PP

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang KEBIJAKAN DASAR PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL

PP Nomor 43 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kedua

Pembiayaan Ekspor Nasional Dalam Rangka Menghasilkan Devisa

Pasal 5

Aspek pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan Pelaku Ekspor yang meliputi: a. usaha mikro, kecil, dan menengah; b. usaha menengah berorientasi Ekspor; c. koperasi; dan d. pelaku usaha lainnya.

Pasal 6

(1) PEN mendorong pengembangan usaha Pelaku Ekspor yang ada dan menghasilkan Pelaku Ekspor yang baru. (2) Prinsip mengenal nasabah diterapkan kepada Pelaku Ekspor yang akan menggunakan PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1) Usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2) Usaha menengah berorientasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah pelaku usaha yang memiliki penjualan tahunan lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). (3) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan koperasi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perkoperasian. (4) Pelaku usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pelaku usaha yang memiliki penjualan tahunan lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) selain koperasi. (5) Nilai nominal penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. (6) Ketentuan mengenai perubahan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

PEN yang ditujukan kepada Pelaku Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilaksanakan melalui: a. pembiayaan langsung; b. pembiayaan inti plasma; c. pembiayaan kepada Lembaga Jasa Keuangan yang memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c; d. pembiayaan kepada jaringan rantai suplai/pasok (supply chain financing); dan/atau e. skema pembiayaan, penjaminan, dan asuransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 1

Pembiayaan Ekspor Nasional pada Aspek Pelaku

Pasal 5

Aspek pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan Pelaku Ekspor yang meliputi: a. usaha mikro, kecil, dan menengah; b. usaha menengah berorientasi Ekspor; c. koperasi; dan d. pelaku usaha lainnya.

Pasal 6

(1) PEN mendorong pengembangan usaha Pelaku Ekspor yang ada dan menghasilkan Pelaku Ekspor yang baru. (2) Prinsip mengenal nasabah diterapkan kepada Pelaku Ekspor yang akan menggunakan PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1) Usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2) Usaha menengah berorientasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah pelaku usaha yang memiliki penjualan tahunan lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). (3) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan koperasi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perkoperasian. (4) Pelaku usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pelaku usaha yang memiliki penjualan tahunan lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) selain koperasi. (5) Nilai nominal penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. (6) Ketentuan mengenai perubahan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

PEN yang ditujukan kepada Pelaku Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilaksanakan melalui: a. pembiayaan langsung; b. pembiayaan inti plasma; c. pembiayaan kepada Lembaga Jasa Keuangan yang memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c; d. pembiayaan kepada jaringan rantai suplai/pasok (supply chain financing); dan/atau e. skema pembiayaan, penjaminan, dan asuransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1) Aspek produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa barang dan/atau jasa. (2) Produk berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang konsumsi dan barang produksi. (3) Produk berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disuplai dengan cara: a. pasokan lintas batas (cross border supply); b. konsumsi di luar negeri (consumption abroad); c. keberadaan komersial (commercial presence); atau d. perpindahan manusia (movement of natural persons).

Pasal 10

(1) PEN mendorong Ekspor produk industri prioritas dan industri potensial. (2) Kriteria produk industri prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kriteria produk industri potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan koordinasi dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang industri.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL

Pasal 15

(1) LPEI melaksanakan PEN berdasarkan fungsi, tugas, dan wewenangnya. (2) Dalam melaksanakan PEN, LPEI merupakan lembaga keuangan yang memiliki karakteristik khusus dalam: a. risiko kepailitan; b. kelancaran pembayaran kewajiban; dan c. penerapan batas maksimum pemberian kredit/pembiayaan bagi Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi mitra LPEI. (3) Dalam pelaksanaan PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi mitra LPEI memperhatikan status LPEI yang memiliki karakteristik khusus serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), LPEI menyediakan fasilitas dalam bentuk: a. pembiayaan; b. penjaminan; dan/atau c. asuransi. (2) Selain kegiatan menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI dapat melaksanakan kegiatan berupa: a. menyediakan jasa konsultasi; b. melakukan restrukturisasi PEN; c. melakukan reasuransi; d. melakukan penyertaan modal; dan/atau e. melakukan kegiatan lain yang menunjang fungsi, tugas, dan wewenang LPEI sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPEI dapat menjalankan peran mengisi ceruk pasar (fill the market gap).

Pasal 17

(1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat diberikan kepada Pelaku Ekspor yang melakukan: a. Ekspor langsung (direct export) dan Ekspor tidak langsung (indirect export); dan/atau b. kegiatan penunjang Ekspor. (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat diberikan kepada Pelaku Ekspor yang berdomisili di luar wilayah Negara Republik INDONESIA.

Pasal 18

LPEI dapat memberikan PEN kepada badan usaha yang baru dibangun/dalam masa rintisan (startup).

Pasal 19

LPEI dapat memberikan PEN kepada Pelaku Ekspor dengan komposisi tertentu untuk mendukung pengurangan kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Pasal 20

(1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. (2) Dalam memberikan fasilitas dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI wajib: a. membuka unit kerja khusus; b. mengalokasikan modal tersendiri; c. melakukan pembukuan secara terpisah; d. menunjuk Dewan Pengawas Syariah; dan e. mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA.

Pasal 21

(1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan kepada Pelaku Ekspor pada tahap sebelum pengapalan (pre-shipment) atau setelah pengapalan (post-shipment). (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan kepada Pelaku Ekspor untuk transaksi/proyek yang dikategorikan: a. dapat dibiayai oleh perbankan (bankable) dan mempunyai prospek (feasible); atau b. tidak dapat dibiayai oleh perbankan (not bankable), tetapi mempunyai prospek (feasible) untuk peningkatan Ekspor nasional. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori transaksi/proyek yang diberikan kepada Pelaku Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

(1) Jasa konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a ditujukan kepada pihak terkait untuk memberi bantuan dan mengatasi hambatan dalam rangka Ekspor serta penyediaan PEN. (2) Jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. konsultasi; b. pemberdayaan; c. pengembangan kapasitas; d. advokasi; dan/atau e. jasa konsultasi lainnya. (3) Dalam memberikan jasa konsultasi, LPEI dapat mengenakan imbal jasa konsultasi kepada penerima jasa konsultasi.

Pasal 23

Kegiatan restrukturisasi PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b merupakan upaya LPEI: a. membantu nasabahnya agar dapat menyelesaikan kewajiban, melalui: 1. penjadwalan kembali (reschedulling); 2. persyaratan kembali (reconditioning); 3. penataan kembali (restructuring); dan 4. upaya penyelesaian kewajiban lainnya yang lazim dilakukan dalam industri jasa keuangan; b. melakukan regres untuk penyelesaian penjaminan; atau c. melakukan subrogasi untuk penyelesaian asuransi dalam hal dapat dilakukan subrogasi.

Pasal 24

Kegiatan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan LPEI dalam hal: a. menjadi pihak yang menerima pengalihan risiko dari perusahaan asuransi lain; dan/atau b. menjadi pihak yang mengalihkan risiko ke perusahaan asuransi lain.

Pasal 25

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dilakukan dengan persetujuan Menteri. (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada badan hukum dalam negeri dan badan hukum luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Kegiatan lain yang menunjang fungsi, tugas, dan wewenang LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing produk INDONESIA serta mengikuti perkembangan perdagangan internasional. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. penjaminan balik; b. penjaminan bersama (joint-guarantee); c. pembiayaan substitusi impor; d. pembiayaan impor bahan baku yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional; e. fasilitasi kegiatan imbal dagang; f. pemberian fasilitas diskonto (discounting facilities); g. berperan sebagai fasilitator, akselerator, agregator, serta arranger untuk kegiatan Ekspor; h. pemberian pendampingan teknis (technical assistance); i. penyediaan fasilitas pembiayaan sistem resi gudang dan/atau bukti kerja sama tiga pihak/ perjanjian manajemen agunan (collateral management agreement); j. pemasaran, promosi, dan kerja sama dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya di negara tujuan Ekspor yang pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait; dan/atau k. kegiatan lainnya setelah mendapat persetujuan dari Menteri. (3) Pembiayaan substitusi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan data yang diterbitkan oleh lembaga/badan penyedia data yang kredibel baik dari dalam negeri maupun luar negeri. (4) Pembiayaan impor bahan baku yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan rekomendasi menteri atau pimpinan lembaga terkait dan persetujuan Menteri.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 15

(1) LPEI melaksanakan PEN berdasarkan fungsi, tugas, dan wewenangnya. (2) Dalam melaksanakan PEN, LPEI merupakan lembaga keuangan yang memiliki karakteristik khusus dalam: a. risiko kepailitan; b. kelancaran pembayaran kewajiban; dan c. penerapan batas maksimum pemberian kredit/pembiayaan bagi Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi mitra LPEI. (3) Dalam pelaksanaan PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi mitra LPEI memperhatikan status LPEI yang memiliki karakteristik khusus serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), LPEI menyediakan fasilitas dalam bentuk: a. pembiayaan; b. penjaminan; dan/atau c. asuransi. (2) Selain kegiatan menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI dapat melaksanakan kegiatan berupa: a. menyediakan jasa konsultasi; b. melakukan restrukturisasi PEN; c. melakukan reasuransi; d. melakukan penyertaan modal; dan/atau e. melakukan kegiatan lain yang menunjang fungsi, tugas, dan wewenang LPEI sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPEI dapat menjalankan peran mengisi ceruk pasar (fill the market gap).

Pasal 17

(1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat diberikan kepada Pelaku Ekspor yang melakukan: a. Ekspor langsung (direct export) dan Ekspor tidak langsung (indirect export); dan/atau b. kegiatan penunjang Ekspor. (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat diberikan kepada Pelaku Ekspor yang berdomisili di luar wilayah Negara Republik INDONESIA.

Pasal 18

LPEI dapat memberikan PEN kepada badan usaha yang baru dibangun/dalam masa rintisan (startup).

Pasal 19

LPEI dapat memberikan PEN kepada Pelaku Ekspor dengan komposisi tertentu untuk mendukung pengurangan kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Pasal 20

(1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. (2) Dalam memberikan fasilitas dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI wajib: a. membuka unit kerja khusus; b. mengalokasikan modal tersendiri; c. melakukan pembukuan secara terpisah; d. menunjuk Dewan Pengawas Syariah; dan e. mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA.

BAB V

SINERGI LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LPEI dapat bekerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 29

Untuk menunjang peran LPEI dalam pelaksanaan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LPEI dapat: a. melakukan transaksi pasar uang; b. menerima dan melaporkan devisa hasil Ekspor; c. melakukan lindung nilai (hedging); sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam menyusun strategi PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPEI berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.

Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LPEI dapat melakukan kegiatan riset dan pengembangan dalam rangka mendorong program Ekspor nasional. (2) Dalam melakukan kegiatan riset dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 32

(1) Dalam hal pelaksanaan PEN terkait dengan politik luar negeri, LPEI berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. (2) PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 33

(1) Dalam mengoptimalkan potensi Ekspor di daerah tertentu, LPEI dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dalam bentuk pengembangan usaha dan/atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Selain bertindak sebagai eximbank, LPEI juga bertindak sebagai export credit agency bagi negara Republik INDONESIA. (2) Dalam melaksanakan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LPEI dapat melakukan kerja sama dengan eximbank dan export credit agency negara lain.

Pasal 35

Dalam melaksanakan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LPEI dapat bekerja sama dengan: a. lembaga pendidikan tinggi; b. lembaga internasional; dan/atau c. lembaga atau pihak lain.