Koreksi Pasal 8

(1) Pemberian Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan kewenangan Menteri. (2) Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. otorisasi; dan b. kuasa Kepala Perwakilan. (3) Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat didelegasikan oleh Menteri kepada pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama pada Direktorat Konsuler. (4) Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat didelegasikan oleh Menteri kepada Kepala Perwakilan.