Koreksi Pasal 27

(1) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib melaksanakan rencana tindak yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BPR diterbitkan, berupa: a. perubahan anggaran dasar dan status kepemilikan termasuk perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup; b. penghentian kegiatan usaha BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR, kecuali untuk penyelesaian hak dan kewajiban; dan c. penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR. (2) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya. (3) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap laporan realisasi pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN batas waktu yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).