PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PERKEBUNRAYAAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN

PERBAN Nomor 1 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan adalah jumlah dan komposisi jabatan fungsional teknisi perkebunrayaan dan jabatan fungsional analis perkebunrayaan yang diperlukan pada kebun raya untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta mencapai rencana strategis dan indikator kinerja secara profesional dalam jangka waktu tertentu. 2. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola- pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 5. Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengelolaan teknis di bidang perkebunrayaan. 6. Pejabat Fungsional Teknisi Perkebunrayaan yang selanjutnya disebut Teknisi Perkebunrayaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan teknis di bidang perkebunrayaan. 7. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan analisis perkebunrayaan. 8. Pejabat Fungsional Analis Perkebunrayaan yang selanjutnya disebut Analis Perkebunrayaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisis perkebunrayaan. 9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perkebunrayaan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah instansi pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pembinaan terhadap jabatan fungsional perkebunrayaan dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya disingkat LIPI. 10. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 11. Kebun Raya Pemerintah Pusat adalah Kebun Raya yang kewenangannya dilaksanakan oleh LIPI. 12. Kebun Raya Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kebun Raya yang kewenangannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. 13. Kebun Raya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Kebun Raya yang kewenangannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

PENGHITUNGAN

Pasal 4

Koreksi

Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi: a. luas area kebun raya yang dikelola; b. jumlah koleksi tumbuhan yang ditanam; c. prioritas keterwakilan ekoregion; dan d. jumlah pengguna layanan perkebunrayaan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Indikator luas area Kebun Raya yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung berdasarkan luas zona koleksi. (2) Zona koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petak koleksi tumbuhan yang ditentukan berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola tersebut. (3) Luas zona koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan luas zona koleksi yang tercantum dalam dokumen rencana induk (master plan) Kebun Raya.

Pasal 6

Indikator jumlah koleksi tumbuhan yang ditanam, prioritas keterwakilan ekoregion, dan jumlah pengguna layanan perkebunrayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan pada kategori Kebun Raya yang terdiri atas: a. Kebun Raya Pemerintah Pusat; b. Kebun Raya Pemerintah Daerah Provinsi; dan c. Kebun Raya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

(1) Kebutuhan penghitungan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan berdasarkan kategori Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung berdasarkan rasio pengelola terhadap luas lahan dikali dengan zona koleksi. (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Pejabat Fungsional Analis Perkebunrayaan.

Pasal 8

Rasio pengelola terhadap luas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut: a. Kebun Raya Pemerintah Pusat dengan rasio 1/3.572 m2 (satu per tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi); b. Kebun Raya Pemerintah Daerah Provinsi dengan rasio 1/8.333 m2 (satu per delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi); dan c. Kebun Raya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan rasio 1/12.500 m2 (satu per dua belas ribu lima ratus meter persegi.

Pasal 9

Penghitungan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 sebagai berikut: a. Kebun Raya Pemerintah Pusat dengan penghitungan 1/3.572 m2 (satu per tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) dikalikan dengan luas zona koleksi; b. Kebun Raya Pemerintah Daerah Provinsi dengan penghitungan 1/8.333 m2 (satu per delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) dikalikan dengan luas zona koleksi; dan c. Kebun Raya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan penghitungan 1/12.500 m2 (satu per dua belas ribu lima ratus meter persegi) dikalikan dengan luas zona koleksi.

BAB III

KOMPOSISI

Pasal 10

Koreksi

Komposisi Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan sebagai berikut: a. Komposisi Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan ditetapkan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari jumlah total kebutuhan jabatan; dan b. Komposisi Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan ditetapkan sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah total kebutuhan jabatan.

Pasal 11

Koreksi

(1) Komposisi Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan berdasarkan kategori Kebun Raya Pemerintah Pusat, Kebun Raya Pemerintah Daerah Provinsi atau Kebun Raya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jabatan Fungsional Teknis Perkebunrayaan Penyelia; b. Jabatan Fungsional Teknis Perkebunrayaan Mahir; c. Jabatan Fungsional Teknis Perkebunrayaan Terampil; dan d. Jabatan Fungsional Teknis Perkebunrayaan Pemula. (2) Komposisi Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan berdasarkan kategori Kebun Raya ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kebun Raya Pemerintah Pusat terdiri atas: 1. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli Madya; 2. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli Muda; dan 3. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama. b. Kebun Raya Pemerintah Daerah Provinsi atau Kebun Raya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: 1. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli Muda; dan 2. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama.

Pasal 12

(1) Komposisi Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah. (2) Komposisi Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan ditetapkan dengan ketentuan: a. Kebun Raya Pemerintah Pusat terdiri atas 20% (dua puluh persen) ahli madya, 30% (tiga puluh persen) ahli muda, dan 50% (lima puluh persen) ahli pertama; b. Kebun Raya Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas 50% (lima puluh persen) ahli muda dan 50% (lima puluh persen) ahli pertama; dan c. Kebun Raya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 50% (lima puluh persen) ahli muda dan 50% (lima puluh persen) ahli pertama.

Pasal 13

Ketentuan mengenai contoh penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PERKEBUNRAYAAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19