Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut;
sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
3. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Peran Serta Masyarakat adalah kepedulian dan keterlibatan Masyarakat secara fisik atau non fisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
6. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik INDONESIA karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh Masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
8. Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan hukum adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat.
9. Pranata Adat Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Pranata Adat MHA adalah tatanan hukum, norma, sistem sosial yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh Masyarakat hukum adat.
10. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh Masyarakat.
11. Penguatan Pranata Adat MHA adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Adat, kearifan lokal, dan individunya untuk efektifitas pengelolaan wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat.
12. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat.
13. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola Ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan berusaha terkait pemanfaatan di Laut.
14. Unit Pengelola Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Unit Pengelola Wilayah Kelola MHA adalah unit pengelola yang dibentuk oleh Lembaga Adat dan berfungsi untuk mengoptimalkan pengelolaan wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat sesuai aturan adat yang berlaku.
15. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
(1) Peran Serta Masyarakat pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
a. pemanfaatan; dan
b. pengendalian, Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
(2) Peran Serta Masyarakat dalam pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a. menjaga konsistensi dokumen rencana tata ruang dan/atau RZ yang telah disepakati dengan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. melakukan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
c. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan memperhatikan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menjaga, memelihara, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kelestarian fungsi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
e. memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan pemanfaatan terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
f. penyampaian informasi terkait rencana pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin ruang penghidupan dan akses kepada Masyarakat tradisional dan Masyarakat lokal.
(3) Peran Serta Masyarakat Hukum Adat dalam pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a. menjaga konsistensi dokumen rencana tata ruang dan/atau RZ yang telah disepakati dengan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. melakukan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
c. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan memperhatikan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menjaga, memelihara, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kelestarian fungsi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
e. memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan pemanfaatan terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
f. menyampaikan informasi terkait rencana pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin ruang penghidupan dan akses kepada Masyarakat tradisional dan Masyarakat lokal.
g. menerapkan tatanan hukum adat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat bagi Masyarakat Hukum Adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. menyampaikan persetujuan Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat setempat terkait pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat;
(4) Peran serta Masyarakat lokal dan Masyarakat tradisional dalam pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
a. mengajukan usulan akreditasi program pengelolaan kepada Masyarakat tradisional dan Masyarakat lokal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
b. menjadi anggota dalam forum mitra bahari.