Koreksi Pasal 41

Pengawasan dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Hukum dengan cara: a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum; b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum; c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat; d. mengusulkan sanksi kepada Gubernur atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Gubernur.