Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya adalah kumpulan pulau kecil beserta perairannya yang memiliki kesatuan ekologis dan/atau ekonomis.
2. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
3. Perairan di Sekitarnya adalah perairan pesisir di sekitar pulau yang diukur paling jauh 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai ke arah perairan kepulauan, laut pedalaman, dan/atau ke arah Zona Ekonomi Eksklusif.
4. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
5. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
6. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
8. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut.
9. Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA adalah izin yang diterbitkan Menteri kepada Pelaku Usaha penanam modal asing untuk pemanfaatan
sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pulau- pulau kecil.
10. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) adalah rekomendasi yang diterbitkan Menteri kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, atau Pelaku Usaha penanam modal dalam negeri dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km2 (seratus kilometer persegi).
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
15. Peserta INDONESIA adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Warga Negara INDONESIA.
16. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
19. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
22. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2024
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
SAKTI WAHYU TRENGGONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA
JENIS KEGIATAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN LUAS DIBAWAH 100 KM2 (SERATUS KILOMETER PERSEGI) YANG DIPERBOLEHKAN, YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT, DAN YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN BERDASARKAN LUASAN, TOPOGRAFI, DAN TIPOLOGI PULAU
A. LUAS PULAU 0 – 0,01 KM2 (0-1 Hektar)
No.
JENIS KEGIATAN TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU KETERANGAN/ SYARAT PULAU BERBUKIT PULAU DATARAN Tektonik Vulkanik Teras Terangkat Petabah Karang Atoll Aluvium 1 Konservasi B B B B B B B Persyaratan untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat (BDS):
1. pembatasan jumlah orang sesuai daya dukung dan daya tampung pulau;
2 Pendidikan dan Pelatihan BDS BDS BDS BDS BDS BDS BDS 3 Penelitian dan Pengembangan BDS BDS BDS BDS BDS BDS BDS 4 Budidaya Perikanan TB TB TB TB TB TB TB 5 Pariwisata BDS BDS BDS BDS BDS BDS BDS 6 Usaha Perikanan dan Kelautan TB TB TB TB TB TB TB 7 Industri Perikanan Secara Berkelanjutan TB TB TB TB TB TB TB 8 Pertanian Organik TB TB TB TB TB TB TB
No.
JENIS KEGIATAN TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU KETERANGAN/ SYARAT PULAU BERBUKIT PULAU DATARAN Tektonik Vulkanik Teras Terangkat Petabah Karang Atoll Aluvium 9 Pertanian Nonorganik TB TB TB TB TB TB TB
2. penggunaan peralatan sesuai standar prosedur keselamatan;
3. pembatasan waktu dan jenis aktivitas;
4. situasi, kondisi keamanan, dan keselamatan yang mendukung kegiatan;
5. tidak merubah ekosistem dan luasan pulau;
6. memperhatikan batasan luasan lahan, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas pulau dapat dimanfaatkan untuk fasilitas penunjang/ infrastruktur dasar.
10 Peternakan Ruminansia TB TB TB TB TB TB TB 11 Peternakan Nonruminansia TB TB TB TB TB TB TB 12 Permukiman TB TB TB TB TB TB TB 13 Pertahanan dan Keamanan Negara B B B B B B B 14 Perkebunan Tanaman Tahunan TB TB TB TB TB TB TB 15 Perbenihan Tanaman TB TB TB TB TB TB TB 16 Budidaya Tanaman Hias, Buah-buahan, Sayuran TB TB TB TB TB TB TB 17 Energi Baru dan Terbarukan TB TB TB TB TB TB TB 18 Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi TB TB TB TB TB TB TB 19 Pertambangan Mineral dan Batubara TB TB TB TB TB TB TB 20 Pertambangan Tanah Jarang (rare earth) TB TB TB TB TB TB TB 21 Agroforestri/Silvikultur TB TB TB TB TB TB TB 22 Industri Pengolahan/Manufaktur TB TB TB TB TB TB TB 23 Pergudangan TB TB TB TB TB TB TB 24 Kepelabuhanan/ Perhubungan TB TB TB TB TB TB TB
No.
JENIS KEGIATAN TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU KETERANGAN/ SYARAT PULAU BERBUKIT PULAU DATARAN Tektonik Vulkanik Teras Terangkat Petabah Karang Atoll Aluvium 25 Pembangunan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial dan Infrastruktur Dasar BDS BDS BDS BDS BDS BDS BDS 26 Adat Istiadat/Upacara atau Ritual Keagamaan BDS BDS BDS BDS BDS BDS BDS 27 Kegiatan Strategis Nasional yang Ditetapkan PRESIDEN BDS BDS BDS BDS BDS BDS BDS
Keterangan:
B : Diperbolehkan BDS : Diperbolehkan Dengan Syarat
TB : Tidak Diperbolehkan
B. LUAS PULAU >0,01 – 1 KM2 (1-100 Hektar)
No.
JENIS KEGIATAN TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU KETERANGAN/ SYARAT PULAU BERBUKIT PULAU DATARAN Tektonik Vulkanik Teras Terangkat Petabah Karang Atoll Aluvium 1 Konservasi B B B B B B B Persyaratan untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat (BDS):
1. pembatasan jumlah orang sesuai daya dukung dan daya tampung pulau;
2. memperhatikan batasan luasan lahan, untuk pulau dataran paling banyak 30% (tiga puluh persen), untuk pulau berbukit paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luas pulau dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha;
2 Pendidikan dan Pelatihan B B B B B B B 3 Penelitian dan Pengembangan B B B B B B B 4 Budidaya Perikanan BDS BDS BDS BDS TB TB BDS 5 Pariwisata B BDS B BDS BDS BDS BDS 6 Usaha Perikanan dan Kelautan B B B B BDS BDS BDS 7 Industri Perikanan Secara Berkelanjutan B B B B BDS BDS BDS 8 Pertanian Organik B B B B B B B 9 Pertanian Nonorganik TB TB TB TB TB TB TB 10 Peternakan Ruminansia BDS BDS BDS BDS TB TB TB 11 Peternakan Nonruminansia B BDS B BDS BDS BDS BDS 12 Permukiman B B B B BDS BDS BDS 13 Pertahanan dan Keamanan Negara B B B B B B B 14 Perkebunan Tanaman Tahunan BDS BDS BDS BDS TB TB TB 15 Perbenihan Tanaman B B B B BDS BDS BDS 16 Budidaya Tanaman Hias, Buah-buahan, Sayuran B B B B BDS BDS BDS
No.
JENIS KEGIATAN TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU KETERANGAN/ SYARAT PULAU BERBUKIT PULAU DATARAN Tektonik Vulkanik Teras Terangkat Petabah Karang Atoll Aluvium 17 Energi Baru dan Terbarukan B B B B B B B
3. memperhatikan ketersediaan dan penggunaan air tanah;
4. memperhatikan kerentanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim;
5. usaha perikanan dan kelautan, pertanian organik, peternakan nonruminansia, perkebunan tanaman tahunan, perbenihan tanaman, budidaya tanaman hias, buah-buahan dan sayuran, agroforestri untuk skala kecil/rumah tangga/rakyat, 18 Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi BDS BDS BDS BDS BDS BDS BDS 19 Pertambangan Mineral dan Batubara TB TB TB TB TB TB TB 20 Pertambangan Tanah Jarang (rare earth) BDS BDS BDS BDS BDS BDS BDS 21 Agroforestri BDS BDS BDS BDS BDS BDS BDS 22 Industri Pengolahan/ Manufaktur BDS BDS BDS BDS BDS BDS BDS 23 Pergudangan BDS BDS BDS BDS BDS BDS BDS 24 Kepelabuhanan/ Perhubungan BDS BDS BDS BDS BDS BDS BDS 25 Pembangunan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial dan Infrastruktur Dasar B B B B BDS BDS BDS 26 Adat Istiadat/Upacara atau Ritual Keagamaan B B B B B B B 27 Kegiatan Strategis Nasional yang Ditetapkan PRESIDEN
B B B B B B B
No.
JENIS KEGIATAN TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU KETERANGAN/ SYARAT PULAU BERBUKIT PULAU DATARAN Tektonik Vulkanik Teras Terangkat Petabah Karang Atoll Aluvium tidak menggunakan bahan/pupuk kimia;
6. kegiatan budidaya perikanan (bandeng luas pulau minimal 20 Ha, budidaya udang luas pulau minimal 30 Ha), limbah organik tidak boleh mencemari perairan;
7. permukiman harus mempunyai septic tank, menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan dari mangrove dan terumbu karang,
No.
JENIS KEGIATAN TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU KETERANGAN/ SYARAT PULAU BERBUKIT PULAU DATARAN Tektonik Vulkanik Teras Terangkat Petabah Karang Atoll Aluvium kondisi tanah stabil;
8. kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan pertambangan tanah jarang menggunakan teknologi ramah lingkungan, tidak merubah luasan pulau;
9. industri pengolahan/ manufaktur harus memiliki fasilitas pengolah air limbah (IPAL), pembatasan penggunaan air tanah, tidak boleh mencemari perairan, untuk pulau dataran hanya bagi usaha mikro dan kecil;
No.
JENIS KEGIATAN TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU KETERANGAN/ SYARAT PULAU BERBUKIT PULAU DATARAN Tektonik Vulkanik Teras Terangkat Petabah Karang Atoll Aluvium
10. perkebunan tanaman tahunan selain jenis komoditi sawit;
11. pergudangan dan kepelabuhanan/ perhubungan tidak merubah ekosistem dan luasan pulau.
Keterangan:
B : Diperbolehkan BDS : Diperbolehkan Dengan Syarat TB : Tidak Diperbolehkan
C. LUAS PULAU >1 – 10 KM2 (100–1.000 Hektar)
No.
JENIS KEGIATAN TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU KETERANGAN/ SYARAT PULAU BERBUKIT PULAU DATARAN Tektonik Vulkanik Teras Terangkat Petabah Karang Atoll Aluvium 1 Konservasi B B B B B B B Persyaratan untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat (BDS):
1. memperhatikan daya dukung dan daya tampung pulau;
2. memperhatikan batasan luasan lahan, untuk pulau dataran paling banyak 50% (lima puluh persen), untuk pulau berbukit paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha;
2 Pendidikan dan Pelatihan B B B B B B B 3 Penelitian dan Pengembangan B B B B B B B 4 Budidaya Perikanan BDS BDS BDS BDS BDS BDS BDS 5 Pariwisata B B B B BDS BDS BDS 6 Usaha Perikanan dan Kelautan B B B B B B B 7 Industri Perikanan Secara Berkelanjutan B B B B BDS BDS BDS 8 Pertanian Organik B B B B B B B 9 Pertanian Nonorganik BDS BDS BDS BDS TB TB TB 10 Peternakan Ruminansia BDS BDS BDS BDS BDS BDS BDS 11 Peternakan Nonruminansia B B B B BDS BDS BDS 12 Permukiman B B B B BDS BDS BDS 13 Pertahanan dan Keamanan Negara B B B B B B B 14 Perkebunan Tanaman Tahunan BDS BDS BDS BDS BDS BDS BDS 15 Perbenihan Tanaman B B B B B B B 16 Budidaya Tanaman Hias, Buah-buahan, Sayuran B B B B B B B
No.
JENIS KEGIATAN TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU KETERANGAN/ SYARAT PULAU BERBUKIT PULAU DATARAN Tektonik Vulkanik Teras Terangkat Petabah Karang Atoll Aluvium 17 Energi Baru dan Terbarukan B B B B B B B
3. memperhatikan ketersediaan dan penggunaan air tanah;
4. memperhatikan kerentanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim;
5. kegiatan budidaya perikanan dan pariwisata limbah organik tidak boleh mencemari perairan;
6. permukiman harus menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan dari mangrove dan terumbu karang;
18 Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi B B B B BDS BDS BDS 19 Pertambangan Mineral dan Batubara TB TB TB TB TB TB TB 20 Pertambangan Tanah Jarang (rare earth) BDS BDS BDS BDS BDS BDS BDS 21 Agroforestri B B B B B B B 22 Industri Pengolahan/ Manufaktur BDS BDS BDS BDS BDS BDS BDS 23 Pergudangan BDS BDS BDS BDS BDS BDS BDS 24 Kepelabuhanan/ Perhubungan BDS BDS BDS BDS BDS BDS BDS 25 Pembangunan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial dan Infrastruktur Dasar B B B B B B B 26 Adat Istiadat/Upacara atau Ritual Keagamaan B B B B B B B 27 Kegiatan Strategis Nasional yang Ditetapkan PRESIDEN B B B B B B B
No.
JENIS KEGIATAN TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU KETERANGAN/ SYARAT PULAU BERBUKIT PULAU DATARAN Tektonik Vulkanik Teras Terangkat Petabah Karang Atoll Aluvium
7. pertanian nonorganik, peternakan ruminansia, dan peternakan nonruminansia, limbah tidak boleh mencemari perairan;
8. industri pengolahan/ manufaktur harus memiliki fasilitas pengolah air limbah (IPAL), tidak boleh mencemari perairan;
9. perkebunan tanaman tahunan selain jenis komoditi sawit;
10. kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan pertambangan tanah jarang menggunakan
No.
JENIS KEGIATAN TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU KETERANGAN/ SYARAT PULAU BERBUKIT PULAU DATARAN Tektonik Vulkanik Teras Terangkat Petabah Karang Atoll Aluvium teknologi ramah lingkungan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
dan/atau
11. pergudangan dan kepelabuhanan/ perhubungan tidak merubah ekosistem dan luasan pulau.
Keterangan:
B : Diperbolehkan BDS : Diperbolehkan Dengan Syarat TB : Tidak Diperbolehkan
D. LUAS PULAU >10 – 100 KM2 (1.000–10.000 Hektar)
No.
JENIS KEGIATAN TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU KETERANGAN/ SYARAT PULAU BERBUKIT PULAU DATARAN Tektonik Vulkanik Teras Terangkat Petabah Karang Atoll Aluvium 1 Konservasi B B B B B B B Persyaratan untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat (BDS):
1. memperhatikan daya dukung dan daya tampung pulau;
2. memperhatikan batasan luasan lahan, paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha;
3. memperhatikan ketersediaan dan penggunaan air tanah;
2 Pendidikan dan Pelatihan B B B B B B B 3 Penelitian dan Pengembangan B B B B B B B 4 Budidaya Perikanan B B B B BDS BDS BDS 5 Pariwisata B B B B B B B 6 Usaha Perikanan dan Kelautan B B B B B B B 7 Industri Perikanan Secara Berkelanjutan B B B B B B B 8 Pertanian Organik B B B B B B B 9 Pertanian Nonorganik BDS BDS BDS BDS BDS BDS BDS 10 Peternakan Ruminansia B B B B BDS BDS BDS 11 Peternakan Nonruminansia B B B B B B B 12 Permukiman B B B B B B B 13 Pertahanan dan Keamanan Negara B B B B B B B 14 Perkebunan Tanaman Tahunan B B B B BDS BDS BDS 15 Perbenihan Tanaman B B B B B B B 16 Budidaya Tanaman Hias, Buah-buahan, Sayuran B B B B B B B
No.
JENIS KEGIATAN TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU KETERANGAN/ SYARAT PULAU BERBUKIT PULAU DATARAN Tektonik Vulkanik Teras Terangkat Petabah Karang Atoll Aluvium 17 Energi Baru dan Terbarukan B B B B B B B
4. memperhatikan kerentanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim;
5. kegiatan budidaya perikanan limbah organik tidak boleh mencemari perairan;
6. pertanian nonorganik, peternakan ruminansia, limbah tidak boleh mencemari perairan;
7. perkebunan tanaman tahunan pembatasan penggunaan bahan/pupuk kimia; dan/atau
8. pertambangan tanah jarang menggunakan teknologi ramah 18 Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi B B B B B B B 19 Pertambangan Mineral dan Batubara TB TB TB TB TB TB TB 20 Pertambangan Tanah Jarang (rare earth) B B B B BDS BDS BDS 21 Agroforestri/Silvikultur B B B B B B B 22 Industri Pengolahan/ Manufaktur B B B B B B B 23 Pergudangan B B B B B B B 24 Kepelabuhanan/ Perhubungan B B B B B B B 25 Pembangunan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial dan Infrastruktur Dasar B B B B B B B 26 Adat Istiadat/Upacara atau Ritual Keagamaan B B B B B B B 27 Kegiatan Strategis Nasional yang Ditetapkan PRESIDEN B B B B B B B
No.
JENIS KEGIATAN TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU KETERANGAN/ SYARAT PULAU BERBUKIT PULAU DATARAN Tektonik Vulkanik Teras Terangkat Petabah Karang Atoll Aluvium lingkungan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
Keterangan:
B : Diperbolehkan BDS : Diperbolehkan Dengan Syarat TB : Tidak Diperbolehkan
Pulau Berbukit : Pulau dengan elevasi/ketinggian lebih dari 100 meter dpl dan memiliki morfologi lereng > 10 derajat.
Pulau Dataran : Pulau dengan elevasi/ketinggian kurang dari 100 meter dpl dan memiliki morfologi lereng < 10 derajat.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA
A. Format Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA
FORMAT PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING
KOP SURAT (Perseroan Terbatas PMA)
…………………., …………………. 20…..
Kepada Yth.
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik INDONESIA di
Jakarta
Kami yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama : ……………………………………………………..
Jabatan : ……………………………………………………..
Nama Perusahaan : ……………………………………………………..
Alamat : ……………………………………………………..
No.KTP : ……………………………………………………..
NPWP : ……………………………………………………..
Nomor Induk Berusaha (NIB) : ……………………………………………………..
No. HP/Telepon Kantor : ……………………………………………………..
Email : ……………………………………………………..
Dengan ini mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing sebagai berikut:
Nomor : …………….
Lampiran : …… berkas Hal : Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing
Posisi lokasi dalam wilayah administratif
Provinsi : …………………………………………………………….
Kabupaten/Kota : ………………………………………….………………… Kecamatan : ………………………………………….………………… Desa/Kelurahan : ………………………………………….………………… Nama Pulau : ………………………………………….…………………
Koordinat Lokasi:
No.
Lintang Bujur 1
2
3
…
*(atau terlampir dalam lembar tersendiri jika ada banyak titik koordinat)
Luas
: …………………………………..Hektar Untuk Kegiatan : …………………………………..(jenis pemanfaatan) Peta Lokasi : terlampir.
Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan dokumen persyaratan permohonan.
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Pelaku Usaha,
Meterai Rp10.000
(tanda tangan, nama lengkap dan stempel perusahaan asli)
B. Format Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) untuk Pelaku Usaha PMDN
FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN LUAS DIBAWAH 100 KM2 (SERATUS KILOMETER PERSEGI)
KOP SURAT (Orang perseorangan/Badan Usaha/Koperasi)
…………………., …………………. 20…..
Kepada Yth.
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik INDONESIA di
Jakarta
Kami yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama : ………………………………………………….
Jabatan : ………………………………………………….
Nama Perusahaan/Instansi* : ………………………………………………….
Alamat : ………………………………………………….
No.KTP : ………………………………………………….
NPWP : ………………………………………………….
Nomor Induk Berusaha (NIB)** : ………………………………………………….
No. HP/Telepon Kantor : ………………………………………………….
Email : ………………………………………………….
* coret yang tidak perlu, ** jika Pelaku Usaha/Noninstansi
Dengan ini mengajukan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi) sebagai berikut:
Nomor : …………….
Lampiran : …… berkas Hal : Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi)
Posisi lokasi dalam wilayah administratif
Provinsi :
………………………………………….……….……….
Kabupaten/Kota :
………………………………………….……….……….
Kecamatan :
………………………………………….……….……….
Desa/Kelurahan :
………………………………………….……….……….
Nama Pulau :
………………………………………….……….……….
Koordinat Lokasi***:
No.
Lintang Bujur 1
2
3
…
***(atau terlampir dalam lembar tersendiri jika ada banyak titik koordinat)
Luas
: …………………………………..Hektar Untuk Kegiatan : …………………………………..(jenis pemanfaatan) Peta Lokasi : terlampir.
Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan dokumen persyaratan permohonan.
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Pelaku Usaha/Instansi,
Meterai Rp10.000
(tanda tangan, nama lengkap dan stempel perusahaan asli)
C. Format Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN LUAS DIBAWAH 100 KM2 (SERATUS KILOMETER PERSEGI)
KOP SURAT (Instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah)
…………………., …………………. 20…..
Kepada Yth.
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik INDONESIA di
Jakarta
Kami yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama : ………………………………………………….
Jabatan : ………………………………………………….
Nama Unit Kerja (K/L) / SKPD Pemda* : ………………………………………………….
Nama Instansi/Pemda : ………………………………………………….
Alamat : ………………………………………………….
No. HP/Telepon Kantor : ………………………………………………….
Email : ………………………………………………….
* coret yang tidak perlu, ** jika Pelaku Usaha/Noninstansi
Dengan ini mengajukan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi) sebagai berikut:
Nomor : …………….
Lampiran : …… berkas Hal : Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi)
Posisi lokasi dalam wilayah administratif
Provinsi :
………………………………………….……….……….
Kabupaten/Kota :
………………………………………….……….……….
Kecamatan :
………………………………………….……….……….
Desa/Kelurahan :
………………………………………….……….……….
Nama Pulau :
………………………………………….……….……….
Koordinat Lokasi***:
No.
Lintang Bujur 1
2
3
…
***(atau terlampir dalam lembar tersendiri jika ada banyak titik koordinat)
Luas
: …………………………………..Hektar Untuk Kegiatan : …………………………………..(jenis pemanfaatan) Peta Lokasi : terlampir.
Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan dokumen persyaratan permohonan.
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Jabatan Pemohon,
Meterai Rp10.000
(tanda tangan, nama lengkap dan stempel perusahaan asli)
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA
A. Format Persetujuan Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA
KOP SURAT MENTERI
Nomor : …………………………….
(tanggal, bulan tahun) Lampiran : …. (…….) berkas Hal : Persetujuan Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing
Yth. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (alamat)
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing dengan data sebagai berikut:
Nama Pelaku Usaha : ………………………………………….…….…….
Nomor Induk Berusaha (NIB) : ………………………………………….…….…….
Alamat Kantor/Korespondensi : ………………………………………….…….…….
Lokasi Usaha
a. Nama Pulau : ………………………………………….…….…….
b. Desa/Kelurahan : ………………………………………….…….…….
c. Kecamatan : ………………………………………….…….…….
d. Kabupaten/Kota : …………………………………………..…….…….
e. Provinsi : ………………………………………….…….…….
Kode/Nama KBLI : ………………………………………….…….…….
Luas : ………….…….…….…….…….…….… Hektare Masa Berlaku : ……………....................................…….…….
Disetujui untuk diterbitkan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing. Informasi koordinat, luasan, peta, serta hak dan kewajiban bagi pemegang izin sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing ini.
Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SAKTI WAHYU TRENGGONO
B. Format Penolakan Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA
KOP SURAT MENTERI
Nomor : …………………………….
(tanggal, bulan tahun) Lampiran : …. (…….) berkas Hal : Penolakan Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing
Yth. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (alamat)
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing dengan data sebagai berikut:
Nama Pelaku Usaha : ………………………………………….…….…….
Nomor Induk Berusaha (NIB) : ………………………………………….…….…….
Alamat Kantor/ Korespondensi : ………………………………………….…….…….
Lokasi Usaha
a. Nama Pulau : ………………………………………….…….…….
b. Desa/Kelurahan : ………………………………………….…….…….
c. Kecamatan : ………………………………………….…….…….
d. Kabupaten/Kota : …………………………………………..…….……
e. Provinsi : ………………………………………….…….…….
Kode/Nama KBLI : ………………………………………….…….…….
Ditolak untuk diterbitkan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing, dengan alasan:
a. …………………………………………………………………………………………………
b. …………………………………………………………………………………………………
c. ………………………………………………………………………………………………… dst.
Sebagaimana dokumen terlampir (jika diperlukan).
Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SAKTI WAHYU TRENGGONO
C. Format Persetujuan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) untuk Pelaku Usaha PMDN
KOP SURAT MENTERI
Nomor : …………………………….
(tanggal, bulan tahun) Lampiran : …. (…….) berkas Hal : Persetujuan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi)
Yth. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (alamat)
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) dengan data sebagai berikut:
Nama Pelaku Usaha : ………………………………………….………….
Nomor Induk Berusaha (NIB) : ………………………………………….………….
Alamat Kantor/Korespondensi : ………………………………………….………….
Lokasi Usaha
a. Nama Pulau : ………………………………………….………….
b. Desa/Kelurahan : ………………………………………….………….
c. Kecamatan : ………………………………………….………….
d. Kabupaten/Kota : …………………………………………..…………
e. Provinsi : ………………………………………….………….
Kode/Nama KBLI : ………………………………………….………….
Luas : ……………………….………….…….. Hektare Masa Berlaku : ……………........................................……..
Disetujui untuk diterbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (seratus kilometer persegi). Informasi koordinat, luasan, peta, serta hak dan kewajiban bagi pemegang rekomendasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) ini.
Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SAKTI WAHYU TRENGGONO
D. Format Penolakan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) untuk Pelaku Usaha PMDN
KOP SURAT MENTERI
Nomor : …………………………….
(tanggal, bulan tahun) Lampiran : …. (…….) berkas Hal : Penolakan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi)
Yth. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (alamat)
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) dengan data sebagai berikut:
Nama Pelaku Usaha : ………………………………………….…………..
Nomor Induk Berusaha (NIB) : ………………………………………….…………..
Alamat Kantor/ Korespondensi : ………………………………………….…………..
Lokasi Usaha
a. Nama Pulau : ………………………………………….…………..
b. Desa/Kelurahan : ………………………………………….…………..
c. Kecamatan : ………………………………………….…………..
d. Kabupaten/Kota : …………………………………………..………….
e. Provinsi : ………………………………………….…………..
Kode/Nama KBLI : ………………………………………….…………..
Ditolak untuk diterbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (seratus kilometer persegi), dengan alasan:
a. …………………………………………………………………………………………………
b. …………………………………………………………………………………………………
c. ………………………………………………………………………………………………… dst.
Sebagaimana dokumen terlampir (jika diperlukan).
Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SAKTI WAHYU TRENGGONO
E. Format Persetujuan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
KOP SURAT MENTERI
Nomor : …………………………….
(tanggal, bulan tahun) Lampiran : …. (…….) berkas Hal : Persetujuan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi)
Yth. …………………………………… (Pemohon Rekomendasi) (alamat)
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) dengan data sebagai berikut:
Nama Pemohon : ………………………………………….………….
Jabatan Pemohon : ………………………………………….………….
Alamat Kantor/ Korespondensi : ………………………………………….………….
Lokasi Kegiatan
a. Nama Pulau : ………………………………………….………….
b. Alamat : ………………………………………….………….
c. Desa/Kelurahan : ………………………………………….………….
d. Kecamatan : …………………………………………..…………
e. Kabupaten/Kota : ………………………………………….………….
f. Provinsi
Luas : ……………………….………….…….. Hektare Masa Berlaku : ……………........................................……..
Disetujui untuk diterbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (seratus kilometer persegi). Informasi koordinat, luasan, peta, serta hak dan kewajiban bagi pemegang rekomendasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) ini.
Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SAKTI WAHYU TRENGGONO
F. Format Penolakan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
KOP SURAT MENTERI
Nomor : …………………………….
(tanggal, bulan tahun) Lampiran : …. (…….) berkas Hal : Penolakan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi)
Yth. …………………………………… (Pemohon Rekomendasi) (alamat)
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) dengan data sebagai berikut:
Nama Pemohon : ………………………………………….…………..
Jabatan Pemohon : ………………………………………….…………..
Alamat Kantor/ Korespondensi : ………………………………………….…………..
Lokasi Kegiatan
a. Nama Pulau : ………………………………………….…………..
b. Alamat : ………………………………………….…………..
c. Desa/Kelurahan : ………………………………………….…………..
d. Kecamatan : …………………………………………..………….
e. Kabupaten/Kota : ………………………………………….…………..
f. Provinsi : ………………………………………….…………..
Ditolak untuk diterbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (seratus kilometer persegi), dengan alasan:
a. …………………………………………………………………………………………………
b. …………………………………………………………………………………………………
c. ………………………………………………………………………………………………… dst.
Sebagaimana dokumen terlampir (jika diperlukan).
Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SAKTI WAHYU TRENGGONO
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO