PERDA

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

PERDA Nomor 11 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan azas: a. nondiskriminasi; b. kepentingan terbaik untuk anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. (2) Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat

BAB II

AZAS, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP penderitaan baik langsung

Pasal 5

BAB III

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 4

Koreksi

J. k. empati; 1. kepentingan terbaik bagi anak; m. penghargaan terhadap pandangan anak; dan n. hak hidup dan tumbuh kembang. 1. f. a. nondiskriminasi; b. hubungan setara dan menghormati; c. menjaga privasi dan kerahasiaan; d. memberi rasa aman dan nyaman; e. menghargai perbedaan individu; tidak menghakimi; g. menghormati pilihan dan keputusan korban; h. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban; pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban; cepat dan sederhana;

Pasal 3

Koreksi

Penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip: perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal 8

(1) Perlindungan terhadap hak anak di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, dilaksanakan dengan cara: a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua; b. penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang disabilitas; d. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan teknologi informasi bagi anak; dan

Pasal 7

Perlindungan terhadap hak anak di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, dilaksanakan dengan cara: a. menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan; b. menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak; c. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; d. bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh keluarga dan orang tua; dan e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pasal6 Perlindungan terhadap hak anak di bidang agama dan kepercayaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, dilaksanakan dengan cara: a. memberikan perlindungan untuk beribadah menurut agama dan/ atau kepercayaannya masing-masing; b. sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama dan/ atau kepercayaan yang dipeluk anak mengikuti agama dan/ a tau kepercayaan orang tuanya; c. dalam hal pengangkatan anak, calon orang tua angkat harus seagama dan/ atau sealiran kepercayaan dengan agama dan/ a tau kepercayaan yang dianut oleh calon anak angkat; d. apabila asal usul anak sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diketahui, maka agama dan/ atau kepercayaan anak disesuaikan dengan agama dan/ a tau kepercayaan mayoritas penduduk setempat; dan e. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama dan/ atau kepercayaan bagi anak. Tahapan Perlindungan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi: a. pencegahan kekerasan terhadap anak; b. penanganan anak korban kekerasan; dan c. rehabilitasi anak korban kekerasan.

Pasal 11

Perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, dilaksanakan dengan cara: a. merumuskan kebijakan pencegahan, pengurangan resiko rentan, penanganan korban dan sistem data informasi anak; b. menyelenggarakan pemeliharan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak dari tindak kekerasan, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; c. menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak dari tindak kekerasan; dan d. menyelenggarakan perlindungan khusus kepada anak.

Pasal 10

Pasal 9

~ r-~~ ;--.,r.=-, [!] e. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya NAPZA, Pergaulan Bebas dan HIV/ AIDS kepada orang tua dan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak. (2) Setiap Penyelenggara pendidikan wajib melibatkan anak melalui keterwakilan organisasi sekolah dalam setiap proses pembuatan peraturan sekolah yang berkaitan dengan kepentingan anak didik; (3) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari Lembaga Pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak; (4) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/ atau pihak lain; dan (5) Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan inklusi.

Pasal 14

(1) Pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dalam bentuk: a. layanan bantuan hukum; b. layanan rehabilitasi kesehatan; c. layanan rehabilitasi sosial; dan/ atau d. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial. (2) Dalam pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan: a. instansi vertikal; b. pemerintah provinsi;

Pasal 13

( 1) Penanganan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi: a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/ atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. (2) Dalam melakukan penanganan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan: a. instansi vertikal; b. pemerintah provinsi; c. pemerintah kabupaten/kota lainnya; d. pemerintah desa; e. lembaga swadaya masyarakat; f. pihak swasta; g. masyarakat; dan/atau h. keluarga.

Pasal 12

( 1) Pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan antara lain dengan: a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak; b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat; dan c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan. (2) Pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak.

Pasal 16

(1) Untuk memberikan pelayanan teknis terhadap anak korban kekerasan dibentuk unit pelaksana teknis. (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur dalam peraturan Bupati.

BAB Kedua

Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Perlindungan terhadap hak anak di bidang sosial sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, dilaksanakan dengan cara:

Pasal 9

Koreksi

~ r-~~ ;--.,r.=-, [!] e. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya NAPZA, Pergaulan Bebas dan HIV/ AIDS kepada orang tua dan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak. (2) Setiap Penyelenggara pendidikan wajib melibatkan anak melalui keterwakilan organisasi sekolah dalam setiap proses pembuatan peraturan sekolah yang berkaitan dengan kepentingan anak didik; (3) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari Lembaga Pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak; (4) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/ atau pihak lain; dan (5) Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan inklusi.

Pasal 14

(1) Pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dalam bentuk: a. layanan bantuan hukum; b. layanan rehabilitasi kesehatan; c. layanan rehabilitasi sosial; dan/ atau d. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial. (2) Dalam pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan: a. instansi vertikal; b. pemerintah provinsi;

Pasal 13

( 1) Penanganan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi: a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/ atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. (2) Dalam melakukan penanganan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan: a. instansi vertikal; b. pemerintah provinsi; c. pemerintah kabupaten/kota lainnya; d. pemerintah desa; e. lembaga swadaya masyarakat; f. pihak swasta; g. masyarakat; dan/atau h. keluarga.

Pasal 12

( 1) Pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan antara lain dengan: a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak; b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat; dan c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan. (2) Pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak.

Pasal 16

(1) Untuk memberikan pelayanan teknis terhadap anak korban kekerasan dibentuk unit pelaksana teknis. (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS Perlindungan

Pasal 15

Koreksi

Pasal 19

Koreksi

Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. melakukan upaya untuk membangun Desa/Kelurahan Ramah Anak; b. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak; dan c. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 18

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. membentuk, menyelaraskan, dan mengintegrasikan peraturan dan kebijakan yang sesuai dan dibutuhkan untuk penyelenggaraan perlindungan anak; b. menyusun Rencana Strategis Penyelenggaraan Perlindungan Anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah; c. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran d. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak; e. menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dan melakukan pembinaan serta evaluasi; f. melindungi anak korban perlakuan salah dan penelantaran; g. melindungi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya; dan h. melindungi anak korban jaringan terorisme.

Pasal 17

Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Masyarakat, Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak. BABV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ( 1) Peran serta masyarakat dilakukan oleh masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha. (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) , meliputi: a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak; b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak; d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; g. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat; dan h. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak. (3) Peran organisasi masyarakat dan lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dilakukan sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak. (4) Peran media massa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. (5) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kontribusi dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

Pasal 2

BAB II

Pasal 5

BAB I

Pasal 2

BAB II

Pasal 5

BAB Kesatu

BAB III

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 16

BAB IV

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 21

BAB VI

Pasal 20

Pasal 25

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 24

BAB Kesatu

BAB VIII

BAB VII

Pasal 22

Pasal 27

BAB Keempat

Pasal 27

BAB 2

BAB Ketiga

Pasal 31

BAB 1

Pasal 31

BAB IX

Pasal 33

BAB XII

BAB XI

Pasal 1

Pasal 2