor; f. tanggal penerbitan dan masa berlaku Rekomendasi; dan g. nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan Rekomendasi.

Article 10

(1) Perusahaan Industri pemilik API-P dapat mengajukan permohonan Rekomendasi untuk kebutuhan Impor tahun berikutnya pada triwulan keempat tahun berjalan. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun takwim untuk tahun berikutnya.

Article 11

(1) Perusahaan Industri pemilik API-P yang telah memiliki Rekomendasi dan Persetujuan Impor dapat mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi perubahan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas. (2) Rekomendasi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan apabila terdapat: a. perubahan data; dan/atau b. perubahan total jumlah/volume alokasi kebutuhan Impor. (3) Rekomendasi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi yang telah diterbitkan sebelumnya.

Article 12

(1) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi perubahan: a. identitas Perusahaan Industri pemilik API-P berupa perubahan nama dan/atau alamat tempat kedudukan Perusahaan Industri pemilik API-P; b. pos tarif/harmonized system; c. jumlah/volume alokasi kebutuhan Impor Limbah Non B3 dengan satuan yang telah terstandar untuk setiap pos tarif/harmonized system Limbah Non B3; dan/atau d. pelabuhan tujuan Impor. (2) Identitas Perusahaan Industri pemilik API-P berupa perubahan nama dan/atau alamat tempat kedudukan Perusahaan Industri pemilik API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan perubahan setelah Perusahaan Industri pemilik API-P melakukan perubahan Perizinan Berusaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission). (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengakibatkan perubahan total jumlah/volume alokasi kebutuhan Impor Limbah Non B3 yang telah disetujui dalam Rekomendasi yang diterbitkan sebelumnya.

Article 13

(1) Perubahan total jumlah/volume alokasi kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan apabila Perusahaan Industri pemilik API-P telah melakukan realisasi Impor paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari total jumlah/volume alokasi kebutuhan Impor yang telah disetujui sebelumnya. (2) Perubahan total jumlah/volume alokasi kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menambahkan pos tarif/harmonized system baru.

Article 14

Perubahan data berupa jumlah/volume alokasi kebutuhan Impor Limbah Non B3 dengan satuan yang telah terstandar untuk setiap pos tarif/harmonized system Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c atau perubahan total jumlah/volume alokasi kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan jumlah untuk setiap pos tarif/harmonized system Limbah Non B3 yang dimohonkan sama dengan atau lebih besar dari jumlah realisasi Impor tahun berjalan.

Article 15

(1) Permohonan Rekomendasi perubahan apabila terdapat perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Perusahaan Industri pemilik API-P dengan: a. melakukan pengisian informasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang akan diubah; dan b. mengunggah dokumen berupa: 1. Rekomendasi yang diterbitkan sebelumnya; 2. Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya; 3. Perizinan Berusaha, dalam hal terdapat perubahan; 4. matriks perubahan serta data dukungnya; dan 5. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan. (2) Perusahaan Industri pemilik API-P tidak melakukan pengisian data dan/atau mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila data dan/atau dokumen telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW. (3) Format matriks perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 16

Article 17

(1) Ketentuan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan Rekomendasi perubahan. (2) Masa berlaku Rekomendasi perubahan mengikuti masa berlaku Rekomendasi yang diterbitkan sebelumnya. (3) Rekomendasi yang telah dimiliki sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan Impor Limbah Non B3 sejak diterbitkan Rekomendasi perubahan.

BAB Kedua

Tata Cara Penerbitan Rekomendasi

Article 5

Correction

(1) Perusahaan Industri pemilik API-P mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas. (2) Permohonan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. melakukan pengisian: 1. kapasitas terpasang dan kapasitas produksi yang memuat informasi: a) KBLI; b) jenis produk yang dihasilkan; dan c) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; 2. rencana produksi yang memuat informasi: a) jenis produk yang dihasilkan; dan b) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; 3. realisasi produksi tahun sebelumnya yang memuat informasi: a) jenis produk yang dihasilkan; b) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; dan c) nilai dalam satuan rupiah; 4. rencana Impor yang memuat informasi: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; d) negara asal; dan e) pelabuhan tujuan Impor; 5. realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat informasi: a) tahun realisasi; b) pos tarif/harmonized system; c) uraian barang; d) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; dan e) negara asal; 6. rencana penyerapan Limbah Non B3 dari dalam negeri yang memuat informasi: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; dan c) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; dan 7. realisasi penyerapan Limbah Non B3 dari dalam negeri tahun sebelumnya yang memuat informasi: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; dan c) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; dan b. mengunggah dokumen berupa: 1. Perizinan Berusaha; 2. dokumentasi fasilitas produksi paling sedikit berupa foto; 3. Persetujuan Impor tahun sebelumnya; 4. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan; 5. diagram alir proses produksi dan konversi bahan baku; 6. izin operasional fasilitas pengelolaan material ikutan Limbah Non B3 atau perjanjian kerja sama pengelolaan material ikutan antara Perusahaan Industri pemilik API-P dan pengelola Limbah Non B3 yang memiliki izin; dan 7. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan Bahan Baku yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke pihak lain. (3) Pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, angka 5, dan angka 7 dikecualikan bagi Perusahaan Industri pemilik API-P yang baru beroperasi pada tahun pengajuan permohonan. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dikecualikan bagi Perusahaan Industri pemilik API-P yang belum pernah melakukan Impor sebelumnya. (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 6 dikecualikan bagi Perusahaan Industri pemilik API-P yang mengimpor Limbah Non B3 tanpa material ikutan. (6) Dalam hal Perusahaan Industri pemilik API-P mengimpor Limbah Non B3 tanpa material ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Industri pemilik API-P mengunggah surat pernyataan bermeterai mengenai Limbah Non B3 tidak memiliki material ikutan. (7) Perusahaan Industri pemilik API-P tidak melakukan pengisian data dan/atau mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila data dan/atau dokumen telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW. (8) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 7 dan ayat (6) dan diagram alir proses produksi dan konversi bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Ketiga

Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Perubahan

Article 11

Correction

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB IV

SANKSI

Article 20

Correction

(1) Perusahaan Industri pemilik API-P yang telah memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Rekomendasi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal apabila berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditemukan: a. penggunaan Limbah Non B3 yang diimpor oleh Perusahaan Industri pemilik API-P tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. ketidaksesuaian data dan/atau dokumen yang disampaikan Perusahaan Industri pemilik API-P dengan kondisi di lapangan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penolakan permohonan Rekomendasi untuk 1 (satu) tahun berikutnya; c. penolakan permohonan Rekomendasi perubahan pada tahun berjalan; dan/atau d. rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor yang telah diterbitkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja. (4) Perusahaan Industri pemilik API-P yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi berupa penolakan permohonan Rekomendasi untuk 1 (satu) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penolakan permohonan Rekomendasi perubahan pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan/atau rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor yang telah diterbitkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Article 21

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Article 24

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2024 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Œ AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д Oktober PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR X Ж XX LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI DAFTAR POS TARIF/HARMONIZED SYSTEM DAN URAIAN BARANG LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI No. Pos Tarif/HS Uraian Barang Kelompok Kertas 47.07 Kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap). 1. 4707.10.00 - Kertas atau kertas karton kraft tidak dikelantang atau kertas atau kertas karton bergelombang 2. 4707.20.00 - Kertas atau kertas karton lainnya dibuat terutama dari pulp kimia yang dikelantang tidak diwarnai keseluruhannya 3. 4707.30.00 - Kertas atau kertas karton dibuat terutama dari pulp mekanik (misalnya, koran, jurnal, dan barang cetak semacam itu) 4. 4707.90.00 - Lain-lain, termasuk sisa dan skrap tidak disortir Kelompok ini meliputi semua jenis kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap) selain yang dimaksud dalam HS 4707.10.00, HS 4707.20.00, dan HS 4707.30.00, termasuk yang tidak disortir Kelompok Logam 71.12 Sisa dan skrap dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia; sisa dan skrap lainnya mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, dari jenis yang digunakan terutama untuk pemulihan logam mulia selain barang yang dimaksud dalam pos 85.49. - Lain-lain: 5. 7112.92.00 -- Dari platina, termasuk logam yang dipalut dengan platina tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya 72.04 Sisa dan skrap fero; ingot hasil peleburan kembali skrap besi atau baja. 6. 7204.10.00 - Sisa dan skrap dari besi tuang - Sisa dan skrap dari baja paduan: 7. 7204.21.00 -- Dari baja stainless 8. 7204.29.00 -- Lain-lain 9. 7204.30.00 - Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah - Sisa dan skrap lainnya: 10. 7204.41.00 -- Bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, No. Pos Tarif/HS Uraian Barang dalam bundel maupun tidak 11. 7204.49.00 -- Lain-lain 12. 7404.00.00 Sisa dan skrap tembaga. 13. 7503.00.00 Sisa dan skrap nikel. 14. 7602.00.00 Sisa dan skrap aluminium. 15. 7902.00.00 Sisa dan skrap seng. 16. 8002.00.00 Sisa dan skrap timah. 81.01 Tungsten (wolfram) dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. - Lain-lain: 17. 8101.97.00 -- Sisa dan skrap 81.02 Molibdenum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. - Lain-lain: 18. 8102.97.00 -- Sisa dan skrap 81.03 Tantalum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. 19. 8103.30.00 - Sisa dan skrap 81.04 Magnesium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. 20. 8104.20.00 - Sisa dan skrap 81.05 Mate kobalt dan produk antara lainnya dari metalurgi kobalt; kobalt dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. 21. 8105.30.00 - Sisa dan skrap 81.06 Bismut dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. 8106.10 - Mengandung bismut lebih dari 99,99% menurut beratnya: 22. ex 8106.10.10 -- Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk Sisa dan skrap dari Bismut 8106.90 - Lain-lain: 23. ex 8106.90.10 -- Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk Sisa dan skrap dari Bismut 81.08 Titanium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. 24. 8108.30.00 - Sisa dan skrap 81.09 Zirkonium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. 25. 8109.31.00 -- Mengandung kurang dari 1 bagian hafnium hingga 500 bagian zirkonium menurut beratnya 26. 8109.39.00 -- Lain-lain 81.10 Antimoni dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. 27. 8110.20.00 - Sisa dan skrap 81.11 Mangan dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. 28. 8111.00.10 - Sisa dan skrap 81.12 Berilium, kromium, hafnium, renium, talium, kadmium, germanium, vanadium, galium, indium dan niobium (columbium), serta barang dari logam No. Pos Tarif/HS Uraian Barang tersebut, termasuk sisa dan skrap. - Berilium: 29. 8112.13.00 -- Sisa dan skrap - Kromium: 30. 8112.22.00 -- Sisa dan skrap - Hafnium: 31. ex 8112.31.00 -- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk Sisa dan skrap - Renium: 32. ex 8112.41.00 -- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk Sisa dan skrap - Talium: 33. 8112.52.00 -- Sisa dan skrap - Kadmium: 34. 8112.61.00 -- Sisa dan skrap - Lain-lain: 35. ex 8112.92.00 -- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk Sisa dan skrap dari germanium, vanadium, galium, indium, niobium (columbium) 36. ex 8113.00.00 Sermet dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. Sisa dan skrap dari Sermet Kelompok Plastik 39.15 Sisa, reja dan skrap, dari plastik. 3915.10 - Dari polimer etilena: 37. 3915.10.10 -- Dari produk seluler yang tidak kaku 38. 3915.10.90 -- Lain-lain 3915.20 - Dari polimer stirena: 39. 3915.20.10 -- Dari produk seluler yang tidak kaku 40. 3915.20.90 -- Lain-lain 3915.30 - Dari polimer vinil klorida: 41. 3915.30.10 -- Dari produk seluler yang tidak kaku 42. 3915.30.90 -- Lain-lain 3915.90 - Dari plastik lainnya: 43. 3915.90.10 -- Dari poli(etilena tereftalat) 44. 3915.90.20 -- Dari polipropilena 45. 3915.90.30 -- Dari polikarbonat 46. 3915.90.40 -- Dari polivinil asetal 47. 3915.90.50 -- Dari resin fenolik; dari amino resin; dari protein dikeraskan; dari turunan kimia karet alam 48. 3915.90.90 -- Lain-lain Kelompok Karet 49. 4004.00.00 Sisa, reja dan skrap karet (selain karet keras) dan bubuk serta butir yang diperoleh daripadanya. Kelompok Tekstil dan Produk Tekstil 50. 5003.00.00 Sisa sutra (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnetted stock). No. Pos Tarif/HS Uraian Barang 51.03 Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar, termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnetted stock. 51. 5103.10.00 - Noil dari wol atau dari bulu hewan halus 52. 5103.20.00 - Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus 53. 5103.30.00 - Sisa dari bulu hewan kasar 52.02 Sisa kapas (termasuk sisa benang dan garnetted stock). 54. 5202.10.00 - Sisa benang (termasuk sisa benang pintal) - Lain-lain: 55. 5202.91.00 -- Garnetted stock 56. 5202.99.00 -- Lain-lain 53.01 Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow lena dan sisa lena (termasuk sisa benang dan garnetted stock). 57. ex 5301.30.00 - Tow lena atau sisa lena Sisa lena tidak termasuk tow 53.02 True hemp (Cannabis sativa L.), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari true hemp (termasuk sisa benang dan garnetted stock). 58. ex 5302.90.00 - Lain-lain Sisa true hemp, termasuk sisa benang dan garneted stock, tidak termasuk tow 53.03 Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp dan rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari serat tersebut (termasuk sisa benang dan garnetted stock). 59. ex 5303.90.00 - Lain-lain. Sisa dari serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp, dan rami) termasuk sisa benang dan garneted stock, tidak termasuk tow 53.05 Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau Musa textilis Nee), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noil dan sisa dari serat itu (termasuk sisa benang dan garnetted stock). 60. ex 5305.00.10 - Sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave; tow dan sisa dari serat ini (termasuk limbah benang dan garnetted stock) Sisa dari sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave (termasuk limbah benang dan garnetted stock) tidak termasuk tow 61. ex 5305.00.90 - Lain-Lain Sisa dari serat kelapa, abaca, rami, dan serat tekstil nabati lainnya yang tidak dirinci pada pos manapun (termasuk sisa benang dan garnetted stock) tidak termasuk tow 63.10 Rag bekas atau baru, skrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan No. Pos Tarif/HS Uraian Barang tekstil. 6310.10 - Sortiran: 62. 6310.10.10 -- Rag bekas atau baru 63. 6310.10.90 -- Lain-lain Sortiran skrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil 6310.90 - Lain-lain 64. 6310.90.10 -- Rag bekas atau baru 65. 6310.90.90 -- Lain-lain Skrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil Kelompok Kaca 66. ex 7001.00.00 Pecahan dan sisa serta skrap lainnya dari kaca, kecuali kaca dari tabung sinar katoda atau kaca aktif lainnya dari pos 85.49; kaca dalam bentuk butiran. Pecahan dan sisa serta skrap lainnya dari kaca MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 39 TAHUN 2024XX TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI FORMAT SURAT PERNYATAAN DAN MATRIKS PERUBAHAN A. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan/atau Dokumen yang Disampaikan Kop Perusahaan) SURAT PERNYATAAN Nomor : (Nama kota, tanggal, bulan, tahun) Lampiran : Hal : Pernyataan Kebenaran Data dan/atau Dokumen yang Disampaikan Yth. Direktur Jenderal Pembina Industri Kementerian Perindustrian di Jakarta Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama perusahaan : Nama penanggung jawab : Jabatan : Nomor telepon penanggung jawab : Alamat perusahaan : Bidang usaha : Sehubungan dengan pengajuan Persetujuan Impor Limbah Non B3, maka dengan ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi Perusahaan Industri pemilik API-P dengan melampirkan kelengkapan data dan dokumen sesuai persyaratan. Kami menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan dalam persyaratan adalah benar dan sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Rekomendasi. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data dan/ atau dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenai sanksi administrasi, perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Rekomendasi. (Pimpinan Perusahaan) Meterai, tanda tangan, dan cap perusahaan (Nama Penandatangan) B. Diagram Alir Proses Produksi dan Konversi Bahan Baku DIAGRAM ALIR PROSES PRODUKSI DAN KONVERSI BAHAN BAKU LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KELOMPOK LOGAM PT. ………………………………… DIAGRAM ALIR PROSES PRODUKSI KONVERSI BAHAN BAKU 1. Untuk memproduksi … ton ingot/billet, memerlukan skrap … sebanyak … ton. 2. Untuk memproduksi … ton profil, memerlukan ingot/billet sebanyak … ton. 3. Untuk memproduksi … ton rod, memerlukan ingot/billet sebanyak … ton. 4. Untuk memproduksi … ton produk …, memerlukan ingot/billet sebanyak … ton. Tempat, tanggal-bulan-tahun Tanda Tangan Pemohon dan Cap Perusahaan (Nama Pemohon) Pimpinan / Penanggung Jawab * jenis produk disesuaikan dengan kegiatan produksi sesuai NIB dan/atau Izin yang telah berlaku efektif Proses diteruskan hanya jika dilakukan Catatan: *) Konversi bahan baku terhadap produk : jumlah atau volume produk yang dapat dihasilkan dari sejumlah tertentu limbah non b3. Contoh : 1 ton ingot tembaga dapat dihasilkan dari 1,1 ton skrap tembaga. **) Konversi bahan baku terhadap produk : jumlah atau volume produk yang dapat dihasilkan dari sejumlah bahan baku tertentu. Contoh : 1 ton sheet tembaga dapat dihasilkan dari 1 ton ingot tembaga. Bahan Baku Limbah Non B3 Jenis Bahan Baku: skrap ……………… HS Code:……………...………………….… Jumlah (ton/tahun) : …………………….. Bahan Baku Lain (jika ada) Jenis Bahan Baku: ……….…………… HS Code:……………...……………….… Jumlah (ton/tahun) : ………………….. Proses Peleburan KBLI: ……..……..…….. Slag Jumlah (%):………… Proses …… KBLI:……………………. Produk … Jenis Produk:………….………. HS Code: …………………….. Jumlah (ton/tahun) :….……. * Produk … (jika ada) Jenis Produk:………….……… HS Code:…………………..….. Jumlah (ton/tahun) :.……..* Produk …. (jika ada) Jenis Produk:…………………. HS Code: …………………….. Jumlah (ton/tahun) :………** Produk …. (jika ada) Jenis Produk:…………………. HS Code: …………………….. Jumlah (ton/tahun) :…..….** Limbah Proses B Jumlah (%):………… Proses dst KBLI:……..……………… Bahan Baku Limbah Non B3 dari Dalam Negeri Jenis Bahan Baku: skrap …………… HS Code:……………...………….……… Jumlah (ton/tahun) : ………………….. Bahan Baku Limbah Non B3 dari Impor Jenis Bahan Baku: skrap …………… HS Code:……………...………….……… Jumlah (ton/tahun) : ………………….. DIAGRAM ALIR PROSES PRODUKSI DAN KONVERSI BAHAN BAKU LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KELOMPOK PLASTIK PT ........................................... Kapasitas produksi *): 1. Produk Intermediate (Pellet Plasstik Recycle) : …. Ton/tahun 2. Produk Jadi Daur Ulang : …. Ton / Tahun Konversi Bahan Baku *): a. Bahan Baku Lokal : … % b. Bahan Baku Impor : … % c. Untuk memproduksi … ton produk intermediate (pellet recycle), memerlukan skrap sebanyak … ton. d. Untuk memproduksi … ton produk jadi daur ulang, memerlukan skrap sebanyak … ton. * jenis produk disesuaikan dengan kegiatan produksi sesuai NIB dan/atau Izin yang telah berlaku efektif Tempat, tanggal-bulan-tahun Tanda Tangan Pemohon dan Cap Perusahaan (Nama Pemohon) Pimpinan / Penanggung Jawab Bahan Baku Skrap Rencana Skrap Lokal: … Ton/Tahun Rencana Skrap Impor: … Ton/Tahun Produk Intermediate Daur Ulang Produksi: Pellet Plastik Produk Jadi Akhir Daur Ulang (selain Pellet Plastik) Rencana Produksi Pellet Recyle: ... ton/bahan Rencana Produksi • Tali: … ton/tahun • Strapping Band: … ton/tahun • Straple Fiber: … ton/tahun • Pipa: … ton/tahun • Pirolisis Minyak: … ton/tahun • Kantong Plastik: … ton/tahun • Karung: … ton/tahun • Produk daur ulang lainnya: … ton/tahun DIAGRAM ALIR PROSES PRODUKSI DAN KONVERSI BAHAN BAKU LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KELOMPOK KARET PT. ........................................... Kapasitas produksi *): 1. Produk Daur Ulang Karet: …. Ton / Tahun Konversi Bahan Baku *): a. Bahan Baku Lokal : … % b. Bahan Baku Impor : … % c. Untuk memproduksi … ton produk jadi daur ulang karet, memerlukan skrap sebanyak … ton. * jenis produk disesuaikan dengan kegiatan produksi sesuai NIB dan/atau Izin yang telah berlaku efektif Tempat, tanggal-bulan-tahun Tanda Tangan Pemohon dan Cap Perusahaan (Nama Pemohon) Pimpinan / Penanggung Jawab Bahan Baku Skrap Rencana Skrap Lokal: … Ton/Tahun Rencana Skrap Impor: … Ton/Tahun Produk Daur Ulang Karet Rencana Produksi • Minyak RCO: … ton/tahun • Reclaimed Rubber: … ton/tahun • Furniture : … ton/tahun • Latex Rebound Foam (Matress): … ton/tahun • Silicone in Primary Forms: … ton/Tahun • Produk Daur Ulang Lainnya: … ton/Tahun DIAGRAM ALIR PROSES PRODUKSI DAN KONVERSI BAHAN BAKU LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KELOMPOK TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL PT. ………………………………… Konversi Bahan Baku Produksi Tekstil dan Produk Tekstil NO URAIAN RENCANA REALISASI Penggunaan Bahan Baku 1. Bahan Baku Virgin Lokal (Dalam Negeri)  Bahan Baku 1 (HS Code)  Bahan Baku 2 (HS Code)  dst Jumlah/satuan Jumlah/satuan dst Jumlah/satuan Jumlah/satuan dst 2. Bahan Baku Virgin Impor  Bahan Baku 1 (HS Code)  Bahan Baku 2 (HS Code)  dst Jumlah/satuan Jumlah/satuan dst Jumlah/satuan Jumlah/satuan dst 3. Bahan Baku Limbah Non B3 Lokal (Dalam Negeri)  Bahan Baku 1 (HS Code)  Bahan Baku 2 (HS Code)  dst Jumlah/satuan Jumlah/satuan dst Jumlah/satuan Jumlah/satuan dst 4. Bahan Baku Limbah Non B3 Impor  Bahan Baku 1 (HS Code)  Bahan Baku 2 (HS Code)  dst Jumlah/satuan Jumlah/satuan dst Jumlah/satuan Jumlah/satuan dst Produksi 5.  Produk Jadi 1 (HS Code)  Produk Jadi 2 (HS Code)  dst Jumlah/satuan Jumlah/satuan dst Jumlah/satuan Jumlah/satuan dst 6. Limbah Jumlah/satuan Jumlah/satuan Bahan Baku Virgin Jenis Bahan Baku:…… HS Code: Bahan Baku Limbah Non B3 Jenis Bahan Baku:…… HS Code:………………… Proses A KBLI/Bid. Usaha:…….. Limbah Proses B Jumlah (%):………… Proses B KBLI/Bid. Usaha: Produk A1 Jenis Produk:………………… Kapasitas:…………………….. Konversi Bahan Baku:…….. * Produk A2, dst Jenis Produk:………………… Kapasitas:…………………….. Konversi Bahan Baku:……..* Produk B1 Jenis Produk:………………… Kapasitas:…………………….. Konversi Bahan Baku:……..* Produk B2, dst Jenis Produk:………………… Kapasitas:…………………….. Konversi Bahan Baku:……..* Limbah Proses B Jumlah (%):………… Proses dst KBLI/Bid. Usaha:…….. Proses B diteruskan hanya jika dilakukan DIAGRAM ALIR PROSES PRODUKSI DAN KONVERSI BAHAN BAKU LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KELOMPOK KACA A. Produksi Industri Kaca PT. ………………………………… MATERIAL PROSES PRODUKSI (Cullet Return System) Konversi Bahan Baku Produksi Kaca No. Uraian Tahun Realisasi Rencana 20.... 20.... 20... 20... 1 Produksi kaca (ton) 2 Penggunaan skrap kaca (ton) • Lokal (termasuk return/internal cullet) • Impor 3 Penggunaan bahan baku/ bukan skrap (ton) 4 Unit konsumsi ((2+3)/1) (Ton/Ton) Gas emision Waste water Plastic Papper Wood Clothes / woll Natural Gas Combation Air Melting Bahan Baku Dust Nitrogen Hidrogen Forming Annealing Inspection Cutting Stacking Nitrogen H20 (vapor) Cullet (waste glass) Mixing b. Produksi Industri Keramik Peralatan Proses Body material Timbangan Body material tercampur sesuai formula Ball mill Slip body Spray drier Biomasa* Gas Bumi* *salah satu bahan bakar saja biomasa sebagai EBT Body powder Mesin press body ubin Green tile Drier Gas Bumi Dried tile Mesin aplikasi glazur dan printing Glazed tile Kiln GAS BUMI Keramik ubin Mesin sorting dan packing Finished goods Konversi Bahan Baku Produksi Keramik No. Uraian Tahun Rencana 20.... 20.... 20... 20... 1 Produksi (M2) Produksi (ton) 2 Penggunaan Skrap kaca (ton) - Lokal - Impor 3 Penggunaan bahan Baku/ bukan skrap (ton) 4 Unit Konsumsi (Ton/Ton) Penimbangan sesuai formula Milling Spray drying Pressing (Mencetak body) Drying Firing (Pembakaran) Aplikasi glazur dan printing Sorting and Packing Glaze preparation process Stove (tungku) biomasa Cutting and Polishing DIAGRAM ALIR PROSES PRODUKSI DAN KONVERSI BAHAN BAKU LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KELOMPOK KERTAS PT. ………………………………… Kapasitas produksi *): 1. Pulp / kertas : … ton/tahun 2. Produk selain pulp dan kertas : … ton/tahun (jika satuan yang digunakan di perusahaan bukan dalam satuan ton, perlu disampaikan perhitungan konversi satuan ke ton) Tempat, tanggal-bulan-tahun Tanda Tangan Pemohon dan Cap Perusahaan (Nama Pemohon) Pimpinan / Penanggung Jawab * jenis produk disesuaikan dengan kegiatan produksi sesuai NIB dan/atau Izin yang telah berlaku efektif Lampiran Konversi Limbah Non-B3 (Kelompok Kertas) sebagai Bahan Baku Industri menjadi Produk Jadi Konversi *): 1. Untuk memproduksi 1 ton pulp/kertas, memerlukan limbah Non-B3 (kelompok kertas) sebanyak … ton. 2. Untuk memproduksi 1 ton produk selain pulp/kertas, memerlukan limbah Non-B3 kelompok kertas sebanyak … ton. Persentase kebutuhan limbah Non-B3 (kelompok kertas) …. % dari total bahan baku. Data Realisasi Produksi dan Realisasi Penggunaan Bahan Baku (Dalam Negeri dan Impor) Tahun. ........ Tahun Bulan Total Realisasi Produksi (ton) Bahan Baku Impor (ton) Total Bahan Baku Impor (ton) Total Bahan Baku Dalam Negeri (ton) Total Bahan Baku (ton) Material Ikutan (ton) Stock Bahan Baku (ton) 4707.10.00 4707.20.00 4707.30.00 4707.90.00 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL Data Rencana Produksi dan Realisasi Penggunaan Bahan Baku (Dalam Negeri dan Impor) Tahun. …..... Tahun Bulan Total Rencana Produksi (ton) Bahan Baku Impor (ton) Total Bahan Baku Impor (ton) Total Bahan Baku Dalam Negeri (ton) Total Bahan Baku (ton) Material Ikutan (ton) Stock Bahan Baku (ton) 4707.10.00 4707.20.00 4707.30.00 4707.90.00 Barang dalam perjalanan** Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL * jenis produk disesuaikan dengan kegiatan produksi sesuai NIB dan/atau Izin yang telah berlaku efektif ** barang dalam perjalanan merupakan barang yang proses order dilakukan pada akhir masa berlaku PI tahun sebelumnya (alokasi kuota impor PI tahun sebelumnya sudah dipotong pada proses Verification Order (VO) dan Laporan Surveyor (LS)), namun barang akan datang di tahun berikutnya (barang datang akan memotong alokasi kuota impor PI baru) C. Surat Pernyataan Bahan Baku yang Diimpor Akan Digunakan Untuk Keperluan Proses Produksi dan Tidak Akan Diperjualbelikan atau Dipindahtangankan ke Pihak Lain KOP SURAT PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN NOMOR …………………………………… Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : ……………………………………………………………………… Jabatan : ……………………………………………………………………… Perusahaan : ……………………………………………………………………… Alamat : ……………………………………………………………………… Telepon/Fax : ……………………………………………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………… Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa: 1. Seluruh persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ………………………… Tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri yang diberikan adalah Benar. 2. Kami sebagai Perusahaan Industri dilarang untuk memperjualbelikan atau memindahtangankan Limbah Non B3 yang kami impor untuk bahan baku kegiatan produksi Perusahaan Industri kami. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari terbukti kami menggunakan Limbah Non B3 yang diimpor tidak untuk keperluan proses produksi perusahaan industri kami dan memperjualbelikan atau memindahtangankan Limbah Non B3 kepihak lain, maka kami bersedia dikenai sanksi administrasi, perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tempat, tanggal-bulan-tahun Tanda Tangan Pemohon dan Cap Perusahaan Materai Rp. 10000 (Nama Pemohon) Pimpinan / Penanggung Jawab D. Surat Pernyataan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Tidak Memiliki Material Ikutan KOP SURAT PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN NOMOR …………………………………… Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : ……………………………………………………………………… Jabatan : ……………………………………………………………………… Perusahaan : ……………………………………………………………………… Alamat : ……………………………………………………………………… Telepon/Fax : ……………………………………………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………… Dengan ini menyatakan bahwa: 1. Limbah Non B3 yang diimpor tidak memiliki material ikutan atau bersifat homogen; 2. Perusahaan tidak memiliki izin pengelolaan material ikutan Limbah Non B3 atau perjanjian kerja sama pengelolaan material ikutan antara Perusahaan Industri dengan pengelola Limbah Non B3 berizin; dan 3. Keseluruhan Limbah Non B3 yang diimpor akan digunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kebutuhan proses produksi Perusahaan. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa: a. Limbah Non B3 yang diimpor memiliki material ikutan atau tidak bersifat homogen; b. data/dokumen yang disampaikan tidak benar; dan/atau c. terdapat pemalsuan data/dokumen, maka kami bersedia dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tempat, tanggal-bulan-tahun Tanda Tangan Pemohon dan Cap Perusahaan Materai Rp. 10000 (Nama Pemohon) Pimpinan / Penanggung Jawab E. Matriks Perubahan MATRIKS PERUBAHAN *coret yang tidak perlu MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA DATA SEMULA DATA MENJADI Nama Perusahaan : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Alamat Perusahaan : N o. Pos Tarif/HS Uraian Barang Pelabuhan Tujuan Alokasi Kebutuhan Impor REALISASI IMPOR No Pos Tarif/HS Uraian Barang Pelabuhan Tujuan Alokasi Kebutuhan Impor Jumlah Satuan Jumlah Satuan Jumlah Satuan 1. KGM/ TNE/ PCS* KGM/ TNE/ PCS* 1. KGM/ TNE/ PCS* 2. KGM/ TNE/ PCS* KGM/ TNE/ PCS* 2. KGM/ TNE/ PCS* ... KGM/ TNE/ PCS* KGM/ TNE/ PCS* ... KGM/ TNE/ PCS* n KGM/ TNE/ PCS* KGM/ TNE/ PCS* n KGM/ TNE/ PCS* Total KGM/ TNE/ PCS* Total KGM/ TNE/ PCS* (terbilang) KGM/ TNE/ PCS* (terbilang) KGM/ TNE/ PCS* Tempat, tanggal-bulan-tahun Tanda Tangan Pemohon dan Cap Perusahaan (Nama Pemohon) Pimpinan / Penanggung Jawab

(1) Permohonan Rekomendasi perubahan apabila terdapat perubahan total jumlah/volume alokasi kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Perusahaan Industri pemilik API-P dengan: a. melakukan pengisian: 1. rencana produksi yang memuat informasi: a) jenis produk yang dihasilkan; dan b) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; 2. realisasi produksi tahun berjalan yang memuat informasi: a) jenis produk yang dihasilkan; b) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; dan c) nilai produksi dalam rupiah; 3. rencana Impor yang memuat informasi: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; d) negara asal; dan e) pelabuhan tujuan Impor untuk setiap pos tarif/harmonized system; 4. realisasi Impor tahun berjalan yang memuat informasi: a) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; b) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean Impor sejak diterbitkannya Persetujuan Impor; c) pos tarif/harmonized system; d) uraian barang; e) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; f) negara asal; dan g) pelabuhan tujuan Impor untuk setiap pos tarif/harmonized system; 5. rencana penyerapan Limbah Non B3 dari dalam negeri yang memuat informasi: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; dan c) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; 6. realisasi penyerapan Limbah Non B3 dari dalam negeri tahun berjalan yang memuat informasi: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; dan c) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; dan b. mengunggah dokumen berupa: 1. Rekomendasi yang diterbitkan sebelumnya; 2. Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya; 3. Perizinan Berusaha, dalam hal terdapat perubahan; 4. pemberitahuan pabean Impor sejak diterbitkannya Persetujuan Impor; 5. diagram alir proses produksi dan konversi bahan baku yang telah disesuaikan; 6. matriks perubahan serta data dukungnya; dan 7. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan. (2) Perusahaan Industri pemilik API-P tidak melakukan pengisian data dan/atau mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila data dan/atau dokumen telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW. (3) Format diagram alir proses produksi dan konversi bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, matriks perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6, dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB III

Article 18

Article 19

BAB Kesatu

Article 18

BAB Kedua

Article 19

BAB IV

Article 20

Article 21

BAB V

Article 22

BAB VI

Article 23

BAB VII

Article 24