PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang BANTUAN HUKUM

PERDA Nomor 5 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 6. Penerima Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin adalah orang atau kelompok orang miskin. 7. Penerima Bantuan Hukum Bagi ASN adalah pegawai negeri sipil dan pengawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah daerah. 8. Pemberi... 8. Pemberi Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan. 9. Pemberi Bantuan Hukum Bagi ASN adalah Biro Hukum. 10. Pemohon Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum. 11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 12. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum. 14. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah daerah provinsi untuk membiayai pelaksanaan bantuan Hukum. 15. Standar Biaya Pelaksanaan Bantuan Hukum adalah standar biaya yang telah diusulkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan disetujui oleh Menteri yang membidangi keuangan sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum. 16. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di Daerah. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sulawesi Barat. 18. Instansi vertikal adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah. 19. Biro hukum adalah unit kerja pada sekretariat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang hukum. 20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN

Article 11

Correction

Pemberi Bantuan Hukum bagi Orang Miskin melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 12

Correction

(1) Pemohon Bantuan Hukum bagi Orang Miskin mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum; (3) Permohonan... (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan: a. surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum. (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu Menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Article 13

(1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Article 14

(1) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Article 15

(1) Pemberi Bantuan Hukum memeriksa dokumen yang diajukan pemohon Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepeda pemohon Bantuan Hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. (3) Dalam hal Pemberi Bantuan hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung permohonan dinyatakan lengkap. BAB V...

BAB V

PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN

Article 16

Correction

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi bagi Orang Miskin dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara. (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. dokumen yang menunjukkan selesainya tiap tahapan proses beracara; dan b. pernyataan belum menerima anggaran Bantuan Hukum yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD. (4) Dalam hal perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampirkan dengan salinan putusan perkara.

Article 17

(1) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan tahapan penanganan perkara dalam: a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan presentase tertentu dari tarif per perkara sesuai Standar Biaya Pelaksanaan Bantuan Hukum dengan tetap mempertimbangkan Standar Harga Satuan. (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Article 18

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Non Litigasi bagi Orang Miskin dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket kegiatan Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. (2) Penyaluran... (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan dengan tetap mempertimbangkan Standar Harga Satuan.

Article 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Orang Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Article 20

(1) Gubernur melakukan Verifikasi dokumen penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Orang Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18 sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. (2) Gubernur dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim Verifikasi. (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur aparatur sipil negara pada Biro Hukum. (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. meneliti dan memeriksa dokumen permohonan Bantuan Hukum yang disampaikan Pemberi Bantuan Hukum; dan b. berkoordinasi dengan Instasi Vertikal. (5) Sekretariat tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Biro Hukum.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang BANTUAN HUKUM

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

BAB III

BAB IV

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB V

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB VI

Article 21

Article 22

BAB VII

Article 35

BAB VII

Article 36

BAB VIII

Article 37

BAB IX

Article 38

BAB X

Article 39

BAB XI

Article 40

Article 41