PERDA

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi

PERDA Nomor 8 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 9. Teknologi Informasi adalah pemanfaatan perangkat- perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi. 10. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak kepihak yang lain melalui media perantara yang bersifa telektronik, 11. Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan. 12. Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi. 13. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan system informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang. 14. Infrastruktur adalah perangkat keras, pirantilunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e- government. 15. Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur. 16. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atauinformasi yang diperlukan. 17. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing 18. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui system komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama. 19. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika. 20. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. 21. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Electronic Procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik. 22. Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 23. Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, 24. Laman Daring (Website) adalah kumpulan dari halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam world wide web (www) di internet. 25. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara Pemerintahan Daerah. 26. Pengadaan Aparatur Sipil Negara adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah 27. Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Daerah adalah adalah serangkaian kegiatan untuk memilih calon Pimpinan Tinggi Daerah. 28. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB VI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 9

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. (2) Pemanfaatan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berkaitan dengan: a. Pengelolaan dan pertanggunjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan b. Produk hukum daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah. (2) Pemerintah Daerah diwajibkan menyediakan dan memelihara ruang akses LPSE untuk mendekatkan pelayanan pengadaan barang/jasa kepada pengguna atau penyedia barang/jasa. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan mengakses informasi pengadaan barang/jasa. (3) Tata cara Pengadaan barang dan jasa secara elektornik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

(1) Pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pengadaan aparatur sipil Negara; (2) Pengumuman pengadaan aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. Jumlah kebutuhan b. Formasi; c. Persyaratan pendaftaran; d. Waktu pendaftaran; e. Tempat pendaftaran; f. Tata cara pendaftaran; dan g. Pelaksanaan seleksi. (3) Tata cara pengadaan aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah mengumumkan melalui teknologi informasi dan komunikasi seleksi pimpinan tinggi daerah. (2) Pengumuman tentang seleksi pimpinan tinggi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat: a. jenis jabatan pimpinan tinggi daerah yang akan disi; b. persyaratan pendaftaran; c. waktu pendaftaran; d. tempat pendaftaran; e. tata cara pendaftaran; dan f. pelaksanaan seleksi. (3) Ketentuan lebih lanjut tata cara seleksi pimpinan tinggi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

(1) Pemerintah daerah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelengaraan perizinan terpadu. (2) Tata cara Penyelenggaraan perizinan terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

BAB IX

Pasal 17

BAB X

Pasal 18

BAB XI

Pasal 19

BAB XII

Pasal 20

BAB XIII

Pasal 21

BAB XIV

Pasal 22

Pasal 23