PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2024 tentang PENETAPAN STATUS PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN BANK UMUM

PERBAN Nomor 5 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 2. Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KCBLN adalah Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri. 3. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. 4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar atau organ atau pihak yang setara bagi KCBLN. 5. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi KCBLN. 6. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi KCBLN. 7. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. 8. Pemegang Saham Pengendali Terakhir yang selanjutnya disingkat PSPT adalah orang perseorangan atau negara yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham perusahaan atau Bank dan merupakan pengendali terakhir atau pemilik manfaat terakhir dari suatu perusahaan, Bank atau kelompok usaha. 9. Capital Surcharge adalah tambahan kapasitas permodalan yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian dalam hal terjadi kegagalan Bank Sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank Sistemik dalam menyerap kerugian. 10. Rencana Aksi Pemulihan adalah rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank. 11. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah giro wajib minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum. 12. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. 13. Bank Asal adalah bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan yang sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya dialihkan kepada Bank Perantara. 14. Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti selanjutnya disingkat KBMI adalah pengelompokan bank yang didasarkan pada modal inti yang dimiliki, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah. 15. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 16. Bank INDONESIA adalah Bank Sentral Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 17. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. 18. Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah komite stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dan UNDANG-UNDANG mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

BAB II

PENETAPAN BANK SISTEMIK DAN CAPITAL SURCHARGE

Pasal 2

Koreksi

(1) Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN Bank Sistemik setelah berkoordinasi dengan Bank INDONESIA dan Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank INDONESIA dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan pemutakhiran daftar Bank Sistemik. (3) Pemutakhiran daftar Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada: a. bulan Maret, dengan menggunakan data sampai dengan posisi bulan Desember tahun sebelumnya; dan b. bulan September, dengan menggunakan data sampai dengan posisi bulan Juni tahun berjalan. (4) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan hasil penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemutakhiran daftar Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 3

(1) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik dan pembentukan Capital Surcharge bagi Bank Sistemik. (2) Masa berlaku penetapan Bank Sistemik dan pembentukan Capital Surcharge sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. periode penetapan bulan Maret, berlaku dari bulan April sampai dengan bulan September tahun berjalan; dan b. periode penetapan bulan September, berlaku dari bulan Oktober tahun berjalan sampai dengan bulan Maret tahun berikutnya.

Pasal 4

(1) Dalam MENETAPKAN Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Otoritas Jasa Keuangan menyusun metodologi penetapan Bank Sistemik. (2) Metodologi penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator: a. ukuran Bank (size); b. kompleksitas kegiatan usaha (complexity); dan c. keterkaitan dengan sistem keuangan (interconnectedness). (3) Metodologi penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penetapan Bank Sistemik dan pemutakhiran daftar Bank Sistemik secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). (4) Otoritas Jasa Keuangan mengkaji ulang metodologi penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 5

(1) Ukuran Bank (size) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diukur dari total eksposur Bank. (2) Total eksposur Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjumlahan dari: a. eksposur pada neraca; b. eksposur pada rekening administratif; dan c. potential future exposure dari transaksi derivatif.

Pasal 6

Kompleksitas kegiatan usaha (complexity) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b memiliki subindikator yang terdiri atas: a. nilai nosional spot dan derivatif over the counter; b. surat berharga dengan kategori pengukuran: 1. nilai wajar yang diperhitungkan pada laba rugi (fair value through profit or loss); dan 2. nilai wajar yang diperhitungkan dalam pendapatan komprehensif lain (fair value through other comprehensive income); c. indikator domestik yang bersifat spesifik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit mencakup: 1. nilai outstanding bank garansi; 2. nilai outstanding irrevocable letter of credit; 3. nilai tercatat portofolio surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara yang dimiliki; 4. jumlah rekening dana pihak ketiga; 5. jumlah rekening kredit atau rekening pembiayaan; dan 6. jumlah kantor cabang dalam dan luar negeri; dan d. ketergantian (substitutability) peran Bank dalam aktivitas sistem pembayaran dan kustodian.

Pasal 7

Keterkaitan dengan sistem keuangan (interconnectedness) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c memiliki subindikator paling sedikit mencakup: a. aset keuangan berupa tagihan atau penempatan pada lembaga jasa keuangan (intra financial system asset); b. kewajiban keuangan pada lembaga jasa keuangan (intra financial system liability); c. nilai tercatat surat berharga yang diterbitkan oleh Bank (securities outstanding); dan d. keterkaitan transaksi antarbank dalam pasar uang (network analysis of the interbank system).

Pasal 8

Berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menghitung skor sistemik (systemic importance score) Bank dan MENETAPKAN ambang batas (threshold) sebagai dasar penetapan Bank Sistemik.

Pasal 9

(1) Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN Capital Surcharge dalam 5 (lima) kelompok (bucket). (2) Besaran Capital Surcharge pada setiap kelompok (bucket) ditetapkan: a. 1,0% (satu koma nol persen) dari aset tertimbang menurut risiko bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 1 (satu); b. 1,5% (satu koma lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 2 (dua); c. 2,0% (dua koma nol persen) dari aset tertimbang menurut risiko bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 3 (tiga); d. 2,5% (dua koma lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 4 (empat); dan e. 3,5% (tiga koma lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 5 (lima).

Pasal 10

(1) Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN pengelompokan Bank Sistemik berdasarkan skor sistemik (systemic importance score) dalam kelompok (bucket) 1 (satu) sampai dengan kelompok (bucket) 4 (empat). (2) Dalam hal terdapat Bank yang memiliki skor sistemik (systemic importance score) yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok (bucket) 1 (satu) sampai dengan kelompok (bucket) 4 (empat), Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN: a. Bank Sistemik tersebut ke dalam kelompok (bucket) 5 (lima); dan b. pembentukan 1 (satu) kelompok (bucket) di atas kelompok (bucket) 5 (lima). (3) Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN 1 (satu) kelompok (bucket) lebih tinggi setiap kali terdapat Bank Sistemik yang ditetapkan dalam kelompok (bucket) tertinggi sebelumnya. (4) Setiap penambahan 1 (satu) kelompok (bucket) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), besaran Capital Surcharge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan meningkat sebesar 1% (satu persen) dari aset tertimbang menurut risiko.

Pasal 11

(1) Bank Sistemik wajib membentuk Capital Surcharge sesuai dengan besaran Capital Surcharge yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (4). (2) Capital Surcharge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi Bank Sistemik dengan menggunakan modal inti utama (common equity tier 1). (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meninjau ulang dan menyesuaikan penetapan besaran serta waktu pemenuhan Capital Surcharge, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Pasal 12

(1) Bank yang pada saat ditetapkan sebagai Bank Sistemik tidak dapat memenuhi kewajiban pemenuhan Capital Surcharge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib menyampaikan rencana pemenuhan Capital Surcharge kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2) Rencana pemenuhan Capital Surcharge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan melalui sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan. (5) Penyampaian melalui sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan kepada: a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau bertempat kedudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat atau bertempat kedudukan di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten.

Pasal 13

(1) Bank Sistemik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan/atau Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Bank Sistemik yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian rencana pemenuhan Capital Surcharge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (3) Bank yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap wajib menyampaikan rencana pemenuhan Capital Surcharge kepada Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal Bank Sistemik telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan/atau ayat (3), Bank Sistemik dikenai sanksi administratif berupa: a. larangan untuk menerbitkan produk baru; b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; d. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau e. penurunan penilaian tingkat kesehatan Bank Sistemik. (5) Dalam hal Bank Sistemik telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (4), pihak utama Bank Sistemik dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Metodologi Penetapan Bank Sistemik

Pasal 4

Koreksi

(1) Dalam MENETAPKAN Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Otoritas Jasa Keuangan menyusun metodologi penetapan Bank Sistemik. (2) Metodologi penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator: a. ukuran Bank (size); b. kompleksitas kegiatan usaha (complexity); dan c. keterkaitan dengan sistem keuangan (interconnectedness). (3) Metodologi penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penetapan Bank Sistemik dan pemutakhiran daftar Bank Sistemik secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). (4) Otoritas Jasa Keuangan mengkaji ulang metodologi penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 5

(1) Ukuran Bank (size) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diukur dari total eksposur Bank. (2) Total eksposur Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjumlahan dari: a. eksposur pada neraca; b. eksposur pada rekening administratif; dan c. potential future exposure dari transaksi derivatif.

Pasal 6

Kompleksitas kegiatan usaha (complexity) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b memiliki subindikator yang terdiri atas: a. nilai nosional spot dan derivatif over the counter; b. surat berharga dengan kategori pengukuran: 1. nilai wajar yang diperhitungkan pada laba rugi (fair value through profit or loss); dan 2. nilai wajar yang diperhitungkan dalam pendapatan komprehensif lain (fair value through other comprehensive income); c. indikator domestik yang bersifat spesifik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit mencakup: 1. nilai outstanding bank garansi; 2. nilai outstanding irrevocable letter of credit; 3. nilai tercatat portofolio surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara yang dimiliki; 4. jumlah rekening dana pihak ketiga; 5. jumlah rekening kredit atau rekening pembiayaan; dan 6. jumlah kantor cabang dalam dan luar negeri; dan d. ketergantian (substitutability) peran Bank dalam aktivitas sistem pembayaran dan kustodian.

Pasal 7

Keterkaitan dengan sistem keuangan (interconnectedness) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c memiliki subindikator paling sedikit mencakup: a. aset keuangan berupa tagihan atau penempatan pada lembaga jasa keuangan (intra financial system asset); b. kewajiban keuangan pada lembaga jasa keuangan (intra financial system liability); c. nilai tercatat surat berharga yang diterbitkan oleh Bank (securities outstanding); dan d. keterkaitan transaksi antarbank dalam pasar uang (network analysis of the interbank system).

Pasal 8

Berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menghitung skor sistemik (systemic importance score) Bank dan MENETAPKAN ambang batas (threshold) sebagai dasar penetapan Bank Sistemik.

BAB Ketiga

Capital Surcharge

Pasal 9

Koreksi

(1) Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN Capital Surcharge dalam 5 (lima) kelompok (bucket). (2) Besaran Capital Surcharge pada setiap kelompok (bucket) ditetapkan: a. 1,0% (satu koma nol persen) dari aset tertimbang menurut risiko bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 1 (satu); b. 1,5% (satu koma lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 2 (dua); c. 2,0% (dua koma nol persen) dari aset tertimbang menurut risiko bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 3 (tiga); d. 2,5% (dua koma lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 4 (empat); dan e. 3,5% (tiga koma lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 5 (lima).

Pasal 10

(1) Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN pengelompokan Bank Sistemik berdasarkan skor sistemik (systemic importance score) dalam kelompok (bucket) 1 (satu) sampai dengan kelompok (bucket) 4 (empat). (2) Dalam hal terdapat Bank yang memiliki skor sistemik (systemic importance score) yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok (bucket) 1 (satu) sampai dengan kelompok (bucket) 4 (empat), Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN: a. Bank Sistemik tersebut ke dalam kelompok (bucket) 5 (lima); dan b. pembentukan 1 (satu) kelompok (bucket) di atas kelompok (bucket) 5 (lima). (3) Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN 1 (satu) kelompok (bucket) lebih tinggi setiap kali terdapat Bank Sistemik yang ditetapkan dalam kelompok (bucket) tertinggi sebelumnya. (4) Setiap penambahan 1 (satu) kelompok (bucket) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), besaran Capital Surcharge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan meningkat sebesar 1% (satu persen) dari aset tertimbang menurut risiko.

Pasal 11

(1) Bank Sistemik wajib membentuk Capital Surcharge sesuai dengan besaran Capital Surcharge yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (4). (2) Capital Surcharge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi Bank Sistemik dengan menggunakan modal inti utama (common equity tier 1). (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meninjau ulang dan menyesuaikan penetapan besaran serta waktu pemenuhan Capital Surcharge, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Pasal 12

(1) Bank yang pada saat ditetapkan sebagai Bank Sistemik tidak dapat memenuhi kewajiban pemenuhan Capital Surcharge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib menyampaikan rencana pemenuhan Capital Surcharge kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2) Rencana pemenuhan Capital Surcharge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan melalui sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan. (5) Penyampaian melalui sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan kepada: a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau bertempat kedudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat atau bertempat kedudukan di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten.

BAB III

RENCANA AKSI PEMULIHAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Bank dalam tindakan resolusi Lembaga Penjamin Simpanan dikecualikan dari kewajiban penyusunan dan penyampaian Rencana Aksi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Koreksi

(1) Rencana Aksi Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS. (2) Dalam hal Rencana Aksi Pemulihan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan belum memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib meminta persetujuan Rencana Aksi Pemulihan pada RUPS berikutnya.

Pasal 16

(1) Penyampaian Rencana Aksi Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib ditandatangani oleh direktur utama, komisaris utama, dan PSP. (2) Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki unit usaha syariah, penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari dewan pengawas syariah. (3) Opini dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam Rencana Aksi Pemulihan yang disampaikan oleh Bank.

Pasal 17

Direksi wajib: a. menyusun Rencana Aksi Pemulihan secara realistis dan komprehensif; b. menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada pemegang saham pada RUPS untuk memperoleh persetujuan; c. mengkomunikasikan Rencana Aksi Pemulihan kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank; d. melakukan evaluasi dan pengujian (stress testing) Rencana Aksi Pemulihan secara berkala; dan e. mengimplementasikan Rencana Aksi Pemulihan secara efektif dan tepat waktu.

Pasal 18

(1) Rencana Aksi Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. (2) Dewan Komisaris wajib melakukan: a. pengawasan terhadap implementasi Rencana Aksi Pemulihan; dan b. evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi Pemulihan.

Pasal 19

(1) Bank harus memiliki pedoman Rencana Aksi Pemulihan yang paling sedikit memuat: a. pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam: 1. menyusun Rencana Aksi Pemulihan; 2. menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan; dan 3. mengkomunikasikan Rencana Aksi Pemulihan kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank; b. pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan pengujian (stress testing) Rencana Aksi Pemulihan; dan c. pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam implementasi Rencana Aksi Pemulihan. (2) Untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pedoman Rencana Aksi Pemulihan paling sedikit memuat: a. prosedur untuk memastikan implementasi Rencana Aksi Pemulihan tepat waktu; dan b. prosedur pengambilan keputusan dan prosedur eskalasi dalam pengambilan keputusan. (3) Bank dapat membentuk grup manajemen krisis untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Pemulihan. (4) Grup manajemen krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan pedoman yang paling sedikit memuat prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

Pedoman Rencana Aksi Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun dengan menerapkan tata kelola yang baik pada Bank.

Pasal 21

Bank wajib mengembangkan sistem informasi manajemen yang andal untuk mendukung evaluasi dan pengujian (stress testing), serta implementasi Rencana Aksi Pemulihan.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 14

Koreksi

(1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Bank dalam tindakan resolusi Lembaga Penjamin Simpanan dikecualikan dari kewajiban penyusunan dan penyampaian Rencana Aksi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Koreksi

(1) Rencana Aksi Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS. (2) Dalam hal Rencana Aksi Pemulihan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan belum memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib meminta persetujuan Rencana Aksi Pemulihan pada RUPS berikutnya.

Pasal 16

(1) Penyampaian Rencana Aksi Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib ditandatangani oleh direktur utama, komisaris utama, dan PSP. (2) Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki unit usaha syariah, penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari dewan pengawas syariah. (3) Opini dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam Rencana Aksi Pemulihan yang disampaikan oleh Bank.

Pasal 17

Direksi wajib: a. menyusun Rencana Aksi Pemulihan secara realistis dan komprehensif; b. menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada pemegang saham pada RUPS untuk memperoleh persetujuan; c. mengkomunikasikan Rencana Aksi Pemulihan kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank; d. melakukan evaluasi dan pengujian (stress testing) Rencana Aksi Pemulihan secara berkala; dan e. mengimplementasikan Rencana Aksi Pemulihan secara efektif dan tepat waktu.

Pasal 18

(1) Rencana Aksi Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. (2) Dewan Komisaris wajib melakukan: a. pengawasan terhadap implementasi Rencana Aksi Pemulihan; dan b. evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi Pemulihan.

BAB 2

Ringkasan Eksekutif

Pasal 23

Koreksi

Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a paling sedikit memuat ringkasan mengenai: a. gambaran umum Bank; b. opsi pemulihan; dan c. pengungkapan Rencana Aksi Pemulihan.

Pasal 24

Koreksi

Gambaran umum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b paling sedikit memuat: a. kondisi Bank; b. lini bisnis, jaringan kantor, dan perusahaan anak Bank yang material; c. struktur kelompok usaha Bank; d. keterkaitan usaha Bank; dan e. analisis skenario dampak perubahan kondisi Bank.

Pasal 25

Kondisi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a paling sedikit memuat: a. kepemilikan; b. aspek bisnis dan kinerja; c. rencana bisnis; d. strategi pengelolaan risiko; e. jaringan kantor; dan f. perusahaan anak.

Pasal 26

(1) Lini bisnis, jaringan kantor, dan perusahaan anak Bank yang material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b menguraikan mengenai lini bisnis, jaringan kantor, dan perusahaan anak Bank yang memiliki kriteria meliputi: a. berkontribusi dalam aktivitas pencapaian laba, penghimpunan dana, penyaluran dana, termasuk terhadap kinerja keuangan Bank secara signifikan; b. menanggung risiko besar dalam skenario terburuk yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank secara individu dan secara konsolidasi; c. tidak dapat dibubarkan atau ditutup tanpa memicu risiko yang besar terhadap Bank; d. berperan penting bagi stabilitas keuangan Bank; dan/atau e. melakukan aktivitas operasional dan aktivitas pengelolaan risiko yang mendukung langsung pelaksanaan fungsi bisnis, termasuk keterkaitan operasional terhadap suatu fungsi dengan fungsi lain dalam Bank. (2) Bank harus mengungkapkan kriteria material dari lini bisnis, jaringan kantor, dan perusahaan anak Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Struktur kelompok usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c menguraikan struktur usaha yang terkait dengan Bank, PSP sampai dengan PSPT, dan perusahaan terelasi (sister company).

Pasal 28

(1) Keterkaitan usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi: a. keterkaitan usaha yang material secara intra- grup; dan b. keterkaitan usaha yang material secara eksternal. (2) Keterkaitan usaha Bank yang material secara intra- grup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit menguraikan hubungan keuangan, penyertaan modal, dan kesepakatan dukungan keuangan intra-grup. (3) Keterkaitan usaha Bank yang material secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit menguraikan mengenai eksposur, kewajiban, produk, dan/atau jasa, yang signifikan kepada mitra bisnis utama. (4) Bank harus mengungkapkan kriteria material dari keterkaitan usaha Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Analisis skenario dampak perubahan kondisi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi analisis skenario terhadap kondisi stress yang terjadi pada Bank: a. secara individu (idiosyncratic); dan b. secara eksternal yang terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (market-wide shock), paling sedikit terhadap kondisi permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset.

BAB 3

Gambaran Umum Bank

Pasal 24

Koreksi

Gambaran umum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b paling sedikit memuat: a. kondisi Bank; b. lini bisnis, jaringan kantor, dan perusahaan anak Bank yang material; c. struktur kelompok usaha Bank; d. keterkaitan usaha Bank; dan e. analisis skenario dampak perubahan kondisi Bank.

Pasal 25

Koreksi

Kondisi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a paling sedikit memuat: a. kepemilikan; b. aspek bisnis dan kinerja; c. rencana bisnis; d. strategi pengelolaan risiko; e. jaringan kantor; dan f. perusahaan anak.

Pasal 26

(1) Lini bisnis, jaringan kantor, dan perusahaan anak Bank yang material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b menguraikan mengenai lini bisnis, jaringan kantor, dan perusahaan anak Bank yang memiliki kriteria meliputi: a. berkontribusi dalam aktivitas pencapaian laba, penghimpunan dana, penyaluran dana, termasuk terhadap kinerja keuangan Bank secara signifikan; b. menanggung risiko besar dalam skenario terburuk yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank secara individu dan secara konsolidasi; c. tidak dapat dibubarkan atau ditutup tanpa memicu risiko yang besar terhadap Bank; d. berperan penting bagi stabilitas keuangan Bank; dan/atau e. melakukan aktivitas operasional dan aktivitas pengelolaan risiko yang mendukung langsung pelaksanaan fungsi bisnis, termasuk keterkaitan operasional terhadap suatu fungsi dengan fungsi lain dalam Bank. (2) Bank harus mengungkapkan kriteria material dari lini bisnis, jaringan kantor, dan perusahaan anak Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Struktur kelompok usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c menguraikan struktur usaha yang terkait dengan Bank, PSP sampai dengan PSPT, dan perusahaan terelasi (sister company).

Pasal 28

(1) Keterkaitan usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi: a. keterkaitan usaha yang material secara intra- grup; dan b. keterkaitan usaha yang material secara eksternal. (2) Keterkaitan usaha Bank yang material secara intra- grup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit menguraikan hubungan keuangan, penyertaan modal, dan kesepakatan dukungan keuangan intra-grup. (3) Keterkaitan usaha Bank yang material secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit menguraikan mengenai eksposur, kewajiban, produk, dan/atau jasa, yang signifikan kepada mitra bisnis utama. (4) Bank harus mengungkapkan kriteria material dari keterkaitan usaha Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Analisis skenario dampak perubahan kondisi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi analisis skenario terhadap kondisi stress yang terjadi pada Bank: a. secara individu (idiosyncratic); dan b. secara eksternal yang terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (market-wide shock), paling sedikit terhadap kondisi permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset.

Pasal 30

(1) Bank wajib menyusun dan MENETAPKAN opsi pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c secara rinci disertai tahapan pelaksanaan secara realistis. (2) Penetapan opsi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: a. indikator yang digunakan dalam Rencana Aksi Pemulihan; dan b. trigger level dari setiap indikator yang digunakan dalam Rencana Aksi Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk mengaktivasi implementasi Rencana Aksi Pemulihan.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2024 tentang PENETAPAN STATUS PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN BANK UMUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 3

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 4

Pasal 30

BAB 5

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam