PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2025 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

PERMEN Nomor 10 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan: 1. Capaian Kinerja adalah tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja instansi untuk menggambarkan indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 2. Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 3. Terlambat Masuk yang selanjutnya disingkat TM adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir setelah jam masuk bekerja yang ditentukan. 4. Pulang Cepat yang selanjutnya disingkat PC adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir sebelum jam pulang bekerja yang ditentukan. 5. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja. 6. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh atasan langsung. 7. Unit Sumber Daya Manusia adalah unit yang melaksanakan urusan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 8. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 9. Wakil Menteri Koordinator adalah Wakil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 10. Kementerian Koordinator adalah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. 14. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 15. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 16. Tunjangan Kinerja Statis adalah tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator yang besarannya tidak terpengaruh oleh Tunjangan Kinerja Dinamis. 17. Tunjangan Kinerja Dinamis adalah tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator ditentukan berdasarkan kinerja pegawai.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Koreksi

(1) Tunjangan kinerja diberikan setiap bulan kepada: a. Menteri Koordinator; b. Wakil Menteri Koordinator; dan c. Pegawai. (2) Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja dengan kelas jabatan tertinggi di lingkungan Kementerian Koordinator. (3) Wakil Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan tunjangan kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tunjangan kinerja Menteri Koordinator.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan tunjangan kinerja berdasarkan nama jabatan dan Kelas Jabatan yang diduduki. (2) Nama jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Tunjangan kinerja tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; dan/atau d. Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun. (2) Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup Pegawai yang mendapat penugasan pada instansi pemerintah atau penugasan di luar instansi pemerintah. (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan sejak adanya keputusan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 5

(1) Calon PNS diberikan tunjangan kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatan yang didudukinya. (2) Tunjangan kinerja bagi calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Pegawai yang diberhentikan dari jabatan karena melaksanakan Tugas Belajar berdasarkan surat keputusan Tugas Belajar diberikan tunjangan kinerja dengan ketentuan: a. sebesar 100% (seratus persen) dari Kelas Jabatan; b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kelas Jabatan dalam hal Pegawai mengajukan perpanjangan tugas belajar paling lama 1 (satu) semester diajukan dengan menyampaikan bukti dukung dari institusi pendidikan; atau c. sebesar 0% (nol persen) dari Kelas Jabatan dalam hal Pegawai melebihi waktu perpanjangan tugas belajar.

Pasal 7

(1) Penyesuaian tunjangan kinerja bagi pejabat struktural yang mengalami perubahan Kelas Jabatan, diberikan secara proporsional pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal surat perintah melaksanakan tugas. (2) Penyesuaian tunjangan kinerja bagi pejabat fungsional karena: a. pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional; b. kenaikan jenjang; c. pengangkatan kembali; atau d. peralihan jabatan, diberikan secara proporsional pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal surat perintah melaksanakan tugas. (3) Penyesuaian tunjangan kinerja atas perubahan Kelas Jabatan bagi pelaksana diberikan secara proporsional pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal surat perintah melaksanakan tugas. (4) Penyesuaian tunjangan kinerja bagi pegawai instansi lain yang mendapat penugasan di Kementerian Koordinator diberikan secara proporsional pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal surat perintah melaksanakan tugas. (5) Penyesuaian tunjangan kinerja Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara atau dinonaktifkan dan diangkat atau diaktifkan dalam jabatan, diberikan secara proporsional pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal surat perintah melaksanakan tugas.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 2

Koreksi

(1) Tunjangan kinerja diberikan setiap bulan kepada: a. Menteri Koordinator; b. Wakil Menteri Koordinator; dan c. Pegawai. (2) Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja dengan kelas jabatan tertinggi di lingkungan Kementerian Koordinator. (3) Wakil Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan tunjangan kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tunjangan kinerja Menteri Koordinator.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan tunjangan kinerja berdasarkan nama jabatan dan Kelas Jabatan yang diduduki. (2) Nama jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Tunjangan kinerja tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; dan/atau d. Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun. (2) Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup Pegawai yang mendapat penugasan pada instansi pemerintah atau penugasan di luar instansi pemerintah. (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan sejak adanya keputusan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 5

(1) Calon PNS diberikan tunjangan kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatan yang didudukinya. (2) Tunjangan kinerja bagi calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 8

Koreksi

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. Tunjangan Kinerja Statis; dan b. Tunjangan Kinerja Dinamis. (2) Tunjangan Kinerja Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bobot 30% (tiga puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja dalam kelas jabatannya. (3) Tunjangan Kinerja Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan bobot 70% (tujuh puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja dalam kelas jabatannya. (4) Tunjangan Kinerja Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan berdasarkan: a. komponen capaian kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan b. komponen kehadiran sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 9

(1) Pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan Capaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari bobot persentase Capaian Kinerja Pegawai. (2) Pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dihitung dengan persentase pemotongan tunjangan kinerja akibat ketidakhadiran Pegawai tanpa Alasan yang Sah dari bobot persentase kehadiran Pegawai.

Pasal 10

(1) Besaran tunjangan kinerja yang didasarkan pada Capaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. Capaian “Sangat Baik” atau “Baik” diberikan tunjangan kinerja 100% (seratus persen) dari tunjangan kinerja dalam Kelas Jabatan yang diduduki; b. Capaian “Butuh Perbaikan” diberikan tunjangan kinerja 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan kinerja dalam Kelas Jabatan yang diduduki; c. Capaian “Kurang” diberikan tunjangan kinerja 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan kinerja dalam Kelas Jabatan yang diduduki; dan d. Capaian “Sangat Kurang” diberikan tunjangan kinerja 60% (enam puluh persen) dari tunjangan kinerja dalam Kelas Jabatan yang diduduki. (2) Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan predikat Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal: a. calon PNS yang belum memiliki predikat kinerja Pegawai bulanan; b. Pegawai yang baru selesai menjalankan cuti yang lamanya 3 (tiga) bulan atau lebih sehingga menyebabkan Pegawai tidak dapat melakukan penginputan data dukung Capaian Kinerja Pegawai; c. Pegawai kembali ke Kementerian Koordinator setelah ditugaskan di luar Kementerian Koordinator; atau d. Pegawai yang dipindahkan ke atau dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Kementerian Koordinator. (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hingga Pegawai mendapatkan penilaian Capaian Kinerja Pegawai pada periode terdekat.

Pasal 11

(1) Pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan berdasarkan penghitungan data Capaian Kinerja dan data kehadiran dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan tidak terputus. (2) Penghitungan data Capaian Kinerja dan data kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada periode tanggal 16 (enam belas) pada bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan. (3) Data Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia. (4) Data kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang data, komunikasi, dan informasi publik. (5) Pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keuangan. (6) Pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan pada bulan berikutnya.

BAB IV

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis diberlakukan pada komponen Capaian Kinerja Pegawai dan komponen kehadiran. (2) Pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari Tunjangan Kinerja Dinamis.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis berdasarkan komponen Capaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai yang tidak melakukan pengisian bukti dukung Capaian Kinerja Pegawai bulanan pada tahun berjalan, maka bulan berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari komponen Capaian Kinerja pada Tunjangan kinerja Dinamis; dan b. Pegawai yang tidak melakukan pengisian bukti dukung Capaian Kinerja Pegawai selama 6 (enam) bulan berturut-turut pada tahun berjalan, bulan berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pemotongan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari komponen Capaian Kinerja Pegawai pada Tunjangan kinerja Dinamis. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis dilaksanakan melalui sistem penilaian elektronik.

Pasal 14

Pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis berdasarkan komponen Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dihitung berdasarkan akumulasi perbulan terhadap Pegawai: a. tidak masuk kerja; b. terlambat masuk kerja; c. pulang kerja sebelum waktunya; d. dijatuhi hukuman disiplin dalam tingkatan sedang; dan/atau e. melaksanakan cuti.

Pasal 15

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja. (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis akibat penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.

Pasal 16

(1) Keterlambatan pada waktu kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pegawai diberikan toleransi waktu maksimal 90 (sembilan puluh) menit dengan ketentuan harus mengganti sebanyak waktu keterlambatan di waktu kepulangan. (2) Pegawai yang telah mengganti waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja.

Pasal 17

(1) Pemotongan tunjangan kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dikenakan bagi Pegawai yang melaksanakan: a. menjalani cuti sakit; dan b. menjalani cuti melahirkan. (2) Pemotongan tunjangan kinerja bagi Pegawai yang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

Pemotongan tunjangan kinerja bagi Pegawai yang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dikecualikan dalam hal: a. Pegawai yang menjalani rawat jalan dan/atau rawat inap di fasilitas kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; b. Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis kandungan; dan c. Pegawai yang mengalami kecelakaan dan dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang berwenang baik dari fasilitas kesehatan maupun kepolisian.

Pasal 19

(1) Pegawai wanita yang sedang menjalani cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja untuk persalinan kesatu sampai dengan ketiga. (2) Pegawai wanita yang sedang menjalani cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persalinan keempat dan seterusnya dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Pasal 20

Pegawai tidak diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis dalam hal: a. menjalani cuti tahunan; b. menjalani cuti besar; c. menjalani cuti alasan penting; dan/atau d. menjalani pelatihan kedinasan.

BAB V

HARI, JAM KERJA DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 21

Koreksi

(1) Hari dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator ditentukan sebagai berikut: a. pukul 07.30-16.00 waktu setempat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis; b. pukul 07.30-16.30 waktu setempat pada hari Jum’at; c. pukul 12.00-13.00 waktu setempat untuk istirahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis; dan d. pukul 11.30-13.00 waktu setempat untuk istirahat pada hari Jum’at. (2) Setiap Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terjadi keterlambatan masuk kerja sampai dengan pukul 09.00 waktu setempat atau 90 (sembilan puluh) menit dari jam kerja yang ditentukan, Pegawai mengganti sesuai dengan jumlah waktu keterlambatan pada hari yang sama. (4) Pegawai yang telah mengganti jam kerja sesuai dengan jumlah waktu kerja pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja.

Pasal 22

(1) Setiap Pegawai melakukan pencatatan kehadiran masuk dan pulang kerja pada perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik. (2) Pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara manual dalam hal: a. sarana dan/atau sistem pencatatan kehadiran elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi; b. Pegawai belum terdaftar dalam perangkat dan sistem pencatatan kehadiran elektronik; c. data identitas pegawai tidak terekam dalam perangkat dan sistem pencatatan kehadiran elektronik; atau d. terjadi keadaan kahar. (3) Dalam hal pelaksanaan sistem kerja dilakukan secara fleksibel yang ditentukan oleh Menteri Koordinator atau pejabat pimpinan tinggi, Pegawai tetap mencatatkan kehadiran sesuai hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada sistem pencatatan kehadiran. (4) Pegawai yang tidak melakukan pencatatan kehadiran masuk kerja tanpa Alasan yang Sah, diperhitungkan sebagai keterlambatan masuk kerja selama lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dan dikenakan pemotongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. (5) Pegawai yang tidak melakukan pencatatan kehadiran pulang kerja tanpa Alasan yang Sah, diperhitungkan sebagai pulang kerja sebelum waktunya dalam rentang waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dan dikenakan pemotongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 23

Pegawai yang mendapat pengecualian pencatatan kehadiran: a. Pegawai yang mendapat tugas kedinasan baik perjalanan dinas luar kota atau luar negeri sepanjang menyampaikan surat tugas kepada Unit Sumber Daya Manusia melalui sistem pencatatan kehadiran; b. Pegawai yang mendapat tugas untuk melakukan atau mengikuti pendidikan dan pelatihan sepanjang menyampaikan surat tugas kepada Unit Sumber Daya Manusia melalui sistem pencatatan kehadiran; dan c. Pegawai yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Koordinator untuk tidak melakukan pencatatan kehadiran.

Pasal 24

Pegawai yang menghadiri undangan atau menjalankan tugas kedinasan dalam kota dapat tidak melakukan pencatatan kehadiran masuk kerja dan/atau pulang kerja dengan menyampaikan surat tugas kepada Unit Sumber Daya Manusia melalui sistem pencatatan kehadiran dan tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja.

Pasal 25

(1) Pegawai yang tidak melakukan pencatatan kehadiran karena cuti harus menyampaikan surat cuti kepada Unit Sumber Daya Manusia. (2) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cuti.

Pasal 26

Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, harus menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter kepada Unit Sumber Daya Manusia atau memberitahukan kepada pimpinan unit kerjanya untuk mendapatkan persetujuan cuti sakit.

Pasal 27

(1) Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya karena keperluan penting atau mendesak, dapat mengajukan permohonan pengecualian pencatatan kehadiran kepada pimpinan unit kerjanya, untuk selanjutnya dibuatkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Unit Sumber Daya Manusia.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Koreksi

Pembayaran tunjangan kinerja yang dihitung berdasarkan komponen Capaian Kinerja mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.

Pasal 30

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 1000), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2025 MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA, Œ AGUS HARIMURTI YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN A. PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA DINAMIS PADA KOMPONEN KEHADIRAN BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK KERJA TINGKAT TERLAMBAT MASUK (TM) LAMA KETERLAMBATAN/ WAKTU MELAKUKAN PENCATATAN MASUK KERJA PERSENTASE PEMOTONGAN TM 1 1 menit sampai dengan 30 menit 1% TM 2 31 menit sampai dengan 60 menit 1,5% TM 3 61 menit sampai dengan 90 menit 2% TM 4 lebih dari 90 menit dan/atau tidak melakukan pencatatan daftar hadir masuk kerja 2,5% B. PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA DINAMIS PADA KOMPONEN KEHADIRAN BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA TINGKAT PULANG CEPAT (PC) LAMA MENINGGALKAN TEMPAT PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA/ MELAKUKAN PENCATATAN WAKTU PULANG KERJA PERSENTASE PEMOTONGAN PC 1 1 menit sampai dengan 30 menit 1% PC 2 31 menit sampai dengan 60 menit 1,5% PC 3 61 menit sampai dengan 90 menit 2% PC 4 lebih dari 90 menit dan/atau tidak melakukan pencatatan waktu pulang kerja 2,5% MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2025 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

BAB Keempat

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31