PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2011 tentang BANTUAN HUKUM

PERBAN Nomor 1 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan: 1. Masalah Hukum adalah perkara atau sengketa hukum di lingkungan Lembaga Sandi Negara atau di dalam proses peradilan. 2. Pegawai adalah Pegawai Negeri di lingkungan Lembaga Sandi Negara. 3. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Lembaga Sandi Negara yang diberikan kepada unit kerja, Pegawai dan mahasiswa STSN beserta keluarganya, peserta diklat di Lembaga Sandi Negara, serta Pegawai yang telah pensiun yang menghadapi Masalah Hukum pada saat menjalankan tugas dan fungsinya. 4. Pertimbangan Hukum adalah saran hukum yang diberikan berdasarkan analisis hukum. 5. Konsultasi Hukum adalah permintaan saran atau pendapat kepada penyelenggara Bantuan Hukum guna memperoleh Pertimbangan Hukum. 6. Tindakan Hukum adalah tindakan yang didasarkan atas Pertimbangan Hukum dan berdampak hukum. 7. Lemsaneg adalah Lembaga Sandi Negara.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 13

Koreksi

Bantuan Hukum diberikan untuk perkara atau sengketa: a. tata usaha negara; b. pidana; dan/atau c. perdata.

Pasal 14

Koreksi

Bantuan Hukum di bidang tata usaha negara, meliputi: a. memberikan Konsultasi Hukum kepada Tim Pemeriksa selaku pemeriksa Pegawai; b. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan pembuktian di pengadilan; c. mendampingi atau mewakili pejabat tata usaha negara dalam menyelesaikan permasalahan tata usaha negara dengan dibekali surat kuasa khusus dari pejabat yang sedang mengalami Masalah Hukum; d. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; dan e. bantuan menyempurnakan gugatan, jawaban, replik, duplik, saksi, bukti, kesimpulan, dan Tindakan Hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan.

Pasal 15

(1) Bantuan Hukum di bidang pidana diberikan terhadap Pegawai yang diminta keterangannya dan/atau kesaksiannya dalam tindak pidana atau disangka dan/atau didakwa melakukan tindak pidana. (2) Penyelenggara Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum di bidang pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: a. Pertimbangan Hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau tersangka dan/atau terdakwa dalam setiap tahapan pemeriksaan; b. Konsultasi Hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana; c. pemahaman tentang ketentuan hukum pidana maupun hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh Pegawai yang menjadi saksi, ahli, tersangka, dan/atau terdakwa; d. bantuan menyusun atau menyiapkan materi tertulis untuk kepentingan kesaksian, saksi, dan/atau alat bukti bagi Pegawai; e. pendampingan Pegawai pada saat pemeriksaan perkara maupun proses peradilan perkara pidana; f. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; dan g. bantuan menyempurnakan jawaban, duplik, dan Tindakan Hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan.

Pasal 16

Penyelenggara Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum kepada Pegawai dalam kasus perdata dalam bentuk: a. memberikan Pertimbangan Hukum dan Konsultasi Hukum atas Masalah Hukum yang berpotensi atau menimbulkan gugatan; b. mengupayakan penyelesaian Masalah Hukum melalui jalur di luar pengadilan, antara lain mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau arbitrase; c. pendampingan Pegawai pada saat proses pemeriksaan maupun proses dalam peradilan perkara perdata; d. bantuan menyiapkan saksi dan/atau alat bukti bagi Pegawai; e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; dan f. bantuan menyempurnakan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan Tindakan Hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2011 tentang BANTUAN HUKUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17