PERBAN

Peraturan Badan Nomor 62-pojk-03-2020 Tahun 2020 tentang BANK PERKREDITAN RAKYAT

PERBAN Nomor 62-pojk-03-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 4. Jaringan Kantor adalah kantor BPR yang meliputi kantor cabang, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan perangkat perbankan elektronis. 5. Kantor Cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat BPR, dengan alamat usaha yang jelas tempat Kantor Cabang melakukan usahanya. 6. Kantor Kas adalah kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit untuk membantu kantor induknya, dengan alamat usaha yang jelas tempat Kantor Kas melakukan usahanya. 7. Kegiatan Pelayanan Kas adalah kegiatan yang meliputi kas keliling, titik pembayaran, dan kegiatan layanan dengan menggunakan perangkat perbankan elektronis. 8. Kas Keliling adalah Kegiatan Pelayanan Kas untuk melayani masyarakat secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen. 9. Titik Pembayaran adalah Kegiatan Pelayanan Kas untuk melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui perjanjian antara BPR dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu. 10. Perangkat Perbankan Elektronis yang selanjutnya disingkat PPE adalah kegiatan pelayanan perbankan untuk melayani masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis namun tidak termasuk penyediaan instrumen giral, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor BPR. 11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah rapat umum pemegang saham bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau perusahaan perseroan daerah, rapat kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah, rapat anggota bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi, atau rapat pemegang saham bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan daerah. 12. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau BPR kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau BPR, baik secara langsung maupun tidak langsung. 13. Direksi adalah direksi bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi. 14. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas, komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi. 15. Pejabat Eksekutif adalah pejabat BPR yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BPR. 16. Hari Kerja adalah hari kerja Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PENDIRIAN BPR

Pasal 2

Koreksi

(1) BPR didirikan berdasarkan: a. permohonan oleh calon PSP; b. perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR; atau c. perubahan izin usaha lembaga keuangan mikro menjadi izin usaha BPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai transformasi lembaga keuangan mikro menjadi BPR. (2) BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

(1) BPR didirikan dan dimiliki oleh: a. warga negara INDONESIA; b. badan hukum INDONESIA yang seluruh pemiliknya warga negara INDONESIA; dan/atau c. pemerintah daerah. (2) Dalam hal badan hukum INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan sebagai calon PSP, badan hukum harus telah beroperasi dalam jangka waktu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. (3) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN jangka waktu operasional badan hukum yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

(1) Bentuk badan hukum BPR dapat berupa: a. Perusahaan Umum Daerah; b. Perusahaan Perseroan Daerah; c. Koperasi; atau d. Perseroan Terbatas. (2) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b termasuk bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan daerah yang belum menyesuaikan bentuk badan hukum menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah.

Pasal 5

(1) BPR harus memiliki anggaran dasar yang memenuhi persyaratan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memuat pernyataan untuk: a. penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP; b. perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP; dan c. pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) BPR yang belum memenuhi ketentuan mengenai muatan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan cakupan anggaran dasar pada saat RUPS yang dilaksanakan pertama kali setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 6

(1) Modal disetor pendirian BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan paling sedikit: a. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 1; b. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 2; dan c. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 3. (2) Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang MENETAPKAN jumlah modal disetor BPR yang lebih tinggi dari pada jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Modal disetor pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen). (4) Pembagian zona pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan potensi ekonomi dan tingkat persaingan lembaga jasa keuangan di wilayah provinsi yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 7

(1) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2) harus ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank umum di INDONESIA atau BPR lain atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. nama calon pemegang saham dan/atau PSP BPR” dengan keterangan untuk pendirian BPR dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Penempatan modal disetor dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara penuh sebesar jumlah modal disetor yang dipersyaratkan sesuai zona pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR.

Pasal 8

(1) BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau Pasal 6 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal BPR tidak memenuhi ketentuan dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat.

BAB Kesatu

Permohonan Pendirian BPR

Pasal 9

Koreksi

Pendirian BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap: a. persetujuan prinsip; dan b. izin usaha.

Pasal 10

Koreksi

(1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diajukan paling sedikit oleh 1 (satu) orang calon PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi: a. rancangan akta pendirian badan hukum dan rancangan anggaran dasar; b. data kepemilikan: 1. bagi calon PSP, disertai dengan dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; 2. bagi calon pemegang saham, disertai dengan daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; c. daftar calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris, disertai dengan dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; d. rencana struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, serta uraian tugas dan jabatan; e. analisis potensi dan kelayakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; f. rencana standar operasional prosedur serta rencana sistem elektronik dan teknologi informasi; g. bukti setoran modal secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam bentuk fotokopi bilyet deposito; h. surat pernyataan dari calon pemegang saham, bahwa sumber dana setoran modal: 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau 2. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal; i. daftar dan laporan keuangan dari BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP; dan j. bukti lunas pembayaran biaya perizinan pendirian BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal pemerintah daerah merupakan calon pemegang saham BPR, surat pernyataan dari calon pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dapat digantikan dengan surat keputusan kepala daerah yang memuat pernyataan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 11

(1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip dari calon PSP paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada calon PSP untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan persetujuan prinsip. (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi: a. penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan; b. penilaian kemampuan dan kepatutan; c. penelitian sumber dana setoran modal; dan d. penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP. (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang mengajukan permohonan pendirian BPR harus melakukan presentasi atau pemaparan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan strategi pengembangan BPR.

Pasal 12

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada calon PSP untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal calon PSP tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon PSP dianggap membatalkan permohonan persetujuan prinsip. (4) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan prinsip yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada calon PSP bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 13

(1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada calon PSP. (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal calon PSP tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR ditolak.

Pasal 14

(1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan dan tidak dapat diperpanjang. (2) Calon PSP yang telah memperoleh persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai BPR sebelum mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon PSP yang telah mendapat persetujuan prinsip tidak mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

BAB 1

Persetujuan Prinsip

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi: a. salinan akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar badan hukum dan pengesahan dari instansi yang berwenang; b. data kepemilikan disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, jika terjadi perubahan yang disertai dengan salinan akta perubahan dan surat pencatatan dari instansi yang berwenang; c. daftar calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, jika terjadi perubahan yang disertai dengan salinan akta perubahan dan surat pencatatan dari instansi yang berwenang; d. susunan struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, serta standar operasional prosedur; e. bukti kesiapan operasional, mencakup paling sedikit: 1. sistem elektronik dan teknologi informasi; 2. daftar aset tetap dan inventaris; 3. bukti penguasaan gedung kantor; 4. foto dan/atau video gedung kantor dan tata letak ruangan; 5. contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR; 6. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 7. nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda daftar perusahaan; dan f. daftar dan laporan keuangan dari BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP dan/atau PSP BPR.

Pasal 16

(1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan izin usaha. (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi: a. penilaian kemampuan dan kepatutan, jika terjadi perubahan; b. kesiapan operasional; dan c. penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP dan/atau PSP BPR.

Pasal 17

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin usaha dinyatakan ditolak dan persetujuan prinsip yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku. (4) Dalam hal dokumen permohonan izin usaha yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan proses pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 18

(1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPR. (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal BPR tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin usaha dinyatakan ditolak dan persetujuan prinsip yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 19

(1) BPR yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 40 (empat puluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan. (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan berupa penghimpunan dan penyaluran dana. (3) BPR wajib melaporkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha dengan menggunakan contoh surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (4) Dalam hal BPR tidak melakukan kegiatan usaha dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha BPR yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku. (5) Dalam hal BPR memenuhi kriteria: a. tidak aktif melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dan penyaluran dana; dan b. tidak memberikan layanan perbankan pada hari dan jam kerja operasional BPR, dinyatakan tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 20

BPR yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dapat mencantumkan kata “Bank” di depan nama BPR dan wajib diikuti dengan bentuk badan hukum dan frasa “Bank Perkreditan Rakyat” atau disingkat “BPR”.

BAB 2

Izin Usaha

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Perubahan Izin Usaha BUK Menjadi Izin Usaha BPR

Pasal 21

Koreksi

(1) Pendirian BPR yang berasal dari perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan: a. inisiatif dari BUK; atau b. keputusan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pemberian izin usaha BPR yang berasal dari perubahan izin usaha BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pencabutan izin usaha BUK oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) BUK yang telah memperoleh izin usaha sebagai BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyesuaikan seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BPR diterbitkan. (4) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dalam batas waktu 1 (satu) tahun, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN batas waktu yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pasal 22

Pasal 23

(1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BUK untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR. (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi: a. penilaian terhadap dokumen persiapan dan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan b. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 24

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, BUK wajib melengkapi dan menyampaikan kekurangan dokumen dimaksud paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal dokumen permohonan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BUK bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 25

(1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BUK. (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perbaikan rencana tindak berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyusunan langkah, tahapan, dan/atau batas waktu penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. (3) BUK wajib menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 26

Dalam hal BUK memenuhi seluruh kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan pemenuhan persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BUK dan memberikan izin usaha sebagai BPR.

Pasal 27

(1) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib melaksanakan rencana tindak yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BPR diterbitkan, berupa: a. perubahan anggaran dasar dan status kepemilikan termasuk perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup; b. penghentian kegiatan usaha BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR, kecuali untuk penyelesaian hak dan kewajiban; dan c. penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR. (2) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya. (3) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap laporan realisasi pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN batas waktu yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

Pasal 28

(1) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk mengubah anggaran dasar terkait penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha BUK menjadi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan diterbitkan. (2) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. perubahan anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan b. persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari instansi yang berwenang, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. (3) Pencabutan izin usaha sebagai BUK dan pemberian izin usaha sebagai BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku sejak tanggal persetujuan instansi yang berwenang atau tanggal yang ditetapkan dalam persetujuan instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 29

(1) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib mengumumkan kepada masyarakat dan seluruh nasabah mengenai perubahan izin usaha paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal izin usaha sebagai BPR berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3). (2) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pengumuman.

Pasal 30

(1) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menghentikan kegiatan usaha sebagai BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi: a. simpanan giro dan kegiatan terkait giralisasi; b. kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing; c. penerbitan surat utang atau obligasi; d. kepemilikan surat berharga; e. transaksi pasar uang antar bank; dan f. kegiatan usaha lain yang tidak diperkenankan bagi BPR. (2) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK yang melakukan penyelesaian portofolio BUK yang tersisa. (3) Dalam melakukan penyelesaian portofolio BUK yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyelesaikan dan/atau mengalihkan hak dan kewajiban BUK.

BAB 1

Perubahan Izin Usaha Berdasarkan Inisiatif dari BUK

Pasal 22

Koreksi

Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diajukan oleh BUK kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi: a. dokumen persiapan perubahan izin usaha: 1. risalah rapat umum pemegang saham yang menyepakati rencana perubahan izin usaha BUK menjadi BPR; 2. alasan perubahan izin usaha BUK menjadi BPR; 3. daftar pemegang saham: a) untuk orang perseorangan harus dilampiri dengan dokumen paling sedikit memuat surat penyataan dari PSP yang menyatakan kesediaannya untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan usahanya; b) untuk badan hukum harus dilampiri dengan dokumen paling sedikit: 1) surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya, jika badan hukum merupakan PSP BPR; 2) surat pernyataan dari PSP terakhir yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan 3) surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPR sampai dengan PSP terakhir, jika badan hukum merupakan PSP BPR. 4. daftar anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: a) jika tidak terdapat perubahan, disertai dengan dokumen paling sedikit: 1) bukti keikutsertaan program pemeliharaan sertifikasi kompetensi kerja di bidang BPR; 2) surat pernyataan dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai mayoritas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; 3) surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan nonbank, dan/atau lembaga lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; 4) surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; b) jika terdapat perubahan, disertai dengan dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. 5. rencana struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, serta uraian tugas dan jabatan; 6. rencana bisnis sebagai BPR; 7. rencana kesiapan infrastruktur; 8. rencana kesiapan operasional; 9. laporan keuangan terakhir dalam format laporan keuangan BUK dan laporan keuangan BPR; dan 10. bukti pengumuman serta sosialisasi rencana perubahan izin usaha dari BUK menjadi BPR kepada seluruh nasabah dan masyarakat. b. dokumen rencana tindak mengenai: 1. rancangan akta perubahan anggaran dasar dan status kepemilikan termasuk perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup; 2. penghentian kegiatan usaha BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR; dan 3. penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR.

Peraturan Badan Nomor 62-pojk-03-2020 Tahun 2020 tentang BANK PERKREDITAN RAKYAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 2

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 2

BAB IV

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB V

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB VI

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga