PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2022 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

PERBAN Nomor 3 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Program Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. 2. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih yang selanjutnya disebut Bendera Pusaka adalah bendera negara yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa INDONESIA tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta yang disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. 3. Duplikat Bendera Pusaka adalah bendera yang dibuat dengan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut dengan Diklat PIP adalah pembelajaran yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk meningkatkan nilai, pengetahuan, dan tindakan untuk mengaktualisasikan Pancasila. 6. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 7. Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. 8. Deputi adalah Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi. 9. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 10. Purnapasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Purnapaskibraka adalah Paskibraka yang telah selesai melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. 11. Purnapaskibraka Duta Pancasila adalah Purnapaskibraka yang ditetapkan sebagai duta Pancasila oleh Kepala. 12. Duta Pancasila Paskibraka INDONESIA yang selanjutnya disingkat DPPI adalah organisasi yang mewadahi Purnapaskibra Duta Pancasila.

BAB II

KOORDINATOR, LINGKUP, DAN TUJUAN PROGRAM PASKIBRAKA

Pasal 3

Koreksi

(1) Program Paskibraka secara nasional di bawah koordinasi BPIP. (2) Pelaksanaan Program Paskibraka di tingkat pusat di bawah koordinasi BPIP. (3) Pelaksanaan Program Paskibraka di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota berada di bawah koordinasi BPIP melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 4

Koreksi

Program Paskibraka dilaksanakan kepada Paskibraka, Purnapaskibraka, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta terhadap aktivitas kepaskibrakaan.

Pasal 5

Program Paskibraka meliputi: a. pembentukan Paskibraka; b. pelaksanaan tugas Paskibraka; c. pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila; d. pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila; e. pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan f. pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.

Pasal 6

Program Paskibraka bertujuan untuk: a. mengarusutamakan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang Berbhinneka Tunggal Ika oleh Paskibraka yang merupakan putra dan putri terbaik bangsa; b. menguatkan pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan; c. membentuk penerus perjuangan bangsa dan calon pemimpin bangsa yang memiliki karakteristik jiwa dan semangat Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; d. menanamkan dan menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme; dan e. menciptakan agen perubahan dalam melestarikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 7

(1) BPIP melakukan penyusunan dan pengelolaan data nasional Program Paskibraka. (2) Program Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala. (3) Pengelolaan data nasional sebagaimana pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Deputi. (4) Ketentuan mengenai pengelolaan data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

PEMBENTUKAN PASKIBRAKA

Pasal 8

Koreksi

(1) Pembentukan Paskibraka dilaksanakan melalui tahapan: a. rekrutmen dan seleksi: b. pemusatan pendidikan dan pelatihan; dan c. pengukuhan Paskibraka. (2) Pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. (3) Pembentukan Paskibraka tingkat pusat dilaksanakan oleh BPIP. (4) BPIP berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk mendelegasikan pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. (5) Pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pelaksana pembentukan Paskibraka yang paling sedikit terdiri atas: a. ketua; b. pelaksana dalam rekrutmen dan seleksi; c. pelaksana dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan; d. pelaksana dalam pengukuhan Paskibraka; dan e. anggota. (6) Pelaksanaan pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikoordinasikan oleh Deputi.

Pasal 9

(1) Kepala MENETAPKAN panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat pusat. (2) Panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur: a. BPIP; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; d. Tentara Nasional INDONESIA dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA; e. DPPI tingkat pusat; dan f. tenaga medis. (3) Ketua panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur BPIP.

Pasal 10

(1) Gubernur MENETAPKAN panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat provinsi. (2) Panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur: a. sekretariat daerah; b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan; d. Tentara Nasional INDONESIA dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA; e. akademisi dan/atau praktisi; f. DPPI tingkat pusat dan provinsi; g. tenaga medis; dan h. perangkat daerah terkait; (3) Ketua panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh sekretaris daerah.

Pasal 11

(1) Bupati/walikota MENETAPKAN panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota. (2) Panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur: a. sekretariat daerah; b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; c. Tentara Nasional INDONESIA dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA; d. akademisi dan/atau praktisi; e. DPPI tingkat provinsi dan kabupaten/kota; f. tenaga medis; dan g. perangkat daerah terkait. (3) Ketua panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh sekretaris daerah.

Pasal 12

(1) Deputi MENETAPKAN kebutuhan jumlah Paskibraka untuk: a. tingkat pusat; b. tingkat provinsi untuk masing-masing provinsi; dan c. tingkat kabupaten/kota untuk masing-masing kabupaten/kota. (2) Penetapan kebutuhan jumlah Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan usulan dari: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dan/atau DPPI tingkat pusat untuk kebutuhan jumlah Paskibraka tingkat pusat dan secara nasional; b. sekretaris daerah provinsi dan/atau DPPI tingkat provinsi untuk kebutuhan jumlah Paskibraka tingkat provinsi; dan c. sekretaris daerah kabupaten/kota dan/atau DPPI tingkat kabupaten/kota untuk kebutuhan jumlah Paskibraka tingkat kabupaten/kota. (3) Kebutuhan jumlah Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum pelaksanaan pembentukan Paskibraka.

Pasal 13

(1) Deputi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan Paskibraka. (2) Deputi dapat mendelegasikan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. DPPI tingkat pusat untuk pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat pusat; b. DPPI tingkat provinsi untuk pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat provinsi; dan c. DPPI tingkat kabupaten/kota untuk pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota. (3) DPPI tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Deputi.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 8

Koreksi

(1) Pembentukan Paskibraka dilaksanakan melalui tahapan: a. rekrutmen dan seleksi: b. pemusatan pendidikan dan pelatihan; dan c. pengukuhan Paskibraka. (2) Pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. (3) Pembentukan Paskibraka tingkat pusat dilaksanakan oleh BPIP. (4) BPIP berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk mendelegasikan pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. (5) Pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pelaksana pembentukan Paskibraka yang paling sedikit terdiri atas: a. ketua; b. pelaksana dalam rekrutmen dan seleksi; c. pelaksana dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan; d. pelaksana dalam pengukuhan Paskibraka; dan e. anggota. (6) Pelaksanaan pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikoordinasikan oleh Deputi.

Pasal 9

(1) Kepala MENETAPKAN panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat pusat. (2) Panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur: a. BPIP; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; d. Tentara Nasional INDONESIA dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA; e. DPPI tingkat pusat; dan f. tenaga medis. (3) Ketua panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur BPIP.

Pasal 10

(1) Gubernur MENETAPKAN panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat provinsi. (2) Panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur: a. sekretariat daerah; b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan; d. Tentara Nasional INDONESIA dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA; e. akademisi dan/atau praktisi; f. DPPI tingkat pusat dan provinsi; g. tenaga medis; dan h. perangkat daerah terkait; (3) Ketua panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh sekretaris daerah.

Pasal 11

(1) Bupati/walikota MENETAPKAN panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota. (2) Panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur: a. sekretariat daerah; b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; c. Tentara Nasional INDONESIA dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA; d. akademisi dan/atau praktisi; e. DPPI tingkat provinsi dan kabupaten/kota; f. tenaga medis; dan g. perangkat daerah terkait. (3) Ketua panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh sekretaris daerah.

Pasal 12

(1) Deputi MENETAPKAN kebutuhan jumlah Paskibraka untuk: a. tingkat pusat; b. tingkat provinsi untuk masing-masing provinsi; dan c. tingkat kabupaten/kota untuk masing-masing kabupaten/kota. (2) Penetapan kebutuhan jumlah Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan usulan dari: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dan/atau DPPI tingkat pusat untuk kebutuhan jumlah Paskibraka tingkat pusat dan secara nasional; b. sekretaris daerah provinsi dan/atau DPPI tingkat provinsi untuk kebutuhan jumlah Paskibraka tingkat provinsi; dan c. sekretaris daerah kabupaten/kota dan/atau DPPI tingkat kabupaten/kota untuk kebutuhan jumlah Paskibraka tingkat kabupaten/kota. (3) Kebutuhan jumlah Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum pelaksanaan pembentukan Paskibraka.

Pasal 13

(1) Deputi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan Paskibraka. (2) Deputi dapat mendelegasikan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. DPPI tingkat pusat untuk pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat pusat; b. DPPI tingkat provinsi untuk pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat provinsi; dan c. DPPI tingkat kabupaten/kota untuk pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota. (3) DPPI tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Deputi.

BAB Kedua

Rekrutmen dan Seleksi

Pasal 14

Koreksi

Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. sosialisasi; b. pengumuman; dan c. pendaftaran.

Pasal 15

Koreksi

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan oleh: a. BPIP; b. sekretariat daerah provinsi dan/atau sekretariat daerah kabupaten/kota; dan c. DPPI.

Pasal 16

(1) BPIP menerbitkan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mengenai penerimaan calon Paskibraka. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh unsur: a. BPIP; b. sekretariat daerah provinsi dan/atau sekretariat daerah kabupaten/kota; dan c. DPPI.

Pasal 17

(1) Pendaftaran calon Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola oleh BPIP. (2) Dalam hal pendaftaran calon Paskibraka tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pendaftaran calon Paskibraka ditetapkan oleh panitia pelaksana pembentukan Paskibraka. (3) Setiap pelajar putera dan puteri sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, dan/atau bentuk lain yang sederajat yang memenuhi syarat dapat mendaftar sebagai calon Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Persyaratan untuk mendaftar sebagai calon Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. warga negara INDONESIA; b. calon Paskibraka merupakan pelajar kelas X (sepuluh) dengan usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada saat pendaftaran; c. memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah; d. memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali; e. nilai akademik berkategori baik; f. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan setempat; g. memiliki berat badan ideal; dan h. memiliki tinggi badan: 1. paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter dan paling tinggi 180 (seratus delapan puluh) sentimeter untuk pelajar putera; dan 2. paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter dan paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter untuk pelajar puteri, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

Pasal 18

Ketentuan mengenai rekrutmen Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB 1

Rekrutmen

Pasal 14

Koreksi

Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. sosialisasi; b. pengumuman; dan c. pendaftaran.

Pasal 15

Koreksi

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan oleh: a. BPIP; b. sekretariat daerah provinsi dan/atau sekretariat daerah kabupaten/kota; dan c. DPPI.

Pasal 16

(1) BPIP menerbitkan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mengenai penerimaan calon Paskibraka. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh unsur: a. BPIP; b. sekretariat daerah provinsi dan/atau sekretariat daerah kabupaten/kota; dan c. DPPI.

Pasal 17

(1) Pendaftaran calon Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola oleh BPIP. (2) Dalam hal pendaftaran calon Paskibraka tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pendaftaran calon Paskibraka ditetapkan oleh panitia pelaksana pembentukan Paskibraka. (3) Setiap pelajar putera dan puteri sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, dan/atau bentuk lain yang sederajat yang memenuhi syarat dapat mendaftar sebagai calon Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Persyaratan untuk mendaftar sebagai calon Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. warga negara INDONESIA; b. calon Paskibraka merupakan pelajar kelas X (sepuluh) dengan usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada saat pendaftaran; c. memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah; d. memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali; e. nilai akademik berkategori baik; f. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan setempat; g. memiliki berat badan ideal; dan h. memiliki tinggi badan: 1. paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter dan paling tinggi 180 (seratus delapan puluh) sentimeter untuk pelajar putera; dan 2. paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter dan paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter untuk pelajar puteri, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

Pasal 18

Ketentuan mengenai rekrutmen Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 19

(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menggunakan metode: a. tes berbasis teknologi informasi dan komunikasi; b. tes pengamatan fisik; dan c. tes wawancara. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi oleh panitia pelaksana pembentukan Paskibraka.

Pasal 20

BPIP MENETAPKAN standar penilaian dan standar kelulusan seleksi untuk calon Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 21

(1) Seleksi calon Paskibraka pada tingkat kabupaten/kota paling sedikit terdiri atas: a. seleksi administrasi; b. seleksi kesehatan; c. seleksi PIP; d. seleksi inteligensi umum; e. seleksi kemampuan peraturan baris-berbaris dan kesamaptaan; dan f. seleksi kepribadian. (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh calon Paskibraka. (3) Seleksi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pemeriksaan kesehatan; dan b. tes parade. (4) Seleksi PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. tes pengetahuan Pancasila; dan b. tes wawasan kebangsaan. (5) Seleksi inteligensi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan seleksi penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. (6) Seleksi kemampuan peraturan baris-berbaris dan kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan seleksi kemampuan/kecakapan baris- berbaris dan ketahanan dan kebugaran. (7) Seleksi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas: a. tes wawancara; b. tes penelusuran minat dan bakat; dan c. penelusuran rekam jejak di media sosial.

Pasal 22

(1) Hasil terhadap seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dan diumumkan oleh panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota. (2) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota. (3) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. calon Paskibraka terpilih untuk mengikuti seleksi calon Paskibraka pada tingkat provinsi; dan b. calon Paskibraka terpilih tingkat kabupaten/kota. (4) Jumlah calon Paskibraka terpilih tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kebutuhan jumlah Paskibraka tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan Deputi.

Pasal 23

(1) Seleksi calon Paskibraka pada tingkat provinsi paling sedikit terdiri atas: a. pemberkasan ulang; b. seleksi kesehatan; c. seleksi PIP; d. seleksi inteligensi umum; e. seleksi kemampuan peraturan baris-berbaris dan kesamaptaan; dan f. seleksi kepribadian. (2) Pemberkasan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh calon Paskibraka. (3) Seleksi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pemeriksaan kesehatan; dan b. tes parade. (4) Seleksi PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. tes pengetahuan Pancasila; dan b. tes wawasan kebangsaan. (5) Seleksi inteligensi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan seleksi penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. (6) Seleksi kemampuan peraturan baris-berbaris dan kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan seleksi kemampuan/kecakapan baris- berbaris dan ketahanan dan kebugaran. (7) Seleksi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas: a. tes wawancara; b. tes penelusuran minat dan bakat; dan c. psikotes.

Pasal 24

(1) Hasil terhadap seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dan diumumkan oleh panitia pembentukan Paskibraka tingkat provinsi. (2) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua panitia pembentukan Paskibraka tingkat provinsi. (3) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. 1 (satu) pasang calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dan 1 (satu) pasang cadangan calon Paskibraka terpilih tingkat pusat; dan b. calon Paskibraka terpilih tingkat provinsi. (4) Jumlah calon Paskibraka terpilih tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi kebutuhan jumlah Paskibraka tingkat provinsi yang ditetapkan Deputi.

Pasal 25

Dalam MENETAPKAN calon Paskibraka terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3), panitia pelaksana pembentukan Paskibraka memperhatikan keberagaman dengan tetap mengutamakan standar penilaian dan standar kelulusan yang ditetapkan oleh BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 26

Ketentuan mengenai seleksi Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB 2

Seleksi

Pasal 19

Koreksi

(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menggunakan metode: a. tes berbasis teknologi informasi dan komunikasi; b. tes pengamatan fisik; dan c. tes wawancara. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi oleh panitia pelaksana pembentukan Paskibraka.

Pasal 20

Koreksi

BPIP MENETAPKAN standar penilaian dan standar kelulusan seleksi untuk calon Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 21

(1) Seleksi calon Paskibraka pada tingkat kabupaten/kota paling sedikit terdiri atas: a. seleksi administrasi; b. seleksi kesehatan; c. seleksi PIP; d. seleksi inteligensi umum; e. seleksi kemampuan peraturan baris-berbaris dan kesamaptaan; dan f. seleksi kepribadian. (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh calon Paskibraka. (3) Seleksi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pemeriksaan kesehatan; dan b. tes parade. (4) Seleksi PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. tes pengetahuan Pancasila; dan b. tes wawasan kebangsaan. (5) Seleksi inteligensi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan seleksi penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. (6) Seleksi kemampuan peraturan baris-berbaris dan kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan seleksi kemampuan/kecakapan baris- berbaris dan ketahanan dan kebugaran. (7) Seleksi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas: a. tes wawancara; b. tes penelusuran minat dan bakat; dan c. penelusuran rekam jejak di media sosial.

Pasal 22

(1) Hasil terhadap seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dan diumumkan oleh panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota. (2) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota. (3) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. calon Paskibraka terpilih untuk mengikuti seleksi calon Paskibraka pada tingkat provinsi; dan b. calon Paskibraka terpilih tingkat kabupaten/kota. (4) Jumlah calon Paskibraka terpilih tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kebutuhan jumlah Paskibraka tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan Deputi.

Pasal 23

(1) Seleksi calon Paskibraka pada tingkat provinsi paling sedikit terdiri atas: a. pemberkasan ulang; b. seleksi kesehatan; c. seleksi PIP; d. seleksi inteligensi umum; e. seleksi kemampuan peraturan baris-berbaris dan kesamaptaan; dan f. seleksi kepribadian. (2) Pemberkasan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh calon Paskibraka. (3) Seleksi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pemeriksaan kesehatan; dan b. tes parade. (4) Seleksi PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. tes pengetahuan Pancasila; dan b. tes wawasan kebangsaan. (5) Seleksi inteligensi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan seleksi penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. (6) Seleksi kemampuan peraturan baris-berbaris dan kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan seleksi kemampuan/kecakapan baris- berbaris dan ketahanan dan kebugaran. (7) Seleksi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas: a. tes wawancara; b. tes penelusuran minat dan bakat; dan c. psikotes.

Pasal 24

(1) Hasil terhadap seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dan diumumkan oleh panitia pembentukan Paskibraka tingkat provinsi. (2) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua panitia pembentukan Paskibraka tingkat provinsi. (3) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. 1 (satu) pasang calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dan 1 (satu) pasang cadangan calon Paskibraka terpilih tingkat pusat; dan b. calon Paskibraka terpilih tingkat provinsi. (4) Jumlah calon Paskibraka terpilih tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi kebutuhan jumlah Paskibraka tingkat provinsi yang ditetapkan Deputi.

Pasal 25

Dalam MENETAPKAN calon Paskibraka terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3), panitia pelaksana pembentukan Paskibraka memperhatikan keberagaman dengan tetap mengutamakan standar penilaian dan standar kelulusan yang ditetapkan oleh BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 26

Ketentuan mengenai seleksi Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2022 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 2

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 1

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 2

BAB 3

BAB Keempat

BAB IV

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB V

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB VI

BAB VII

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB VIII