Koreksi Pasal 10

(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum. (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau instansi vertikal terkait sesuai kewenangan, materi muatan atau kebutuhan. (3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.