PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PERDA Nomor 5 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB Kesatu

Pengertian Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

BAB Kedua

Asas Pasal2 Pelindungan

BAB Ketiga

Tujuan Pasal3 Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

BAB Keempat

Sasaran

Pasal 4

BAB II

RAGAMPENYANDANGDlSABILlTAS Pasal6 (1)

Pasal 7

Koreksi

(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesarnaan kesempatan dalarn segala aspek kehidupan dan penghidupan. (2) Hak dan kesarnaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang : a. pendidikan; b. ketenagakeIjaan; e. seni budaya, pariwisata dan keolahragaan; d. kesehatan; e. keagarnaan dan adat; f. pemberitaan; g. politik; h. bantuan dan pendarnpingan hukum; (3) Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kemarnpuan keuangan daerah.

Pasal 9

10 l Pasal9 (1) PenyelenggaraanPendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (2)dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa. (2) SekolabLuar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas. (3) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan; b. Menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif;dan c. Menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 10

(1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas. (2) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan secara bertahap. (3) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui: a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja tenaga pendidik sekolah reguler; b. pelatihan dalam musyawarab tenaga pendidik mata pelajaran; c. pelatihan dalam kegiatan kelompokkerja kepala sekolab reguler; d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler; e. bantuan guru pembimbingkhusus dari pemerintah daerah; f. program sertiftkasi bagi tenaga pendidik pada sekolah reguler; g. pemberian bantu an beasiswa strata 1 (satu), strata 2 (dua),dan strata 3 (tiga) pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan 1. pengangkatan tenaga pendidik pembimbingkhusus.

Pasal 11

Perangkat Daerah menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusifbagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 12

(1) Penyelenggara pendidikan melibatkan orang tua siswa disabilitas dalam KomiteSekolahuntuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel dan layak. (2)Penyelenggara 11 II (2) Penyelenggara pendidikan dilarang untuk menggunakan dana pendidikan inklusif selain untuk siswa disabilitas. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, pencabutan izin sementara, danf atau pencabutan izin. (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Sumber Pendidikan lnklusif sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. (2) Pusat Sumber Pendidikan lnklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga ad hocpada Perangkat Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pusat Sumber Pendidikan lnklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pemerintah Daerah mernfasilitasi terselenggaranya pemberian kesempatan dan perlakuan yang sarna untuk memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan inklusifkepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi dalarn pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas. (2) Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi. (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk: a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan b. mendapatkan informasi, teknis danfatau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan. Pasal59 Pemerintah Daerah memfasilitasi keikutsertaan individu danfatau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan dan kegiatan peningkatan kemampuan serta partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pasal60 20 Pasal60 Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendampingi organisasi Penyandang Disabilitas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 71

(1) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalamjangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Keluargajwalijpendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal70 hurufb merupakan mereka yang melakukan pengasuhan, perawatan, bimbingan, dan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c terdiri atas : a. lingkungan tempat tinggal; b. lingkungan tempat sekolah; c. lingkungan tempat kerja; d. lingkungan pelayanan publik; dan/atau e. media massa.

Pasal 73

Rehabilitasi pendidikan dilakukan agar Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Pasal74 {I} Rehabilitasi pendidikan dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses beIajar mengajar. (2) Ketentuan mengenai rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diatur lebih Ianjut dengan Peraturan Bupati.

BAB Kedua

Pendidikan Pasal8 (1)

Pasal 9

Koreksi

10 l Pasal9 (1) PenyelenggaraanPendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (2)dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa. (2) SekolabLuar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas. (3) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan; b. Menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif;dan c. Menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 10

(1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas. (2) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan secara bertahap. (3) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui: a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja tenaga pendidik sekolah reguler; b. pelatihan dalam musyawarab tenaga pendidik mata pelajaran; c. pelatihan dalam kegiatan kelompokkerja kepala sekolab reguler; d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler; e. bantuan guru pembimbingkhusus dari pemerintah daerah; f. program sertiftkasi bagi tenaga pendidik pada sekolah reguler; g. pemberian bantu an beasiswa strata 1 (satu), strata 2 (dua),dan strata 3 (tiga) pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan 1. pengangkatan tenaga pendidik pembimbingkhusus.

Pasal 11

Perangkat Daerah menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusifbagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 12

(1) Penyelenggara pendidikan melibatkan orang tua siswa disabilitas dalam KomiteSekolahuntuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel dan layak. (2)Penyelenggara 11 II (2) Penyelenggara pendidikan dilarang untuk menggunakan dana pendidikan inklusif selain untuk siswa disabilitas. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, pencabutan izin sementara, danf atau pencabutan izin. (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Sumber Pendidikan lnklusif sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. (2) Pusat Sumber Pendidikan lnklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga ad hocpada Perangkat Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pusat Sumber Pendidikan lnklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pemerintah Daerah mernfasilitasi terselenggaranya pemberian kesempatan dan perlakuan yang sarna untuk memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan inklusifkepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi dalarn pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas. (2) Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi. (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENANGGULANGAN RESIKOBENCANA

Pasal 76

Koreksi

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi : a. pra bencana; b. tanggap darurat; dan c. paska bencana.

Pasal 77

Koreksi

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas peIayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 78

25

Pasal 78

(I) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelematan dalam situasi darurat yang memberikan pelindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal79 Penyelenggaraan tanggap darurat merupakan upaya pelindungan terhadap Penyandang Disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pasal80 Upaya pelindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 dilaksanakan oleh instansi dan atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunya tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi. Pasal81 Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara. BABVII PEMBERDAY AAN Pasal82 (I) Pemerlntah Daerah melaksanakan pemberdayaan Penyandang Disabilitas, melalui: a. pemberian kursus dan pelatihan; b. pemberian beasiswa; c. perluasan lapangan kerja; d. penempatan tenaga kerja; e. permodalan; f. akses kepada lembaga keuangan; g. kemudahan dalam perizinan usaha; h. membantu manajamen usaha; dan i. upaya pemberdayaan lainnya. (2) Pelaksanaan pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat melibatkan peran masyarakat, Badan Usaha MilikNegara,Badan Usaha MilikDaerah, dan perusahaan swasta. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberdayaan Penyandang Disabilitas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BABVIII 26

(1) Perangkat Daerah menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling sedikit memuat: a. jumlah danjenis Penyandang Disabilitas usia kerja; b. kompetensi yang dimilikiPenyandang Disabilitas usia kerja; dan c. sebaran jumIah, jenis dan kompetensi Penyandang Disabilitas usia kerja. Pasal22 Perangkat Daerah mengoordinasikan dan memfasilitasi: a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas; b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan c. proses 13 c. proses rekruitmen tenaga keIja Penyandang Disabilitas. Pasal23 Penempatan tenaga keIja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh: a. Perangkat Daerah; b. lembaga swasta yang berbentuk badan hukum yang memilikiijin pelaksana penempatan tenaga keIja danJ atau perusahaan; dan c. bursa keIja khusus. Pasal24 Pemerintah Daerah menyelenggarakan bursa keIja khusus bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 1(satu) kali setahun. Paragraf4 Perluasan Kesempatan KeIja Pasal25 Pemerintah Daerah memfasilitasi perluasan kesempatan keIja bagi Penyandang Disabilitas dalarn bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan. Pasal26 Perangkat Daerah memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 25 yang dikelolaPenyandang Disabilitas. Pasal27 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui keIjasarna dan kemitraan dengan pelaku usaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan keIjasarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalarn Peraturan Bupati. Pasal28 Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas. Pasal29 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sarna dalarn mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan danJatau lembaga keuangan bukan bank guna pengembangan usaha. (2) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank milik Pemerintah Provinsi danJatau Pemerintah Kabupaten maupun swasta memberikan akses permodalan kepada Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

Pasal 4

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

Pasal 4

BAB Kelima

BAB II

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 58

Pasal 71

Pasal 73

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 21

BAB 1

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 21

BAB 5

BAB Keempat

BAB 1

BAB 4

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB kedelapan

Pasal 58

BAB Kesembilan

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB 1

BAB Kesatu

BAB Kedua

Pasal 71

BAB Ketiga

BAB Keempat

Pasal 73

BAB Kelima

BAB VI

Pasal 76

Pasal 77

Pasal 78

Pasal 78

BAB VIII

BAB X

BAB XX