PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PUSAT REKREASI DAN PROMOSIPEMBANGUNAN JAWA TENGAH

PERDA Nomor 9 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah. 9. Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. 10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 12. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan perusahaan. 13. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda). 14. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham. 15. Pengurus adalah Komisaris dan Direksi PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda). 16. Komisaris adalah Komisaris PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda). 17. Direksi adalah Direksi PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda). 18. Pegawai adalah Pegawai PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).

BAB Kesatu

Pengertian

Article 1

Correction

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Article 5

Correction

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang: a. Pariwisata; b. Ekonomi Kreatif; c. Promosi; d. Pendidikan; e. Jasa Penunjang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Article 6

Correction

(1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung perekonomian dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).

Article 7

(1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial, PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dan DPRD.

Article 8

(1) PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan. (2) Dalam membentuk anak perusahaan, PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) dapat bermitra dengan: a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau b. badan usaha swasta yang berbadan hukum INDONESIA. (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian; b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir; c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar. (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. disetujui oleh RUPS; b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali; c. laporan keuangan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah. (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan penambahan kepemilikan saham PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

BAB 1

Umum

Article 17

Correction

(1) Komisaris berasal dari perwakilan Pemegang Saham PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut: a. Seleksi administratif; b. Uji Kelayakan dan Kepatutan; c. Wawancara akhir. (3) Komisaris dapat berasal dari Pihak Ketiga dari unsur profesional dan independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang yang tidak mempunyai kepentingan dengan operasional PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda). (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Akta Pendirian mengacu pada peraturan perundang-undangan. (6) Penentuan jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dan dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas. (7) Ketentuan mengenai Komisaris dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 18

(1) Pengangkatan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. (2) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).

Article 19

Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Article 20

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen: e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah S-l (strata satu); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; h. tidak pernah dinyatakan pailit; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif. (2) Untuk Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang manajemen perusahaan paling sedikit 2 (dua) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 21

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilarang menjadi Komisaris.

Article 22

(1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), terdiri atas: a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/ atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya; b. pensiunan pegawai BUMD; c. mantan Direksi BUMD; atau d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c. (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun Pemegang Saham. (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. (4) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD. (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 2

Pengangkatan Komisaris

Article 20

Correction

Article 21

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilarang menjadi Komisaris.

Article 22

Article 23

Komisaris mempunyai tugas: a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda); dan b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).

Article 24

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda). (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan; b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu. (3) Komisaris melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada RUPS.

Article 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Komisaris mempunyai fungsi: a. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda); b. pengawasan terhadap pengembangan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).

Article 26

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Komisaris mempunyai wewenang: a. membahas Rencana Kerja Tahunan sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan; b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi; c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda); d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda); e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya; f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS; g. memberikan dan MENETAPKAN sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS; h. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS; i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.

Article 27

(1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris. (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan. (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT PRPP (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

BAB 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Komisaris

Article 23

Correction

Article 24

Correction

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

(1) Komisaris karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak : a. honorarium; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. tantiem atau insentif kinerja. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB 1

Umum

Article 30

Correction

(1) PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) dipimpin oleh Direksi. (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur. (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut: a. Seleksi administratif; b. Uji Kelayakan Dan Kepatutan; c. Wawancara akhir. (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada DPRD sebelum ditetapkan dalam RUPS. (5) Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (6) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Akta Pendirian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas. (8) Ketentuan mengenai Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 31

Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).

Article 32

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan; e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang kegiatan usaha PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda); f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu), diutamakan S2 (strata dua) atau S3 (strata tiga); g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim; h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan, Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 33

(1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali: a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga. (2) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)huruf b paling sedikit memenuhi kriteria: a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD; b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan; c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. terpenuhinya. target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Article 34

(1) Pengusulan dan pengangkatan Direksi PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan dengan RUPS. (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi berakhir. (3) Direksi mulai melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan dalam RUPS.

BAB 2

Syarat-syarat Pengangkatan Direksi

Article 32

Correction

Article 33

Article 34

Article 35

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan serta melaksanakan seluruh kegiatan operasional PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).

Article 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Direksi mempunyai fungsi : a. pelaksanaan manajemen PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum dari RUPS; b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum RUPS; c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan perubahannya kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS; d. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada RUPS.

Article 37

(1) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut: a. mengurus dan mengelola kekayaan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda); b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. MENETAPKAN tata tertib PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mewakili PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda); e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. menjadikan jaminan utang aktiva tetap dan inventaris milik PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; g. mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk dan atas nama PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda). (2) Direksi melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada RUPS melalui Komisaris.

Article 38

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37, bertanggungjawab kepada RUPS. (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

BAB 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Article 35

Correction

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan serta melaksanakan seluruh kegiatan operasional PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).

Article 36

Correction

Article 37

Article 38

Article 39

(1) Direksi karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak : a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. tantiem atau insentif kinerja. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PUSAT REKREASI DAN PROMOSIPEMBANGUNAN JAWA TENGAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB II

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB V

Article 9

BAB VI

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kedua

Article 14

BAB VII

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 15

BAB Kedua

Article 16

BAB Ketiga

Article 17

Article 18

Article 19

BAB 1

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB 2

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB 3

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB 4

Article 28

Article 29

BAB 5

Article 29

BAB Keempat

Article 30

Article 31

BAB 1

Article 30

Article 31

Article 32