PERDA

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

PERDA Nomor 8 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 7. Badan pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. 8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang. 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang. 11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. 12. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati. 13. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. 14. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD. 15. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. 16. Pembentukan perda adalah pembuatan peraturan perundang- undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. 17. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 18. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 19. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 20. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah. 21. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan. 22. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai UNDANG-UNDANG di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. 23. Nomor register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan. 24. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya. 25. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah. 26. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Karawang. 27. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Karawang. 28. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses persiapan, pembentukan dan pembahasan rancangan perda. 29. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 30. Pansus atau Panitia Khusus adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap, dan dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu. 31. Hari adalah hari kerja.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Koreksi

Produk hukum daerah berbentuk: a. peraturan; dan b. penetapan.

Pasal 3

Koreksi

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. Perda; b. Peraturan Bupati; dan c. Peraturan DPRD.

Pasal 4

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. Keputusan Bupati; b. Keputusan DPRD; c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 5

(1) Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. penyusunan; c. pembahasan; d. penetapan; dan/atau e. pengundangan. (2) Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. (3) Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan produk hukum daerah harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pasal 6

(1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat materi muatan: a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur: a. kewenangan Daerah; b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah; c. kewenangan yang penggunanya dalam Daerah; d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 7

(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

BAB 2

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 12

Koreksi

(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikordinasikan oleh Bapemperda. (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 13

Koreksi

(1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati. (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi Hukum. (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD. (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah. (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 14

(1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD. (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. APBD. (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan: a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum; dan d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 15

(1) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai: a. penataan Kecamatan; dan b. penataan Desa/Kelurahan. (2) Perencanaan Penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilakukan dengan Perubahan Propemperda.

Pasal 16

(1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat diajukan oleh DPRD atau Bupati. (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. penambahan Rancangan Perda; dan/atau b. penghapusan Rancangan Perda. (3) Penambahan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal terjadi usulan pembahasan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4). (4) Penghapusan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal: a. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UNDANG-UNDANG yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda; b. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda; dan/atau c. adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasari Pembentukan Perda. (5) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Perubahan Propemperda.

BAB 3

Tata cara penyusunan Propemperda

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 1

Penyusunan Produk Hukum Daerah Menggunakan Metode Omnibus

Pasal 19

Koreksi

(1) Penyusunan produk hukum daerah dapat menggunakan metode omnibus. (2) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode penyusunan produk hukum daerah dengan: a. memuat materi muatan baru; b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai produk hukum daerah yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau c. mencabut produk hukum daerah yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu produk hukum daerah untuk mencapai tujuan tertentu. (3) Materi muatan yang diatur dalam produk hukum daerah yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut produk hukum daerah tersebut.

Pasal 20

(1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk rancangan Perda yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum. (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan oleh Bapemperda untuk rancangan Perda yang berasal dari: a. anggota DPRD; b. komisi; c. gabungan komisi; atau d. Bapemperda. (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda. (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur. (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda. (7) Apabila diperlukan, perangkat yang membidangi hukum dapat memfasilitasi perangkat daerah pemrakarsa dalam penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 21

(1) Perangkat daerah yang membidangi hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari perangkat daerah pemrakarsa. (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda. (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah. (5) Keikutsertaan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan. (6) Perangkat daerah yang membidangi hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

BAB 2

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah akademik

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Pasal 22

(1) Bupati memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda. (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas: a. Bupati; b. Sekretaris Daerah; c. perangkat daerah pemrakarsa; d. perangkat daerah yang membidangi hukum; e. perangkat daerah terkait; dan/atau f. perancang peraturan perundang-undangan. (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa. (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

Pasal 23

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 25

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 26

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 27

(1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat daerah yang membidangi hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 28

(1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada perangkat daerah pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda. (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati. (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim penyusun kepada Bupati.

BAB 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Pasal 25

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda. (2) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, maka DPRD dapat membentuk panitia khusus. (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun. (4) Apabila Pansus dalam penyusunan rancangan Perda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 30

(1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur; b. daftar nama; dan c. tanda tangan pengusul. (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (4) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 3

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 18

Pasal 19

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 3

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 4

Pasal 29

Pasal 30