PERBAN

Peraturan Badan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan

PERBAN Nomor 30 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KONGLOMERASI KEUANGAN

Article 2

Correction

(1) PSP dan/atau PSPT Konglomerasi Keuangan wajib membentuk PIKK dalam hal Konglomerasi Keuangan memenuhi kriteria: a. total aset LJK Konglomerasi Keuangan paling sedikit Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah), dan paling sedikit berjumlah 2 (dua) LJK pada 2 (dua) sektor yang berbeda di Konglomerasi Keuangan; atau b. total aset LJK Konglomerasi Keuangan paling sedikit Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah), dan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) LJK pada 3 (tiga) sektor yang berbeda di Konglomerasi Keuangan. (2) Untuk pembentukan PIKK, perhitungan nilai total aset Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung: a. berdasarkan nilai total aset selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan b. dari total aset anggota Konglomerasi Keuangan hanya berupa LJK. (3) Perhitungan total aset dan jumlah LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang pertama kali digunakan untuk menilai pemenuhan kriteria Konglomerasi Keuangan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dilakukan berdasarkan laporan keuangan posisi akhir bulan Juni 2024. (4) Perhitungan nilai total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dari penjumlahan total aset masing-masing LJK yang memenuhi kriteria sebagai anggota Konglomerasi Keuangan selain dana pensiun. (5) Struktur Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. PIKK; dan b. anggota Konglomerasi Keuangan. (6) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap PIKK sebagai bagian dari tugas pengaturan dan pengawasan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Article 3

Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN LJK yang berada dalam 1 (satu) kepemilikan dan/atau pengendalian sebagai suatu Konglomerasi Keuangan yang wajib membentuk PIKK meskipun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Article 4

Pembentukan PIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Article 5

Dalam hal Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengalami penurunan nilai total aset menjadi kurang dari: a. Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a; atau b. Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, sehingga tidak memenuhi kriteria total aset Konglomerasi Keuangan dan masih memenuhi persyaratan jumlah LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau huruf b, ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tetap berlaku.

Article 6

Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN suatu Konglomerasi Keuangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan dari kewajiban untuk membentuk PIKK.

Article 7

Ketentuan mengenai LJK yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian yang tidak memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Article 11

(1) Anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b berupa LJK yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau syariah, yang terdiri atas: a. bank; b. perusahaan perasuransian; c. perusahaan efek; d. perusahaan pembiayaan; e. perusahaan pembiayaan infrastruktur; f. lembaga penjamin; g. dana pensiun; h. perusahaan modal ventura; i. pergadaian; j. penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi; k. penyelenggara penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi; dan/atau l. LJK lainnya. (2) Lembaga keuangan mikro tidak termasuk sebagai LJK anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Selain LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN entitas non- LJK sebagai bagian dari Konglomerasi Keuangan.

Article 12

Hubungan antar LJK yang dimiliki dan dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dikecualikan dari Konglomerasi Keuangan dan pembentukan PIKK.

Article 13

LJK berupa bank perekonomian rakyat dan/atau bank perekonomian rakyat syariah yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok yang seluruhnya terdiri dari bank perekonomian rakyat dan/atau bank perekonomian rakyat syariah yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT yang sama, dikecualikan dari Konglomerasi Keuangan dan pembentukan PIKK.

Article 14

Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dikecualikan dari struktur Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

Article 15

(1) PSP, PSPT, dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 4, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal PSP, PSPT, dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 4, PSP dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu. (3) Dalam hal PSP, PSPT, dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), PSP, PSPT, dan/atau pihak utama dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB Kesatu

Umum

Article 2

Correction

(1) PSP dan/atau PSPT Konglomerasi Keuangan wajib membentuk PIKK dalam hal Konglomerasi Keuangan memenuhi kriteria: a. total aset LJK Konglomerasi Keuangan paling sedikit Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah), dan paling sedikit berjumlah 2 (dua) LJK pada 2 (dua) sektor yang berbeda di Konglomerasi Keuangan; atau b. total aset LJK Konglomerasi Keuangan paling sedikit Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah), dan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) LJK pada 3 (tiga) sektor yang berbeda di Konglomerasi Keuangan. (2) Untuk pembentukan PIKK, perhitungan nilai total aset Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung: a. berdasarkan nilai total aset selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan b. dari total aset anggota Konglomerasi Keuangan hanya berupa LJK. (3) Perhitungan total aset dan jumlah LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang pertama kali digunakan untuk menilai pemenuhan kriteria Konglomerasi Keuangan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dilakukan berdasarkan laporan keuangan posisi akhir bulan Juni 2024. (4) Perhitungan nilai total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dari penjumlahan total aset masing-masing LJK yang memenuhi kriteria sebagai anggota Konglomerasi Keuangan selain dana pensiun. (5) Struktur Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. PIKK; dan b. anggota Konglomerasi Keuangan. (6) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap PIKK sebagai bagian dari tugas pengaturan dan pengawasan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Article 3

Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN LJK yang berada dalam 1 (satu) kepemilikan dan/atau pengendalian sebagai suatu Konglomerasi Keuangan yang wajib membentuk PIKK meskipun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Article 4

Pembentukan PIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Article 5

Dalam hal Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengalami penurunan nilai total aset menjadi kurang dari: a. Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a; atau b. Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, sehingga tidak memenuhi kriteria total aset Konglomerasi Keuangan dan masih memenuhi persyaratan jumlah LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau huruf b, ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tetap berlaku.

Article 6

Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN suatu Konglomerasi Keuangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan dari kewajiban untuk membentuk PIKK.

Article 7

Ketentuan mengenai LJK yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian yang tidak memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

PEMBENTUKAN PIKK

Article 16

Correction

(1) Untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LJK yang ditunjuk oleh PSP atau PSPT untuk bertindak sebagai PIKK Operasional menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. nama PSP dan/atau PSPT; b. struktur kepemilikan LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional; c. rencana pengalihan saham serta rancangan akta pengalihan saham dari PSP dan/atau PSPT kepada PIKK Operasional, dalam hal terdapat pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK Operasional; d. anggaran dasar LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional; e. rancangan perubahan anggaran dasar LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional yang paling sedikit memuat: 1. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan; 2. klausul bahwa anggota direksi yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya; dan 3. larangan terhadap PIKK yang paling sedikit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; f. struktur Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5); g. anggota direksi dan anggota dewan komisaris LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional; h. anggota direksi atau calon anggota direksi yang akan membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan; i. pemenuhan dokumen persyaratan administratif sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, bagi calon anggota direksi yang akan membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf h; j. rencana korporasi Konglomerasi Keuangan; k. unit bisnis pada PIKK Operasional; dan l. jalur pelaporan antara anggota Konglomerasi Keuangan dan PIKK Operasional, paling lama 6 (enam) bulan setelah memenuhi kondisi sebagai Konglomerasi Keuangan yang wajib membentuk PIKK. (2) Pemenuhan kondisi sebagai Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menunjuk dan MENETAPKAN suatu LJK sebagai PIKK Operasional dan/atau sebagai anggota Konglomerasi Keuangan.

Article 17

(1) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pembentukan PIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan b. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i. (2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diterima secara lengkap. (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional wajib: a. menindaklanjuti pelaksanaan rapat umum pemegang saham yang memuat agenda persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e pada rapat umum pemegang saham terdekat, dalam hal perubahan anggaran dasar dimaksud memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menyampaikan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak akta perubahan anggaran dasar berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 24

(1) Untuk mendapatkan persetujuan pembentukan PIKK dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam hal tidak terdapat restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK, untuk pertama kali sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku maka: a. LJK yang ditunjuk PSP atau PSPT untuk bertindak sebagai PIKK Operasional wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) selain huruf c; dan b. entitas yang dimiliki PSP dan/atau PSPT yang bertindak sebagai PIKK Nonoperasional wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) selain huruf d. (2) Penyampaian dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak atau pejabat yang mewakili PIKK Operasional atau PIKK Nonoperasional paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. (3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan b. penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b bagi PIKK Operasional, atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, ayat (3), dan ayat (4) bagi PIKK Nonoperasional. (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pembentukan PIKK diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.

Article 25

(1) Untuk mendapatkan persetujuan pembentukan PIKK dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam hal terdapat restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK, untuk pertama kali sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku maka: a. LJK yang ditunjuk PSP atau PSPT untuk bertindak sebagai PIKK Operasional wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan b. entitas yang dimiliki PSP dan/atau PSPT yang bertindak sebagai PIKK Nonoperasional wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1). (2) Penyampaian dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak atau pejabat yang mewakili PIKK paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pembentukan PIKK diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap. (4) Restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK dan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi PIKK paling lama 1 (satu) tahun setelah Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pemenuhan ketentuan paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan kompleksitas dan/atau jumlah LJK yang terdampak restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK dan Konglomerasi Keuangan. (6) Dalam kondisi tertentu, berdasarkan permohonan dari pihak atau pejabat yang mewakili PIKK, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Sampai dengan pemenuhan ketentuan sebagai PIKK dan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pengaturan terkait entitas utama Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konglomerasi keuangan dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Article 26

(1) PIKK yang telah menyelesaikan restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK dan Konglomerasi Keuangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) atau ayat (6), wajib menyampaikan laporan penyelesaian dimaksud, dengan melampirkan anggaran dasar dari PIKK dan/atau masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan yang telah dilakukan restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham. (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen termasuk struktur kepemilikan dari PIKK dan/atau masing- masing anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar. (3) Dalam hal berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penegasan; atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penegasan kepada PIKK untuk menindaklanjuti dengan menyampaikan rencana tindak pemenuhan.

Article 27

(1) PIKK Operasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 25 ayat (1) huruf a, ayat (4), dan/atau Pasal 26 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) PSP, PSPT, dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (3) PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (1) huruf b, Pasal 25 ayat (1) huruf b, ayat (4), dan/atau Pasal 26 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (4) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf b, Pasal 25 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf b, ayat (4), dan/atau Pasal 26 ayat (1), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau PSP dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu. (5) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), pihak utama PIKK Operasional, pihak utama PIKK Nonoperasional, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB Kesatu

Pembentukan PIKK Operasional

Article 16

Correction

(1) Untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LJK yang ditunjuk oleh PSP atau PSPT untuk bertindak sebagai PIKK Operasional menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. nama PSP dan/atau PSPT; b. struktur kepemilikan LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional; c. rencana pengalihan saham serta rancangan akta pengalihan saham dari PSP dan/atau PSPT kepada PIKK Operasional, dalam hal terdapat pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK Operasional; d. anggaran dasar LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional; e. rancangan perubahan anggaran dasar LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional yang paling sedikit memuat: 1. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan; 2. klausul bahwa anggota direksi yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya; dan 3. larangan terhadap PIKK yang paling sedikit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; f. struktur Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5); g. anggota direksi dan anggota dewan komisaris LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional; h. anggota direksi atau calon anggota direksi yang akan membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan; i. pemenuhan dokumen persyaratan administratif sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, bagi calon anggota direksi yang akan membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf h; j. rencana korporasi Konglomerasi Keuangan; k. unit bisnis pada PIKK Operasional; dan l. jalur pelaporan antara anggota Konglomerasi Keuangan dan PIKK Operasional, paling lama 6 (enam) bulan setelah memenuhi kondisi sebagai Konglomerasi Keuangan yang wajib membentuk PIKK. (2) Pemenuhan kondisi sebagai Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menunjuk dan MENETAPKAN suatu LJK sebagai PIKK Operasional dan/atau sebagai anggota Konglomerasi Keuangan.

Article 17

(1) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pembentukan PIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan b. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i. (2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diterima secara lengkap. (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional wajib: a. menindaklanjuti pelaksanaan rapat umum pemegang saham yang memuat agenda persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e pada rapat umum pemegang saham terdekat, dalam hal perubahan anggaran dasar dimaksud memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menyampaikan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak akta perubahan anggaran dasar berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 3

Kepemilikan PIKK Nonoperasional

Article 21

Correction

(1) PIKK Nonoperasional didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. warga negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA; atau b. warga negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan. (2) Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor PIKK Nonoperasional.

Article 22

Correction

(1) Untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PSP dan/atau PSPT wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan rencana pembentukan PIKK Nonoperasional disertai dengan: a. nama PSP dan/atau PSPT; b. nama perusahaan yang dimiliki PSP dan/atau PSPT yang bertindak sebagai PIKK Nonoperasional; c. struktur kepemilikan PIKK Nonoperasional; d. rancangan akta pengalihan saham dari PSP dan/atau PSPT kepada PIKK Nonoperasional, dalam hal terdapat pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK Nonoperasional; e. anggaran dasar perusahaan yang akan ditunjuk sebagai PIKK Nonoperasional, dalam hal telah terdapat perusahaan yang dimiliki PSP dan/atau PSPT untuk dijadikan PIKK Nonoperasional; f. rancangan anggaran dasar perusahaan yang akan ditunjuk sebagai PIKK Nonoperasional, dalam hal belum terdapat Perusahaan yang dimiliki PSP dan/atau PSPT untuk dijadikan PIKK Nonoperasional; g. struktur Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5); h. calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris PIKK Nonoperasional; i. calon anggota dewan pengawas syariah, dalam hal seluruh anggota Konglomerasi Keuangan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; j. pemenuhan dokumen persyaratan administratif sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan bagi calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada huruf h. k. rencana korporasi Konglomerasi Keuangan; l. unit bisnis pada PIKK Nonoperasional; m. jalur pelaporan antara anggota Konglomerasi Keuangan dan PIKK Nonoperasional; dan n. dokumen perizinan atau persetujuan dari instansi lain, dalam hal PIKK Nonoperasional memerlukan perizinan atau persetujuan dari instansi lain, paling lama 6 (enam) bulan setelah memenuhi kondisi sebagai Konglomerasi Keuangan. (2) Anggaran dasar PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e atau rancangan anggaran dasar PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, paling sedikit memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. kegiatan usaha paling sedikit memuat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; c. permodalan; d. kepemilikan; e. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan direksi dan dewan komisaris; f. klausul bahwa anggota direksi dan anggota dewan komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya; dan g. larangan terhadap PIKK paling sedikit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (3) Pemenuhan kondisi sebagai Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menunjuk dan MENETAPKAN suatu perusahaan non-LJK sebagai PIKK Nonoperasional dan/atau sebagai anggota Konglomerasi Keuangan.

Article 23

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pembentukan PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 beserta anggota Konglomerasi Keuangan, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterima secara lengkap. (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap: 1. calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris PIKK Nonoperasional; 2. calon anggota dewan pengawas syariah, dalam hal seluruh anggota Konglomerasi Keuangan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan 3. calon PSP dan/atau PSPT Konglomerasi Keuangan yang memiliki PIKK, dalam hal terhadap PSP dan/atau PSPT belum termasuk pihak disetujui Otoritas Jasa Keuangan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan. (3) Dalam hal calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 belum memenuhi jumlah minimum yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, namun telah disetujui paling sedikit 2 (dua) anggota direksi dan 2 (dua) anggota dewan komisaris, penetapan sebagai PIKK Nonoperasional dapat disetujui. (4) PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib memenuhi jumlah minimum anggota direksi dan anggota dewan komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB 4

Perizinan PIKK Nonoperasional

Article 22

Correction

(1) Untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PSP dan/atau PSPT wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan rencana pembentukan PIKK Nonoperasional disertai dengan: a. nama PSP dan/atau PSPT; b. nama perusahaan yang dimiliki PSP dan/atau PSPT yang bertindak sebagai PIKK Nonoperasional; c. struktur kepemilikan PIKK Nonoperasional; d. rancangan akta pengalihan saham dari PSP dan/atau PSPT kepada PIKK Nonoperasional, dalam hal terdapat pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK Nonoperasional; e. anggaran dasar perusahaan yang akan ditunjuk sebagai PIKK Nonoperasional, dalam hal telah terdapat perusahaan yang dimiliki PSP dan/atau PSPT untuk dijadikan PIKK Nonoperasional; f. rancangan anggaran dasar perusahaan yang akan ditunjuk sebagai PIKK Nonoperasional, dalam hal belum terdapat Perusahaan yang dimiliki PSP dan/atau PSPT untuk dijadikan PIKK Nonoperasional; g. struktur Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5); h. calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris PIKK Nonoperasional; i. calon anggota dewan pengawas syariah, dalam hal seluruh anggota Konglomerasi Keuangan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; j. pemenuhan dokumen persyaratan administratif sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan bagi calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada huruf h. k. rencana korporasi Konglomerasi Keuangan; l. unit bisnis pada PIKK Nonoperasional; m. jalur pelaporan antara anggota Konglomerasi Keuangan dan PIKK Nonoperasional; dan n. dokumen perizinan atau persetujuan dari instansi lain, dalam hal PIKK Nonoperasional memerlukan perizinan atau persetujuan dari instansi lain, paling lama 6 (enam) bulan setelah memenuhi kondisi sebagai Konglomerasi Keuangan. (2) Anggaran dasar PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e atau rancangan anggaran dasar PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, paling sedikit memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. kegiatan usaha paling sedikit memuat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; c. permodalan; d. kepemilikan; e. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan direksi dan dewan komisaris; f. klausul bahwa anggota direksi dan anggota dewan komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya; dan g. larangan terhadap PIKK paling sedikit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (3) Pemenuhan kondisi sebagai Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menunjuk dan MENETAPKAN suatu perusahaan non-LJK sebagai PIKK Nonoperasional dan/atau sebagai anggota Konglomerasi Keuangan.

Article 23

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pembentukan PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 beserta anggota Konglomerasi Keuangan, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterima secara lengkap. (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap: 1. calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris PIKK Nonoperasional; 2. calon anggota dewan pengawas syariah, dalam hal seluruh anggota Konglomerasi Keuangan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan 3. calon PSP dan/atau PSPT Konglomerasi Keuangan yang memiliki PIKK, dalam hal terhadap PSP dan/atau PSPT belum termasuk pihak disetujui Otoritas Jasa Keuangan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan. (3) Dalam hal calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 belum memenuhi jumlah minimum yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, namun telah disetujui paling sedikit 2 (dua) anggota direksi dan 2 (dua) anggota dewan komisaris, penetapan sebagai PIKK Nonoperasional dapat disetujui. (4) PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib memenuhi jumlah minimum anggota direksi dan anggota dewan komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB Ketiga

Tindak Lanjut Pembentukan PIKK

Article 24

Correction

(1) Untuk mendapatkan persetujuan pembentukan PIKK dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam hal tidak terdapat restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK, untuk pertama kali sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku maka: a. LJK yang ditunjuk PSP atau PSPT untuk bertindak sebagai PIKK Operasional wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) selain huruf c; dan b. entitas yang dimiliki PSP dan/atau PSPT yang bertindak sebagai PIKK Nonoperasional wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) selain huruf d. (2) Penyampaian dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak atau pejabat yang mewakili PIKK Operasional atau PIKK Nonoperasional paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. (3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan b. penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b bagi PIKK Operasional, atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, ayat (3), dan ayat (4) bagi PIKK Nonoperasional. (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pembentukan PIKK diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.

Article 25

(1) Untuk mendapatkan persetujuan pembentukan PIKK dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam hal terdapat restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK, untuk pertama kali sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku maka: a. LJK yang ditunjuk PSP atau PSPT untuk bertindak sebagai PIKK Operasional wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan b. entitas yang dimiliki PSP dan/atau PSPT yang bertindak sebagai PIKK Nonoperasional wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1). (2) Penyampaian dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak atau pejabat yang mewakili PIKK paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pembentukan PIKK diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap. (4) Restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK dan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi PIKK paling lama 1 (satu) tahun setelah Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pemenuhan ketentuan paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan kompleksitas dan/atau jumlah LJK yang terdampak restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK dan Konglomerasi Keuangan. (6) Dalam kondisi tertentu, berdasarkan permohonan dari pihak atau pejabat yang mewakili PIKK, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Sampai dengan pemenuhan ketentuan sebagai PIKK dan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pengaturan terkait entitas utama Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konglomerasi keuangan dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Article 26

(1) PIKK yang telah menyelesaikan restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK dan Konglomerasi Keuangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) atau ayat (6), wajib menyampaikan laporan penyelesaian dimaksud, dengan melampirkan anggaran dasar dari PIKK dan/atau masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan yang telah dilakukan restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham. (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen termasuk struktur kepemilikan dari PIKK dan/atau masing- masing anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar. (3) Dalam hal berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penegasan; atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penegasan kepada PIKK untuk menindaklanjuti dengan menyampaikan rencana tindak pemenuhan.

Peraturan Badan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kesatu

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB 1

Article 8

Article 9

BAB 2

Article 9

Article 10

BAB 3

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

BAB Keempat

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kelima

Article 15

BAB III

Article 16

Article 17

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB Kesatu

Article 16

Article 17

BAB Kedua

Article 18

Article 19

BAB 1

Article 18

Article 19

Article 20

BAB 2

Article 20

Article 21

BAB 3

Article 21

Article 22

Article 23

BAB 4

Article 22

Article 23

BAB Ketiga

Article 24

Article 25

Article 26

BAB Keempat

Article 27

BAB IV

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kesatu