Koreksi Pasal 43

(1) Bantuan Hukum yang telah dibiayai dari APBN tidak dapat dibiayai dari APBD. (2) Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaanya berasal dari APBD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia dan Menteri Dalam Negeri Republik INDONESIA.