PERBAN

Peraturan Badan Nomor 59-pojk-03-2020 Tahun 2020 tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH

PERBAN Nomor 59-pojk-03-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 4. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu BUK menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ BUK dan BUS yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar. 6. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham BUK atau BUS sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham BUK atau BUS kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian BUK atau BUS, baik secara langsung maupun tidak langsung. 7. Direksi adalah organ BUK dan BUS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUK dan BUS untuk kepentingan BUK dan BUS, sesuai dengan maksud dan tujuan BUK dan BUS serta mewakili BUK dan BUS, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 8. Dewan Komisaris adalah organ BUK dan BUS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 10. Hari Kerja adalah hari kerja sesuai dengan hari kerja Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH DENGAN CARA PENDIRIAN BANK UMUM SYARIAH

Pasal 6

Koreksi

(1) Pendirian BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Modal disetor untuk pendirian BUS hasil Pemisahan yang menjadi perusahaan anak dalam struktur kelompok usaha bank paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). (3) Modal disetor untuk pendirian BUS hasil Pemisahan yang menjadi perusahaan induk, ditunjuk sebagai pelaksana perusahaan induk, atau tidak berada dalam struktur kelompok usaha bank paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). (4) Penambahan atas kekurangan pemenuhan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dilakukan dalam bentuk tunai.

Pasal 7

Pemberian izin pendirian BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap: a. persetujuan prinsip; dan b. izin usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 8

(1) Permohonan persetujuan prinsip pendirian BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilampiri dengan: a. dokumen permohonan persetujuan prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai bank umum syariah; b. rancangan Pemisahan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris; c. konsep akta Pemisahan; d. rancangan perubahan anggaran dasar BUK yang memiliki UUS; e. laporan posisi keuangan intern UUS posisi bulan terakhir sebelum permohonan izin prinsip pendirian BUS hasil Pemisahan yang menunjukkan terpenuhinya modal minimum pendirian BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau bukti tambahan setoran modal dari calon pemegang saham; dan f. rencana tindak penyelesaian pelampauan batas maksimum penyaluran dana, jika ada. (2) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan dari BUK yang memiliki UUS.

Pasal 9

(1) BUK yang memiliki UUS dapat mengajukan permohonan persetujuan untuk melaksanakan sinergi perbankan dengan BUS hasil Pemisahan. (2) BUK yang memiliki UUS yang mengajukan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen: a. rancangan perjanjian kerja sama pelaksanaan sinergi perbankan antara BUK yang memiliki UUS dan BUS hasil Pemisahan; b. standar prosedur operasional bagi BUK yang memiliki UUS dan BUS hasil Pemisahan untuk pelaksanaan sinergi perbankan; dan c. laporan kesiapan pelaksanaan sinergi perbankan. (3) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan bersamaan dengan penyampaian permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (4) BUS hasil Pemisahan yang melaksanakan sinergi perbankan dengan BUK yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari persyaratan pencantuman rencana sinergi perbankan dalam rencana bisnis BUS hasil Pemisahan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah.

Pasal 10

Pasal 11

Persetujuan atau penolakan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 12

(1) BUK yang memiliki UUS dan melakukan Pemisahan mengajukan permohonan izin usaha BUS hasil Pemisahan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUK yang memiliki UUS dan telah mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan izin usaha BUS hasil Pemisahan, persetujuan prinsip yang telah diberikan batal dan menjadi tidak berlaku.

Pasal 13

(1) Permohonan izin usaha BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diajukan oleh BUK yang memiliki UUS dilampiri dengan: a. dokumen permohonan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah; b. bukti pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang beredar secara nasional; c. rancangan Pemisahan yang telah disetujui RUPS; d. fotokopi akta Pemisahan yang dibuat oleh notaris; dan e. bukti penyelesaian atau penetapan skema penyelesaian keberatan yang disepakati BUK yang memiliki UUS dengan kreditur, yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh notaris. (2) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan dari BUK yang memiliki UUS.

Pasal 14

(1) BUK yang memiliki UUS dan mengajukan permohonan persetujuan untuk melaksanakan sinergi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyampaikan dokumen: a. perjanjian kerja sama pelaksanaan sinergi perbankan antara BUK yang memiliki UUS dan BUS hasil Pemisahan; b. opini dewan pengawas syariah terkait pelaksanaan sinergi perbankan; dan c. surat pernyataan direktur BUK yang memiliki UUS yang membawahkan fungsi kepatuhan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung pengajuan permohonan persetujuan. (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan bersamaan dengan penyampaian permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

Persetujuan atau penolakan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum Syariah, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 16

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha BUS hasil Pemisahan.

Pasal 17

(1) BUS hasil Pemisahan harus melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal diperolehnya izin usaha BUS hasil Pemisahan. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUS hasil Pemisahan yang telah mendapat izin usaha belum melaksanakan kegiatan usaha, izin usaha yang telah diberikan batal dan menjadi tidak berlaku. (3) BUS hasil Pemisahan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan dengan melampirkan laporan keuangan BUS hasil Pemisahan.

Pasal 18

(1) BUK wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS. (2) Pengajuan permohonan pencabutan izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen: a. fotokopi akta perubahan anggaran dasar BUK yang telah disetujui Menteri; b. bukti penyelesaian hak dan kewajiban UUS, jika terdapat hak dan kewajiban UUS yang tidak dialihkan kepada BUS hasil Pemisahan; c. surat pernyataan dari Direksi untuk dan atas nama BUK bahwa langkah penyelesaian seluruh kewajiban UUS telah dilakukan; dan d. laporan keuangan BUK setelah pengalihan hak dan kewajiban UUS.

Pasal 19

(1) BUK yang memiliki UUS dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal BUK yang memiliki UUS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUK yang memiliki UUS dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 20

(1) BUS hasil Pemisahan yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (2) BUK yang memiliki UUS yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian permohonan pencabutan izin usaha UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (3) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapus kewajiban BUS hasil Pemisahan atau BUK yang memiliki UUS untuk menyampaikan laporan atau permohonan pencabutan izin usaha UUS dimaksud.

BAB Kedua

Persetujuan Prinsip

Pasal 8

Koreksi

(1) Permohonan persetujuan prinsip pendirian BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilampiri dengan: a. dokumen permohonan persetujuan prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai bank umum syariah; b. rancangan Pemisahan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris; c. konsep akta Pemisahan; d. rancangan perubahan anggaran dasar BUK yang memiliki UUS; e. laporan posisi keuangan intern UUS posisi bulan terakhir sebelum permohonan izin prinsip pendirian BUS hasil Pemisahan yang menunjukkan terpenuhinya modal minimum pendirian BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau bukti tambahan setoran modal dari calon pemegang saham; dan f. rencana tindak penyelesaian pelampauan batas maksimum penyaluran dana, jika ada. (2) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan dari BUK yang memiliki UUS.

Pasal 9

(1) BUK yang memiliki UUS dapat mengajukan permohonan persetujuan untuk melaksanakan sinergi perbankan dengan BUS hasil Pemisahan. (2) BUK yang memiliki UUS yang mengajukan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen: a. rancangan perjanjian kerja sama pelaksanaan sinergi perbankan antara BUK yang memiliki UUS dan BUS hasil Pemisahan; b. standar prosedur operasional bagi BUK yang memiliki UUS dan BUS hasil Pemisahan untuk pelaksanaan sinergi perbankan; dan c. laporan kesiapan pelaksanaan sinergi perbankan. (3) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan bersamaan dengan penyampaian permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (4) BUS hasil Pemisahan yang melaksanakan sinergi perbankan dengan BUK yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari persyaratan pencantuman rencana sinergi perbankan dalam rencana bisnis BUS hasil Pemisahan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah.

Pasal 10

Pasal 11

Persetujuan atau penolakan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB Ketiga

Izin Usaha

Pasal 12

Koreksi

(1) BUK yang memiliki UUS dan melakukan Pemisahan mengajukan permohonan izin usaha BUS hasil Pemisahan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUK yang memiliki UUS dan telah mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan izin usaha BUS hasil Pemisahan, persetujuan prinsip yang telah diberikan batal dan menjadi tidak berlaku.

Pasal 13

(1) Permohonan izin usaha BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diajukan oleh BUK yang memiliki UUS dilampiri dengan: a. dokumen permohonan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah; b. bukti pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang beredar secara nasional; c. rancangan Pemisahan yang telah disetujui RUPS; d. fotokopi akta Pemisahan yang dibuat oleh notaris; dan e. bukti penyelesaian atau penetapan skema penyelesaian keberatan yang disepakati BUK yang memiliki UUS dengan kreditur, yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh notaris. (2) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan dari BUK yang memiliki UUS.

Pasal 14

(1) BUK yang memiliki UUS dan mengajukan permohonan persetujuan untuk melaksanakan sinergi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyampaikan dokumen: a. perjanjian kerja sama pelaksanaan sinergi perbankan antara BUK yang memiliki UUS dan BUS hasil Pemisahan; b. opini dewan pengawas syariah terkait pelaksanaan sinergi perbankan; dan c. surat pernyataan direktur BUK yang memiliki UUS yang membawahkan fungsi kepatuhan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung pengajuan permohonan persetujuan. (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan bersamaan dengan penyampaian permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

Persetujuan atau penolakan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum Syariah, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 16

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha BUS hasil Pemisahan.

Pasal 17

(1) BUS hasil Pemisahan harus melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal diperolehnya izin usaha BUS hasil Pemisahan. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUS hasil Pemisahan yang telah mendapat izin usaha belum melaksanakan kegiatan usaha, izin usaha yang telah diberikan batal dan menjadi tidak berlaku. (3) BUS hasil Pemisahan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan dengan melampirkan laporan keuangan BUS hasil Pemisahan.

Pasal 18

(1) BUK wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS. (2) Pengajuan permohonan pencabutan izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen: a. fotokopi akta perubahan anggaran dasar BUK yang telah disetujui Menteri; b. bukti penyelesaian hak dan kewajiban UUS, jika terdapat hak dan kewajiban UUS yang tidak dialihkan kepada BUS hasil Pemisahan; c. surat pernyataan dari Direksi untuk dan atas nama BUK bahwa langkah penyelesaian seluruh kewajiban UUS telah dilakukan; dan d. laporan keuangan BUK setelah pengalihan hak dan kewajiban UUS.

Pasal 19

(1) BUK yang memiliki UUS dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal BUK yang memiliki UUS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUK yang memiliki UUS dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 20

(1) BUS hasil Pemisahan yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (2) BUK yang memiliki UUS yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian permohonan pencabutan izin usaha UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (3) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapus kewajiban BUS hasil Pemisahan atau BUK yang memiliki UUS untuk menyampaikan laporan atau permohonan pencabutan izin usaha UUS dimaksud.

BAB III

PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH DENGAN CARA PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN KEPADA BANK UMUM SYARIAH

Pasal 21

Koreksi

Pemisahan UUS dari BUK dengan cara pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

Koreksi

(1) Rencana Pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilampiri dengan: a. rancangan Pemisahan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan; b. konsep akta Pemisahan; c. dokumen persyaratan administratif untuk penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, jika ada perubahan; d. dokumen persyaratan administratif untuk penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP, jika Pemisahan disertai dengan penggantian atau perubahan PSP; e. dokumen persyaratan administratif untuk wawancara bagi calon anggota dewan pengawas syariah, jika ada perubahan; f. rancangan perubahan anggaran dasar BUK yang memiliki UUS; g. rancangan perubahan anggaran dasar BUS penerima Pemisahan; h. rencana tindak penyelesaian pelampauan batas maksimum penyaluran dana, jika ada; dan i. rancangan perjanjian kerja sama pelaksanaan sinergi perbankan antara BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan, jika ada. (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat bersamaan dengan pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang beredar secara nasional.

Pasal 23

Pasal 24

(1) BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan secara bersama-sama mengajukan permohonan persetujuan Pemisahan UUS dari BUK kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah keputusan RUPS yang menyetujui Pemisahan. (2) Permohonan persetujuan Pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. bukti pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang beredar secara nasional; b. rancangan Pemisahan yang telah disetujui RUPS; c. fotokopi akta Pemisahan yang dibuat oleh notaris; d. fotokopi akta perubahan anggaran dasar BUS penerima Pemisahan yang dibuat oleh notaris; e. bukti penyelesaian atau penetapan skema penyelesaian keberatan yang disepakati BUK yang memiliki UUS dengan kreditur, yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh notaris; dan f. perjanjian kerja sama pelaksanaan sinergi perbankan antara BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan, jika ada. (3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan dari BUK yang memiliki UUS dan/atau BUS penerima Pemisahan.

Pasal 25

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1). (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) diterima secara lengkap. (3) Selain memberikan persetujuan atas permohonan persetujuan Pemisahan, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN: a. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris BUS penerima Pemisahan, jika ada perubahan; b. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP BUS penerima Pemisahan, jika Pemisahan disertai dengan penggantian atau perubahan PSP; dan c. hasil penilaian wawancara terhadap calon anggota dewan pengawas syariah BUS penerima Pemisahan, jika ada perubahan. (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan persetujuan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan disertai alasan secara tertulis.

Pasal 26

(1) Persetujuan Pemisahan dari Otoritas Jasa Keuangan berlaku sejak: a. tanggal persetujuan Menteri atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau b. tanggal pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Pemisahan. (2) BUS penerima Pemisahan wajib melaporkan pelaksanaan Pemisahan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan dilampiri dengan: a. laporan keuangan BUS penerima Pemisahan; dan b. fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

(1) BUK wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS penerima Pemisahan. (2) Pengajuan permohonan pencabutan izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen: a. fotokopi akta perubahan anggaran dasar BUK yang telah disetujui Menteri; b. bukti penyelesaian hak dan kewajiban UUS, jika terdapat hak dan kewajiban UUS yang tidak dialihkan kepada BUS penerima Pemisahan; c. surat pernyataan dari Direksi untuk dan atas nama BUK bahwa langkah penyelesaian seluruh kewajiban UUS telah dilakukan; dan d. laporan keuangan BUK setelah pengalihan hak dan kewajiban UUS.

Pasal 28

(1) BUK yang memiliki UUS dan/atau BUS penerima Pemisahan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal BUK yang memiliki UUS dan/atau BUS penerima Pemisahan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUK yang memiliki UUS dan/atau BUS penerima Pemisahan dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 29

(1) BUS penerima Pemisahan yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (2) BUK yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian permohonan pencabutan izin usaha UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (3) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kewajiban BUS penerima Pemisahan atau BUK untuk menyampaikan laporan atau permohonan pencabutan izin usaha UUS dimaksud.

BAB IV

PENYAMPAIAN

Pasal 30

Koreksi

(1) BUK yang memiliki UUS menyampaikan secara daring melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan dokumen: a. permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; b. permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; c. permohonan persetujuan untuk melaksanakan sinergi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1); dan d. permohonan pencabutan izin usaha UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2). (2) BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan menyampaikan secara daring melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan dokumen: a. rencana Pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dan b. permohonan persetujuan Pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dan ayat (3). (3) BUS hasil Pemisahan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (4) BUS penerima Pemisahan menyampaikan laporan pelaksanaan Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (5) Dalam hal sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) belum tersedia, BUK yang memiliki UUS, BUS hasil Pemisahan, dan/atau BUS penerima Pemisahan menyampaikan dokumen dan laporan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 31

(1) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) ditujukan kepada satuan kerja yang menjalankan fungsi perizinan perbankan syariah di kantor pusat dengan tembusan kepada: a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi BUK dan BUS yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Banten; atau b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi BUK dan BUS yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Banten. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) yang disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) ditujukan kepada: a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi BUS yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Banten; atau b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Banten, dengan tembusan kepada satuan kerja yang menjalankan fungsi perizinan perbankan syariah di kantor pusat.

Rancangan Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b memuat informasi paling sedikit: a. keterangan mengenai BUK yang akan melakukan Pemisahan: 1. nama dan tempat kedudukan; 2. struktur permodalan dan pemegang saham; 3. susunan dan nama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah; dan 4. laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan BUK dan UUS: a) 3 (tiga) tahun buku terakhir; atau b) kurang dari 3 (tiga) tahun buku, jika BUK dan/atau UUS melakukan kegiatan usaha kurang dari 3 (tiga) tahun, yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. b. keterangan mengenai rencana Pemisahan: 1. jadwal rencana dan perkiraan tanggal efektif Pemisahan serta jadwal rencana dan perkiraan tanggal pencabutan izin usaha UUS; 2. alasan serta penjelasan dilakukan Pemisahan; 3. rencana kelanjutan dan/atau pengakhiran jaringan kantor UUS; 4. rencana kelanjutan dan/atau pengakhiran kegiatan usaha UUS; 5. cara penyelesaian hak dan kewajiban BUK terhadap pihak ketiga terkait Pemisahan; 6. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pemisahan; 7. cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban Direktur UUS, dewan pengawas syariah, dan pegawai UUS; dan 8. proyeksi laporan keuangan BUK pasca Pemisahan. c. keterangan BUS hasil Pemisahan: 1. nama dan tempat kedudukan; 2. jaringan kantor; 3. kegiatan usaha/produk/aktivitas; 4. daftar calon pemegang saham berikut rincian kepemilikan masing-masing pemegang saham; 5. susunan dan nama calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah; 6. data keuangan proforma yang diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; 7. proyeksi tingkat kesehatan selama 2 (dua) periode penilaian dengan paling rendah Peringkat Komposit 2 (PK-2), dan rencana perbaikan jika diproyeksikan tingkat kesehatan selama 2 (dua) periode penilaian lebih rendah dari Peringkat Komposit 2 (PK-2); dan 8. penjelasan mengenai manfaat serta risiko yang mungkin timbul akibat Pemisahan beserta mitigasi risiko.

Rancangan Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi: a. keterangan mengenai BUK yang akan melakukan Pemisahan: 1. nama dan tempat kedudukan; 2. struktur permodalan dan pemegang saham; 3. susunan dan nama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah; dan 4. laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan BUK dan UUS: a) 3 (tiga) tahun buku terakhir; atau b) kurang dari 3 (tiga) tahun buku, jika BUK dan/atau UUS melakukan kegiatan usaha kurang dari 3 (tiga) tahun, yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. b. keterangan mengenai rencana Pemisahan: 1. jadwal rencana dan perkiraan tanggal efektif Pemisahan serta jadwal rencana dan perkiraan tanggal pencabutan izin usaha UUS; 2. alasan serta penjelasan dilakukan Pemisahan; 3. rencana kelanjutan dan/atau pengakhiran jaringan kantor UUS; 4. rencana kelanjutan dan/atau pengakhiran kegiatan usaha UUS; 5. cara penyelesaian hak dan kewajiban BUK terhadap pihak ketiga terkait Pemisahan; 6. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pemisahan; 7. cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban Direktur UUS, dewan pengawas syariah, dan pegawai UUS; dan 8. proyeksi laporan keuangan BUK pasca Pemisahan. c. keterangan mengenai BUS yang akan menerima Pemisahan: 1. nama dan tempat kedudukan; 2. struktur permodalan dan pemegang saham; 3. susunan dan nama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah; dan 4. laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan BUS: a) 3 (tiga) tahun buku terakhir; atau b) kurang dari 3 (tiga) tahun buku, jika BUS melakukan kegiatan usaha kurang dari 3 (tiga) tahun, yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. d. keterangan mengenai BUS pasca Pemisahan: 1. nama dan tempat kedudukan; 2. jaringan kantor; 3. kegiatan usaha/produk/aktivitas; 4. daftar calon pemegang saham, jika ada perubahan; 5. susunan dan nama calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah, jika ada perubahan; 6. data keuangan proforma yang diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; 7. proyeksi tingkat kesehatan selama 2 (dua) periode penilaian dengan paling rendah Peringkat Komposit (PK-2), dan rencana perbaikan jika diproyeksikan tingkat kesehatan selama 2 (dua) periode penilaian lebih rendah dari Peringkat Komposit 2 (PK-2); dan 8. penjelasan mengenai manfaat serta risiko yang mungkin timbul akibat Pemisahan beserta mitigasi risiko.

Peraturan Badan Nomor 59-pojk-03-2020 Tahun 2020 tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB IV

Pasal 30

Pasal 31

BAB V

Pasal 32

Pasal 33

BAB VI

Pasal 34

Pasal 35