PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

PERDA Nomor 2 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Article 2

Pengendalian dan Penanggulangan Rabies dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat atas sebaran Rabies dan sekaligus meningkatkan peran aktif masyarakat dalam Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.

Article 3

Pengendalian dan Penanggulangan Rabies bertujuan untuk membebaskan daerah dari ancaman Rabies pada hewan dan manusia.

BAB III

PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN RABIES

Article 6

Correction

(1) Pengamatan dan pengidentifikasian Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui kegiatan : a. Surveilans; b. penyidikan; dan c. pemeriksaan dan pengujian. (2) Hasil pengamatan dan pengidentifikasian Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Dinas kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 7

Correction

(1) Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hurufa dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen Rabies. (2) Kegiatan mengumpulkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. data agen Rabies dan titer antibodi post vaksinasi Rabies; b. data HPR; dan c. dampak Rabies terhadap kesehatan hewan dan manusia. (3) Kegiatan surveilans yang dilaksanakan oleh Otoritas Veteriner Daerah dilakukan oleh bidang yang menyelenggarakan fungsi kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. (4) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kewenangannya wajib menindaklanjuti hasil surveilans dengan melakukan kajian epidemiologis.

Article 8

(1) Kegiatan penyidikan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan jika: a. hasil surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran kasus Rabies; dan/atau b. adanya laporan dugaan timbulnya wabah. (2) Penyidikan dilakukan paling sedikit melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen serta data pendukung. (3) Kegiatan penyidikan terhadap sampel dan /atau spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi asal-usul, sumber dan agen Rabies. (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Otoritas Veteriner Daerah.

Article 9

(1) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk meneguhkan diagnosa Rabies dalam rangka surveilans dan penyidikan. (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sampel dan/atau spesimen. (3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Laboratorium Veteriner yang terakreditasi (4) Hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Daerah untuk dilakukan kajian epidemiologis Rabies. (5) Otoritas Veteriner Daerah melaporkan dan merekomendasikan hasil kajian epidemiologis Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wali Kota.

Article 10

(1) Pelaksanaan kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Dinas. (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait.

Article 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENCEGAHAN RABIES

Article 12

Correction

Pencegahan Rabies dilakukan dengan cara : a. pengawasan lalu lintas HPR masuk dan keluar Daerah; pengawasan dan pemeliharaan HPR; pengawasan peredaran HPR; komunikasi, informasi dan edukasi Rabies; dan vaksinasi HPR. c. d. e.

Article 13

Correction

(1) Pengawasan lalu lintas HPR masuk dan keluar Daerah dilakukan melalui pemeriksaan terhadap persyaratan kelengkapan dokumen berupa surat yang berhubungan dengan HPR, yang meliputi : a. rekomendasi pengeluaran dari daerah asal; b. sertifikat Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan berwenang dari daerah asal; dan c. surat keterangan vaksinasi Rabies dari daerah asal dengan ketentuan vaksinasi di daerah asal dilakukan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum keberangkatan. (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik HPR dan diserahkan fotokopi dokumennya kepada Dinas. (3) Dalam hal pemilik HPR tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan tindakan : a. penolakan terhadap pemasukan HPR yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan/atau huruf c; dan b. Vaksinasi HPR terhadap HPR yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc.

Article 14

(1) Setiap orang pribadi atau Badan dapat memiliki HPR. (2) Pemilik HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor dan mendaftarkan hewannya ke Dinas. (3) Pemilik HPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kondisi hewan tersebut dengan memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan HPR, paling sedikit meliputi : a. penyediaan tempat hidup; b. pemberian makanan; dan c. perawatan kesehatan. (4) HPR berupa anjing harus dikandangkan dan bila dibawa keluar harus diikat dengan tali atau rantai dengan panjang maksimal 2 (dua) meter. (5) Setiap HPR yang dipelihara harus dilakukan Vaksinasi anti Rabies paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (6) Badan hanya boleh memiliki HPR berupa anjing paling banyak 5 (lima) ekor. (7) Setiap orang pribadi hanya boleh memiliki HPR berupa anjing paling banyak anjing paling banyak5 (lima) ekor dalam 1 (satu) alamat. (8) Pemilik HPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa: a teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. denda administratif paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pemeliharaan HPR diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Article 15

(1) Setiap pemilik HPR dilarang : a. menelantarkan HPR; b. membiarkan HPR berkeliaran di luar pekarangan rumah; atau c. membawa HPR_ keluar pekarangan tanpa dilengkapi Alat erlengkapan Pengamanan. (2) Pemilik HPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. denda administratif paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Article 16

Peredaran HPR, mencakup: a. peredaran untuk tujuan komersial; dan b. peredaran untuk tujuan non-komersial.

Article 17

(1) Setiap peredaran HPR untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a wayjib : a. mendapat rekomendasi Wali Kota melalui Dinas; b. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari pejabat instansi yang berwenang di Kabupaten/Kota asal, c. dilengkapi surat keterangan Vaksinasi dan tanda Vaksinasi Rabies dari dinas setempat dan atau dokter hewan praktek; dan d. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan. (2) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. denda administratif paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Article 18

(1) Peredaran untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mencakup: a. hewan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan; b. hewan untuk tujuan konservasi sesuai dengan peraturan perundangan- undangan; dan c. hewan untuk tujuan pemeliharaan. (2) Setiap peredaran HPR untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wayib: a. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari pejabat instansi yang berwenang Kabupaten/Kota asal; b. dilengkapi surat keterangan vaksinasi Rabies dari dinas setempat dan/atau dokter praktek; dan b. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan. (3) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Article 19

(1) Setiap orang, badan atau pelaku usaha yang melakukan peredaran HPR untuk tujuan komersial wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan HPR dan izin Penampungan HPR. (2) Setiap orang, badan atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. denda administratif paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan/atau d. penghentian sementara kegiatan;

Article 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peredaran dan perizinan HPR diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Article 21

(1) Komunikasi, informasi dan edukasi Rabies dilakukan melalui : a. penyuluhan; b. sosialisasi; c. pelatihan dan bimbingan teknis; dan/atau d. penyebaran informasi melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya. (2) Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Article 22

(1) Vaksinasi HPR dilakukan oleh: a. petugas yang berwenang dari Dinas; b. dokter Hewan; dan c. mereka yang telah dilatih dan memiliki sertifikat serta surat izin sebagai vaksinator dari Dinas. (2) Tempat pelaksanaan vaksinasi adalah: a. rumah sakit hewan; b. klinik hewan; dan c. suatu tempat yang ditetapkan oleh Dinas pada saat Pemerintah menggerakan program vaksinasi massal untuk penanggulangan rabies.

Article 23

(1) Setiap HPR harus diberikan Vaksinasi Rabies paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 1 (2) Vaksinasi Rabies sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dokter hewan/petugas yang ditunjuk dan/atau dokter hewan yang memiuliki izin praktek. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Vaksinasi Rabies terhadap HPR diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB Keempat

Pengawasan Peredaran HPR

Article 16

Correction

Peredaran HPR, mencakup: a. peredaran untuk tujuan komersial; dan b. peredaran untuk tujuan non-komersial.

Article 17

Correction

(1) Setiap peredaran HPR untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a wayjib : a. mendapat rekomendasi Wali Kota melalui Dinas; b. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari pejabat instansi yang berwenang di Kabupaten/Kota asal, c. dilengkapi surat keterangan Vaksinasi dan tanda Vaksinasi Rabies dari dinas setempat dan atau dokter hewan praktek; dan d. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan. (2) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. denda administratif paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Article 18

(1) Peredaran untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mencakup: a. hewan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan; b. hewan untuk tujuan konservasi sesuai dengan peraturan perundangan- undangan; dan c. hewan untuk tujuan pemeliharaan. (2) Setiap peredaran HPR untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wayib: a. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari pejabat instansi yang berwenang Kabupaten/Kota asal; b. dilengkapi surat keterangan vaksinasi Rabies dari dinas setempat dan/atau dokter praktek; dan b. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan. (3) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Article 19

(1) Setiap orang, badan atau pelaku usaha yang melakukan peredaran HPR untuk tujuan komersial wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan HPR dan izin Penampungan HPR. (2) Setiap orang, badan atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. denda administratif paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan/atau d. penghentian sementara kegiatan;

Article 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peredaran dan perizinan HPR diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PENANGANAN KASUS GIGITAN HEWAN PENULAR RABIES

Article 30

Correction

(1) Jika HPR mengigit atau menjilat orang atau hewan lain, maka pemilik atau orang yang mengetahui kejadian itu, wajib melaporkan kepada Lurah dan Petugas dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya kasus gigitan. (2) Terhadap hewan yang menggigit atau menjilat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan observasi oleh petugas kesehatan hewan atau Pemilik HPR di bawah pengawasan petugas kesehatan hewan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penggigitan. (3) Dalam hal hewan yang menggigit atau menjilat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan dalam keadaan mati, pemilik wajib membawa kepala hewan tersebut kepada petugas kesehatan hewan. (4) Petugas Kesehatan Hewan wajib mengirim spesimen otak HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Laboratorium Veteriner yang terakreditasi.

Article 31

(1) HPR selama masa observasi ternyata tidak menunjukan gejala rabies dapat dikembalikan kepada pemilik atau pemelihara setelah dilakukan vaksinasi rabies. (2) Jika hal berdasarkan hasil observasi HPR menunjukan gejala terserang rabies, maka dilakukan pemeriksaan laboratorium.

Article 32

(1) Penanganan Rabies pada manusia meliputi: a. pencegahan sebelum terjangkit virus Rabies; dan/atau b. penanganan pada kasus gigitan HPR. (2) Penanganan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memutus mata rantai penularan dan mencegah Kasus Rabies pada manusia.

Article 33

(1) Pencegahan sebelum terjangkit virus Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian Vaksin Anti Rabies kepada petugas kesehatan dan/atau orang yang berisiko tinggi terhadap terjangkitnya virus Rabies. (2) Penanganan pada kasus gigitan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. melaporkan diri kepada petugas kesehatan terdekat untuk penanganan kasus: b. melaporkan kepada petugas peternakan dan kesehatan hewan untuk penanganan HPR; dan c. pemberian vaksin anti Rabies dan/atau serum anti Rabies sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Article 34

Penanganan Rabies pada manusia dilakukan dengan cara : a. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk melindungi diri dari penularan Rabies; dan b. mengoptimalkan mutu pelayanan kasus gigitan HPR dan memberikan pelayanan dini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Article 35

(1) Setiap orang yang diketahui terkena gigitan HPR harus segera dilaporkan kepada petugas kesehatan dan dibawa ke pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. (2) Jika berdasarkan pemeriksaan klinis atau laboratorium HPR ternyata menderita rabies, maka orang yang digigit atau dijilat harus diberi pengobatan khusus. (3) Jika HPR tidak dapat ditangkap atau tidak dapat diobservasi atau spesimen tidak dapat diperiksa karena rusak, maka korban segera diberi vaksin anti rabies dan / atau serum anti rabies. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Rabies pada manusia diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Article 37

Correction

(1}Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan peran aktif masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan Rabies. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi perangkat daerah dan instansi terkait. (3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengendalian dan penanggulangan penyakit rabies dilakukan secara bertingkat: a. tingkat Kota oleh Wali Kota melalui Dinas. b. tingkat Kecamatan oleh camat; dan c. tingkat Kelurahan oleh Lurah.

Article 38

Correction

Pembinaan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan rabies dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk : a. koordinasi; b. sosialisasi; c. pemberian pendidikan, pelatihan, bimbingan dan konsultasi; dan d. pemberian penghargaan.

Article 39

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan kegiatan sinkronisasi dan evaluasi seluruh program pengendalian dan penanggulangan Rabies yang dilakukan oleh Dinas. (2) Pelaksanaan koordinasi pengendalian dan penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Article 40

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat terhadap : a. peraturan perundang-undangan pengendalian dan penanggulangan Rabies; b. perencanaan, kebijakan dan strategi dalam pengendalian dan penanggulangan Rabies; dan/atau c. program pengendalian dan penanggulangan rabies yang dilakukan oleh Dinas.

Article 41

Pemberian pendidikan, pelatihan, bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 hurufc dilakukan pada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka : a. meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Rabies; dan b. menanamkan perilaku dan pola pemeliharaan HPR yang benar.

Article 42

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dilakukan pada masyarakat dan pemangku kepentingan yang : a. peduli terhadap pengendalian dan penanggulangan Rabies; b. mendukung program pengendalian dan penanggulangan Rabies; dan/atau c. berhasil mencegah terjadinya Kasus Rabies di daerahnya.

Article 43

Pengawasan pengendalian dan penanggulangan rabies dilakukan melalui: a. monitoring dan evaluasi; dan b. pelaporan.

Article 44

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan terhadap' setiap orang dan badan usaha_ yang memiliki/memelihara HPR. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan oleh Dinas kepada Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik INDONESIA melalui Dinas yang menjalankan fungsi kesehatan hewan di Provinsi.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Article 46

Correction

(1) Selain Penyidik Kepolisian Republik INDONESIA, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. (2) Dalam melakukan tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang: a. b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaaan benda atau surat; ® mengambil sidik jari atau memotret seseorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; f. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; g. . mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum_ yang dapat dipertanggungjawabkan. 1. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang: op f. pemeriksaan tersangka; pemasukan rumah; penyitaan benda; pemeriksaan surat; pemeriksaan saksi; dan pemeriksaan di tempat kejadian. (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik INDONESIA. BAB XIiill KETENTUAN PIDANA

Article 47

(1) Setiap Pemilik HPR yang menelantarkan HPR, membiarkan HPR berkeliaran di luar pekarangan rumah dan/atau membawa HPR keluar pekarangan tanpa dilengkapi Alat Perlengkapan Pengamanan dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling tinggi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB xIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Article 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif, format dan blanko serta tahapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

BAB I

Article 2

Article 3

BAB I

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

BAB Keempat

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB Kesatu

Article 12

BAB Kedua

Article 13

BAB Ketiga

Article 14

Article 15

BAB Keempat

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kelima

Article 21

BAB Keenam

Article 22

Article 23

BAB V

Article 24

BAB VI

Article 25

BAB VII

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB VIII

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

BAB Kesatu

Article 30

Article 31

BAB Kedua

Article 32

Article 33