PERBAN

Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah

PERBAN Nomor 19 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

AKSES PEMBIAYAAN KEPADA UMKM

Pasal 2

(1) Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM wajib dilakukan oleh Bank dan LKNB. (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bank umum; dan b. bank perekonomian rakyat, yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. (3) LKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perusahaan pembiayaan; b. perusahaan modal ventura; c. lembaga keuangan mikro; d. penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi; e. perusahaan pergadaian; dan f. LKNB lainnya, yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 3

(1) Otoritas Jasa Keuangan mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan akses Pembiayaan dari Bank dan LKNB kepada UMKM. (2) Untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan: a. melakukan pengelolaan dan analisis data terkait Pembiayaan kepada UMKM; b. menyusun dan mereviu kebijakan Pembiayaan kepada UMKM; c. memberikan rekomendasi kebijakan UMKM; dan/atau d. berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan/atau pihak lain. (3) Otoritas Jasa Keuangan mendorong LJK untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

Pasal 4

(1) Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyaluran Pembiayaan melalui: a. penetapan kebijakan khusus dalam Pembiayaan kepada UMKM; b. penyusunan skema khusus Pembiayaan kepada UMKM; c. percepatan proses bisnis dalam penyaluran Pembiayaan kepada UMKM; d. penetapan biaya terkait Pembiayaan kepada UMKM yang dibebankan secara wajar; dan/atau e. bentuk kemudahan lainnya. (2) Bank dan LKNB dapat bekerja sama dalam memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

(1) Bank atau LKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis. (2) Dalam hal Bank atau LKNB telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bank atau LKNB dikenai sanksi administratif berupa: a. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau d. penurunan hasil penilaian tingkat kesehatan.

BAB III

TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO, DAN RENCANA PEMBIAYAAN KEPADA UMKM

Pasal 6

(1) Bank dan LKNB wajib MENETAPKAN tugas dan tanggung jawab yang jelas dari: a. direksi; b. dewan komisaris; dan c. dewan pengawas syariah bagi Bank dan LKNB yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dalam memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM. (2) Tugas dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib paling sedikit MENETAPKAN: a. rencana strategis pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM yang disesuaikan dengan dukungan permodalan, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung; dan b. kebijakan dan prosedur untuk seluruh proses bisnis pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, yang paling sedikit memuat: 1. prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan kepada UMKM; 2. kebijakan persetujuan Pembiayaan kepada UMKM; 3. dokumentasi dan administrasi Pembiayaan kepada UMKM; 4. pengawasan Pembiayaan kepada UMKM; dan 5. penyelesaian Pembiayaan kepada UMKM yang bermasalah. (3) Bank dan LKNB wajib melakukan penginian dan kaji ulang kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. (4) Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib paling sedikit mengarahkan dan memantau: a. rencana strategis pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM; dan b. pelaksanaan tata kelola dalam pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM. (5) Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib paling sedikit: a. melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dalam pemberian Pembiayaan kepada UMKM sesuai dengan prinsip syariah; dan b. mengarahkan dan memantau pelaksanaan tata kelola syariah dalam pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM.

Pasal 7

(1) Bank dan LKNB wajib memiliki unit atau fungsi yang bertugas menangani pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, sesuai dengan skala usaha dan kompleksitas Bank dan LKNB. (2) Unit atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh unit atau fungsi lain pada Bank dan LKNB. (3) Perangkapan unit atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai perangkapan unit atau fungsi pada masing- masing Bank dan LKNB.

Pasal 8

(1) Bank dan LKNB yang telah memiliki kewajiban penerapan manajemen risiko wajib menerapkan manajemen risiko dalam memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko, bagi masing-masing Bank dan LKNB. (2) LKNB yang belum memiliki kewajiban menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan manajemen risiko dalam memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM paling sedikit memuat penguatan terhadap aspek: a. pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah; b. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh. (3) Bank atau LKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko, bagi masing-masing Bank dan LKNB.

Pasal 9

(1) Bank dan LKNB wajib menyampaikan rencana penyaluran Pembiayaan kepada UMKM dalam rencana bisnis. (2) Bank dan LKNB wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana penyaluran Pembiayaan kepada UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam laporan realisasi rencana bisnis. (3) Tata cara dan mekanisme penyampaian rencana penyaluran Pembiayaan kepada UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis, bagi masing-masing Bank dan LKNB. (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi LKNB yang belum memiliki kewajiban penyampaian rencana bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan non bank. (5) Bank atau LKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis, bagi masing-masing Bank dan LKNB.

Pasal 10

(1) Bank atau LKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), dan/atau Pasal 8 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis. (2) Dalam hal Bank atau LKNB telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), dan/atau Pasal 8 ayat (2), Bank atau LKNB dikenai sanksi administratif berupa: a. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau d. penurunan hasil penilaian tingkat kesehatan.

BAB Kesatu

Tata Kelola dalam Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM

Pasal 6

(1) Bank dan LKNB wajib MENETAPKAN tugas dan tanggung jawab yang jelas dari: a. direksi; b. dewan komisaris; dan c. dewan pengawas syariah bagi Bank dan LKNB yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dalam memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM. (2) Tugas dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib paling sedikit MENETAPKAN: a. rencana strategis pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM yang disesuaikan dengan dukungan permodalan, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung; dan b. kebijakan dan prosedur untuk seluruh proses bisnis pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, yang paling sedikit memuat: 1. prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan kepada UMKM; 2. kebijakan persetujuan Pembiayaan kepada UMKM; 3. dokumentasi dan administrasi Pembiayaan kepada UMKM; 4. pengawasan Pembiayaan kepada UMKM; dan 5. penyelesaian Pembiayaan kepada UMKM yang bermasalah. (3) Bank dan LKNB wajib melakukan penginian dan kaji ulang kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. (4) Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib paling sedikit mengarahkan dan memantau: a. rencana strategis pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM; dan b. pelaksanaan tata kelola dalam pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM. (5) Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib paling sedikit: a. melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dalam pemberian Pembiayaan kepada UMKM sesuai dengan prinsip syariah; dan b. mengarahkan dan memantau pelaksanaan tata kelola syariah dalam pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM.

Pasal 7

(1) Bank dan LKNB wajib memiliki unit atau fungsi yang bertugas menangani pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, sesuai dengan skala usaha dan kompleksitas Bank dan LKNB. (2) Unit atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh unit atau fungsi lain pada Bank dan LKNB. (3) Perangkapan unit atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai perangkapan unit atau fungsi pada masing- masing Bank dan LKNB.

BAB IV

BENTUK KEMUDAHAN AKSES PEMBIAYAAN UMKM

Pasal 11

(1) Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM dilakukan dengan menerapkan prinsip mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif. (2) Dalam memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM sesuai prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dan LKNB: a. MENETAPKAN tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance); dan b. mempertimbangkan: 1. skala dan kompleksitas bisnis Bank dan LKNB; dan 2. kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki Bank dan LKNB.

Pasal 12

(1) Bank dan LKNB MENETAPKAN kebijakan khusus dalam Pembiayaan kepada UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a. (2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. penyederhanaan persyaratan dalam penyaluran Pembiayaan kepada UMKM; dan/atau b. penetapan kriteria khusus dalam penilaian kelayakan penyaluran Pembiayaan bagi nasabah/debitur atau calon nasabah/debitur UMKM.

Pasal 13

(1) Dalam memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, Bank dan LKNB menyusun skema khusus penyaluran Pembiayaan kepada UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan/atau siklus usaha UMKM. (2) Dalam menyusun skema khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dan LKNB dapat menerima jaminan berupa kekayaan intelektual yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (3) Penyelenggaraan Pembiayaan dengan skema khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bagi Bank atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha bagi LKNB.

Pasal 14

(1) Bank dan LKNB melakukan percepatan proses bisnis penyaluran Pembiayaan kepada UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c melalui: a. penyederhanaan jenjang persetujuan atas pengajuan Pembiayaan dari nasabah/debitur dan/atau calon nasabah/debitur UMKM; dan/atau b. pengembangan metode penilaian Pembiayaan. (2) Selain dilakukan oleh Bank dan LKNB secara mandiri, pengembangan metode penilaian Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Bank dan LKNB melalui kerja sama dengan pihak ketiga. (3) Bank dan LKNB yang mengembangkan metode penilaian Pembiayaan melalui kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memastikan bahwa pihak ketiga telah berizin dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Bank dan LKNB yang mengembangkan metode penilaian Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melakukan penginian dan kaji ulang terhadap keandalan metode penilaian Pembiayaan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 15

(1) Bank dan LKNB yang mengembangkan metode penilaian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dapat menggunakan sistem teknologi informasi yang disediakan secara mandiri atau melalui kerja sama dengan pihak penyedia jasa teknologi informasi. (2) Penggunaan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi bagi Bank atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bagi LKNB.

Pasal 16

(1) Bank dan LKNB wajib melakukan evaluasi terhadap kewajaran penentuan biaya terkait Pembiayaan kepada UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d yang dibebankan kepada nasabah/debitur dan/atau calon nasabah/debitur UMKM, secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dan LKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk melakukan evaluasi. (3) Kebijakan dan prosedur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib paling sedikit memuat: a. tata cara evaluasi kewajaran biaya terkait Pembiayaan kepada UMKM; b. evaluasi perhitungan sumber biaya dana dan komponen biaya terkait Pembiayaan kepada UMKM; dan c. analisis dampak perubahan biaya terkait Pembiayaan kepada UMKM. (4) Bank dan LKNB menyesuaikan penetapan biaya terkait Pembiayaan kepada UMKM yang dibebankan kepada nasabah/debitur dan/atau calon nasabah/debitur UMKM berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

(1) Bank atau LKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), ayat (4), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis. (2) Dalam hal Bank atau LKNB telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), ayat (4), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Bank atau LKNB dikenai sanksi administratif berupa: a. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau d. penurunan hasil penilaian tingkat kesehatan.

BAB VI

KEMITRAAN DALAM PEMBERIAN KEMUDAHAN AKSES PEMBIAYAAN UMKM OLEH BANK DAN LKNB

Pasal 20

(1) Bank dan LKNB dapat bekerja sama dengan mitra yang mendukung pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM. (2) Mitra Bank dan LKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. LJK berupa: 1. perusahaan penjaminan; dan/atau 2. perusahaan asuransi, yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah; b. penyelenggara layanan urun dana; c. penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan; dan/atau d. pihak lain. (3) Bank dan LKNB wajib memastikan bahwa mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain yang berwenang. (4) Untuk mendukung pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM oleh Bank dan LKNB, mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat memberikan fasilitas kemudahan tertentu dengan tetap memperhatikan prinsip kehati- hatian.

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan kerja sama dengan mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bank dan LKNB wajib memiliki perjanjian kerja sama. (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban; b. ruang lingkup kerja sama; c. jangka waktu kerja sama; d. syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerja sama; e. mekanisme penghentian kerja sama; f. metode penyelesaian sengketa; dan g. mekanisme pembayaran hasil pemulihan tagihan subrogasi, bagi Bank dan LKNB yang melaksanakan kerja sama dengan mitra LJK berupa perusahaan penjaminan dan/atau perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a.

Pasal 22

(1) Bank atau LKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan/atau Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis. (2) Dalam hal Bank atau LKNB telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan/atau Pasal 21, Bank atau LKNB dikenai sanksi administratif berupa: a. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau d. penurunan hasil penilaian tingkat kesehatan.

BAB X

INSENTIF BAGI BANK DAN LKNB

Pasal 28

(1) Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat melakukan pengembangan produk bank lanjutan berbasis teknologi informasi untuk memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM. (2) Dalam melakukan pengembangan produk bank lanjutan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank umum harus memiliki infrastruktur teknologi informasi dan manajemen pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. (3) Bank umum yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan izin dalam bentuk pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan produk bank lanjutan baru kepada Otoritas Jasa Keuangan. (4) Kecuali ketentuan mengenai keharusan memiliki infrastruktur teknologi informasi dan manajemen pengelolaan infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mekanisme penyelenggaraan pengembangan produk bank lanjutan berbasis teknologi informasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum.

Pasal 29

(1) Bank perekonomian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat membuka sentra keuangan khusus dengan kegiatan berupa layanan penyaluran dana kepada UMKM untuk mendukung Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM. (2) Bank perekonomian rakyat yang akan membuka sentra keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin pembukaan sentra keuangan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan hanya melampirkan dokumen bukti kesiapan operasional sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah. (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan sentra keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. (4) Kecuali ketentuan mengenai: a. dokumen bukti kesiapan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan b. jangka waktu pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan sentra keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tata cara dan persyaratan pembukaan sentra keuangan khusus dengan kegiatan berupa layanan penyaluran dana kepada UMKM dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.

Pasal 30

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan kemudahan persyaratan kepada LKNB dalam mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang mendukung sektor UMKM, berdasarkan pertimbangan tertentu. (2) Pemberian kemudahan persyaratan kepada LKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan kecukupan penerapan manajemen risiko.

Pasal 31

Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan kembali atas izin atau persetujuan yang telah diberikan dengan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, atau Pasal 30, jika terdapat ketidaksesuaian implementasi izin atau persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.