Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031
PERDA Nomor 5 Tahun 2021
This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kota Semarang.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Kota Semarang.
9. Kedungsepur adalah kawasan yang terdiri atas Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Semarang adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
23. Tujuan penataan ruang adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
24. Kebijakan penataan ruang wilayah kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
25. Strategi penataan ruang wilayah kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yanglebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.
26. Rencana struktur ruang adalah rencana yang mencakup rencana sistem pusat pelayanan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber dayaair, dan sistem jaringan lainnya.
27. Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
28. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah satu kawasan fungsional atau kawasan yang memiliki kemiripan fungsi ruang.
29. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
30. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
31. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
32. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
34. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
35. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
36. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
37. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
38. Angkutan Umum Massal adalah angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang berkapasitas tinggi yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi.
39. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
40. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
41. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
42. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
43. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
44. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
45. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
46. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
47. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
48. IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.
49. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
50. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
51. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
52. Kawasan peruntukan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
53. Kawasan peruntukan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
54. Sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempat yang merupakan dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
55. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
56. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/ jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
57. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
58. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
59. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
60. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
61. Kawasan Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
62. Kawasan pendidikan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana pendidikan beserta fasilitas pendukungnya.
63. Kawasan kesehatan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana kesehatan beserta fasilitas pendukungnya.
64. Kawasan olahraga adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup bersrta fasilitas pendukungnya.
65. Kawasan peribadatan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan berserta fasilitas pendukungnya.
66. Kawasan transportasi adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi berserta fasilitas pendukungnya.
67. Kawasan perkantoran adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan non pemerintahan berserta fasilitas pendukungnya.
68. Kawasan perdagangan dan jasa kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial beserta fasilitas pendukungnya.
69. Sektor Informal yang dimaksud adalah Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
70. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
71. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya beserta fasilitas pendukungnya.
72. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan beserta fasilitas pendukungnya.
73. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional
74. Papan informasi adalah salah satu media komunikasi kelompok yang biasanya ditujukan untuk target sasaran dalam lingkup tertentu baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan, ekonomi, social, budaya, dan lainnya.
75. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
76. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan.
77. Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan.
78. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
79. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik INDONESIA atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan.
80. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
81. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
82. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
83. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
84. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
85. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
86. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
2. Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) pasal baru, yakni BAB IA dan Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IA RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN
(1) RTRW Kota meliputi seluruh wilayah Kota dengan luas kurang lebih
39.923 (Tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga) hektar yang meliputi:
a. luas daratan seluas 38.999 (Tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan) hektar; dan
b. luas reklamasi perairan seluas kurang lebih 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) hektar.
(2) Wilayah administrasi Kota terdiri dari 16 (Enam belas) Kecamatan meliputi:
a. Kecamatan Tugu;
b. Kecamatan Tembalang;
c. Kecamatan Semarang Utara;
d. Kecamatan Semarang Timur;
e. Kecamatan Semarang Tengah;
f. Kecamatan Semarang Selatan;
g. Kecamatan Semarang Barat;
h. Kecamatan Pedurungan;
i. Kecamatan Ngaliyan;
j. Kecamatan Mijen;
k. Kecamatan Gunungpati;
l. Kecamatan Genuk;
m. Kecamatan Gayamsari;
n. Kecamatan Candisari;
o. Kecamatan Banyumanik; dan
p. Kecamatan Gajahmungkur.
(3) Dalam sistem pengembangan wilayah Kota, Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam BWK meliputi:
a. BWK I dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan;
b. BWK II dengan wilayah meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungkur;
c. BWK III dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara;
d. BWK IV dengan wilayah Kecamatan Genuk;
e. BWK V dengan wilayah meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan;
f. BWK VI dengan wilayah Kecamatan Tembalang;
g. BWK VII dengan wilayah Kecamatan Banyumanik;
h. BWK VIII dengan wilayah Kecamatan Gunungpati;
i. BWK IX dengan wilayah Kecamatan Mijen; dan
j. BWK X dengan wilayah meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu.
(4) Pengembangan fungsi utama masing-masing BWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. BWK I dengan pengembangan fungsi utama meliputi:
1. perdagangan dan jasa berskala internasional;
2. pusat pemerintahan Provinsi; dan
3. pusat pemerintahan Kota.
b. BWK II dengan pengembangan fungsi utama meliputi:
1. pusat pendidikan kepolisian; dan
2. pusat olahraga.
c. BWK III dengan pengembangan fungsi utama meliputi:
1. transportasi laut;
2. transportasi udara; dan
3. kantor pelayanan pemerintahan Provinsi.
d. BWK IV dengan pengembangan fungsi utama berupa industri.
e. BWK V dengan pengembangan fungsi utama meliputi:
1. perdagangan dan jasa; dan
2. jasa pertemuan dan pameran.
f. BWK VI dengan pengembangan fungsi utama pendidikan tinggi;
g. BWK VII dengan pengembangan fungsi utama meliputi:
1. perkantoran militer; dan
2. perdagangan dan jasa.
h. BWK VIII dengan pengembangan fungsi utama meliputi:
1. pendidikan tinggi; dan
2. paru-paru Kota.
i. BWK IX dengan pengembangan fungsi utama meliputi:
1. kantor pelayanan pemerintahan Kota; dan
2. paru-paru Kota.
j. BWK X dengan pengembangan fungsi utama meliputi:
1. perdagangan dan jasa; dan
2. industri.
(5) Pengembangan fungsi utama masing-masing BWK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penyusunan rencana detail tata ruang.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun kebijakan penataan ruang.
(2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional;
b. peningkatan aksesbilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan;
c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum.
d. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
e. pelestarian kawasan cagar budaya; dan
f. peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kota.
g. pengaturan pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
h. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien; dan
i. pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai.
j. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
k. pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup;
dan
l. pengembangan kawasan strategis sosial budaya.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
a. MENETAPKAN hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
b. mengembangkan pelayanan pelabuhan laut dan bandar udara sebagai pintu gerbang nasional;
c. mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala internasional;
d. mengembangkan kegiatan pendidikan menengah kejuruan, akademi, dan perguruan tinggi;
e. mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya; dan
f. mengembangkan kegiatan jasa pertemuan dan jasa pameran.
(2) Strategi peningkatan aksesbilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
a. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan kota.
b. mengembangkan jalan lingkar dalam (inner ring road) jalan lingkar tengah (middle ring road), jalan lingkar luar (outer ring road), dan jalan radial;
c. meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota;
d. mengembangkan sistem transportasi massal;
e. mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, sub terminal angkutan umum;
f. mengembangkan terminal barang yang bersinergi dengan pelabuhan laut; dan
g. meningkatkan integrasi sistem antar moda.
(3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf c meliputi:
a. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
b. mengembangkan sistem prasarana energi;
c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi;
d. mengembangkan prasarana sumber daya air;
e. meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik- teknik yang berwawasan lingkungan;
f. meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum;
g. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
h. mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.
(4) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
a. mengembalikan dan mengatur penguasaan tanah sesuai peruntukan fungsi lindung secara bertahap untuk Negara;
b. meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung;
dan
c. MENETAPKAN kawasan yang memiliki kelerengan di atas 40 % (empat puluh persen) sebagai kawasan yang berfungsi lindung.
(5) Strategi pelestarian kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:
a. meningkatkan nilai kawasan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi; dan
b. mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah.
(6) Strategi peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:
a. mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
b. mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
c. meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota;
d. mengembangkan kegiatan agroforestry di kawasan pertanian lahan kering yang dimiliki masyarakat;
e. mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau;
dan
f. mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
(7) Strategi pengaturan pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi:
a. mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di kawasan bagian atas;
b. mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota; dan
c. membatasi pengembangan kawasan industri.
(8) Strategi perwujudan pemanfaatan ruang kota yang kompak dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi:
a. mengembangkan kawasan budi daya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota; dan
b. mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak dan efisien dengan sistem insentif dan disinsentif.
(9) Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:
a. mengelola dan mengembangkan reklamasi pantai yang mendukung kelestarian lingkungan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat;
b. mengembangkan kolam tampung air dan tanggul pantai untuk menanggulangi potensi banjir dan rob; dan
c. melakukan penghijauan kawasan pantai.
(10) Strategi pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j meliputi:
a. MENETAPKAN kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala internasional; dan
b. mengatur pemanfaatan kawasan sekitar pelabuhan untuk mendorong perannya sebagai pintu gerbang manusia dan barang.
(11) Strategi pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k meliputi:
a. mengembangkan sistem pengendali banjir dan sumber air baku;
b. mengatur pemanfaatan kawasan reklamasi dengan memadukan perlindungan lingkungan dan pengembangan kawasan; dan
c. meningkatkan nilai ekonomi dan nilai sosial kawasan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan.
(12) Strategi pengembangan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3` ayat (2) huruf l meliputi:
a. memelihara dan melestarikan kawasan bangunan bersejarah;
b. mengembangkan pemanfaatan bangunan dalam rangka pelestarian; dan
c. pengembangan kegiatan kepariwisataan.
5. Pasal 5 dihapus.
6. Pasal 6 dihapus.
7. Pasal 7 dihapus.
8. Pasal 8 dihapus.
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Rencana struktur ruang meliputi:
a. pusat kegiatan; dan
b. sistem jaringan prasarana.
(2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pusat pelayanan kota;
b. sub pusat pelayanan kota; dan
c. pusat lingkungan.
(3) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air;
e. infrastruktur perkotaan.
(4) Peta rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:25.000 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Pasal 10 dihapus.
11. Pasal 11 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berada di BWK I, BWK II, dan BWK III.
(2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi skala pelayanan Kota dan/ atau Regional.
(3) Prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan memiliki ruang interaksi publik yang berupa RTH dan/atau RTNH.
13. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
a. sub pusat pelayanan kota di BWK IV meliputi Kelurahan Genuksari dan Kelurahan Banjardowo;
b. sub pusat pelayanan kota di BWK V meliputi Kelurahan Palebon, Kelurahan Gemah, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kelurahan Pedurungan Tengah, dan Kelurahan Pedurungan Lor;
c. sub pusat pelayanan kota di BWK VI meliputi Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Sendangmulyo;
d. sub pusat pelayanan kota di BWK VII meliputi Kelurahan Srondol Kulon, Kelurahan Srondol Wetan, Kelurahan Banyumanik;
e. sub pusat pelayanan kota di BWK VIII meliputi Kelurahan Gunungpati, Kelurahan Plalangan, Kelurahan Cepoko, dan Kelurahan Nongkosawit;
f. sub pusat pelayanan kota di BWK IX meliputi Kelurahan Mijen, Kelurahan Jatibarang, Kelurahan Wonolopo; dan
g. sub pusat pelayanan kota di BWK X meliputi Kelurahan Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Wetan, dan Kelurahan Wonosari.
(2) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi skala pelayanan BWK.
(3) Prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi di sub pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan memiliki ruang interaksi publik yang berupa RTH dan/atau RTNH.
14. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
a. pusat lingkungan di BWK I meliputi:
1. pusat lingkungan I.1 berada di Kelurahan Sekayu dengan daerah pelayanan Kelurahan Pindrikan Lor, Kelurahan Pindrikan Kidul, Kelurahan Pandansari, Kelurahan Kembang Sari, Kelurahan Bangunharjo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Purwodinatan, Kelurahan Miroto, Kelurahan Pekunden, Kelurahan Gabahan, Kelurahan Brumbungan, Kelurahan Jagalan dan Kelurahan Karang Kidul;
2. pusat lingkungan I.2 berada di Kelurahan Kemijen dengan daerah pelayanan Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Mlatiharjo, Kelurahan Mlatibaru, Kelurahan Kebonagung dan Kelurahan Bugangan;
3. pusat lingkungan I.3 berada di Kelurahan Rejosari dengan daerah pelayanan Kelurahan Sarirejo, Kelurahan Karangturi dan Kelurahan Karangtempel;
4. pusat lingkungan I.4 berada di Kelurahan Mugasari dengan daerah pelayanan Kelurahan Bulustalan, Kelurahan Barusari dan Kelurahan Randusari; dan
5. pusat lingkungan I.5 berada di Kelurahan Peterongan dengan daerah pelayanan Kelurahan Pleburan, Kelurahan Wonodri, Kelurahan Lamper Lor, Kelurahan Lamper Kidul dan Kelurahan Lamper Tengah.
b. pusat lingkungan di BWK II meliputi:
1. pusat lingkungan II.1 berada di Kelurahan Sampangan dengan daerah pelayanan Kelurahan Petompon, Kelurahan Bendan Ngisor dan Kelurahan Bendan Duwur;
2. pusat lingkungan II.2 berada di Kelurahan Gajahmungkur dengan daerah pelayanan Kelurahan Bendungan, Kelurahan Lempongsari dan Kelurahan Karangrejo;
3. pusat lingkungan II.3 berada di Kelurahan Candi dan Kelurahan Wonotingal dengan daerah pelayanan Kelurahan Kaliwiru dan Kelurahan Tegalsari; dan
4. pusat lingkungan II.4 berada di Kelurahan Jatingaleh dengan daerah pelayanan Kelurahan Jomblang dan Kelurahan Karanganyar Gunung.
c. pusat lingkungan di BWK III meliputi:
1. pusat lingkungan III.1 berada di Kelurahan Tanjungmas dengan daerah pelayanan Kelurahan Bandarharjo;
2. pusat lingkungan III.2 berada di Kelurahan Kuningan dengan daerah pelayanan Kelurahan Purwosari dan Kelurahan Dadapsari;
3. pusat lingkungan III.3 berada di Kelurahan Panggung Lor dengan daerah pelayanan Kelurahan Panggung Kidul, Kelurahan Plombokan dan Kelurahan Bulu Lor;
4. pusat lingkungan III.4 berada di Kelurahan Tawangmas dengan daerah pelayanan Kelurahan Tawangsari, Kelurahan Krobokan, Kelurahan Tambakharjo dan Kelurahan Karangayu;
5. pusat lingkungan III.5 berada di Kelurahan Cebean dengan daerah pelayanan Kelurahan Salaman Mloyo, Kelurahan Bojongsalaman, Kelurahan Ngemplak Simongan dan Kelurahan Bongsari;
6. pusat lingkungan III.6 berada di Kelurahan Manyaran dengan daerah pelayanan Kelurahan Girikdrono dan Kelurahan Kalibanteng Kidul; dan
7. pusat lingkungan III.7 berada di Kelurahan Kalibanteng Kulon dengan daerah pelayanan Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Kembangarum.
d. pusat lingkungan di BWK IV meliputi:
1. pusat lingkungan IV.1 berada di Kelurahan Terboyo Wetan dengan daerah pelayanan Kelurahan Terboyo Kulon, Kelurahan Trimulyo, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kelurahan Gebangsari, Kelurahan Genuksari dan Kelurahan Bangetayu Kulon;
2. pusat lingkungan IV.2 berada di Kelurahan Banjardowo dengan daerah pelayanan Kelurahan Karangroto, Kelurahan Kudu, Kelurahan Kelurahan Sambungharjo, Kelurahan Bangetayu Wetan dan Kelurahan Penggaron Lor.
e. pusat lingkungan di BWK V meliputi:
1. pusat lingkungan V.1 berada di Kelurahan Kaligawe dengan daerah pelayanan Kelurahan Tambakrejo dan Kelurahan Sawah Besar;
2. pusat lingkungan V.2 berada di Kelurahan Gayamsari dengan daerah pelayanan Kelurahan Sambirejo, Kelurahan Siwalan dan Kelurahan Pandean Lamper;
3. pusat lingkungan V.3 berada di Kelurahan Tlogosari Kulon dengan daerah pelayanan Kelurahan Muktiharjo Kidul;
4. pusat lingkungan V.4 berada di Kelurahan Palebon dengan daerah pelayanan Kelurahan Kalicari dan Kelurahan Gemah;
dan
5. pusat lingkungan V.5 berada di Kelurahan Pedurungan Kidul dengan daerah pelayanan Kelurahan Tlogosari Wetan, Kelurahan Tlogomulyo, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kelurahan Pedurungan Lor, Kelurahan Plamongansari dan Kelurahan Penggaron Kidul.
f. pusat lingkungan di BWK VI meliputi:
1. pusat lingkungan VI.1 berada di Kelurahan Bulusan dengan daerah pelayanan Kelurahan Tembalang, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Kramas, Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Rowosari;
2. pusat lingkungan VI.2 berada di Kelurahan Sendangmulyo dengan daerah pelayanan Kelurahan Kedungmundu; dan
3. pusat lingkungan VI.3 berada di Kelurahan Sambiroto dengan daerah pelayanan Kelurahan Sendangguwo, Kelurahan Tandang dan Kelurahan Jangli.
g. pusat lingkungan di BWK VII meliputi:
1. pusat lingkungan VII.1 berada di Kelurahan Ngesrep dengan daerah pelayanan Kelurahan Tinjomoyo, Kelurahan Srondol Kulon dan Kelurahan Sumurboto;
2. pusat lingkungan VII.2 berada di Kelurahan Pedalangan dengan daerah pelayanan Kelurahan Srondol Wetan dan Kelurahan Padangsari; dan
3. pusat lingkungan VII.3 berada di Kelurahan Gedawang dengan daerah pelayanan Kelurahan Banyumanik, Kelurahan Jabungan dan Kelurahan Pudakpayung.
h. pusat lingkungan di BWK VIII meliputi:
1. pusat lingkungan VIII.1 berada di Kelurahan Nongkosawit dengan daerah pelayanan Kelurahan Gunungpati, Kelurahan Plalangan, Kelurahan Cepoko, Kelurahan Jatirejo, Kelurahan Kandri, Kelurahan Pongangan dan Kelurahan Sadeng; dan
2. pusat lingkungan VIII.2 berada di Kelurahan Sekaran dengan daerah pelayanan Kelurahan Sumurejo, Kelurahan Pakintelan, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Ngijo, Kelurahan Patemon, Kelurahan Kalisegoro dan Kelurahan Sukorejo.
i. pusat lingkungan di BWK IX meliputi :
1. pusat lingkungan IX.1 berada di Kelurahan Kedungpane dengan daerah pelayanan Kelurahan Jatibarang dan Kelurahan Pesantren;
2. pusat lingkungan IX.2 berada di Kelurahan Mijen dengan daerah pelayanan Kelurahan Wonolopo, Kelurahan Ngadirgo dan Kelurahan Wonoplumbon;
3. pusat lingkungan IX.3 berada di Kelurahan Cangkiran dengan daerah pelayanan Kelurahan Bubakan, Kelurahan Tambangan dan Kelurahan Jatisari; dan
4. pusat lingkungan IX.4 berada di Kelurahan Purwosari dengan daerah pelayanan Kelurahan Polaman dan Kelurahan Karangmalang.
j. pusat lingkungan di B3WK X meliputi:
1. pusat lingkungan X.1 berada di Kelurahan Ngaliyan dengan daerah pelayanan Kelurahan Bambankerep, Kelurahan Kalipancur dan Kelurahan Purwoyoso;
2. pusat lingkungan X.2 berada di Kelurahan Tambakaji dengan daerah pelayanan Kelurahan Wonosari, Kelurahan Gondoriyo, Kelurahan Beringin, Kelurahan Wates dan Kelurahan Podorejo;
dan
3. pusat lingkungan X.3 berada di Kelurahan Mangunharjo dengan daerah pelayanan Kelurahan Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Wetan, Kelurahan Randugarut, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Tugurejo dan Kelurahan Jerakah.
(2) Pusat lingkungan sebagaimana pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi skala pelayanan lingkungan permukiman.
(3) Prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi di pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan memiliki ruang interaksi publik yang berupa RTH dan/atau RTNH.
15. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
a. rencana sistem jaringan jalan;
b. rencana sistem jaringan kereta api; dan
c. rencana sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
16. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
a. prasarana jalan;
b. terminal penumpang;
c. terminal barang; dan
d. jembatan timbang.
17. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
a. jalan nasional;
b. jalan provinsi;
c. jalan yang menjadi kewenangan kota; dan
d. persimpangan jalan.
(2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jalan arteri primer meliputi:
1. Bts. Kota Kendal - Bts. Kota Semarang;
2. Jln. Walisongo (Semarang);
3. Jln. Siliwangi (Semarang);
4. Jln. Jendral Sudirman (Semarang);
5. Jln. Mgr. Sugiyopranoto (Semarang);
6. Jln. Tugu Muda (Semarang);
7. Jln. Dr. Sutomo (Semarang);
8. Jln. S. Parman (Semarang);
9. Jln. Sultan Agung (Semarang);
10. Bts. Kota Semarang - Bts. Kota Demak;
11. Jln. Arteri Utara Martadinata,Fly Over,Yos Sudarso (Semarang);
12. Jln. Usman Janatin (Semarang);
13. Jln. Kaligawe (Semarang); dan
14. pengembangan jalan lingkar luar Kota (outer ring road).
b. jalan tol meliputi:
1. jalan tol seksi A (Jatingaleh – Srondol);
2. jalan tol seksi B (Jatingaleh – Krapyak);
3. jalan tol seksi C (Kaligawe – Jangli);
4. jalan tol Semarang – Solo;
5. jalan tol Batang – Semarang;
6. jalan tol Semarang – Demak; dan
7. Jalan tol Outer Ringroad Kendal-Semarang (Harbor Toll), Kab.
Kendal.
(3) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor primer 2 (JKP-2) meliputi:
a. Jl. Pandanaran (Semarang);
b. Jl. Bunderan Simpang Lima (Semarang);
c. Jl. A. Yani (Semarang);
d. Jl. Brijend Katamso (Semarang);
e. Jl. Brijend Sudiarto (Semarang); dan
f. Cangkiran - Ungaran (Bts. Kodya Semarang).
(4) Jalan yang menjadi kewenangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. jalan arteri sekunder meliputi:
1. Jalan Jend. Sudirman – Jalan Mgr. Sugiyopranoto – Jalan Pandanaran – Simpang Lima – Jalan A. Yani – Jalan Brigjend.
Katamso – Jalan Brigjend. Sudiarto;
2. Jalan Ronggowarsito – Jalan Pengapon – Jalan R. Patah – Jalan Widoharjo – Jalan Dr. Cipto – Jalan Kompol Maksum – Jalan Mataram – Jalan Dr. Wahidin – Jalan Teuku Umar – Jalan Setiabudi;
3. Jalan Mr. Sutan Syahrir;
4. Jalan Letjend. R. Suprapto - Jalan Merak – Jalan Mpu Tantular – Jalan Kol. Sugiono – Jalan Imam Bonjol – Jalan Indraprasta;
5. Jalan Dr. Sutomo – Jalan Letjend. S. Parman – Jalan Sultan Agung;
6. Jalan Citarum – Jalan Brigjend. Sudiarto;
7. Jalan Tentara Pelajar – Jalan Raya Kedungmundu;
8. Jalan Kaligarang – Jalan Pamularsih;
9. Jalan Kelud Raya – Jalan Menoreh Raya – Jalan Dewi Sartika – Jalan Kol. H.R. Hadijanto;
10. Jalan Kompol R. Soekanto – Jalan Tentara Pelajar;
11. Jalan Abdulrachman Saleh – Jalan Kol. R Warsito Soegiarto;
12. Jalan Hanoman Raya – Jalan Lingkar Utara Semarang;
13. Jalan Gatot Subroto;
14. Jalan Gajah Mada – Jalan Diponegoro; dan
15. jalan lingkar tengah (middle ring road).
b. jalan kolektor sekunder meliputi:
1. Jalan Pemuda;
2. Jalan Hasanudin;
3. Jalan MH. Thamrin;
4. Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
5. Jalan Cendrawasih – Jalan MT. Haryono;
6. Jalan Mayjend. Sutoyo – Jalan Brigjend. DI Panjaitan – Jalan Kartini – Jalan Jolotundo – Pertigaan Jalan Gajah;
7. Jalan Gajah – Jalan Lamper Tengah;
8. Jalan Supriyadi;
9. Jalan Raya Kelurahan Karangroto;
10. Jalan Raya Kudu;
11. Jalan Padi Raya;
12. Jalan Muktiharjo;
13. Jalan Kompol R. Soekanto – Kedungmundu;
14. Jalan Prof. Sudarto, SH – Jalan Kol H. Iman Soeparto Tjakrajoeda, SH;
15. Undip Tembalang – Kramas – Jalan Mulawarman Raya;
16. Jalan Tirto Agung;
17. Jalan Durian – Jalan Mulawarman Raya;
18. Jalan Karangrejo Raya – Gedawang – Jalan Perintis Kemerdekaan;
19. Pertigaan Jalan Setiabudi dengan Jalan Bebas Hambatan seksi A – Sekaran;
20. Jalan Pamularsih – Jalan Simongan – Jatibarang – Tambangan;
21. Ruas jalan Pongangan – Jatibarang;
22. Jalan Stasiun Komunikasi Satelit Domestik (SKSD);
23. Jalan Lingkar Mijen;
24. Jalan Bandungsari;
25. Jalan Kedungpane – Jalan Koptu Suyono;
26. Jalan di Lingkungan Kawasan Industri Tugu; dan
27. Tembalang-Jangli-Mrican.
c. jalan lokal sekunder berupa jalan penghubung antar kawasan perumahan berada di seluruh Kecamatan.
(5) Persimpangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. persimpangan sebidang meliputi:
1. seluruh persimpangan sebidang jalan di wilayah Daerah;
2. persimpangan sebidang rencana jalan lingkar luar Kota (outer ring road) dan jalan lingkar tengah (middle ring road); dan
3. persimpangan sebidang rencana jalan tembus Tembalang – Jangli.
b. persimpangan tidak sebidang meliputi:
1. simpang susun Pelabuhan;
2. simpang susun Jalan Tol seksi A, B, C;
3. simpang susun Jalan Tol Semarang – Solo;
4. simpang susun rencana jalan lingkar luar dan jalan lingkar tengah;
5. simpang susun Jalan Tol Semarang – Demak;
6. simpang susun Jalan Tol Semarang – Batang;
7. simpang susun Banyumanik;
8. simpang susun Jatingaleh;
9. simpang susun Kalibanteng;
10. simpang susun Majapahit; dan
11. fly over Madukoro;
12. fly over Jalan Setiabudi; dan
13. simpang susun dengan rel kereta api di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Pedurungan.
18. Pasal 19 dihapus.
19. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
a. terminal penumpang Tipe A di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu;
b. terminal penumpang tipe B berada di Kelurahan Penggaron Kidul di Kecamatan Pedurungan;
c. terminal penumpang Tipe C meliputi:
1. terminal penumpang C di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk;
2. terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen;
3. terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati;
4. terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara; dan
5. terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang.
20. Diatara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20 A Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
a. terminal barang di Kelurahan Panggung Lor dan Kelurahan Bandarharjo di Kecamatan Semarang Utara; dan
b. terminal barang di Kelurahan Terboyo Kecamatan genuk.
Pasal 20 B Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d berada di Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan.
21. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
a. jaringan jalur kereta api umum; dan
b. stasiun kereta api.
22. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
a. Jaringan jalur kereta api antarkota;
b. kereta api perkotaan;
c. kereta api antar moda; dan
d. prasarana penunjang;
(2) Kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Gayamsari, dan Kecamatan Genuk meliputi:
a. Jalur kereta api cepat dan/atau semi cepat Jakarta – Surabaya;
b. Jalur Utara menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya;
c. Jalur Selatan menghubungkan Jakarta/ Bandung – Yogyakarta – Solo – Surabaya; dan
d. Jalur Utara - Selatan menghubungkan:
1. Semarang – Solo -Yogyakarta;
2. Semarang - Tegal – Purwokerto.
e. jalur Semarang – Kudus – Pati – Rembang; dan
f. jalur Semarang-Demak-Godong-Purwodadi-Blora.
(3) Kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalur kereta api perkotaan yang terintegrasi dengan sistem regional Kedungsepur meliputi:
a. jaringan kereta api perkotaan melewati sub pusat pelayanan BWK X – pusat pelayanan kota - sub pusat pelayanan BWK V - sub pusat pelayanan BWK IV; dan
b. pengembangan fasilitas pemberhentian kereta api di sub pusat pelayanan BWK X, pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan BWK IV dan sub pusat pelayanan BWK V.
(4) Kereta api antar moda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menghubungkan antar simpul transportasi meliputi:
a. Stasiun Kereta Api;
b. Bandara Udara Ahmad Yani;
c. Terminal angkutan umum penumpang;
d. Pelabuhan Tanjung Emas; dan
e. simpul lainnya.
(5) Prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa persimpangan kereta api dengan prasarana jalan yang berada di wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:
a. stasiun penumpang meliputi:
1. Stasiun Semarang Poncol di Kecamatan Semarang Utara; dan
2. Stasiun Semarang Tawang di Kecamatan Semarang Utara.
b. stasiun barang meliputi:
1. Stasiun Semarang Gudang di Kecamatan Semarang Timur; dan
2. Stasiun Semarang Tanjung Emas di Kecamatan Semarang Utara.
c. stasiun operasi meliputi:
1. Stasiun Alastua di Kecamatan Genuk;
2. Stasiun Mangkang di Kecamatan Tugu; dan
3. Stasiun Jerakah di Kecamatan Tugu.
(2) Peningkatan dan penurunan status stasiun KA dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
24. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
a. pengembangan transportasi wisata sungai Kaligarang, Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, Kali Semarang; dan
b. pengembangan transportasi wisata waduk Jatibarang.
(2) Selain sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat MENETAPKAN sistem jaringan transportasi wisata sungai, danau, dan penyeberangan lainnya.
25. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi peningkatan Bandar Udara Ahmad Yani di Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Tugu.
(2) Rencana peningkatan Bandar Udara Ahmad Yani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bandara pengumpul skala pelayanan primer.
(3) Tatanan kebandar udaraan wajib mendukung keberadaan dan operasional TNI dalam fungsinya menjaga pertahanan dan keamanan.
(4) Ruang udara untuk penerbangan diatur dalam Kawasan Keamanan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Perubahan pengaturan Kawasan Keamanan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi:
a. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
b. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
27. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
b. gardu induk; dan
c. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ameliputi :
a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tambak Lorok di Kecamatan Semarang Utara;
b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatibarang; dan
c. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Jatibarang di Kecamatan Mijen.
(3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Jaringan transmisi tenaga listrik meliputi:
1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) melewati:
a) Kecamatan Gunung Pati; dan b) Kecamatan Mijen
2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati:
a) Kecamatan Ngaliyan;
b) Kecamatan Mijen;
c) Kecamatan Gunungpati;
d) Kecamatan Gajahmungkur;
e) Kecamatan Semarang Selatan;
f) Kecamatan Semarang Tengah;
g) Kecamatan Semarang Utara;
h) Kecamatan Semarang Timur;
i) Kecamatan Genuk;
j) Kecamatan Gayamsari;
k) Kecamatan Pedurungan;
l) Kecamatan Tembalang; dan m) Kecamatan Banyumanik.
b. Jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:
1. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang terdapat diseluruh wilayah Daerah; dan
2. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) berada Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, dan Semarang Timur.
(4) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
a. Kecamatan Ngaliyan;
b. Kecamatan Semarang Barat;
c. Kecamatan Semarang Utara;
d. Kecamatan Gayamsari; dan
e. Kecamatan Banyumanik.
(5) Pengembangan Rencana Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
a. jaringan infrastruktur minyak bumi;
b. jaringan infrastruktur pipa gas; dan
c. stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar gas.
(2) Jaringan infrastruktur minyak bumi berupa jaringan gas bumi kilang ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jaringan pipa BBM Rewulu-Teras – Pengapon melewati:
1. Kecamatan Banyumanik;
2. Kecamatan Candisari;
3. Kecamatan Gayamsari; dan
4. Kecamatan Semarang Utara.
b. jaringan pipa BBM Cepu - Rembang- Pengapon Semarang melewati:
1. Kecamatan Semarang Utara;
2. Kecamatan Semarang Timur; dan
3. Kecamatan Genuk.
c. Depo BBM berada di Kecamatan Semarang Utara.
d. jaringan perpipaan gas regional meliputi:
1. Cirebon - Semarang – Bangkalan, Semarang - Kalimantan Timur, Semarang – Kepodang berada di Kecamatan Semarang Utara.
2. Kepodang- Rembang - Pati - Jepara – Semarang melewati:
a) Kecamatan Semarang Utara;
b) Kecamatan Semarang Timur; dan c) Kecamatan Genuk.
3. Semarang – Kendal melewati:
a) Kecamatan Tugu;
b) Kecamatan Semarang Barat; dan c) Kecamatan Semarang Utara.
4. Semarang - Solo;
5. Blora - Grobogan - Demak - Semarang; dan
6. jaringan lainnya yang ditetapkan kemudian.
e. jaringan pipa gas perkotaan berada di seluruh Kecamatan.
f. Kilang minyak dan Gas Bumi berupa LNG berada di Kecamatan Semarang Utara.
(3) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
29. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c meliputi:
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak.
30. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
a. jaringan kabel serat optik; dan
b. saluran serat optik.
(2) Jaringan kabel serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk jaringan udara melalui pemanfaatan tiang bersama antar operator telekomunikasi.
(3) Saluran serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk saluran dalam tanah melalui pemanfaatan ruang bersama antar operator telekomunikasi dan antar jaringan prasarana lainnya.
(4) Penyediaan sistem telekomunikasi jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di seluruh wilayah Daerah dengan mempertimbangkan jangkauan pelayanan.
31. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
a. jaringan bergerak seluler; dan
b. pengembangan menara telekomunikasi bersama.
(2) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan melalui manara telekomunikasi berada diseluruh wilayah Daerah dengan mempertimbangkan jangkauan pelayanan dan keamanan lingkungan disekitar menara telekomunikasi.
(3) Pengaturan lokasi menara telekomunikasi dan pemanfaatan menara telekomunikasi bersama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d meliputi:
a. sumber air;
b. prasarana sumber daya air; dan
c. sistem pengendalian rob dan banjir.
33. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Rencana sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:
a. air permukaan;
b. air tanah; dan
c. pemanenan air hujan.
(2) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. daerah aliran sungai pada Wilayah Sungai Jratunseluna meliputi:
1. DAS Lintas Kabupaten/Kota:
a) DAS Banjir Kanal Barat;
b) DAS Banjir Kanal Timur; dan c) DAS Babon.
2. DAS Dalam Kota:
a) DAS Mangkang Kulon;
b) DAS Mangkang;
c) DAS Mangkang Wetan;
d) DAS Beringin;
e) DAS Randugarut;
f) DAS Boom Karanganyar;
g) DAS Tapak;
h) DAS Tugurejo;
i) DAS Jumbleng;
j) DAS Silandak/ Tambakharjo;
k) DAS Siangker;
l) DAS Tawang/ Karangayu;
m) DAS Semarang/ Asin;
n) DAS Baru;
o) DAS Tenggang;
p) DAS Sringin.
b. Desalinasi air laut.
(3) Air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengaturan pengambilan air tanah pada CAT Semarang – Demak dan CAT Ungaran melalui:
a. pembatasan pengambilan air tanah di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Gayamsari;
b. peningkatan dan pengembangan sistem prasarana air permukaan melalui sistem perpipaan di seluruh kecamatan; dan
c. pengembangan pemanfaatan air hujan di seluruh kecamatan.
(4) Pemanenan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
a. kawasan yang rawan air baku; dan
b. kawasan/kegiatan yang memiliki kebutuhan air baku yang besar.
34. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:
a. sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir; dan
c. jaringan air baku untuk air bersih.
(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perlindungan dan peningkatan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier meliputi:
a. D.I Lintas Kabupaten/Kota meliputi:
1. D.I Penggaron;
2. D.I Sidopangus; dan
3. D.I Dolok.
b. D.I Dalam Kota meliputi 41 D.I sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangunan fasilitas penangkap dan penampung air meliputi:
a. embung pada sub sistem drainase Sungai Mangkang meliputi :
Embung Wonosari di Kelurahan Wonosari, Embung Tambakaji di Kelurahan Tambakaji, Embung Bringin di Kelurahan Bringin dan Kelurahan Gondoriyo, Embung Kedungpane di Kelurahan Kedungpane dan Embung Wates di Kelurahan Wates.
b. embung pada sub sistem drainase Sungai Plumbon berupa Embung Ngadirgo di Kelurahan Ngadirgo
c. embung pada sub sistem drainase Sungai Silandak meliputi Embung Purwoyoso di Kelurahan Purwoyoso dan Embung Bambankerep di Kelurahan Bambankerep.
d. embung pada sub sistem drainase Sungai Madukoro berupa Embung Madukoro di Kelurahan Tawangmas;
e. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Semarang Indah meliputi Embung Semarang Indah di Kelurahan Krobokan;
f. embung pada sub sistem drainase Sungai Banjir Kanal Timur meliputi Embung Sambiroto I di Kelurahan Sambiroto, Embung Sambiroto II di Kelurahan Sambiroto, Embung Jangli di Kelurahan Jangli dan Embung Mangunharjo di Kelurahan Mangunharjo; dan
g. embung pada Sub Sistem Drainase Sungai Babon meliputi Embung Bulusan di Kelurahan Bulusan, Embung Undip di Kelurahan Tembalang, Embung Gedawang di Kelurahan Gedawang dan Embung Rowosari di Kelurahan Rowosari.
(4) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c berupa pengembangan jaringan perpipaan yang menghubungkan sumber air dan prasarana sumber air menuju ke kawasan yang membutuhkan air bersih di seluruh wilayah Daerah.
35. Ketentuan huruf a Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Pengendalian rob dan banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c meliputi:
a. pengembangan kolam tampung air di seluruh wilayah Daerah;
b. pengembangan tanggul pantai di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Genuk;
c. normalisasi aliran sungai di seluruh wilayah Daerah;
d. pengendalian kawasan terbangun di Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngaliyan; dan
e. peningkatan kualitas jaringan drainase di seluruh wilayah Daerah.
(2) Khusus untuk pembangunan di kawasan reklamasi perlu memperhatikan:
a. aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b. mitigasi dan adaptasi bencana khususnya land subsidence, banjir, abrasi pada kawasan reklamasi beserta wilayah sekitarnya;
c. pemenuhan kebutuhan air baku dan air bersih, tidak memanfaatkan sumber air tanah;
d. peraturan batas sempadan pantai serta pemenuhan RTH publik minimal 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan dan alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai.
36. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e meliputi:
a. sistem jaringan persampahan;
b. sistem penyediaan air minum;
c. sistem pengelolaan air limbah;
d. sistem drainase;
e. sistem jaringan pejalan kaki;
f. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
g. sistem jaringan lainnya.
37. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:
a. Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) sampah; dan
b. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS).
38. Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: