PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara

PERDA Nomor 1 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. 8. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PT Jamkrida Sumut (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemegang saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan. 9. Pemegang Saham adalah orang atau badan hukum yang menyertakan sahamnya dalam PT Jamkrida Sumut (Perseroda). 10. Pemilik Modal Mayoritas adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 11. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perseroan daerah. 12. Modal disetor adalah kewajiban Penyertaan Modal yang telah dipenuhi Pemegang Saham. 13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 14. Direksi adalah organ perseroan daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan daerah untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 15. Komisaris adalah organ perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah. 16. Pegawai adalah pekerja perseroan daerah yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah barang bergerak dan tidak bergerak yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada perseroan daerah. 18. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan. 19. Penjaminan Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Prinsip Syariah. 20. Prinsip Syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan penjaminan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 21. Lembaga Penjamin adalah Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan. 22. Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan dan Penjaminan Syariah. 23. Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan yang selanjutnya disebut dengan PT Jamkrida Sumut (Perseroda). 24. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah atau kontrak jasa kepada Terjamin. 25. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah. 26. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, yang dibuat oleh bank atau koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 27. Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang dibuat oleh lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. 28. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah. 29. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS, adalah unit kerja dari Perusahaan Penjaminan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah. 30. Usaha Produktif adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Terjamin. 31. Gearing Ratio adalah perbandingan antara total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu. 32. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut SP adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin. 33. Sertifikat Kafalah adalah bukti persetujuan Penjaminan Syariah dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin. 34. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan. 35. Imbal Jasa Kafalah, yang selanjutnya disingkat IJK, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan Syariah. 36. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau tuntutan pembayaran Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, yang telah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan. 37. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroda. 38. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Perseroda. 39. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. 40. Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak. 41. Dividen adalah pembagian laba bersih kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. 42. Tahun Buku adalah Tahun buku Perseroda dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 43. Satuan Pengawas Intern adalah aparat pengawas intern perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama. 44. Komite Audit adalah komite yang beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris. 45. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang beranggotakan Perseroda, Pemerintah Daerah, dan/atau Kementerian/ Lembaga Pemerintah non Kementerian.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Koreksi

(1) Kegiatan Usaha Penjaminan Kredit dilakukan oleh PT Jamkrida Sumut (Perseroda). (2) Usaha PT Jamkrida Sumut (Perseroda) meliputi: a. penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan; b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan c. penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan. (3) Selain usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat melakukan: a. penjaminan atas surat utang; b. penjaminan pembelian barang secara angsuran; c. penjaminan transaksi dagang; d. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond); e. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi); f. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri; g. penjaminan letter of credit; h. penjaminan kepabeanan (customs bond); i. penjaminan cukai; j. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan k. kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) Usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah harus berdasarkan Prinsip Syariah. (5) Dalam melakukan usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah harus memprioritaskan penjaminan untuk mendukung koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. (6) Untuk mendukung koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan/atau program pemerintah daerah, Pemerintah Daerah dapat menunjuk atau menugaskan Lembaga Penjamin milik Pemerintah Daerah. (7) Kegiatan Usaha sebagamana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

(1) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menjaga tingkat likuiditasnya. (2) Untuk menjaga tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat melakukan investasi dalam bentuk: a. deposito pada bank; b. surat berharga negara; c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA; d. obligasi korporasi; e. saham yang tercatat di bursa efek INDONESIA; f. efek beragun aset; g. reksa dana; h. medium term notes; i. repurchase agreement; j. dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif; k. tanah dan bangunan; dan/atau l. penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di INDONESIA. (3) Jenis Investasi yang dapat ditempatkan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

BAB IX

Pasal 19

BAB X

Pasal 55

BAB XI

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

BAB XII

Pasal 61

BAB XIII

BAB XIV

Pasal 64

BAB XV

Pasal 65

BAB XVI

Pasal 66

BAB XVII

Pasal 67

BAB XVIII

Pasal 68

BAB XIX

Pasal 69