PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

PERDA Nomor 1 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 8. Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok yang menerima Bantuan Hukum. 9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah. 11. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin. 12. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. 13. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 14. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 15. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 17. Hari adalah hari kerja.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 8. Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok yang menerima Bantuan Hukum. 9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah. 11. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin. 12. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. 13. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 14. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 15. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 17. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

Koreksi

(1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi Penerima Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum. (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Masyarakat Miskin meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri; dan b. Kelompok Rentan yang meliputi: 1. anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan; 2. perempuan korban dan perempuan rentan; 3. korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 4. penyandang disabilitas; 5. pelaku usaha mikro dan usaha kecil; dan 6. orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada kondisi kemiskinan sehingga tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (4) Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada analisis kondisi kerentanan tertentu yang menyebabkan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pasal 6

(1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi masalah hukum Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Litigasi, meliputi: 1) Perkara Perdata, upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; 2) Perkara Pidana, penyidikan, persidangan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; 3) Perkara Tata Usaha Negara, pemeriksaan pendahuluan, putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. b. Nonlitigasi, meliputi: 1) Penyuluhan Hukum; 2) Konsultasi Hukum; 3) Investigasi Perkara; 4) Penelitian Hukum; 5) Mediasi; 6) Negosiasi; 7) Pemberdayaan Masyarakat; 8) Pendampingan di luar Pengadilan; dan 9) Drafting Dokumen Hukum. (3) Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa.

Pasal 7

(1) Bantuan Hukum dilaksanakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. (2) Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dapat memberikan Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut: a. berbadan hukum; b. terakreditasi; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum. (4) Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Gubernur menjalin kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Koreksi

Penerima Bantuan Hukum berhak: a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Koreksi

Penerima Bantuan Hukum wajib: a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berhak: a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini; e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum wajib: a. melaporkan kepada Gubernur tentang program Bantuan Hukum; b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini; c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

BAB 1

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Pasal 14

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, pemohon mengajukan permohon Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum. (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan: a. Surat Keterangan Miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 15

(1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 16

(1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin. (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum. (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan: a. rekomendasi/pengantar dari lembaga pemerintah/pemerintah daerah, lembaga non pemerintah/pemerintah daerah; dan b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 19

(1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 20

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki rekomendasi/ pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dan huruf b, Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut berdasarkan kondisi kerentanan pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB 1

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Pasal 22

Koreksi

(1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Pasal 23

Koreksi

(1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon. (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum. (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 24

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum. (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja sama.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

(1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2). (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum karena kondisi kerentanannya belum dapat memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum dapat memfasilitasi Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2). (3) Fasilitasi yang diberikan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan analisis kondisi kerentanan Pemohon Bantuan Hukum. (4) Apabila persyaratan kerentanan Pemohon Bantuan Hukum tidak terpenuhi maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Pasal 27

(1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon. (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum. (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 28

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum. (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB 2

Bantuan Hukum Untuk Kelompok Rentan

Pasal 26

Koreksi

(1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2). (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum karena kondisi kerentanannya belum dapat memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum dapat memfasilitasi Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2). (3) Fasilitasi yang diberikan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan analisis kondisi kerentanan Pemohon Bantuan Hukum. (4) Apabila persyaratan kerentanan Pemohon Bantuan Hukum tidak terpenuhi maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Pasal 27

(1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon. (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum. (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 28

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum. (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB 2

Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana

Pasal 33

Koreksi

(1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai: a. tersangka; b. terdakwa; atau c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa. (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan: a. pembuatan surat kuasa; b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan; c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan; d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan; e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum; f. penghadiran saksi dan/atau ahli; g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau h. tindakan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 34

(1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan: a. penggugat/pemohon; atau b. tergugat/termohon. (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan: a. pembuatan surat kuasa; b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum; c. pembuatan surat gugatan/surat pemohonan; d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan; e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan; f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi; g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan; h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; pembuatan surat replik dan kesimpulan; i. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau j. tindakan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemberi Bantuan Hukum melakukan: a. pembuatan surat kuasa; b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum; c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan; d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi; e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan; f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan; g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau i. tindakan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 3

Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata

Pasal 34

Koreksi

(1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan: a. penggugat/pemohon; atau b. tergugat/termohon. (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan: a. pembuatan surat kuasa; b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum; c. pembuatan surat gugatan/surat pemohonan; d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan; e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan; f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi; g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan; h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; pembuatan surat replik dan kesimpulan; i. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau j. tindakan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemberi Bantuan Hukum melakukan: a. pembuatan surat kuasa; b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum; c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan; d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi; e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan; f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan; g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau i. tindakan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 35

(1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan: a. penggugat; atau b. penggugat intervensi. (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum melakukan: a. pembuatan surat kuasa; b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum; c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi; d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan; e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan; f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara; g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara; h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli; i. pembuatan surat replik dan kesimpulan; j. penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau k. tindakan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 37

Koreksi

(1) Selain menyelenggarakan Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur selaku penyelenggara Bantuan Hukum menyelenggarakan Bantuan Hukum, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Gubernur dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penanganan perkara yang melibatkan perangkat daerah; dan b. layanan bantuan hukum. (3) Layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain: a. Penyuluhan; b. Konsultasi; c. Fasilitasi; d. Mediasi. (4) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pasal 38

(1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum. (2) Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. menyusun dan MENETAPKAN kebijakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait; b. menyusun dan MENETAPKAN Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas Bantuan Hukum; c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; e. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan f. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Gubernur dan DPRD.

Pasal 39

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dapat berkoordinasi dengan kantor perwakilan kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia, aparat penegak hukum, perangkat daerah terkait, unsur masyarakat, lembaga non pemerintah/pemerintah daerah, serta unsur lainnya. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam sebuah Tim Jejaring Sinergitas Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan alur koordinasi serta pembentukan tim jejaring sinergitas penyelenggaraan bantuan hukum diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

Koreksi

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Bantuan Hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 2

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Ketiga

Pasal 30

BAB V

Pasal 31

Pasal 36

BAB Kesatu

Pasal 31

Pasal 32