PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu

PERDA Nomor 2 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Tangerang. 6. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan Daerah. 7. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. https://jdih.tangerangkota.go.id/ 9. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya. 10. Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah upaya yang terarah terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan /atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negara. 11. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 12. Pendamping Daerah adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat Daerah dan berasal dari unsur aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara. 13. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, dan mengelola, dan mengembangkan seluruh aktifitas SLRT di tingkat Daerah dan berasal dari aparatur sipil negara. 14. Supervisor adalah orang yang diberikan kewenangan untuk memantau dan menganalisa hasil kerja fasilitator SLRT dan berasal dari PSKS atau aparatur sipil negara. 15. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat kelurahan yang berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat. 16. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas. 17. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II

SLRT

Pasal 4

Koreksi

Sasaran SLRT terdiri atas: a. perseorangan; b. keluarga; c. kelompok; dan/atau d. masyarakat.

Pasal 5

Koreksi

Penyelenggaraan SLRT meliputi: a. kelembagaan; b. sarana dan prasarana; c. sumber daya manusia; dan d. sumber pendanaan.

Pasal 6

Kelembagaan penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: a. kelembagaan koordinasi; dan b. kelembagaan pelayanan.

Pasal 7

(1) Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah. (2) Pembentukan dan tugas tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 8

(1) Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas: a. sekretariat teknis SLRT Daerah; dan b. Puskesos. (2) Sekretariat teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. Manajer; b. petugas penerima pengaduan di front office; dan c. petugas pemberi layanan dan rujukan di back office. (3) Sekretariat teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berada di bawah Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial. (4) Sekretariat teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh supervisor di tingkat kecamatan dan fasilitator di tingkat kelurahan. (4) Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas: a. koordinator; b. petugas penerima pengaduan di front office; dan c. petugas pemberi layanan dan rujukan di back office. (5) Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlokasi di kantor Kelurahan.

Pasal 9

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas: a. ruang sekretariat; b. alat elektronik; dan c. papan visual berbasis website.

Pasal 10

(1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi: a. papan nama; b. papan informasi; c. ruang tunggu; d. ruang penerima pengaduan di front office; e. ruang pemberi layanan dan rujukan di back office; f. ruang Manajer; dan g. ruang rapat atau konsultasi. (2) Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi: a. tablet atau telepon genggam berbasis android; dan b. laptop berbasis website. https://jdih.tangerangkota.go.id/ (3) Papan visual berbasis website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa tampilan yang memuat: a. ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat; b. akses program pusat dan Daerah; c. komplementaritas dan irisan program; d. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan e. informasi lain yang diperlukan.

Pasal 11

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berasal dari unsur: a. tenaga kesejahteraan sosial; b. pekerja sosial profesional; c. relawan sosial; d. penyuluh sosial; dan e. aparatur sipil negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 12

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi: a. Manajer; b. Supervisor; c. Fasilitator; d. petugas penerima pengaduan di front office; e. petugas pemberi layanan dan rujukan di back office; f. petugas Puskesos; dan g. tenaga Pendamping Daerah. (2) Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas keterbukaan, mengutamakan sumber daya lokal, kesempatan yang sama, mempertimbangkan kualifikasi, dan mendorong keterlibatan perempuan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. mengoordinasikan proses perencanaan; b. mensosialisasikan SLRT di Daerah; c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis SLRT Daerah; d. melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional SLRT; https://jdih.tangerangkota.go.id/ e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah provinsi dan pengelola program di Daerah; dan f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu kepada pengelola program terkait baik pusat maupun Daerah dalam kapasitasnya sebagai Manajer sekretariat teknis SLRT Daerah.

Pasal 14

Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. membina, mengawasi, dan membantu Fasilitator di tingkat masyarakat; b. menelaah usulan penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; c. menelaah perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; d. menelaah penambahan data kebutuhan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan e. menelaah pendataan keluhan.

Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat; b. pengecekan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; c. pencatatan perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; d. pencatatan kepesertaan program; e. pencatatan kebutuhan program; f. pencatatan keluhan; dan g. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal 16

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di front office SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d terdiri atas: a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di Daerah; b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima; c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT; d. menyampaikan mekanisme penanganan keluhan; e. memberikan informasi mengenai program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan f. memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pasal 17

Tugas dan tanggung jawab petugas pemberi layanan dan rujukan di back office SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e terdiri atas: a. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat; https://jdih.tangerangkota.go.id/ b. memberikan kepastian atas keluhan masyarakat; c. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di sekretariat SLRT; d. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat SLRT; dan e. memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat Daerah.

Pasal 18

Tugas dan tanggung jawab petugas Puskesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f terdiri atas: a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesos yang terhubung dengan SLRT di tingkat Daerah; b. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesos; c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program atau layanan sosial di kelurahan, atau Daerah melalui SLRT; d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta di kelurahan; dan e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di kelurahan.

Pasal 19

Tugas dan tanggung jawab tenaga Pendamping Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g yang terdiri atas: a. mendorong koordinasi antara SLRT dengan Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya di Daerah; b. memastikan usulan pembaharuan data, pencatatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan masyarakat miskin dan rentan melalui SLRT berjalan dengan baik; c. memastikan kelembagaan SLRT di tingkat Daerah dan kelembagaan Puskesos terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya; d. memastikan pelaksanaan SLRT masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; e. memastikan adanya dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah; f. mendorong adanya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT; g. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT; h. menuliskan cerita perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan SLRT di daerah; i. membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggara SLRT; https://jdih.tangerangkota.go.id/ j. membantu koordinasi antara Pemerintah Daerah penyelenggara SLRT dengan pemerintah daerah provinsi; dan k. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Sekretariat Nasional SLRT.

Pasal 20

Sumber pendanaan penyelenggaraan SLRT dapat berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Keempat

Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB III

LAYANAN SLRT

Pasal 21

Koreksi

Layanan SLRT yang diberikan terdiri atas: a. informasi program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; b. data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; c. pengaduan masyarakat; d. identifikasi; e. penjangkauan; f. penanganan; dan g. rujukan.

Pasal 22

Koreksi

Mekanisme layanan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan cara: a. masyarakat datang ke Puskesos atau sekretariat SLRT di tingkat Daerah; atau b. Fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.

Pasal 23

(1) Masyarakat yang datang ke Puskesos atau sekretariat SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di front office. (2) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di front office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada petugas pemberi layanan dan rujukan di back office. (3) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dianalis oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di back office. https://jdih.tangerangkota.go.id/ (4) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan. (5) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada SLRT.

Pasal 24

(1) Fasilitator SLRT yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT. (2) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan. (3) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SLRT di tingkat Daerah.

Pasal 25

Puskesos, sekretariat SLRT, atau Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf b menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kelima

Pasal 20

BAB III

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

BAB Ketiga

Pasal 30

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34