PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU

PERDA Nomor 1 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah. 6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Daerah. 7. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana dalam bentuk kristal sukrosa padat yang diperoleh dari Tebu. 8. Tanaman Tebu yang selanjutnya disebut Tebu adalah jenis tanaman semusim yang mengandung sukrosa atau yang mengandung kadar gula dan dibudidayakan untuk bahan baku pabrik gula. 9. Rendemen Tebu adalah yang selanjutnya disebut Rendemen kadar kandungan gula didalam batang Tebu yang dinyatakan dengan persen. 10. Hablur Tebu yang selanjutnya disebut Hablur adalah gula sukrosa yang dikristalkan. 11. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman. 12. Varietas Unggul adalah varietas tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi serta berkelanjutan, sehingga tercipta keunggulan bersaing dan siap menghadapi persaingan global. 13. Sertifikasi Benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan. 14. Sertifikat adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih. 15. Budidaya adalah upaya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam melalui kegiatan manusia yang dengan modal teknologi dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. 16. Badan Usaha adalah setiap usaha yang bergerak di subsektor perkebunan Tebu dan telah memenuhi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan/atau izin usaha industri maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di subsektor perkebunan Tebu. 17. Petani Tanaman Tebu yang selanjutnya disebut Petani adalah perorangan warga yang melakukan usaha perkebunan tanaman Tebu. 18. Pembiayaan adalah anggaran atau dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan peningkatan rendemen dan hablur tanaman Tebu. 19. Panen adalah proses panen tanaman Tebu yang terdiri dari tebang, muat dan angkut dengan memperhatikan dan mematuhi tata cara pemanenan yang baik sehingga pencapaian potensi bobot tebu dan rendemen yang telah terbentuk di kebun menjadi maksimal. 20. Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan. 21. Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu adalah tim yang dibentuk Gubernur yang anggotanya terdiri atas pemangku kepentingan terkait yang bertugas melakukan pengawasan terwujudnya peningkatan produktivitas tanaman Tebu di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

PENETAPAN LAHAN TEBU

Pasal 5

Koreksi

(1) Penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (2) Penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kondisi agroklimat dan lahan dengan memperhatikan: a. curah hujan per per tahun; b. suhu udara; c. penyinaran matahari per hari; d. kecepatan angin disiang hari; e. kelembaban udara; f. ketinggian lahan Tebu yang ideal secara ekonomis; g. kemiringan lahan; h. tanah tidak terkontaminasi logam berat, residu pestisida, dan bahan lain yang berbahaya; dan i. lahan yang digunakan bukan lahan endemik OPT. (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi dan/atau optimalisasi lahan Tebu yang kurang sesuai menjadi lahan Tebu yang sesuai bersama masyarakat melalui : a. pemanfaatan bahan organik dengan mengembalikan sisa tanaman ke dalam tanah; b. pengelolaan drainase dan pengairan yang tepat; c. tidak membakar seresah tebu; d. penambahan vinasse bekas hasil samping bioetanol/pupuk organik; dan e. penambahan pupuk hijau. (4) Penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kriteria kesesuaian lahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

(1) Penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam melakukan budidaya tanaman Tebu. (2) Penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui: a. analisa kebutuhan lahan; b. inventarisasi dan identifikasi; c. koordinasi dengan instansi terkait; d. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan e. koordinasi dengan Pemerintah Desa. (3) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendataan atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan hak atas tanah lahan.

Pasal 7

Pabrik gula baru wajib menyediakan lahan Tebu sendiri paling sedikit seluas 20% (dua puluh persen) dari kebutuhan total lahan sesuai kapasitas produksinya.

Pasal 8

(1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dapat ditetapkan sebagai lahan Tebu sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Penetapan lahan Tebu dirumuskan dalam perencanaan lahan Tebu yang paling sedikit memuat luas lahan Tebu, sebaran, kebijakan dan pembiayaan. (3) Penetapan lahan Tebu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem budidaya Tebu dengan memperhatikan jarak lahan dengan pabrik gula. (4) Dalam hal penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penggabungan dan/ atau penyatuan lahan Tebu dalam 1 (satu) kawasan/hamparan dengan luasan paling sedikit 5 (lima) hektar.

Pasal 9

Penetapan lahan Tebu di Daerah wajib memperhatikan rencana tata ruang Daerah.

BAB V

PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN TEBU

Pasal 14

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun pedoman budidaya Tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c. (2) Pedoman budidaya Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Petani Tebu, pabrik gula, kelembagaan Petani dan semua pihak yang melakukan budidaya Tebu. (3) Pedoman budidaya Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perkebunan.

Pasal 15

Koreksi

Pedoman budidaya tanaman Tebu meliputi: a. penataan varietas; b. penetapan masa tanam; c. penetapan lahan; d. pengolahan tanah; e. persiapan benih; f. penanaman; g. pemeliharaan; dan h. panen.

Pasal 16

(1) Penataan varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui penentuan varietas unggul yang akan ditanam sesuai dengan : a. kondisi agroklimat dan lahan; b. penetapan komposisi kemasakan; c. kesesuaian varietas unggul dengan rencana tebang dan masa tanam; dan d. kecukupan benih bersertifikat yang sehat, murni dan tepat waktu saat dibutuhkan. (2) Penanaman tebu dilakukan berdasarkan komposisi kemasakan yang disesuaikan dengan kebutuhan bahan baku masing-masing pabrik gula. (3) Varietas yang digunakan merupakan varietas unggul sesuai dengan standar teknis dan bersertifikat.

Pasal 17

(1) Penetapan masa tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus direncanakan berdasarkan rancangan pola giling pabrik gula, dengan ketentuan umur Tebu layak giling paling cepat 11 (sebelas) bulan dan memperhatikan tingkat kemasakan Tebu. (2) Pola tanam dibedakan menjadi dua pola yaitu: a. Pola A/I, dengan ketentuan: 1) Dilaksanakan di lahan berpengairan; dan 2) Varietas yang ditanam kategori masak awal, awal tengah dan tengah. b. Pola B/II, dengan ketentuan: 1) Dilaksanakan di lahan tadah hujan; dan 2) Varietas yang ditanam kategori masak tengah dan tengah lambat.

Pasal 18

Tebu yang sudah dikepras 4 (empat) kali harus dibongkar dan diganti dengan tanaman baru yang mempunyai potensi Rendemen dan Hablur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Pasal 19

(1) Pengolahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan untuk menciptakan lingkungan tumbuh yang sesuai bagi Tebu mulai dari awal pertumbuhan sampai panen, sehingga diperoleh lahan yang optimal untuk pertumbuhan Tebu. (2) Pengolahan tanah dapat dilakukan melalui cara manual, semi mekanisasi, atau mekanisasi.

Pasal 20

(1) Persiapan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d digunakan dari varietas Tebu unggul yang berasal dari kebun sumber benih yang telah disertifikasi. (2) Persiapan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan bentuk Benih dan pemilihan bahan tanam yang baik berasal dari varietas tebu yang unggul, murni, dan sehat.

Pasal 21

(1) Penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e perlu memperhatikan tahapan persiapan Benih yang baik sebelum ditanam di kebun Tebu giling. (2) Langkah-langkah persiapan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlakuan bahan tanam/benih dan perkiraan kebutuhan Benih memperhitungkan jarak tanam dalam juring (baris).

Pasal 22

(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f terdiri dari beberapa tahapan antara lain pengairan, penyulaman, pemupukan, bumbun, turun tanah dan gulud, klentek, pengaturan drainase, dan pengendalian OPT. (2) Pemeliharaan dapat dilakukan dengan 2 (dua) sistem yaitu: a. manual, meliputi pengairan, pengaturan drainase, penyulaman, pemupukan, bumbun, turun tanah dan gulud serta klentek; dan b. mekanis, meliputi pengairan, pengendalian gulma, penggemburan, pemupukan dan olah tanah dalam. (3) Pemeliharaan tanaman keprasan dapat dilakukan secara manual dan/ atau mekanis.

Pasal 23

Pengendalian OPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan dengan : a. pengendalian gulma; b. pengendalian hama; dan c. pengendalian penyakit.

Pasal 24

(1) Untuk keberhasilan kegiatan Panen, perlu ditetapkan manajemen Panen yang tepat mulai perencanaan hingga pelaksanaannya. (2) Hal-hal yang harus diperhatikan pada perencanaan tebang Tebu yang baik, antara lain: a. penentuan jadwal tebang; b. penentuan blok tebang dan petak tebang; c. penentuan jumlah penebang dan angkutan; d. pemberian Surat Perintah Tebang Angkut.

Pasal 25

Tebang Tebu dapat dilakukan secara manual, semi mekanis, dan mekanis.

Pasal 26

(1) Kriteria bahan baku Tebu layak giling adalah : a. manis; b. bersih; dan c. segar. (2) Penentuan kriteria manis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan : a. melakukan analisa kemasakan yang dilakukan sejak pemasangan dan pemilihan contoh batang Tebu sampai saat batang Tebu contoh dipotong untuk dianalisa; b. proses kemasakan ditunjukkan dengan peningkatan kadar gula dari ruas ke ruas dan kadar gula tiap ruas tidak mengalami perbedaan; dan c. penentuan hasil analisa batang Tebu contoh yang ditunjukkan dengan parameter nilai brix dan pol. (3) Penentuan kriteria bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan : a. pembersihan batang Tebu dari unsur non tebu non gula antara lain Tebu muda (sogolan), pucuk Tebu (momol), daun Tebu kering (daduk), akar Tebu, dan tanah; b. pembersihan dilakukan sebelum batang Tebu dimuat dalam truk, lori, atau angkutan lain; dan c. prosentase kotoran diharapkan lebih kecil dari 5% bobot Tebu pada tiap truk, lori, atau angkutan lain. (4) Penentuan kriteria segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan : a. mencatat waktu tebang Tebu pada tiap truk, lori, atau angkutan lain; b. menghitung waktu tempuh dan jarak tempuh pengangkutan Tebu ke pabrik gula; c. menghitung waktu antara saat Tebu ditebang sampai dengan digiling diperkirakan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

BAB VI

PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 27

Koreksi

(1) Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi. (2) Pemerintah Daerah dan pabrik gula wajib melakukan kegiatan dan/atau program pemberdayaan Petani. (3) Kegiatan dan/atau program pemberdayaan Petani oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. menyediakan Benih tanaman Tebu varietas unggul; b. memberikan penyuluhan dan/atau pelatihan kepada Petani secara terjadual dan terencana; c. menyediakan tenaga ahli untuk memberikan pendampingan dan/atau pelatihan terhadap Petani; d. memberikan bantuan modal kepada Petani dan/atau kelompok Petani sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; e. menyediakan dan/atau perluasan areal lahan Tebu; f. menyediakan sarana prasarana pendukung percepatan revitalisasi industri gula demi terwujudnya swasembada gula; dan g. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani. h. melaksanakan kegiatan dan/atau program lain dalam rangka pemberdayaan Petani. (4) Kegiatan dan/atau program pemberdayaan Petani oleh Pabrik Gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penyediaan Benih Tebu varietas unggul; b. memberikan penyuluhan dan/atau pelatihan kepada Petani secara terjadual dan terencana; c. menyediakan tenaga ahli untuk memberikan pendampingan dan/atau pelatihan terhadap Petani; d. menyediakan dan menggunakan anggaran tanggungjawab sosial perusahaan untuk program pemberdayaan Petani; e. fasilitasi pembiayaan usaha tani; dan f. melaksanakan kegiatan dan/atau program lain dalam rangka pemberdayaan Petani.

Pasal 28

Untuk terwujudnya kedaulatan dan kesejahteraan, Petani dengan skala usaha paling luas 5 (lima) hektar berhak: a. menerima penggabungan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4); b. mendapatkan pelatihan dan/atau penyuluhan sistem budidaya tanaman Tebu yang baik; c. mendapatkan pendampingan tenaga ahli; d. mendapatkan harga Tebu yang menguntungkan sesuai dengan perjanjian kemitraan yang berlaku; dan e. mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 29

Ketentuan mengenai pembentukan kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap peningkatan tanaman Tebu. (2) Pembinaan peningkatan tanaman Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, fasilitasi pemasaran dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pertanian. (3) Penyuluhan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk: a. meningkatkan pengetahuan Petani tentang budidaya Tebu yang baik; b. merubah perilaku Petani dan/atau masyarakat dari sistem budidaya konvensional kearah sistem budidaya berdaya saing dengan tetap berwawasan lingkungan; c. menciptakan dan menghasilkan tenaga terampil dan profesional yang beretika dan berakhlak mulia; d. transfer pengetahuan dan teknologi modern budidaya Tebu pada Petani dan masyarakat; dan e. membentuk pabrik gula berkarakter daya saing internasional, berkedaulatan dan bermartabat.

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap program peningkatan produktivitas tanaman Tebu. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. menjaga kualitas varietas tanaman Tebu yang ditanam oleh Petani sehingga dapat mewujudkan peningkatan tanaman Tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13. b. membantu menjaga perwilayahan peredaran tanaman Tebu; c. menumbuhkan kepercayaan antara Petani dan pabrik gula dalam hal penentuan harga Tebu; dan d. menjaga kualitas lingkungan termasuk dampak lingkungan yang disebabkan oleh pabrik gula antara lain limbah pabrik gula.

Pasal 36

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peningkatan tanaman Tebu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian sub urusan perkebunan. (2) Pelaksanaan peningkatan produktivitas tanaman Tebu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian sub urusan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lainnya yang terkait dengan peningkatan produktivitas tanaman Tebu.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

BAB Kelima

Pasal 20

BAB Keenam

Pasal 21

BAB Ketujuh

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedelapan

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

Pasal 33

BAB IX

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB X

Pasal 37

BAB XI

Pasal 38