PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas

PERMEN Nomor 8 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Visa Diplomatik adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik INDONESIA atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah INDONESIA dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. 2. Visa Dinas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik INDONESIA atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah INDONESIA dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik. 3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri. 5. Direktorat Konsuler adalah satuan kerja pada Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran. 6. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara INDONESIA. 7. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Konsul Jenderal, dan Konsul Republik INDONESIA. 8. Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat pada Direktorat Konsuler Kementerian atau pejabat pada Perwakilan Republik INDONESIA yang melakukan verifikasi dokumen persyaratan, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna menandatangani dan melegalisasi dokumen kekonsuleran. 9. Wilayah Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Wilayah INDONESIA adalah seluruh Wilayah INDONESIA serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan UNDANG-UNDANG. 10. Perwakilan Republik INDONESIA di luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional PBB dan/atau Organisasi Internasional non-PBB. 11. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik, dan/atau perwakilan konsuler yang diakreditasikan kepada pemerintah Republik INDONESIA, termasuk perwakilan tetap/misi diplomatik yang diakreditasikan kepada Sekretariat ASEAN, organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/konsuler, serta misi khusus, dan berkedudukan di INDONESIA. 12. Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah. 13. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah INDONESIA. 14. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksankaan fungsi keimigrasian.

BAB II

SUBYEK PEMEGANG VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Pasal 2

Koreksi

(1) Visa Diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang: a. paspor diplomatik; atau b. paspor lain untuk melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. (2) Paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi paspor dinas, paspor kebangsaan, dan dokumen perjalanan lainnya. (3) Pemberian Visa Diplomatik kepada Orang Asing pemegang paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan berdasarkan perjanjian internasional, asas resiprokal, dan penghormatan. (4) Selain pemberian Visa Diplomatik kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Visa Diplomatik juga dapat diberikan kepada: a. suami atau istri dari Orang Asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. anak-anak yang sah yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan menjadi tanggungan serta mengikuti Orang Asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

(1) Visa Dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang: a. paspor dinas; atau b. paspor lain untuk melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik. (2) Paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi paspor diplomatik, paspor kebangsaan, dan dokumen perjalanan lainnya. (3) Pemberian Visa Dinas kepada Orang Asing pemegang paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan berdasarkan perjanjian internasional, asas resiprokal, dan penghormatan. (4) Selain pemberian Visa Dinas kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Visa Dinas juga dapat diberikan kepada: a. suami atau istri dari Orang Asing pemegang paspor dinas atau paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. anak-anak yang sah yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan menjadi tanggungan serta mengikuti Orang Asing pemegang paspor dinas atau paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1) Berdasarkan alasan khusus dan atas dasar asas resiprokal, Visa Diplomatik dan Visa Dinas dapat diberikan kepada anak-anak yang sah, belum kawin, belum bekerja, dan menjadi tanggungan serta mengikuti Orang Asing pemegang paspor diplomatik, paspor dinas atau paspor lain dan telah berusia lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun. (2) Alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kesehatan fisik dan/atau mental yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari dokter; b. kultur; dan/atau c. keadaan kahar. (3) Alasan khusus dan asas resiprokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam bentuk tertulis.

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemberian Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan kewenangan Menteri. (2) Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. otorisasi; dan b. kuasa Kepala Perwakilan. (3) Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat didelegasikan oleh Menteri kepada pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama pada Direktorat Konsuler. (4) Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat didelegasikan oleh Menteri kepada Kepala Perwakilan.

Pasal 9

Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan jika: a. pemohon Visa Diplomatik merupakan pemegang paspor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); b. pemohon Visa Dinas merupakan pemegang paspor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); c. permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas untuk beberapa kali perjalanan; atau d. pemohon Visa Diplomatik dan Visa Dinas akan ditempatkan pada: 1. Perwakilan Negara Asing; 2. Organisasi Internasional; atau 3. kementerian atau lembaga dalam kerangka kerja sama teknik antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan pemerintah negara lain atau pada Organisasi Internasional berdasarkan perjanjian internasionaI.

Pasal 10

(1) Pemberian Visa Diplomatik melalui kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan jika pemohon merupakan: a. pemegang paspor diplomatik; atau b. pejabat setingkat kepala Organisasi Internasional pemegang dokumen perjalanan lainnya. (2) Pemberian Visa Dinas melalui kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan jika pemohon merupakan: a. pemegang paspor dinas; atau b. pejabat Organisasi Internasional pemegang dokumen perjalanan lainnya. (3) Pemberian Visa Diplomatik atau Visa Dinas melalui kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam hal pemohon melakukan kunjungan singkat untuk 1 (satu) kali perjalanan di Wsilayah INDONESIA.

BAB V

PROSEDUR TEKNIS PERMOHONAN DAN PENERBITAN VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Pasal 11

Koreksi

(1) Visa Diplomatik dan Visa Dinas diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan kepada Kepala Perwakilan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui sistem informasi pada Kementerian yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, dengan melampirkan dokumen persyaratan. (3) Dalam hal sistem informasi untuk penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas Kementerian belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas diproses melalui sistem informasi pada Kementerian.

Pasal 12

(1) Persyaratan permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas meliputi: a. nota diplomatik yang berisi permohonan Visa Diplomatik atau Visa Dinas dan keterangan mengenai penugasan pemohon; b. paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; c. surat persetujuan Pemerintah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bagi penugasan Orang Asing dalam rangka dinas atau kerja sama teknik pada Organisasi Internasional di INDONESIA, lembaga negara asing di INDONESIA, atau instansi Pemerintah INDONESIA; d. pas foto berwarna; dan e. dokumen pendukung jika diperlukan. (2) Dalam hal permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas diberikan kepada Orang Asing yang akan masuk ke dalam Wilayah INDONESIA dalam rangka penempatan pada Perwakilan Negara Asing, Organisasi Internasional, kementerian atau lembaga dalam kerangka kerja sama teknik antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan pemerintah negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, nota diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: a. nama lengkap dan tanggal lahir; b. jabatan dan formasi yang akan diisi atau digantikan; c. jadwal kedatangan/perjalanan; d. perkiraan masa penugasan di lndonesia; dan e. informasi mengenai anggota keluarga dan/atau staf bawaan yang akan mendampingi. (3) Pas foto berwarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria: a. foto terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir; b. berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan tampilan wajah skala 80% (delapan puluh persen); c. berlatar belakang warna putih; d. wajah menghadap lurus ke depan; e. tidak memperlihatkan gigi; f. berpakaian resmi tidak berwarna putih; g. tidak menggunakan kacamata; dan h. jika menggunakan hijab, seluruh bagian wajah diperlihatkan, dengan warna hijab berbeda dengan latar belakang foto. (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa: a. surat undangan dari pihak penyelenggara; b. surat konfirmasi keikutsertaan kegiatan pelatihan, konferensi atau pertemuan internasional yang dilaksanakan di INDONESIA; c. surat keterangan sehat; d. kartu identitas; dan/atau e. nota persetujuan akreditasi yang diterbitkan oleh Kementerian untuk posisi baru pada Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional. (5) Informasi mengenai anggota keluarga dan/atau staf bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: a. nama lengkap; b. tanggal lahir; c. hubungan dengan pejabat yang bersangkutan; dan d. jadwal perjalanan.

Pasal 13

(1) Permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) pada laman resmi Kementerian. (3) Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Jika dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan menyampaikan pemberitahuan secara elektronik kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (5) Jika dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan meneruskan permohonan ke Direktorat Konsuler melalui laman resmi Kementerian. (6) Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler melakukan verifikasi kelengkapan dan kelayakan permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 14

(1) Berdasarkan hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) memberikan otorisasi kepada Kepala Perwakilan untuk menerbitkan Visa Diplomatik atau Visa Dinas bagi pemohon. (2) Berdasarkan otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan menyampaikan pemberitahuan secara elekronik kepada pemohon untuk menyampaikan paspor ke loket pelayanan konsuler Perwakilan. (3) Penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dan mencantumkan nama pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) pada Visa Diplomatik dan Visa Dinas. (4) Otorisasi penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas disampaikan kepada Kepala Perwakilan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima Direktorat Konsuler secara lengkap. (5) Dalam hal terdapat pertimbangan khusus, otorisasi penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan lebih dari 5 (lima) hari kerja.

Pasal 15

(1) Permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada laman resmi Kementerian. (2) Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelayakan permohonan. (4) Jika dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan menyampaikan pemberitahuan secara elektronik kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (5) Jika dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pemohon menerima pemberitahuan secara elektronik untuk menyampaikan paspor ke loket pelayanan konsuler pada Perwakilan. (6) Penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dan mencantumkan nama pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) pada Visa Diplomatik dan Visa Dinas. (7) Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui kuasa Kepala Perwakilan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima Perwakilan secara lengkap. (8) Dalam hal diperlukan pertimbangan khusus, penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui Kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterbitkan lebih dari 5 (lima) hari kerja.

Pasal 16

(1) Dalam hal terjadi gangguan atau situasi darurat yang menyebabkan permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas tidak dapat diajukan secara elektronik, permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas diajukan secara manual. (2) Permohonan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Perwakilan dengan cara: a. dikirimkan melalui jasa kurir; atau b. diserahkan secara langsung. (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas secara manual.

BAB IX

BENTUK DAN FORMAT VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Pasal 22

Koreksi

(1) Visa Diplomatik dan Visa Dinas berbentuk: a. stiker; atau b. visa elektronik. (2) Visa Diplomatik dan Visa Dinas dalam bentuk stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicetak pada kertas yang memiliki standardisasi dan spesifikasi khusus. (3) Visa Diplomatik dan Visa Dinas dalam bentuk visa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa salinan lunak yang memuat kode unik untuk memverifikasi data Visa Diplomatik atau Visa Dinas secara elektronik.

Pasal 23

Koreksi

Format Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling sedikit memuat informasi tentang: a. jenis visa; b. indeks visa; c. masa berlaku visa; d. nomor penerbitan visa; e. nama pemohon; f. nomor paspor pemohon; g. jangka waktu tinggal di Wilayah INDONESIA; h. tanda tangan dan/atau nama pejabat yang memberikan Visa Diplomatik atau Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan i. stempel Perwakilan.

Pasal 24

(1) Dalam hal Visa Diplomatik dan Visa Dinas diberikan dalam bentuk visa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), pemohon tidak harus menyampaikan paspor ke loket pelayanan konsuler pada Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (5). (2) Visa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunduh oleh pemohon melalui laman resmi Kementerian dan/atau surat elektronik.

Pasal 25

(1) Menteri MENETAPKAN indeks Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b. (2) Indeks Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. indeks jenis visa; b. indeks tujuan kunjungan; dan c. indeks frekuensi kunjungan.

Pasal 26

Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dan spesifikasi Visa Diplomatik dan Visa Dinas dalam bentuk stiker, visa elektronik, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

BAB XI

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30