PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERDA Nomor 4 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 4. DPRD Provinsi Kalimantan Barat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 5. Dinas Pendapatan Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas Gubernur dalam hal peningkatan pendapatan daerah serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. 6. BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Gubernur dalam hal perencanaan pembangunan dan penataan ruang atau kawasan daerah. 7. Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disebut Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan yang di singkat TSBLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perushaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat Provinsi Kalimantan Barat yang bersinergi dengan pembangunan daerah. 8. Perusahaan adalah entitas dan/atau organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan baik berbentuk Perseroan Terbatas, Usaha Comendetier (CV), Firma, Koperasi, BUMN, BUMD, Badan Usaha Perseorangan dan/atau penamaan lainnya, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjalankan usahanya di Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 9. Mitra Program adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di Provinsi Kalimantan Barat. 10. Mitra Binaan adalah Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga atau Unit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat di Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya yang sudah di akui dan mendapat mandat oleh perusahaan untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan. 11. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan adalah Dana yang berasal dari perusahaan yang di tujukan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan yang berada di lokasi kegiatan usaha maupun di lokasi lainnya dalam kerangka mendukung Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. 13. Tim Fasilitasi Corporate Social Responsibility Provinsi Kalimantan Barat atau Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk memfasilitasi kegiatan monitoring, evaluasi, pengawasan serta Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan yang disusun dan dilaksanakan para pelaku usaha bersama dengan masyarakat. 14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 1 (satu) tahun. 15. Musyawarah Pembangunan Provinsi yang selanjutnya disebut MUSREMBANGPROV adalah forum lintas pelaku di tingkat Provinsi yang melakukan pertemuan dalam kerangka membahas rencana program prioritas Provinsi yang akan disusulkan dalam Forum Musyawarah di Tingkat Provinsi Kalimantan Barat. 16. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha resmi yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. 17. Kantor Jasa Akuntansi adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntansi selain asuransi.

BAB III

PENYELENGGARAAN TSBLP

Article 5

Correction

(1) Setiap Mitra Program wajib menjalankan TSBLP. (2) Penyelenggaraan TSBLP berdasarkan kesepakatan antara Mitra Program, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Kesanggupan Mitra Program untuk melaksanakan TSBLP dituangkan dalam rencana program pengembangan TSBLP, evaluasi dan pelaporan.

Article 6

Correction

(1) Penyelenggraan TSBLP harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah. (2) TSBLP wajib dilaksanakan bagi Mitra Program yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang perkebunan, pertambangan, kehutanan, pertanian, kesehatan, pendidikan, perbankan dan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan atau jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan, atau bidang lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangan-undangan. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Mitra Program.

Article 7

Kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan TSBLP, antara lain : a. Memfasilitasi Mitra Program dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TSBLP; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TSBLP.

Article 8

(1) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TSBLP Daerah. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari : a. unsur Pemerintah Daerah; b. unsur Pemerintah Kabupaten/Kota; dan c. unsur lainnya yang dipandang perlu. (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : a. melakukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas; b. melakukan inventarisasi potensi TSBLP di Daerah; c. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Mitra Program; dan d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TSBLP. (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Article 9

Penyelenggaraan TSBLP ditujukan kepada : a. Masyarakat di wilayah kerja Mitra Program; dan/atau b. Masyarakat di sekitar atau di luar wilayah kerja Mitra Program.

Article 10

Program pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TSBLP meliputi: a. Bidang pendidikan; b. Bidang kesehatan; c. Bidang olahraga; d. Bidang keagamaan, sosial, seni dan budaya; e. Bidang perekonomian rakyat; f. Bidang lingkungan dan keamanan; g. Program pembangunan infrakstruktur; h. Bidang lain dan/atau program lainnya yang dinilai mempunyai dampak luas.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN TSBLP

Article 11

Correction

(1) Tata Laksana penyelenggaraan program TSBLP, meliputi : a. Penyusunan rencana program; b. Pemilahan usulan rencana kegiatan dalam forum MUSRENBANG di tingkat Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Kota yang dituangkan dalam bentuk rencana aksi; c. Pengesahan dokumen TSBLP; d. Pelaksanaan kegiatan TSBLP; e. Pendampingan program TSBLP. (2) Usulan kegiatan TSBLP bersumber dari pemilahan yang dilaksanakan pada Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah di Tingkat Provinsi, dan dituangkan dalam bentuk rencana aksi daerah yang akan di bahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di tingkat Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Kota dengan Mitra Program. (3) Mitra Program menentukan pilihan sasaran TSBLP berdasarkan data yang disediakan Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi, dengan mengisi formulir pernyataan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Gubernur. (4) Tim Fasilitasi menindaklanjuti keputusan Mitra Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan menyusun rencana kerja sama. (5) Rencana TSBLP yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dan pihak Mitra Program. (6) Program TSBLP yang telah ditandatangani oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dan pihak Mitra Program menjadi Dokumen TSBLP Daerah. (7) Program dan kegiatan TSBLP menjadi bahan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah. (8) Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Mitra Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) dan tidak menghilangkan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Article 12

(1) Hasil Pembahasan Rencana Aksi Daerah menjadi Rencana TSBLP yang akan dilaksanakan Mitra Program, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kesepakatan bersama. (2) Setiap Mitra Program melaksanakan TSBLP sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebagaimana pada ayat (1). (3) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan TSBLP yang dilaksanakan oleh Mitra Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai biaya Mitra Program.

Article 13

Panduan pelaksanaan dan alur TSBLP yang terdiri dari latar belakang, sistematika usulan dan pelaporan serta indikator keberhasilan program diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Article 14

(1) Mitra Program menyampaikan laporan pelaksanaan TSBLP kepada Pemerintah Daerah. (2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Article 15

Correction

(1) Mitra Program mempunyai hak, yaitu : a. Ikut sebagai peserta di dalam kegiatan Musyawarah Pembangunan di Tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah; b. Membahas kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan menjadi kegiatan TSBLP bersama dengan Tim Fasilitasi; c. MENETAPKAN kegiatan dan lokasi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan pendanaan yang akan dimiliki oleh Mitra Program; d. MENETAPKAN pelaksanaan TSBLP 2,5 % (dua setengah persen) dari keuntungan perusahaan / tahun berdasarkan audit yang dilakukan oleh akuntan publik. e. Berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi dalam rangka penyusunan TSBLP Mitra Program. (2) Mitra Program mempunyai kewajiban, yaitu : a. Menyusun program kegiatan, evaluasi dan pelaporan yang akan dilaksanakan dan menjadi TSBLP Mitra Program; b. Berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan TSBLP yang sudah di sepakati; c. Melaporkan hasil pelaksanaan TSBLP kepada Pemerintah daerah melalui Tim Fasilitasi; d. Melakukan pembinaan kepada Mitra Binaan dalam kerangka keberhasilan TSBLP yang akan dilaksanakan oleh Mitra Program; e. TSBLP dilaksanakan oleh Mitra Binaan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar Mitra Program, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; f. Rencana Kerja Tahunan Mitra Program sebagaimana dimaksud pada huruf e, memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TSBLP. (3) Mitra Binaan mempunyai hak, yaitu : a. Menjadi peserta Mitra Program; b. Mengusulkan kegiatan-kegiatan TSBLP yang akan dilaksanakan oleh Mitra Program; c. Terlibat secara aktif dalam pembahasan kegiatan dan lokasi rencana kegiatan TSBLP yang akan dilaksanakan, sesuai dengan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Mitra Program; d. Mengetahui kegiatan-kegiatan TSBLP yang akan dilakukan oleh Mitra Program; dan e. Memantau pelaksanaan TSBLP yang akan dilaksanakan oleh Mitra Program bersama-sama dengan Tim Fasilitasi. (4) Mitra Binaan mempunyai kewajiban, yaitu : a. Tidak membebani Mitra Program dengan usulan kegiatan yang berada di luar tanggung jawab dan/atau kapasitas diluar kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Mitra Program; b. Menyepakati kegiatan TSBLP yang akan dilaksanakan oleh Mitra Program, sesuai dengan kemampuan pendanaan yang dimiliki; dan c. Memberikan dukungan terhadap kegiatan TSBLP yang akan dilaksanakan oleh Mitra Program. (5) Pemerintah Daerah mempunyai hak, yaitu : a. Mengetahui kegiatan-kegiatan TSBLP yang akan dilakukan oleh Mitra Program; b. Menerima laporan kegiatan TSBLP yang dilakukan oleh Mitra Program dan Mitra Binaan; c. Memantau pelaksanaan TSBLP yang akan dilaksanakan oleh Mitra Program dan/atau Mitra Binaan bersama-sama dengan Tim Fasilitasi; (6) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban, yaitu : a. Memberikan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam melaksanakan TSBLP secara terpadu melalui instansi terkait; b. Melakukan koordinasi rencana dan program TSBLP antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Mitra Program dan Mitra Binaan secara terpadu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 10.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB V

Article 15

BAB VI

Article 16

BAB VII

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB VIII

Article 21

BAB IX

Article 22

BAB X

Article 23

BAB XI

Article 24

BAB XII

Article 25

BAB XIII

Article 26

BAB XIV

Article 27