PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang KEANGGOTAAN DAN KONTRIBUSI INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL

PERPRES Nomor 30 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 5

(1) Status Keanggotaan INDONESIA meliputi: a. keanggotaan penuh; dan b. keanggotaan tidak penuh. (2) Status Keanggotaan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan hak dan kewajiban INDONESIA pada Organisasi Internasional sesuai ketentuan dalam statuta, piagam, perjanjian, dan/atau instrumen hukum Organisasi Internasional lainnya.

Pasal 6

(1) Keanggotaan INDONESIA dikoordinasikan oleh 1 (satu) Instansi Penjuru. (2) Dalam hal terdapat perubahan Instansi Penjuru, pimpinan Instansi Penjuru wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada Menteri.

Pasal 7

(1) Pimpinan Instansi Penjuru mengajukan usulan Keanggotaan INDONESIA kepada Menteri. (2) Menteri melakukan penilaian terhadap usulan Keanggotaan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan rekomendasi Kelompok Kerja. (3) Menteri menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan Instansi Penjuru. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penilaian usulan Keanggotaan INDONESIA diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 8

(1) Dalam hal Menteri menyetujui usulan Keanggotaan INDONESIA, Instansi Penjuru menyusun dasar hukum Keanggotaan INDONESIA. (2) Dasar hukum Keanggotaan INDONESIA dilakukan melalui: a. pengesahan dengan UNDANG-UNDANG; b. pengesahan dengan Peraturan PRESIDEN; atau c. penetapan dengan Keputusan PRESIDEN. (3) Dalam hal dasar hukum Keanggotaan INDONESIA dilakukan melalui pengesahan dengan UNDANG-UNDANG atau dengan Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Instansi Penjuru mengajukan permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG atau Rancangan Peraturan PRESIDEN kepada PRESIDEN melalui Menteri. (4) Dalam hal dasar hukum Keanggotaan INDONESIA dilakukan melalui penetapan dengan Keputusan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Instansi Penjuru mengajukan Rancangan Keputusan PRESIDEN kepada PRESIDEN.

Pasal 9

(1) Pimpinan Instansi penjuru wajib menyampaikan laporan pemanfaatan Keanggotaan INDONESIA kepada Menteri. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. (3) Dalam hal Instansi Penjuru tidak menyampaikan laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran Kontribusi INDONESIA dapat ditunda oleh Menteri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pemanfaatan Keanggotaan INDONESIA dan penundaan pembayaran Kontribusi INDONESIA diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap Keanggotaan INDONESIA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan rekomendasi Kelompok Kerja. (2) Evaluasi Keanggotaan INDONESIA dilakukan dengan mempertimbangkan analisis biaya manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan: a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan b. sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. (3) Menteri melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PRESIDEN. (4) Dalam hal hasil evaluasi Keanggotaan INDONESIA dinilai tidak memenuhi analisis biaya manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Menteri dapat menghentikan Keanggotaan INDONESIA. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Keanggotaan INDONESIA diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 11

(1) Keanggotaan INDONESIA dapat dihentikan berdasarkan: a. usulan Instansi Penjuru kepada Menteri; b. penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); atau c. pembubaran Organisasi Internasional. (2) Menteri menyampaikan hasil penilaian penghentian Keanggotaan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada pimpinan Instansi Penjuru. (3) Penghentian Keanggotaan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan pengesahan atau penetapannya. (4) Penghentian Keanggotaan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditindaklanjuti dengan pemberitahuan secara tertulis dari pimpinan Instansi Penjuru kepada Menteri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian Keanggotaan INDONESIA diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 12

(1) Keanggotaan INDONESIA dapat diaktifkan kembali berdasarkan: a. usulan Instansi Penjuru kepada Menteri; dan b. hasil penilaian Menteri berdasarkan rekomendasi Kelompok Kerja. (2) Menteri menyampaikan hasil penilaian pengaktifan kembali Keanggotaan INDONESIA kepada pimpinan Instansi Penjuru. (3) Pengaktifan kembali Keanggotaan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan pengesahan atau penetapannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaktifan kembali Keanggotaan INDONESIA diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 13

(1) Pimpinan Instansi Penjuru wajib menindaklanjuti hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat Menteri diterima. (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7

ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) tidak ditindaklanjuti Instansi Penjuru dalam jangka waktu yang telah ditentukan, proses pengusulan dan pengaktifan kembali Keanggotaan INDONESIA dimulai dari awal.