UU

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

UU Nomor 19 Tahun 2006

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan: 1. Dewan Pertimbangan PRESIDEN adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Republik INDONESIA, yang selanjutnya disebut PRESIDEN, adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

BAB III

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Dewan Pertimbangan PRESIDEN terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat secara bergantian di antara anggota yang ditetapkan oleh PRESIDEN.

Pasal 8

Koreksi

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN, seseorang harus memenuhi persyaratan: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. warga negara INDONESIA; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai sifat kenegarawanan; e. sehat jasmani dan rohani; f. jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; g. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan h. mempunyai keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara.

Pasal 9

(1) Anggota Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN. (3) Anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN diangkat oleh PRESIDEN paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal PRESIDEN terpilih dilantik.

Pasal 10

Masa jabatan keanggotaan Dewan Pertimbangan PRESIDEN berakhir bersamaan dengan masa berakhirnya jabatan PRESIDEN atau berakhir karena diberhentikan oleh PRESIDEN.

Pasal 11

(1) Anggota Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; e. alasan lain yang ditentukan oleh PRESIDEN. (2) PRESIDEN memberhentikan sementara anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 12

(1) Anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN tidak boleh merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. pejabat struktural pada instansi pemerintah; c. pejabat lain; d. pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan lembaga swadaya masyarakat, pimpinan yayasan, pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta, pimpinan organisasi profesi, dan pejabat struktural pada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. (2) Dalam hal pejabat atau pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan wajib mengundurkan diri dari jabatan atau pimpinan tersebut.

Pasal 13

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Pertimbangan PRESIDEN dibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan PRESIDEN.

BAB Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

Koreksi

(1) Anggota Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN. (3) Anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN diangkat oleh PRESIDEN paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal PRESIDEN terpilih dilantik.

Pasal 10

Koreksi

Masa jabatan keanggotaan Dewan Pertimbangan PRESIDEN berakhir bersamaan dengan masa berakhirnya jabatan PRESIDEN atau berakhir karena diberhentikan oleh PRESIDEN.

Pasal 11

(1) Anggota Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; e. alasan lain yang ditentukan oleh PRESIDEN. (2) PRESIDEN memberhentikan sementara anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 12

(1) Anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN tidak boleh merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. pejabat struktural pada instansi pemerintah; c. pejabat lain; d. pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan lembaga swadaya masyarakat, pimpinan yayasan, pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta, pimpinan organisasi profesi, dan pejabat struktural pada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. (2) Dalam hal pejabat atau pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan wajib mengundurkan diri dari jabatan atau pimpinan tersebut.

Pasal 13

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Pertimbangan PRESIDEN dibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan PRESIDEN.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18