PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

PERDA Nomor 2 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Pasal 2

Pengendalian dan Penanggulangan Rabies dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat atas sebaran Rabies dan sekaligus meningkatkan peran aktif masyarakat dalam Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.

Pasal 3

Pengendalian dan Penanggulangan Rabies bertujuan untuk membebaskan daerah dari ancaman Rabies pada hewan dan manusia.

Pasal 4

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

Koreksi

(1}Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan peran aktif masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan Rabies. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi perangkat daerah dan instansi terkait. (3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengendalian dan penanggulangan penyakit rabies dilakukan secara bertingkat: a. tingkat Kota oleh Wali Kota melalui Dinas. b. tingkat Kecamatan oleh camat; dan c. tingkat Kelurahan oleh Lurah.

Pasal 38

Koreksi

Pembinaan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan rabies dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk : a. koordinasi; b. sosialisasi; c. pemberian pendidikan, pelatihan, bimbingan dan konsultasi; dan d. pemberian penghargaan.

Pasal 39

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan kegiatan sinkronisasi dan evaluasi seluruh program pengendalian dan penanggulangan Rabies yang dilakukan oleh Dinas. (2) Pelaksanaan koordinasi pengendalian dan penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 40

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat terhadap : a. peraturan perundang-undangan pengendalian dan penanggulangan Rabies; b. perencanaan, kebijakan dan strategi dalam pengendalian dan penanggulangan Rabies; dan/atau c. program pengendalian dan penanggulangan rabies yang dilakukan oleh Dinas.

Pasal 41

Pemberian pendidikan, pelatihan, bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 hurufc dilakukan pada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka : a. meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Rabies; dan b. menanamkan perilaku dan pola pemeliharaan HPR yang benar.

Pasal 42

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dilakukan pada masyarakat dan pemangku kepentingan yang : a. peduli terhadap pengendalian dan penanggulangan Rabies; b. mendukung program pengendalian dan penanggulangan Rabies; dan/atau c. berhasil mencegah terjadinya Kasus Rabies di daerahnya.

Pasal 43

Pengawasan pengendalian dan penanggulangan rabies dilakukan melalui: a. monitoring dan evaluasi; dan b. pelaporan.

Pasal 44

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan terhadap' setiap orang dan badan usaha_ yang memiliki/memelihara HPR. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan oleh Dinas kepada Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik INDONESIA melalui Dinas yang menjalankan fungsi kesehatan hewan di Provinsi.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

Koreksi

(1) Selain Penyidik Kepolisian Republik INDONESIA, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. (2) Dalam melakukan tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang: a. b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaaan benda atau surat; ® mengambil sidik jari atau memotret seseorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; f. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; g. . mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum_ yang dapat dipertanggungjawabkan. 1. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang: op f. pemeriksaan tersangka; pemasukan rumah; penyitaan benda; pemeriksaan surat; pemeriksaan saksi; dan pemeriksaan di tempat kejadian. (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik INDONESIA. BAB XIiill KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

(1) Setiap Pemilik HPR yang menelantarkan HPR, membiarkan HPR berkeliaran di luar pekarangan rumah dan/atau membawa HPR keluar pekarangan tanpa dilengkapi Alat Perlengkapan Pengamanan dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling tinggi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB xIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif, format dan blanko serta tahapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

BAB I

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB I

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

BAB IV

BAB V

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VIII

BAB IX

Pasal 36

BAB X

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

BAB XI

Pasal 45

BAB XII

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

BAB XV

Pasal 50