PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

PERDA Nomor 2 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Bupati adaiah Bupati Boyolali. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengolahannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. 6. Perizinan. 6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan urusan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah. 10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/ Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 13. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

BAB 1

Perizinan Berusaha Sektor

Pasal 8

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas sektor: a. perikanan; b. pertanian; c. lingkungan hidup; d. perindustrian; e. perdagangan; f. pekeijaan umum dan perumahan rakyat; g. transportasi; h. kesehatan, obat, dan makanan; i. pendidikan dan kebudayaan; j. pariwisata; k. pos, telekomunikasi, i>enyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan l. ketenagakerjaan. (2) Perizinan. (2) Perizinan Berusaha pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1) Kemudahan Perizinan Berusaha meliputi: a. penentuan klasillkasi sektor usaha; dan b. kemudahan pelayanan persyaratan Perizinan Berusaha. (2) Penentuan klasillkasi sektor usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan rumpun sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (3) Kemudahan pelayanan persyaratan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketersediaan dan pendayagunaan teknologi informasi; b. pengelolaan informasi yang dilaksanakan secara terbuka, tidak dipungut biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat; c. pelayanan konsultasi dan pendampingan teknis; d. pembayaran dilakukan melalui jasa perbankan; e. pendayagunaan PTSP; f. ketersediaan aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha yang kompeten, berintegritas, dan merailiki kemampuan penguasaan teknologi informasi; g. pendukung layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas; dan/atau h. ketersediaan sistem Pengawasan dan pengaduan masyarakat yang efektjf.

Pasal 10

(l)Bagi Pelaku Usaha di Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai di Daerah, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa. (2) Selain. (2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP. (3) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan/desa dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha di Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 11

Koreksi

(1) Setiap Pelaku Usaha harus memiliki Perizinan Berusaha. (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh DPMPTSP. (3) Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya. (4) Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Koreksi

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. manajemen penyelenggaraan; b. pengintegrasian PTSP; c. sarana dan prasarana; d. sumber daya manusia aparatur; e. tata hubungan keija; dan f. pengembangan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS.

Pasal 22

(1) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP di Daerah. (2) Pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. perangkat Daerah; dan/atau b. instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

(1) DPMPTSP menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal meliputi: a. kantor depan; b. kantor belakang; c. ruang pendukung; dan d. alat/fasilitas pendukung. (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, minimal meliputi: a. koneksi internet; b. pusat data dan server aplikasi; c. telepon pintar; d. sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS; e. sistem keamanan teknologi informasi komunikasi; f. mobil pelayanan bergerak; dan g. pendukung layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Pasal 24

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP hams didukung oleh aparatxir sipil negara yang mempakan pelaksana tugas dan fungsi p>elayanan Perizinan Bemsaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kineija DPMPTSP. (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan/desa.

Pasal 25

(1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) hams memenuhi standar kualiflkasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian teknis. (2) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian teknis. (3) Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Bemsaha di Daerah pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala DPMPTSP.

Pasal 26

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan keija yang meliputi: a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan umsan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS; b. hubungan keija DPMPTSP dengan Perangkat Daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa; dan c. hubungan keija DPMPTSP provinsi dengan DPMPTSP Daereih. Pasal 27.

Pasal 27

(1) Hubungan keija DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah. (2) Hubungan keija secara fungsionai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha; b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha; c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dein e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 28

(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing; b. verillkasi Perizinan Berusaha; c. monitoring dan evaluasi dalam rangka Pengawasan Perizinan Berusaha; d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Pasal 29

Selain hubungan keija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), hubungan keija DPMPTSP dengan Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa.

Pasal 30

(1) Hubungan keija DPMPTSP provinsi dengan DPMPTSP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif. (2) Hubungan. . 15 - (2) Hubungan keija secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fasilitasi penyeiesaian permasalahan Perizinan Bemsaha; dan b. Pengawasan Perizinan Berusaha.

BAB 2

Pelaksariaan Pelayanan

Pasal 14

Koreksi

(1) Pelaksanaan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah harus menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP melakukan: a. pelayanan berbantuan; dan/atau b. pelayanan bergerak. (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dengan Pelaku Usaha.

Pasal 15

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya. (2) Pengelolaan. (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan: a. menerima pengaduan atas layanan Perizinan Berusaha, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu; b. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan; c. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan Perizinan Berusaha; d. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan DPMPTSP, pengaduan disalurkan kepada kepala Perangkat Daerah terkait; e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait; f. melakukan penatausahaan, pencatatan dan pelaporam hasil pengelolaan pengaduan; dan g. memantau dan mengevaluasi pengelolaan p>engaduan. (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor depan. (2) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g kecuali huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor belakang. (3) Pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari bidang yang memiliki fungsi pengaduan pada DPMPTSP.

Pasal 17

(1) DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha. (2) Sarana. (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan secara manual dan elektronik. (3) Sarana pengaduan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir dan kotak pengaduan. (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung. (5) Kotak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk p>engaduan yang disampaikan secara tidak langsung. (6) Sarana pengaduan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan situs web, surat elektronik, media sosial, pesan layanan singkat dan/atau telepon.

BAB 3

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 15

Koreksi

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya. (2) Pengelolaan. (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan: a. menerima pengaduan atas layanan Perizinan Berusaha, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu; b. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan; c. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan Perizinan Berusaha; d. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan DPMPTSP, pengaduan disalurkan kepada kepala Perangkat Daerah terkait; e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait; f. melakukan penatausahaan, pencatatan dan pelaporam hasil pengelolaan pengaduan; dan g. memantau dan mengevaluasi pengelolaan p>engaduan. (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor depan. (2) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g kecuali huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor belakang. (3) Pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari bidang yang memiliki fungsi pengaduan pada DPMPTSP.

Pasal 17

(1) DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha. (2) Sarana. (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan secara manual dan elektronik. (3) Sarana pengaduan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir dan kotak pengaduan. (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung. (5) Kotak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk p>engaduan yang disampaikan secara tidak langsung. (6) Sarana pengaduan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan situs web, surat elektronik, media sosial, pesan layanan singkat dan/atau telepon.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Perizinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c. (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. informasi profil kelembagaan Perangkat Daerah; b. informasi tentang standar pelayanan Perizinan Berusaha; c. informasi tentang penilaian kinerja PTSP; dan d. informasi mengenai kendala dan/atau keadaan kahar dalam pen^unaan sistem informasi. (4) Penyelenggaraan dan pengembangan sistem informasi Perizinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan: a. memenuhi permintaan layanan informasi; dan b. memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha yang tidak dilayani melalui Sistem OSS dan Perizinan Nonberusaha. (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan oleh Bupati. Paragraf 5. - n -

BAB Keenam

Tata Hubungan Keija

Pasal 26

Koreksi

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan keija yang meliputi: a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan umsan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS; b. hubungan keija DPMPTSP dengan Perangkat Daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa; dan c. hubungan keija DPMPTSP provinsi dengan DPMPTSP Daereih. Pasal 27.

Pasal 27

Koreksi

(1) Hubungan keija DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah. (2) Hubungan keija secara fungsionai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha; b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha; c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dein e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 28

(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing; b. verillkasi Perizinan Berusaha; c. monitoring dan evaluasi dalam rangka Pengawasan Perizinan Berusaha; d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Pasal 29

Selain hubungan keija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), hubungan keija DPMPTSP dengan Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa.

Pasal 30

(1) Hubungan keija DPMPTSP provinsi dengan DPMPTSP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif. (2) Hubungan. . 15 - (2) Hubungan keija secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fasilitasi penyeiesaian permasalahan Perizinan Bemsaha; dan b. Pengawasan Perizinan Berusaha.

BAB 4

Jenis Pengawasan

Pasal 35

Koreksi

Jenis Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c terdiri atas: a. rutin; dan b. insidental. Pasal 36.

Pasal 36

Koreksi

(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan melalui: a. inspeksi lapangan tahunan sesuai dengan perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 33; dan b. laporan berkala Pelaku Usaha. (2) Inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kunjungan: a. fisik; dan b. virtual. (3) Laporan berkala Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. standar pelaksanaan kegiatan usaha; b. kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan/atau c. data perkembangan kegiatan usaha.

Pasal 37

(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan melalui: a. adanya pengaduan masyarakat; b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha; c. adanya indikasi Pelaku Usaha mclakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan j>eraturan perundang-undangan; atau d. kebutuhan sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat me m bahay akan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian Daerah. (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha. (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui inspeksi lapangan dan/atau virtual. (4) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data dan informasi pelaksanaan kegiatan usaha. Paragraf 6.

Pasal 38

(1) Ketentuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dikecualikan bagi Pelaku UMK. (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemudahan dalam Pengawasan.

Pasal 39

(1) Pemberian kemudahan dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dapat berupa laporan kegiatan penanaman modal. (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan bagi pelaku usaha mikro. (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi pelaku usaha kecil.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: a. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 1992 tentang Izin Usaha Salon Kecantikan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 1992 Nomor 23 Tahun 1992 Seri B Nomor 9); b. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 21 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19); c. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 23 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 21); d. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 41); e. Peraturan. f. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Rumah Makan dan Warung Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 51); Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 20 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 53); g. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 22 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 55); h. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Peiayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu di Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 133); i. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 164); j. Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 15 ayat (2), ayat (3) ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, PasaJ 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 206); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 47. ^m-=.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 19 Mei 2023 BUPATI BOYOLALI, ttd MOHAMMAD SAID HIDAYAT Diundangkan di Boyolali pada tanggal 19 Mei 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI. ttd MASRURI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN BOYOLALI. PROVINSI JAWA TENGAH: (2-89/2023) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI AGNES SRrSUKARTININGSIH Pembina Tingkat I NIP. 19671102 199403 2 009

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

BAB Kedua

Pasal 13

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 4

Pasal 18

Pasal 19

BAB 5

Pasal 19

Pasal 20

BAB 6

Pasal 20

Pasal 21

BAB 7

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

BAB Kelima

BAB Kelima

Pasal 24

Pasal 25

BAB Keenam

Pasal 26