PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang KAWASAN TANPA ROKOK

PERDA Nomor 9 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sanggau. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk Rokok kretek, Rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotianatabacum, nicotianarustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. 6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. 7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 8. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan, baik formal3 maupun non formal. 9. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang dipergunakan untuk kegiatan anak-anak bermain. 10. Tempat Ibadah adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan beribadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan. 11. Angkutan Umum adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama, dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara. 12. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja. 13. Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat. 14. Tempat Lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat. 15. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.

BAB II

KTR

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan KTR di Daerah. (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b. Tempat Proses Belajar Mengajar; c. Tempat Anak Bermain; d. Tempat Ibadah; e. Angkutan Umum; f. Tempat Kerja; dan g. Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 4

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi: a. rumah sakit; b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); c. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); d. balai pengobatan; e. balai kesehatan; f. klinik kesehatan; g. klinik kecantikan; h. tempat praktek dokter/bidan/perawat; i. laboratorium kesehatan; j. apotik; dan k. toko obat.

Pasal 5

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi: a. tempat pendidikan formal, terdiri dari Sekolah dan Perguruan Tinggi; dan b. tempat pendidikan non formal, terdiri dari balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, tempat bimbingan belajar, tempat kursus, gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 6

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi: a. kelompok bermain anak (play group); b. tempat penitipan anak; dan c. arena bermain anak.

Pasal 7

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi: a. masjid; b. mushala; c. gereja; d. kapel e. pura; f. vihara; dan g. klenteng.

Pasal 8

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, meliputi: a. bus umum; b. mikrolet; c. taxi; d. angkutan anak sekolah; dan e. angkutan air untuk transportasi umum.

Pasal 9

(1) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi: a. instansi pemerintah; b. kantor milik pribadi/swasta; dan c. industri/pabrik. (2) Kantor milik pribadi/swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan sebagai KTR apabila: a. tidak melakukan pelayanan publik; dan/atau b. tidak terdapat orang lain yang merasa terganggu dengan adanya aktifitas merokok. (3) Industri/pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan sebagai KTR, khusus pabrik yang memproduksi Rokok.

Pasal 10

(1) Tempat Umum dan Tempat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, meliputi : a. hotel; b. restoran; c. pusat perbelanjaan; d. toko swalayan; e. terminal; f. stasiun; g. pelabuhan; h. halte; i. kantin; j. fasilitas olah raga dalam ruangan/gedung tertutup; dan k. tempat rekreasi dan hiburan; l. tempat wisata. (2) Tempat rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri dari: a. arena permainan; b. bioskop; c. tempat seni pertunjukan; dan d. tempat kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan KTR. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menindaklanjuti penetapan KTR, dengan: a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah; b. melakukan pendidikan tentang bahaya Rokok bagi masyarakat; c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR; dan e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan KTR.

Pasal 12

(1) Pengelola atau penanggungjawab KTR wajib: a. memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk Rokok dan larangan menjual produk Rokok; b. tidak menyediakan asbak di KTR; c. melarang orang merokok pada KTR yang menjadi tanggung jawabnya; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR; e. memasang tanda, tulisan dan/atau gambar tentang bahaya Rokok; f. melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setiap 6 (enam) bulan; dan g. melakukan pemeliharaan KTR. (2) Pengelola atau penanggungjawab KTR pada Tempat Kerja serta Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan huruf g wajib menyediakan Tempat Khusus Merokok. (3) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, yakni ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; b. terpisah dengan bangunan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok; c. didirikan paling dekat di luar dari pagar terluar atau batas jatuhnya kucuran air dari atap bangunan yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok; d. jauh dari pintu masuk dan keluar; e. jauh dari tempat orang berlalu lalang; f. dilengkapi dengan tempat pembuangan punting Rokok dan/atau asbak; g. hanya diperuntukkan bagi orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun keatas, dengan memberi tanda peringatan tertulis di tempat tersebut; h. dilengkapi dengan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan; dan i. dilengkapi tanaman yang mampu mereduksi asap Rokok. (4) Pengelola atau penanggungjawab KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran secara tertulis. (5) Pengelola atau penanggungjawab KTR yang diselenggarakan pihak swasta yang telah mendapat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan tetap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha.

BAB Kedua

Tanggungjawab dan Kewajiban Pengelola atau Penanggungjawab KTR

Pasal 12

(1) Pengelola atau penanggungjawab KTR wajib: a. memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk Rokok dan larangan menjual produk Rokok; b. tidak menyediakan asbak di KTR; c. melarang orang merokok pada KTR yang menjadi tanggung jawabnya; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR; e. memasang tanda, tulisan dan/atau gambar tentang bahaya Rokok; f. melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setiap 6 (enam) bulan; dan g. melakukan pemeliharaan KTR. (2) Pengelola atau penanggungjawab KTR pada Tempat Kerja serta Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan huruf g wajib menyediakan Tempat Khusus Merokok. (3) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, yakni ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; b. terpisah dengan bangunan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok; c. didirikan paling dekat di luar dari pagar terluar atau batas jatuhnya kucuran air dari atap bangunan yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok; d. jauh dari pintu masuk dan keluar; e. jauh dari tempat orang berlalu lalang; f. dilengkapi dengan tempat pembuangan punting Rokok dan/atau asbak; g. hanya diperuntukkan bagi orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun keatas, dengan memberi tanda peringatan tertulis di tempat tersebut; h. dilengkapi dengan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan; dan i. dilengkapi tanaman yang mampu mereduksi asap Rokok. (4) Pengelola atau penanggungjawab KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran secara tertulis. (5) Pengelola atau penanggungjawab KTR yang diselenggarakan pihak swasta yang telah mendapat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan tetap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha.