Peraturan Daerah Nomor 013 Tahun 2019 tentang TATA CARA P...

Pasal 2

(1) PPDB dilakukan berdasarkan: a. nondiskriminatif; b. objektif; c. transparan; d. akuntabel; dan e. berkeadilan. (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk: a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; b. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk: a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; b. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 4

Koreksi

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun. (2) Penetapan tanggal dan waktu Pendaftaran Peserta Didik Baru ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada kalender pendidikan. (3) Pelaksanaan … https://jdih.bandung.go.id/ (3) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap: a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka; b. pendaftaran; c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran; d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan e. daftar ulang. (4) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB. (5) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 5

Koreksi

Dinas dan Sekolah wajib mengumumkan jadwal pendaftaran beserta persyaratan PPDB kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Satu Sistem PPDB online. (2) PPDB online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem aplikasi PPDB yang dikembangkan Dinas berdasarkan norma PPDB yang ditetapkan Wali Kota dan Dinas, dipergunakan untuk PPDB SD, dan PPDB SMP. (3) Hasil PPDB online merupakan daftar urutan Calon Peserta Didik yang terdapat pada tampilan data online sesuai kuota/daya tampung masing-masing Sekolah, diumumkan serempak, transparan, dan akuntabel secara online. (4) Hasil … https://jdih.bandung.go.id/ (4) Hasil PPDB online diserahkan kepada Kepala Sekolah untuk ditetapkan dalam rapat Dewan Guru, sebagai peserta didik di Sekolah masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Koreksi

Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran ke Sekolah yang dituju secara individual.

Pasal 8

Koreksi

Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pendaftaran PPDB melalui jalur: a. zonasi; b. prestasi; dan c. perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 9

Koreksi

(1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, didasarkan pada zona. (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari zona A, zona B, zona C dan zona D, yang memuat daftar Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. (3) Bagi calon peserta didik yang berdomisili dalam radius 500 meter ke Sekolah yang dituju namun berbeda zona maka termasuk satu zona dengan Sekolah tersebut.

Pasal 10

Koreksi

(1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam satu zona. (2) Selain ... https://jdih.bandung.go.id/ (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zona yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zona domisili peserta didik. (3) Calon Peserta Didik berhak memilih Sekolah negeri paling banyak 2 (dua) pilihan dalam 1 (satu) zona. (4) Calon Peserta Didik jalur zonasi dapat mendaftar ke Sekolah swasta sebagai pilihan ketiga.

Pasal 11

Koreksi

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota wajib menerima calon peserta didik Kuota Jalur Zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah. (2) Kuota Zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) zonasi terdekat berdasarkan domisili; b. paling banyak 20% (dua puluh persen) kuota zonasi terdekat berdasarkan kombinasi); dan c. paling sedikit 20% (dua puluh persen) kuota zonasi terdekat berdasarkan RMP. (3) Kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) zonasi terdekat berdasarkan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, termasuk kuota PDBK paling banyak 3 orang. (4) Kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) zonasi terdekat berdasarkan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan alamat pada kartu keluarga yang terdekat dengan Sekolah. (5) Kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) zonasi terdekat berdasarkan kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan kartu keluarga dan SHUSBN. (6) Kuota … https://jdih.bandung.go.id/ (6) Kuota paling sedikit 20% (dua puluh persen) zonasi terdekat berdasarkan RMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota dan kartu keluarga yang terdekat dengan Sekolah.

Pasal 12

Koreksi

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dapat menerima calon peserta didik kuota jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah. (2) Kuota jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kuota prestasi nilai ujian dan kuota prestasi perlombaan atau penghargaan dibuktikan dengan sertifikat yang dilegalisasi oleh pihak berwenang. (3) Dalam hal jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 13

Koreksi

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dapat menerima calon peserta didik kuota jalur perpindahan tugas orang tua paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah. (2) Jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. (3) Dalam … https://jdih.bandung.go.id/ (3) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 14

Koreksi

(1) Kuota daya tampung penerimaan peserta didik baru tiap Sekolah diusulkan oleh Kepala Sekolah yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas dan diumumkan kepada masyarakat oleh Dinas dan Sekolah. (2) Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik dengan memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan guru sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 15

Koreksi

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah harus menyediakan kuota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dalam sistem PPDB online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kuota PPDB online bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai pengajuan dari penyelenggara pendidikan.

Pasal 16

Koreksi

(1) Persyaratan usia calon peserta didik baru pada TK adalah: a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B. (2) Persyaratan … https://jdih.bandung.go.id/ (2) Persyaratan administratif calon peserta didik baru TK adalah: a. kutipan akta kelahiran; dan b. domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 17

Koreksi

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia: a. 7 (tujuh) tahun; atau b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun. (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah. (5) Persyaratan administratif calon peserta didik baru SD adalah: a. kutipan akta kelahiran; b. domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Pasal … https://jdih.bandung.go.id/

Pasal 18

Koreksi

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP berusia: a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat. (2) Persyaratan administratif calon peserta didik baru SMP adalah: a. kutipan akta kelahiran; dan b. domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 19

Koreksi

(1) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dikecualikan bagi PDBK. (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) berlaku juga bagi peserta didik RMP.

Pasal 20

Koreksi

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua. (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut: a. usia … https://jdih.bandung.go.id/ a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota. (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan. (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah. (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung serta tidak mensyaratkan telah mengikuti TK/RA.

Pasal 21

Koreksi

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua.

Pasal 22

Koreksi

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi terdekat berdasarkan domisili dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal. (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi terdekat berdasarkan kombinasi dilakukan dengan penjumlahan pembobotan skor jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zona yang ditetapkan dan nilai USBN. (4) Jika … https://jdih.bandung.go.id/ (4) Jika total penjumlahan pembobotan jarak tempat tinggal dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal. (5) Skor jarak berdasarkan kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran II Peraturan Wali Kota ini (6) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi terdekat berdasarkan RMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zona yang ditetapkan. (7) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 23

Koreksi

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi nilai ujian dilakukan berdasarkan nilai USBN. (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur prestasi nilai ujian, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki nilai USBN sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki jarak terdekat. (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi perlombaan dan/atau penghargaan dilakukan berdasarkan skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan. (4) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur prestasi perlombaan dan/atau penghargaan, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki skor sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki jarak terdekat. (5) Skor sertifikat kejuaraan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran III Peraturan Wali Kota ini. Pasal … https://jdih.bandung.go.id/

Pasal 24

Koreksi

(1) Seleksi calon peserta didik baru melalui jalur perpindahan tugas orang tua dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 25

Koreksi

Penetapan jarak domisili calon peserta didik dari tempat tinggal ke Sekolah, ditentukan dengan instrument berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 26

Koreksi

(1) Hasil sementara PPDB ditayangkan secara online, sesuai dengan jumlah pendaftar pada hari/tanggal yang bersangkutan dengan masa jeda maksimal 1 (satu) hari. (2) Hasil akhir PPDB adalah daftar calon peserta didik yang ditayangkan pada sistem PPDB online sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB.

Pasal 27

Koreksi

(1) Hasil akhir sistem PPDB online ditetapkan oleh Kepala Dinas. (2) Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru MENETAPKAN calon peserta didik yang sudah ditetapkan dalam Sistem PPDB online menjadi peserta didik sekolah masing-masing. (3) Calon … https://jdih.bandung.go.id/ (3) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dalam Sistem PPDB online diwajibkan daftar ulang ke sekolah yang menerima. (4) Jika terdapat calon peserta didik hasil PPDB online tidak melakukan daftar ulang di Sekolah, maka pengisian kuota dilakukan oleh Sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan manajemen berbasis sekolah. (5) Dalam rangka daftar ulang calon peserta didik yang dinyatakan diterima, Sekolah dilarang melakukan pungutan maupun sumbangan.

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Dinas dan Sekolah wajib mengumumkan jadwal pendaftaran beserta persyaratan PPDB kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 6

Pasal 7

Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran ke Sekolah yang dituju secara individual.

Pasal 8

Koreksi

Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pendaftaran PPDB melalui jalur: a. zonasi; b. prestasi; dan c. perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua.

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Penetapan jarak domisili calon peserta didik dari tempat tinggal ke Sekolah, ditentukan dengan instrument berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu Daerah Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi Jawa Barat, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju. (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik. (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, Sistem Zonasi, dan Rombongan Belajar yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. (4) Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dilarang dikenakan pungutan dan/atau pembebanan sumbangan. Pasal … https://jdih.bandung.go.id/

Pasal 29

(1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah Kota setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju. (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP di negara lain dapat diterima sebagai peserta didik di SMP di Daerah Kota setelah menunjukkan: a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju. (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari Sekolah di negara lain ke Sekolah di Daerah Kota wajib mendapatkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 30

(1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat di atas kelas I (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan. (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat di atas kelas VII (tujuh) setelah memenuhi persyaratan: a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat. (3) Sekolah … https://jdih.bandung.go.id/ (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan. (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 31

Koreksi

(1) Dalam rangka pelaksanaan PPDB dibentuk: a. panitia PPDB tingkat Daerah Kota; dan b. panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan. (2) Panitia PPDB tingkat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 32

Koreksi

Dinas sesuai dengan kewenangannya mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

Pasal 33

(1) Pemantauan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan oleh Tim atau Kelompok Kerja bidang pengawasan dan pengendalian. (2) Pengawasan … https://jdih.bandung.go.id/ (2) Pengawasan secara internal dilakukan oleh Pengawas Pembina Sekolah atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas. (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kota Bandung dan Komite Sekolah serta lembaga pengawasan lainnya berkolaborasi dengan Koordinator Pengawas Pembina Sekolah.

Pasal 34

(1) Untuk mewujudkan asas PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, kompetitif, dan berkeadilan, permasalahan yang ditemukan pada PPDB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan. (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan. (3) Apabila penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai di tingkat Satuan Pendidikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja, maka dapat dilanjutkan ke Panitia PPDB tingkat Daerah Kota.

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

Koreksi

Dinas sesuai dengan kewenangannya mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

Pasal 33

Pasal 34

Koreksi

Pasal 35

Koreksi

(1) Calon peserta didik yang berdomisili di luar Daerah Kota hanya dapat memilih pada Sekolah perbatasan. (2) Sekolah perbatasan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang berbatasan langsung dengan Kota/Kabupaten lain. (3) Sekolah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini. (4) Kuota … https://jdih.bandung.go.id/ (4) Kuota Sekolah perbatasan pada jenjang SD bagi calon peserta didik dari luar Daerah Kota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah total kuota keseluruhan. (5) Kuota Sekolah perbatasan pada jenjang SMP bagi calon peserta didik dari luar Daerah Kota paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah total kuota keseluruhan. (6) Seleksi calon peserta didik dari luar Daerah Kota dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah perbatasan.

Pasal 36

Koreksi

(1) Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah, pada tahun ajaran 2019/2020 wajib melaksanakan sistem PPDB online, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1). (2) Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei.

Pasal 37

Koreksi

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal … https://jdih.bandung.go.id/

Pasal 38

Koreksi

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 29 Maret 2019 WALI KOTA BANDUNG, TTD. ODED MOHAMAD DANIAL Diundangkan di Bandung pada tanggal 29 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD. EMA SUMARNA BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 13 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, H. BAMBANG SUHARI, S.H NIP.19650715 198603 1 027 https://jdih.bandung.go.id/ No Zona Nama Sekolah Kecamatan 1 A TK. Negeri Sadang Serang Kec. Coblong 2 C TK. Negeri Centeh Kec. Batununggal 3 D TK. Negeri Citarip. Kec. Bojong Loa Kaler 4 C Rintisan TK Negeri Batununggal Kec. Batununggal 5 B Rintisan TK Negeri Panyileukan Kec. Panyileukan No Zona Nama Sekolah Kecamatan 1 A SDN 001 MERDEKA KOTA BANDUNG Kec. Sumur Bandung 2 SDN 007 CIPAGANTI KOTA BANDUNG Kec. Coblong 3 SDN 010 CIDADAP KOTA BANDUNG Kec. Cidadap 4 SDN 018 SUKAGALIH KOTA BANDUNG Kec. Sukajadi 5 SDN 022 CICADAS KOTA BANDUNG Kec. Cibeunying Kidul 6 SDN 024 COBLONG KOTA BANDUNG Kec. Coblong 7 SDN 025 CIKUTRA KOTA BANDUNG Kec. Cibeunying Kaler 8 SDN 027 CICADAS KOTA BANDUNG Kec. Cibeunying Kidul 9 SDN 030 CIRATEUN KOTA BANDUNG Kec. Cidadap 10 SDN 031 PELESIRAN KOTA BANDUNG Kec. Coblong 11 SDN 032 TILIL KOTA BANDUNG Kec. Coblong LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR : 013 TAHUN 2019 TANGGAL : 29 Maret 2019 TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK- KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Lampiran 1. Peta Zona Sekolah A. Taman Kanak-kanak B. Sekolah Dasar 12 SDN 034 PATRAKOMALA KOTA BANDUNG Kec. Sumur Bandung 13 SDN 035 SOKA KOTA BANDUNG Kec. Sumur Bandung 14 SDN 037 SABANG KOTA BANDUNG Kec. Bandung Wetan 15 SDN 043 CIMUNCANG KOTA BANDUNG Kec. Cibeunying Kidul 16 SDN 044 CICADAS AWIGOMBONG KOTA BANDUNG Kec. Cibeunying Kidul 17 SDN 048 SIRNAMANAH KOTA BANDUNG Kec. Sukajadi 18 SDN 053 CISITU KOTA BANDUNG Kec. Coblong 19 SDN 054 TIKUKUR KOTA BANDUNG Kec. Coblong 20 SDN 062 CIUJUNG KOTA BANDUNG Kec. Bandung Wetan 21 SDN 064 PADASUKA KOTA BANDUNG Kec. Cibeunying Kidul 22 SDN 065 CIHAMPELAS KOTA BANDUNG Kec. Coblong 23 SDN 071 SUKAGALIH KOTA BANDUNG Kec. Sukajadi 24 SDN 072 SUKASARI KOTA BANDUNG Kec. Sukajadi 25 SDN 076 SUKAJADI KOTA BANDUNG Kec. Sukajadi 26 SDN 077 SEJAHTERA KOTA BANDUNG Kec. Sukajadi 27 SDN 082 MUARARAJEUN KOTA BANDUNG Kec. Cibeunying Kaler 28 SDN 085 CIUMBULEUIT KOTA BANDUNG Kec. Cidadap 29 SDN 088 EMBONG KOTA BANDUNG Kec. Sumur Bandung 30 SDN 096 SARIJADI SELATAN KOTA BANDUNG Kec. Sukajadi 31 SDN 097 CIRATEUN KULON KOTA BANDUNG Kec. Sukasari 32 SDN 100 CIPEDES KOTA BANDUNG Kec. Sukasari 33 SDN 103 COBLONG KOTA BANDUNG Kec. Coblong 34 SDN 104 LANGENSARI SENANGGALIH KOTA BANDUNG Kec. Coblong 35 SDN 108 CIUMBULEUIT KOTA BANDUNG Kec. Cidadap 36 SDN 113 BANJARSARI KOTA BANDUNG Kec. Sumur Bandung 37 SDN 114 BOJONGKONENG CIBEUNYING KOTA BANDUNG Kec. Cibeunying Kidul 38 SDN 127 SEKELOA KOTA BANDUNG Kec. Coblong 39 SDN 128 HAURPANCUH KOTA BANDUNG Kec. Coblong 40 SDN 132 CIHAURGEULIS KOTA BANDUNG Kec. Cibeunying Kaler 41 SDN 133 JALAN ANYAR KOTA BANDUNG Kec. Cibeunying Kidul 42 SDN 134 PANORAMA KOTA BANDUNG Kec. Cidadap 43 SDN 136 SUKAWARNA KOTA BANDUNG Kec. Sukajadi 44 SDN 137 CIJEROKASO KOTA BANDUNG Kec. Sukasari 45 SDN 138 GEGERKALONG GIRANG KOTA BANDUNG Kec. Sukasari 46 SDN 139 SUKARASA KOTA BANDUNG Kec. Sukasari 47 SDN 149 CIGADUNG KOTA BANDUNG Kec. Cibeunying Kaler 48 SDN 150 GATOT SUBROTO KOTA BANDUNG Kec. Cibeunying Kidul 49 SDN 151 SUKASENANG KOTA BANDUNG Kec. Cibeunying Kidul 50 SDN 173 NEGLASARI KOTA BANDUNG Kec. Coblong 51 SDN 176 CILANDAK KOTA BANDUNG Kec. Sukasari 52 SDN 177 CIPEDES KOTA BANDUNG Kec. Sukasari 53 SDN 178 GEGERKALONG KPAD KOTA BANDUNG Kec. Sukasari 54 SDN 179 SARIJADI KOTA BANDUNG Kec. Sukasari 55 SDN 185 CIHAURGEULIS KOTA BANDUNG Kec. Cibeunying Kaler 56 SDN 188 BANDUNG BARU KOTA BANDUNG Kec. Cidadap 57 SDN 189 NEGLASARI KOTA BANDUNG Kec. Coblong 58 SDN 193 CARINGIN KOTA BANDUNG Kec. Sukajadi 59 SDN 194 SUKAJADI KOTA BANDUNG Kec. Sukajadi https://jdih.bandung.go.id/ 60 SDN 195 ISOLA KOTA BANDUNG Kec. Sukasari 61 SDN 196 SUKARASA KOTA BANDUNG Kec. Sukasari 62 SDN 201 SUKALUYU KOTA BANDUNG Kec. Cibeunying Kaler 63 SDN 204 CIDADAP KOTA BANDUNG Kec. Cidadap 64 SDN 205 NEGLASARI KOTA BANDUNG Kec. Coblong 65 SDN 207 CIBOGO KOTA BANDUNG Kec. Sukajadi 66 SDN 208 LUGINASARI SUKAGALIH KOTA BANDUNG Kec. Sukajadi 67 SDN 212 HARAPAN KOTA BANDUNG Kec. Sukasari 68 SDN 217 SARIJADI KOTA BANDUNG Kec. Sukasari 69 SDN 218 SARIJADI KOTA BANDUNG Kec. Sukasari 70 SDN 234 SALUYU KOTA BANDUNG Kec. Cibeunying Kidul 71 SDN 252 SETIABUDI KOTA BANDUNG Kec. Sukasari 72 SDN 272 SUKASARI KOTA BANDUNG Kec. Sukajadi 73 B SDN 004 CISARANTEN KULON KOTA BANDUNG Kec. Arcamanik 74 SDN 006 BUAHBATU KOTA BANDUNG Kec. Buahbatu 75 SDN 009 CIKADUT KOTA BANDUNG Kec. Mandalajati 76 SDN 021 CIPOREAT KOTA BANDUNG Kec. Ujungberung 77 SDN 029 CILENGKRANG KOTA BANDUNG Kec. Cibiru 78 SDN 036 UJUNGBERUNG KOTA BANDUNG Kec. Ujungberung 79 SDN 046 SINDANGLAYA KOTA BANDUNG Kec. Mandalajati 80 SDN 050 CIBIRU KOTA BANDUNG Kec. Cibiru 81 SDN 052 CISARANTEN WETAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG Kec. Cinambo 82 SDN 055 JATIHANDAP KOTA BANDUNG Kec. Mandalajati 83 SDN 057 BINAHARAPAN KOTA BANDUNG Kec. Arcamanik 84 SDN 068 SINDANGLAYA KOTA BANDUNG Kec. Mandalajati 85 SDN 069 CIPAMOKOLAN DERWATI KOTA BANDUNG Kec. Rancasari 86 SDN 078SINDANGSARI ANTAPANI KOTA BANDUNG Kec. Antapani 87 SDN 084 CIKADUT KOTA BANDUNG Kec. Mandalajati 88 SDN 086 CIMINCRANG KOTA BANDUNG Kec. Gedebage 89 SDN 087 RANCABOLANG KOTA BANDUNG Kec. Rancasari 90 SDN 090 CIBIRU KOTA BANDUNG Kec. Cibiru 91 SDN 095 BABAKANJATI KOTA BANDUNG Kec. Buahbatu 92 SDN 101 SUKAKARYA KOTA BANDUNG Kec. Arcamanik 93 SDN 102 CIKUDAYASA KOTA BANDUNG Kec. Cibiru 94 SDN 105 SUKARELA KOTA BANDUNG Kec. Panyileukan 95 SDN 106 AJITUNGGAL CIJAMBE KOTA BANDUNG Kec. Ujungberung 96 SDN 107 PALEDANG KOTA BANDUNG Kec. Ujungberung 97 SDN 122 CIJAWURA KOTA BANDUNG Kec. Rancasari 98 SDN 124 HANURA KOTA BANDUNG Kec. Cibiru 99 SDN 125 TARUNA KARYA KOTA BANDUNG Kec. Cibiru 100 SDN 129 RANCASAWO MARGASARI KOTA BANDUNG Kec. Buahbatu 101 SDN 131 CIJAWURA KOTA BANDUNG Kec. Buahbatu 102 SDN 140 ARCAMANIK KOTA BANDUNG Kec. Arcamanik 103 SDN 141 LOKAJAYA KOTA BANDUNG Kec. Arcamanik 104 SDN 152 CIGAGAK KOTA BANDUNG Kec. Cibiru 105 SDN 153 TARUNA KARYA KOTA BANDUNG Kec. Cibiru 106 SDN 165 JATIHANDAP KOTA BANDUNG Kec. Mandalajati 107 SDN 168 CIPADUNG KOTA BANDUNG Kec. Cibiru https://jdih.bandung.go.id/ 108 SDN 169 PELITA KOTA BANDUNG Kec. Cibiru 109 SDN 172 ANDIR KIDUL KOTA BANDUNG Kec. Cinambo 110 SDN 174 PASIR IMPUN KOTA BANDUNG Kec. Mandalajati 111 SDN 175 TANJAKAN KOTA BANDUNG Kec. Mandalajati 112 SDN 180 PRAKARSA NUGRAHA KOTA BANDUNG Kec. Arcamanik 113 SDN 181 SUKAMISKIN KOTA BANDUNG Kec. Arcamanik 114 SDN 184 BUAHBATU KOTA BANDUNG Kec. Buahbatu 115 SDN 186 CIPADUNG KOTA BANDUNG Kec. Cibiru 116 SDN 190 CISARANTEN KIDUL KOTA BANDUNG Kec. Gedebage 117 SDN 198 MEKARJAYA KOTA BANDUNG Kec. Arcamanik 118 SDN 209 ANTAPANI KOTA BANDUNG Kec. Antapani 119 SDN 215 RANCASAGATAN KOTA BANDUNG Kec. Gedebage 120 SDN 216 SONDARIAH KOTA BANDUNG Kec. Gedebage 121 SDN 222 PASIRPOGOR KOTA BANDUNG Kec. Rancasari 122 SDN 224 CIJAMBE KOTA BANDUNG Kec. Ujungberung 123 SDN 225 MEKARGALIH KOTA BANDUNG Kec. Ujungberung 124 SDN 226 ARCAMANIK ENDAH KOTA BANDUNG Kec. Arcamanik 125 SDN 230 MARGAHAYU RAYA KOTA BANDUNG Kec. Buahbatu 126 SDN 231 SUKAASIH KOTA BANDUNG Kec. Mandalajati 127 SDN 242 MARGASARI KOTA BANDUNG Kec. Buahbatu 128 SDN 243 CICABE KOTA BANDUNG Kec. Mandalajati 129 SDN 244 GURUMINDA KOTA BANDUNG Kec. Arcamanik 130 SDN 246 MARGACINTA KOTA BANDUNG Kec. Buahbatu 131 SDN 247 SUKAPURA KOTA BANDUNG Kec. Cibiru 132 SDN 248 SINDANGSARI KOTA BANDUNG Kec. Antapani 133 SDN 253 PANGGUNGSARI KOTA BANDUNG Kec. Ujungberung 134 SDN 254 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG Kec. Antapani 135 SDN 255 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG Kec. Antapani 136 SDN 258 SUKARELA KOTA BANDUNG Kec. Panyileukan 137 SDN 259 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG Kec. Antapani 138 SDN 260 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG Kec. Antapani 139 SDN 261 MARGAHAYU RAYA KOTA BANDUNG Kec. Buahbatu 140 SDN 262 PANYILEUKAN KOTA BANDUNG Kec. Panyileukan 141 SDN 263 RANCALOA KOTA BANDUNG Kec. Rancasari 142 SDN 264 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG Kec. Antapani 143 SDN 267 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG Kec. Antapani 144 SDN 268 PANYILEUKAN KOTA BANDUNG Kec. Panyileukan 145 SDN 269 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG Kec. Antapani 146 SDN 271 PANGHEGAR KOTA BANDUNG Kec. Panyileukan 147 SDN 274 CEMPAKA ARUM KOTA BANDUNG Kec. Gedebage 148 C SDN 008 MOHAMAD TOHA KOTA BANDUNG Kec. Regol 149 SDN 017 SEKEJATI KOTA BANDUNG Kec. Kiaracondong 150 SDN 020 LENGKONG BESAR KOTA BANDUNG Kec. Regol 151 SDN 028 GUMURUH KOTA BANDUNG Kec. Batununggal 152 SDN 033 ASMI KOTA BANDUNG Kec. Regol 153 SDN 038 KIARACONDONG KOTA BANDUNG Kec. Kiaracondong 154 SDN 040 PASAWAHAN KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kidul 155 SDN 042 GAMBIR KOTA BANDUNG Kec. Batununggal 156 SDN 047 BALONGGEDE KOTA BANDUNG Kec. Regol https://jdih.bandung.go.id/ 157 SDN 063 KEBON GEDANG KOTA BANDUNG Kec. Batununggal 158 SDN 066 HALIMUN KOTA BANDUNG Kec. Lengkong 159 SDN 067 NILEM KOTA BANDUNG Kec. Lengkong 160 SDN 070 PASIRLUYU KOTA BANDUNG Kec. Regol 161 SDN 081 KEBON GEDANG KRIDAWINAYA KOTA BANDUNG Kec. Batununggal 162 SDN 083 BABAKAN SURABAYA KOTA BANDUNG Kec. Kiaracondong 163 SDN 094 PARAKANWAAS KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kidul 164 SDN 109 CENTEH KOTA BANDUNG Kec. Batununggal 165 SDN 111 PINDAD KOTA BANDUNG Kec. Kiaracondong 166 SDN 112 PAMOYANAN KOTA BANDUNG Kec. Regol 167 SDN 115 TURANGGA KOTA BANDUNG Kec. Lengkong 168 SDN 116 CICAHEUM KOTA BANDUNG Kec. Kiaracondong 169 SDN 117 BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kidul 170 SDN 119 CIJAGRA KOTA BANDUNG Kec. Lengkong 171 SDN 120 KOTABARU KOTA BANDUNG Kec. Regol 172 SDN 123 BABAKAN PRIANGAN KOTA BANDUNG Kec. Regol 173 SDN 130 SEKELIMUS BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kidul 174 SDN 135 TURANGGA KOTA BANDUNG Kec. Lengkong 175 SDN 145 BINONG JATI KOTA BANDUNG Kec. Batununggal 176 SDN 146 GUMURUH KOTA BANDUNG Kec. Batununggal 177 SDN 158 BABAKAN SARI BABAKAN SURABAYA KOTA BANDUNG Kec. Kiaracondong 178 SDN 159 SEKEJATI KOTA BANDUNG Kec. Kiaracondong 179 SDN 160 SUKALAKSANA KOTA BANDUNG Kec. Kiaracondong 180 SDN 161 SUKAPURA KOTA BANDUNG Kec. Kiaracondong 181 SDN 162 WARUNGJAMBU KIARACONDONG KOTA BANDUNG Kec. Kiaracondong 182 SDN 163 BUAHBATU BARU KOTA BANDUNG Kec. Lengkong 183 SDN 164 KARANGPAWULANG KOTA BANDUNG Kec. Lengkong 184 SDN 166 CIATEUL KOTA BANDUNG Kec. Regol 185 SDN 167 MENGGER GIRANG KOTA BANDUNG Kec. Regol 186 SDN 191 BABAKAN SURABAYA KOTA BANDUNG Kec. Kiaracondong 187 SDN 192 CIBURUY KOTA BANDUNG Kec. Regol 188 SDN 202 SURYALAYA KOTA BANDUNG Kec. Lengkong 189 SDN 203 KACAPIRING KOTA BANDUNG Kec. Batununggal 190 SDN 206 PUTRACO INDAH KOTA BANDUNG Kec. Lengkong 191 SDN 210 BABAKAN SINYAR KOTA BANDUNG Kec. Kiaracondong 192 SDN 211 BABAKAN PRIANGAN KOTA BANDUNG Kec. Regol 193 SDN 219 BABAKANJATI KOTA BANDUNG Kec. Batununggal 194 SDN 220 GUMURUH KOTA BANDUNG Kec. Batununggal 195 SDN 221 BABAKAN SENTRAL KOTA BANDUNG Kec. Kiaracondong 196 SDN 223 BHAKTI WINAYA KOTA BANDUNG Kec. Regol 197 SDN 235 LENGKONG KECIL KOTA BANDUNG Kec. Lengkong 198 SDN 250 JAKAPURWA KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kidul 199 SDN 257 PELITA KOTA BANDUNG Kec. Lengkong 200 SDN 266 MENGGER KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kidul 201 D SDN 002 KARANGMULYA KOTA BANDUNG Kec. Andir 202 SDN 003 PAGARSIH KOTA BANDUNG Kec. Astanaanyar 203 SDN 005 BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG Kec. Babakan Ciparay 204 SDN 011 CIBUNTU KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kulon https://jdih.bandung.go.id/ 205 SDN 012 BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG Kec. Babakan Ciparay 206 SDN 013 PASIRKALIKI KOTA BANDUNG Kec. Cicendo 207 SDN 014 CIGONDEWAH KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kulon 208 SDN 015 KRESNA KOTA BANDUNG Kec. Cicendo 209 SDN 016 DR. CIPTO PAJAJARAN KOTA BANDUNG Kec. Cicendo 210 SDN 019 PABAKI KOTA BANDUNG Kec. Astanaanyar 211 SDN 023 PAJAGALAN KOTA BANDUNG Kec. Astanaanyar 212 SDN 026 BOJONGLOA KOTA BANDUNG Kec. Bojong Loa Kidul 213 SDN 039 TEGALEGA KOTA BANDUNG Kec. Astanaanyar 214 SDN 041 CIBUNTU WARUNG MUNCANG KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kulon 215 SDN 045 PASIRKALIKI KOTA BANDUNG Kec. Cicendo 216 SDN 049 DURMAN KOTA BANDUNG Kec. Andir 217 SDN 051 PASIRKALIKI KOTA BANDUNG Kec. Cicendo 218 SDN 056 GARUDA DADALI KOTA BANDUNG Kec. Andir 219 SDN 058 BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG Kec. Babakan Ciparay 220 SDN 059 CIRANGRANG KOTA BANDUNG Kec. Babakan Ciparay 221 SDN 060 RAYA BARAT KOTA BANDUNG Kec. Babakan Ciparay 222 SDN 061 CIJERAH KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kulon 223 SDN 073 PAJAGALAN KOTA BANDUNG Kec. Astanaanyar 224 SDN 074 AYUDIA KOTA BANDUNG Kec. Cicendo 225 SDN 075 JATAYU KOTA BANDUNG Kec. Cicendo 226 SDN 079 KOPO PAJAGALAN KOTA BANDUNG Kec. Astanaanyar 227 SDN 080 BOJONG INDAH CIBUNTU KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kulon 228 SDN 089 BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG Kec. Babakan Ciparay 229 SDN 091 CIBEUREUM KOTA BANDUNG Kec. Andir 230 SDN 092 CIBADAK ANDIR KOTA BANDUNG Kec. Astanaanyar 231 SDN 093 TUNAS HARAPAN CIJERAH KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kulon 232 SDN 098 CIROYOM KOTA BANDUNG Kec. Andir 233 SDN 099 BABAKAN TAROGONG KOTA BANDUNG Kec. Bojong Loa Kaler 234 SDN 110 PASIRKALIKI KOMARABUDI KOTA BANDUNG Kec. Cicendo 235 SDN 118 TANJUNG KOTA BANDUNG Kec. Bojong Loa Kaler 236 SDN 121 CARINGIN HOLIS KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kulon 237 SDN 126 BABAKAN KOTA BANDUNG Kec. Babakan Ciparay 238 SDN 142 DWIKORA KOTA BANDUNG Kec. Astanaanyar 239 SDN 143 KOPO KOTA BANDUNG Kec. Astanaanyar 240 SDN 144 SITUGUNTING KOTA BANDUNG Kec. Babakan Ciparay 241 SDN 147 CITARIP BARAT KOTA BANDUNG Kec. Bojong Loa Kaler 242 SDN 148 CIBADUYUT KOTA BANDUNG Kec. Bojongloa Kidul 243 SDN 154 CITEPUS KOTA BANDUNG Kec. Cicendo 244 SDN 155 GUNUNG RAHAYU KOTA BANDUNG Kec. Cicendo 245 SDN 156 PASIRKALIKI KOTA BANDUNG Kec. Cicendo 246 SDN 157 SUKARAJA KOTA BANDUNG Kec. Cicendo 247 SDN 170 DIAN KOTA BANDUNG Kec. Cicendo 248 SDN 171 LANUMA HUSEIN KOTA BANDUNG Kec. Cicendo 249 SDN 182 PERUMNAS CIJERAH KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kulon 250 SDN 183 SAYURAN KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kulon 251 SDN 187 LANUMA HUSEIN KOTA BANDUNG Kec. Cicendo 252 SDN 197 KARANG TARUNA KARANGSARI KOTA BANDUNG Kec. Andir https://jdih.bandung.go.id/ 253 SDN 199 SAYURAN KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kulon 254 SDN 200 LEUWIPANJANG KOTA BANDUNG Kec. Bojong Loa Kidul 255 SDN 213 BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG Kec. Babakan Ciparay 256 SDN 214 PERUMNAS CIJERAH KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kulon 257 SDN 227 MARGAHAYU UTARA KOTA BANDUNG Kec. Babakan Ciparay 258 SDN 228 CANGKUANG KOTA BANDUNG Kec. Bojong Loa Kidul 259 SDN 229 CIBADUYUT KOTA BANDUNG Kec. Bojong Loa Kidul 260 SDN 232 BLOK SAWAH KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kulon 261 SDN 233 CIBADUYUT KOTA BANDUNG Kec. Bojong Loa Kidul 262 SDN 236 BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG Kec. Babakan Ciparay 263 SDN 237 KOPO ELOK KOTA BANDUNG Kec. Babakan Ciparay 264 SDN 238 CIGONDEWAH KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kulon 265 SDN 239 CIGONDEWAH KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kulon 266 SDN 240 CIJERAH INDAH KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kulon 267 SDN 241 LEUWIANYAR KOTA BANDUNG Kec. Bojong Loa Kidul 268 SDN 245 SUMBERSARI INDAH KOTA BANDUNG Kec. Babakan Ciparay 269 SDN 249 ASTANAANYAR KOTA BANDUNG Kec. Astanaanyar 270 SDN 251 JAMIKA KOTA BANDUNG Kec. Bojong Loa Kaler 271 SDN 256 CIGONDEWAH HILIR KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kulon 272 SDN 265 BANDUNGKULON KOTA BANDUNG Kec. Astanaanyar 273 SDN 270 GENTRA MASEKDAS KOTA BANDUNG Kec. Bojong Loa Kaler 274 SDN 273 GEMPOL SARI KOTA BANDUNG Kec. Bandung Kulon 2. Sekolah Menengah Pertama No Zona Sekolah Kecamatan 1 A SMP NEGERI 2 Kec. Sumur Bandung 2 SMP NEGERI 5 Kec. Sumur Bandung 3 SMP NEGERI 7 Kec. Bandung Wetan 4 SMP NEGERI 12 Kec. Sukasari 5 SMP NEGERI 14 Kec. Bandung Wetan 6 SMP NEGERI 15 Kec. Sukasari 7 SMP NEGERI 16 Kec. Cibeunying Kaler 8 SMP NEGERI 19 Kec. Coblong 9 SMP NEGERI 22 Kec. Cibeunying Kidul 10 SMP NEGERI 26 Kec. Sukajadi 11 SMP NEGERI 27 Kec. Cibeunying Kidul 12 SMP NEGERI 29 Kec. Sukasari 13 SMP NEGERI 35 Kec. Coblong 14 SMP NEGERI 40 Kec. Bandung Wetan 15 SMP NEGERI 44 Kec. Bandung Wetan 16 SMP NEGERI 52 Kec. Cidadap 17 SMP NEGERI 60 Kec. Cibeunying Kidul 18 SMP NEGERI 63 Kec. Cibeunying Kaler 19 SMP NEGERI 8 Kec. Ujungberung 20 SMP NEGERI 17 Kec. Arcamanik 21 SMP NEGERI 18 Kec. Buahbatu 22 SMP NEGERI 42 Kec. Buahbatu 23 SMP NEGERI 45 Kec. Antapani https://jdih.bandung.go.id/ 24 B SMP NEGERI 46 Kec. Cibiru 25 SMP NEGERI 48 Kec. Rancasari 26 SMP NEGERI 49 Kec. Antapani 27 SMP NEGERI 50 Kec. Ujungberung 28 SMP NEGERI 51 Kec. Rancasari 29 SMP NEGERI 53 Kec. Mandalajati 30 SMP NEGERI 54 Kec. Gedebage 31 SMP NEGERI 56 Kec. Panyileukan 32 SMP NEGERI 59 Kec. Mandalajati 33 C SMP NEGERI 3 Kec. Regol 34 SMP NEGERI 4 Kec. Batununggal 35 SMP NEGERI 10 Kec. Regol 36 SMP NEGERI 11 Kec. Regol 37 SMP NEGERI 13 Kec. Lengkong 38 SMP NEGERI 20 Kec. Batununggal 39 SMP NEGERI 28 Kec. Lengkong 40 SMP NEGERI 30 Kec. Kiaracondong 41 SMP NEGERI 31 Kec. Batununggal 42 SMP NEGERI 34 Kec. Bandung Kidul 43 SMP NEGERI 37 Kec. Kiaracondong 44 SMP NEGERI 43 Kec. Regol 45 SMP NEGERI 61 Kec. Batununggal 46 SMP NEGERI 62 Kec. Regol 47 D SMP NEGERI 1 Kec. Cicendo 48 SMP NEGERI 6 Kec. Andir 49 SMP NEGERI 9 Kec. Cicendo 50 SMP NEGERI 21 Kec. Babakan Ciparay 51 SMP NEGERI 23 Kec. Andir 52 SMP NEGERI 24 Kec. Bojongloa Kaler 53 SMP NEGERI 25 Kec. Astanaanyar 54 SMP NEGERI 32 Kec. Andir 55 SMP NEGERI 33 Kec. Bojong Loa Kaler 56 SMP NEGERI 36 Kec. Babakan Ciparay 57 SMP NEGERI 38 Kec. Bojong Loa Kidul 58 SMP NEGERI 39 Kec. Babakan Ciparay 59 SMP NEGERI 41 Kec. Andir 60 SMP NEGERI 47 Kec. Cicendo 61 SMP NEGERI 55 Kec. Bandung Kulon 62 SMP NEGERI 57 Kec. Bandung Kulon Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, H. BAMBANG SUHARI, S.H NIP.19650715 198603 1 027 WALI KOTA BANDUNG, TTD. ODED MOHAMAD DANIAL https://jdih.bandung.go.id/ LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR : 013 TAHUN 2019 TANGGAL : 29 Maret 2019 PENSKORAN JARAK (ZONASI KOMBINASI) No JARAK / meter SKOR 1 0-500 300 2 501-1000 290 3 1001-1500 280 4 1501-2000 270 5 2001-2500 260 6 2501-3000 250 7 3001-3500 240 8 3501-4000 230 9 4001-4500 220 10 4501-5000 210 11 5001-5500 200 12 5501-6000 190 13 6001-6500 180 14 6501-7000 170 15 >7001 160 WALI KOTA BANDUNG, TTD. ODED MOHAMAD DANIAL Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, H. BAMBANG SUHARI, S.H NIP.19650715 198603 1 027 https://jdih.bandung.go.id/ LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR : 013 TAHUN 2019 TANGGAL :29 Maret 2019 Lampiran 3.1. PENSKORAN SERTIFIKAT KEJUARAAN DAN PENGHARGAAN NO. KEJUARAAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENDIKBUD, KEMENAG DAN KEMENPORA SKOR PERORANGAN BEREGU 1 Juara 1 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade) DITERIMA DITERIMA 2 Juara 2 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade) DITERIMA DITERIMA 3 Juara 3 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade) DITERIMA DITERIMA 4 Juara 1 Nasional DITERIMA DITERIMA 5 Juara 2 Nasional DITERIMA DITERIMA 6 Juara 3 Nasional DITERIMA DITERIMA 7 Juara 1 Provinsi 250 150 8 Juara 2 Provinsi 225 115 9 Juara 3 Provinsi 200 100 10 Juara 1 Tk. Kota 175 87 11 Juara 2 Tk. Kota 150 75 12 Juara 3 Tk. Kota 125 62 KEJUARAAN DI LUAR KEMENDIKBUD/KEMENAG/KEMENPORA SKOR PERORANGAN BEREGU 1 Juara 1 International 125 95 Juara 2 International 120 90 3 Juara 3 International 115 85 4 Juara 1 Asia 110 80 5 Juara 2 Asia 105 75 6 Juara 3 Asia 100 70 7 Juara 1 Asean 95 65 8 Juara 2 Asean 90 60 9 Juara 3 Asean 85 55 10 Juara 1 Nasional 80 50 11 Juara 2 Nasional 75 45 12 Juara 3 Nasional 70 40 13 Juara 1 Propinsi 65 35 14 Juara 2 Propinsi 60 30 15 Juara 3 Propinsi 55 25 16 Juara 1 Tk. Kota 50 20 17 Juara 2 Tk. Kota 45 15 18 Juara 3 Tk. Kota 40 10 https://jdih.bandung.go.id/ 2 Lampiran 3. 2. PENSKORAN PENGHARGAAN PENGHARGAAN PEMERINTAH NON PEMERINTAH PERORANGAN BEREGU PERORANGAN BEREGU 1 Tingkat - - 250 150 2 Tingkat Asia - - 225 115 3 Tingkat Asean - - 200 100 4 Tingkat Nasional 250 150 175 87 5 Tingkat Propinsi 225 115 150 75 6 Tingkat Kota/Kab 200 100 125 62 WALI KOTA BANDUNG, TTD. ODED MOHAMAD DANIAL Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, H. BAMBANG SUHARI, S.H NIP.19650715 198603 1 027 https://jdih.bandung.go.id/ LAMPIRAN IV : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR : 013 TAHUN 2019 TANGGAL : 29 Maret 2019 SEKOLAH PERBATASAN Lampiran 4.1 Sekolah Dasar Perbatasan NO NAMA SEKOLAH 1 SDN 014 CIGONDEWAH 2 SDN 025 CIKUTRA 3 SDN 030 CIRATEUN 4 SDN 040 PASAWAHAN 5 SDN 045 PASIRKALIKI 6 SDN 050 CIBIRU 7 SDN 064 PADASUKA 8 SDN 069 CIPAMOKOLAN DERWATI 9 SDN 085 CIUMBULEUIT 10 SDN 090 CIBIRU 11 SDN 091 CIBEUREUM 12 SDN 097 CIRATEUN KULON 13 SDN 102 CIKUDAYASA 14 SDN 103 COBLONG 15 SDN 106 AJITUNGGAL CIJAMBE 16 SDN 114 BOJONG KONENG CIBEUNYING 17 SDN 122 CIJAWURA 18 SDN 124 HANURA 19 SDN 129 RANCASAWO MARGASARI 20 SDN 130 BATUNUNGGAL SEKELIMUS 21 SDN 131 CIJAWURA 22 SDN 138 GEGERKALONG GIRANG 23 SDN 149 CIGADUNG 24 SDN 155 GUNUNG RAHAYU 25 SDN 170 DIAN 26 SDN 174 PASIR IMPUN 27 SDN 175 TANJAKAN 28 SDN 178 KPAD 29 SDN 179 SARIJADI 30 SDN 182 PERUMNAS CIJERAH 31 SDN 183 SAYURAN 32 SDN 188 BANDUNG BARU 33 SDN 192 CIBURUY 34 SDN 199 SAYURAN 35 SDN 214 PERUMNAS CIJERAH 36 SDN 216 SONDARIAH 37 SDN 218 SARIJADI 38 SDN 222 PASIRPOGOR 39 SDN 225 MEKARGALIH 40 SDN 227 MARGAHAYU UTARA https://jdih.bandung.go.id/ 2 41 SDN 228 CANGKUANG 42 SDN 231 SUKAASIH 43 SDN 232 BLOK SAWAH 44 SDN 234 SALUYU 45 SDN 237 KOPO ELOK 46 SDN 238 CIGONDEWAH 47 SDN 239 CIGONDEWAH 48 SDN 250 JAKAPURWA 49 SDN 253 PANGGUNGSARI 50 SDN 256 CIGONDEWAH HILIR 51 SDN 262 PANYILEUKAN 52 SDN 266 MENGGER 53 SDN 268 PANYILEUKAN 54 SDN 273 GEMPOLSARI Lampiran 4.2 Sekolah Menengah Pertama Perbatasan NO NAMA SEKOLAH 1 SMPN 12 2 SMPN 16 3 SMPN 18 4 SMPN 26 5 SMPN 29 6 SMPN 35 7 SMPN 38 8 SMPN 39 9 SMPN 46 10 SMPN 47 11 SMPN 48 12 SMPN 50 13 SMPN 51 14 SMPN 52 15 SMPN 53 16 SMPN 54 17 SMPN 55 18 SMPN 57 WALI KOTA BANDUNG, TTD. ODED MOHAMAD DANIAL Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, H. BAMBANG SUHARI, S.H NIP.19650715 198603 1 027

Peraturan Daerah Nomor 013 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAKKANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kelima

Pasal 26

Pasal 27

BAB IV

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB V

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kesatu

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kedua

Pasal 34

BAB VI

Pasal 35

BAB VII

Pasal 36