PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 166 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM

PERMEN Nomor 166 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. 2. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. 3. LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram dan diberikan subsidi. 4. Harga Dasar Jenis BBM Tertentu adalah harga Jenis BBM Tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu adalah harga Jenis BBM Tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6. Harga Patokan adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk handling) dan margin usaha yang wajar. 7. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Badan Pengatur adalah badan pengatur sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 9. Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu adalah konsumen Jenis BBM Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Konsumen LPG Tabung 3 Kg adalah rumah tangga, usaha mikro, dan kapal perikanan bagi nelayan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara baik di kantor pusat maupun daerah atau satuan kerja di kementerian negara/ lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.

BAB II

PENYEDIAAN ANGGARAN DANA SUBSIDI JENIS BBM TERTENTU DAN LPG TABUNG 3 Kg

Pasal 2

Koreksi

(1) Dalam rangka meringankan beban masyarakat, telah disediakan dana subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg. (2) Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan subsidi yaitu minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (gas oil), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan mengenai penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak. (3) Tata cara penyediaan dana subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 3

(1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Bendahara Umum Negara MENETAPKAN Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagai KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg. (2) Dalam hal kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Menteri Keuangan MENETAPKAN Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai pelaksana tugas KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg. (3) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; dan/atau b. masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 45 (empat puluh lima) hari kalender. (4) Penetapan pelaksana tugas KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dalam hal: a. KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terisi kembali oleh pejabat definitif; dan/atau b. Pejabat definitif kembali dapat melaksanakan tugas. (5) Pelaksana tugas KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Penunjukan pelaksana tugas KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 4

(1) KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keputusan untuk MENETAPKAN: a. Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggungjawab kegiatan/pembuat komitmen, yang selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); b. Pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan SPM; dan c. Bendahara Pengeluaran, apabila diperlukan. (2) Salinan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerja.

Pasal 5

(1) Dana Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg dialokasikan dalam UNDANG-UNDANG mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Berdasarkan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan DIPA BUN atas belanja subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 6

(1) Berdasarkan DIPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg menandatangani kontrak dengan Badan Usaha yang mendapat penugasan dan/atau anak perusahaan Badan Usaha yang melaksanakan penugasan. (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. para pihak yang terlibat; b. ruang lingkup; c. jangka waktu; d. hak dan kewajiban; e. proses pelaksanaan dan pembayaran; dan f. penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

(1) Dalam hal pagu DIPA BUN atas belanja subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang mengacu dalam APBN tidak mencukupi kebutuhan subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg dalam tahun anggaran berjalan, dapat dilakukan penambahan pagu melalui mekanisme revisi anggaran setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal salah satu dana subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg kurang atau habis digunakan, dapat dilakukan realokasi melalui mekanisme revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Berdasarkan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan DIPA BUN sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

BAB III

PENGHITUNGAN DANA SUBSIDI JENIS BBM TERTENTU DAN LPG TABUNG 3 Kg

Pasal 8

Koreksi

Jenis bahan bakar minyak yang diberikan subsidi yakni Jenis BBM Tertentu berupa minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (gas oil), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan PRESIDEN mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

Pasal 9

Koreksi

(1) Subsidi Jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah (kerosene) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pengeluaran negara untuk Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah (kerosene) melalui Badan Usaha atas penyerahan Jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah (kerosene) yang terdiri dari subsidi harga dan pajak pertambahan nilai atas penyerahan Jenis BBM Tertentu oleh Badan Usaha kepada Pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Subsidi harga sebagaimana di maksud pada ayat (1) dihitung dengan formula sebagai berikut: SH = SHL x V SHL = [(HJE – PPN) – HD] Keterangan SH = Subsidi Harga SHL = Subsidi Harga per Liter V = Volume Jenis BBM Tertentu (Liter) HJE = Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu Minyak Tanah /Kerosene (Rp/Liter) PPN = Pajak Pertambahan Nilai (Rp/Liter) HD = Harga Dasar BBM Jenis BBM Tertentu (Rp/Liter)

Pasal 10

(1) Subsidi Jenis BBM Tertentu untuk minyak solar (gas oil) per liter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pengeluaran negara untuk Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu untuk minyak solar (gas oil) melalui Badan Usaha atas penyerahan Jenis BBM Tertentu untuk minyak solar (gas oil) yang besarannya ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Subsidi Jenis BBM Tertentu untuk minyak solar (gas oil) sebagaimana di maksud pada ayat (1) dihitung dengan formula sebagai berikut: SMS = ST x V Keterangan SMS = Subsidi Minyak Solar ST = Subsidi Tetap (Rp/Liter) V = Volume Jenis BBM Tertentu Minyak Solar/Gas Oil (Liter)

Pasal 11

Dalam hal terhadap besaran subsidi tetap Jenis BBM Tertentu per liter untuk minyak solar (gas oil) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) masih terdapat kewajiban perpajakan, penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 12

(1) Subsidi LPG Tabung 3 Kg diberikan kepada Konsumen LPG Tabung 3 Kg sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian subsidi LPG Tabung 3 Kg kepada Konsumen LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Badan Usaha.

Pasal 13

Pasal 14

(1) Formula Harga Patokan tahun berjalan ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan. (2) Dalam hal formula Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg dapat melakukan penghitungan dan pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg dengan menggunakan dasar formula Harga Patokan tahun lalu dan/atau yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. (3) Penghitungan dan pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikoreksi sesuai dengan formula Harga Patokan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB Ketiga

Penghitungan Subsidi untuk LPG Tabung 3 Kg

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Koreksi

(1) Subsidi LPG Tabung 3 Kg terdiri dari subsidi harga dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Subsidi harga dihitung berdasarkan perkalian antara subsidi LPG Tabung 3 Kg per kilogram dengan volume LPG Tabung 3 Kg per kilogram yang diserahkan kepada Konsumen LPG Tabung 3 Kg pada titik serah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Subsidi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan formula sebagai berikut: SH = SHKg x V SHKg = [(HJE LPG – PPN – MA) – HP LPG] Keterangan SH = Subsidi Harga SHKg = Subsidi Harga per Kilogram V = Volume LPG Tabung 3 Kg (Kg) HJE LPG = Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kg (Rp/Kg) PPN = Pajak Pertambahan Nilai (Rp/Kg) MA = Margin Agen (Rp/Kg) HP LPG = Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg (Rp/Kg) (4) Subsidi harga per kilogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengeluaran negara untuk Konsumen LPG Tabung 3 Kg melalui Badan Usaha atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per kilogram LPG Tabung 3 Kg setelah dikurangi PPN dan margin agen yang digunakan dalam perhitungan subsidi LPG Tabung 3 Kg dalam APBN tahun anggaran yang bersangkutan dengan Harga Patokan per kilogram LPG Tabung 3 Kg. (5) Harga jual eceran per kilogram LPG Tabung 3 Kg merupakan harga jual eceran per kilogram LPG Tabung 3 Kg di dalam negeri yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Harga Patokan per kilogram LPG Tabung 3 Kg dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Di dalam Harga Patokan per kilogram LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk margin. (8) Besaran margin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih kurang antara harga jual eceran per kilogram LPG Tabung 3 Kg setelah dikurangi PPN dan margin agen yang digunakan dalam perhitungan subsidi LPG Tabung 3 Kg dalam APBN tahun anggaran yang bersangkutan dengan Harga Patokan per kilogram LPG Tabung 3 Kg.

Pasal 14

BAB IV

PEMBAYARAN DANA SUBSIDI JENIS BBM TERTENTU DAN LPG TABUNG 3 KG

Pasal 15

Koreksi

(1) Direksi Badan Usaha dan/atau anak perusahaan Badan Usaha yang menerima penugasan setiap bulan mengajukan permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg kepada KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg. (2) Permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) bulan disampaikan paling cepat tanggal1 (satu) bulan berikutnya. (3) Permintaan pembayaran sebagian subsidi LPG Tabung 3 Kg bulan untuk Desember disampaikan kepada KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg paling cepat setiap tanggal 16 Desember. (4) Dalam hal tanggal 16 Desember sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur maka tagihan disampaikan pada hari kerja berikutnya. (5) Permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari volume Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg yang disalurkan. (6) Permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan data pendukung. (7) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Jenis BBM Tertentu minyak tanah (kerosene) terdiri atas: a. laporan volume penjualan minyak tanah (kerosene) di dalam negeri yang paling kurang memuat: 1) laporan volume penyerahan Jenis BBM Tertentu minyak tanah (kerosene) kepada Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu sesuai dengan sektor pengguna; dan 2) laporan volume penyerahan Jenis BBM Tertentu minyak tanah (kerosene) berdasarkan wilayah distribusi niaga; b. Harga Dasar Jenis BBM Tertentu minyak tanah (kerosene); c. Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu minyak tanah (kerosene); d. kurs beli Bank INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak atas penyerahan Jenis BBM Tertentu minyak tanah (kerosene) oleh Badan Usaha kepada Pemerintah yang ditagihkan kepada KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg; dan f. perhitungan jumlah subsidi Jenis BBM Tertentu minyak tanah (kerosene) berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d. (8) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Jenis BBM Tertentu minyak solar (gas oil) terdiri atas: a. laporan volume penjualan minyak solar (gas oil) di dalam negeri yang paling kurang memuat: 1) laporan volume penyerahan Jenis BBM Tertentu minyak solar (gas oil) kepada Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu sesuai dengan sektor pengguna; dan 2) laporan volume penyerahan Jenis BBM Tertentu minyak solar (gas oil) berdasarkan wilayah distribusi niaga; dan b. perhitungan jumlah subsidi minyak solar (gas oil) berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a. (9) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk LPG Tabung 3 Kg terdiri atas: a. laporan volume penyerahan LPG Tabung 3 Kg kepada Konsumen LPG Tabung 3 Kg di dalam negeri; b. harga indeks pasar LPG; c. Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg; d. kurs beli Bank INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. faktur pajak atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada Pemerintah yang ditagihkan kepada KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg; dan f. perhitungan jumlah subsidi LPG Tabung 3 Kg berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.

Pasal 16

Pasal 17

(1) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditandatangani oleh verifikator dan Badan Usaha selaku pihak yang diverifikasi. (2) Hasil penelitian dan verifikasi yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam berita acara verifikasi subsidi Jenis BBM Tertentu dan berita acara verifikasi subsidi LPG Tabung 3 Kg yang ditandatangani oleh KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg dan direksi Badan Usaha selaku pihak yang diverifikasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur verifikasi diatur oleh KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg.

Pasal 18

(1) Dalam hal hasil verifikasi volume Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) lebih kecil dari realisasi volume penyerahan atas permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha, maka jumlah subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg yang dapat dibayarkan setiap bulannya kepada Badan Usaha sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) berdasarkan hasil verifikasi perhitungan. (2) Dalam hal hasil verifikasi volume Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) lebih besar dari realisasi volume penyerahan atas permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG 3 Tabung Kg oleh Badan Usaha, maka jumlah subsidi Jenis BBM Tertentu dan subsidi harga LPG 3 Kg yang dapat dibayarkan setiap bulannya kepada Badan Usaha paling tinggi sesuai dengan besaran subsidi yang ditagihkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5). (3) Jumlah PPN atas penyerahan Jenis BBM Tertentu minyak tanah (kerosene) dan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada Pemerintah yang dapat dibayar untuk setiap bulannya sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah subsidi yang dapat dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 19

(1) Dalam hal jumlah subsidi hasil verifikasi berbeda dengan jumlah permintaan pembayaran Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Badan Usaha wajib menerbitkan faktur pajak pengganti sesuai dengan jumlah subsidi yang dapat dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2). (2) Badan Usaha menerbitkan surat setoran pajak sesuai dengan jumlah subsidi yang dapat dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2). (3) Faktur pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat setoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Badan Usaha kepada KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg.

Pasal 20

(1) Berdasarkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan jumlah subsidi Jenis BBM Tertentu dan subsidi harga LPG Tabung 3 Kg yang dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pejabat Penandatangan SPM membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPM ke KPPN mitra kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PPN atas penyerahan Jenis BBM Tertentu minyak tanah (kerosene) dan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dipungut pada saat pembayaran atas subsidi Jenis BBM Tertentu minyak tanah (kerosene) dan LPG Tabung 3 Kg dengan cara pemotongan langsung dari tagihan Badan Usaha, pada SPM yang berkenaan.

Pasal 21

Pasal 22

Pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (6) dapat diperhitungkan dengan kewajiban subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Badan Usaha kepada Pemerintah.

Pasal 23

(1) Dalam hal terdapat penerimaan negara yang berasal dari hasil penjualan Jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah (kerosene), Badan Usaha wajib menyetor hasil penjualan tersebut ke kas negara sebagai pendapatan bersih hasil penjualan Jenis BBM Tertentu menggunakan kode akun yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendapatan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih lebih antara harga jual eceran per liter Jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah (kerosene) setelah dikurangi PPN dengan harga dasar per liter Jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah (kerosene) dikalikan dengan volume Jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah (kerosene) yang diserahkan kepada Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah (kerosene) pada titik serah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal terdapat penerimaan negara yang berasal dari hasil penjualan LPG Tabung 3 Kg, Badan Usaha wajib menyetor hasil penjualan tersebut ke kas negara sebagai pendapatan bersih hasil penjualan LPG Tabung 3 Kg menggunakan kode akun yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pendapatan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih lebih antara harga jual eceran per kilogram LPG Tabung 3 Kg setelah dikurangi PPN dan margin agen yang digunakan dalam perhitungan subsidi LPG Tabung 3 Kg dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran yang bersangkutan dengan Harga Patokan per kilogram LPG Tabung 3 Kg dikalikan dengan volume LPG Tabung 3 Kg per kilogram yang diserahkan kepada Konsumen LPG Tabung 3 Kg pada titik serah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 21 ayat (6), dan Pasal 22 serta pendapatan bersih hasil penjualan Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bersifat sementara.

Pasal 25

(1) Pembayaran dana subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg serta pendapatan bersih hasil penjualan Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg diperiksa oleh pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan. (3) Besarnya subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg serta pendapatan bersih hasil penjualan Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg dalam 1 (satu) tahun anggaran secara final didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

(1) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha dan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kekurangan pembayaran tersebut akan dibayarkan kepada Badan Usaha sepanjang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Dalam hal dana kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dianggarkan pada tahun berjalan, dana tersebut dapat diusulkan untuk dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran berikutnya. (3) Dalam hal terdapat selisih lebih pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha dan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kelebihan pembayaran tersebut harus segera disetor ke kas negara oleh Badan Usaha menggunakan kode akun yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran PPN atas penyerahan Jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah (kerosene) dan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada Pemerintah yang telah dibayar kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, selisih kurang pembayaran PPN atas penyerahan Jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah (kerosene) dan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada Pemerintah dibayarkan oleh KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan sepanjang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Dalam hal dana kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dianggarkan pada tahun berjalan, dana tersebut dapat diusulkan untuk dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran berikutnya. (3) Dalam hal terdapat selisih lebih pembayaran PPN atas penyerahan Jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah (kerosene) dan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada Pemerintah yang telah dibayar kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kelebihan pembayaran tersebut harus dipindahbukukan dari rekening penerimaan pajak ke rekening kas negara menggunakan kode akun yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam hal terdapat penerbitan surat tagihan pajak dan/atau surat ketetapan pajak untuk menagih pokok pajak dan/atau sanksi administrasi sebagai akibat koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau koreksi oleh pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, tata cara pembayaran atas surat tagihan pajak dan/atau surat ketetapan pajak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 29

(1) Atas selisih kurang pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan Usaha menerbitkan tagihan disertai faktur pajak sebesar selisih antara hasil pemeriksaan dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 21 ayat (6). (2) Atas selisih lebih pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan Usaha menerbitkan nota retur sebesar selisih antara hasil pemeriksaan dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 21 ayat (6).

(1) Berdasarkan permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg melakukan penelitian dan verifikasi data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6). (2) Untuk data pendukung terkait volume penjualan per Jenis BBM Tertentu, penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada hasil verifikasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. (3) Untuk data pendukung terkait volume pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada hasil verifikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (4) Hasil verifikasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi volume penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Hasil verifikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi volume penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg kepada Konsumen Pengguna LPG Tabung 3 Kg sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Hasil verifikasi volume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus disampaikan kepada KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak Pengampu Badan Usaha setiap bulan paling lambat tanggal 18 (delapan belas) bulan berikutnya. (7) Dalam hal hasil verifikasi volume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum diterima sampai dengan tanggal 18 (delapan belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg tidak dapat memproses penyelesaian pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg. (8) Dalam hal data pendukung yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dianggap kurang lengkap atau tidak diyakini kebenarannya, KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg dapat melakukan penelitian langsung ke unit sumber data. (9) Dalam melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg dapat membentuk tim.

(1) Koreksi terhadap jumlah subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg yang telah dibayar kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan setiap triwulan. (2) Badan Usaha menyampaikan permintaan koreksi pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg. (3) Berdasarkan permintaan koreksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg melakukan penelitian dan verifikasi sesuai dengan pelaksanaan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (4) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar koreksi pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg. (5) Koreksi pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperhitungkan pada pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg bulan berikutnya. (6) Pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg berdasarkan perhitungan subsidi yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan pembayaran 100% (seratus persen). (7) Pembayaran atas koreksi pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19. (8) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran PPN atas penyerahan Jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah (kerosene) dan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada Pemerintah yang telah dibayar kepada Direktorat Jenderal Pajak akibat hasil koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selisih kurang pembayaran PPN atas penyerahan BBM Jenis minyak tanah (kerosene) dan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada Pemerintah dibayarkan oleh KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (9) Dalam hal terdapat selisih lebih pembayaran PPN atas penyerahan Jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah (kerosene) dan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada Pemerintah yang telah dibayar kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan hasil koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran tersebut akan diperhitungkan secara final berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Peraturan Menteri Nomor 166 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB VI

Pasal 34

Pasal 35

BAB VII

Pasal 36

Pasal 37