PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2024 tentang PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PERBAN Nomor 2 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 2. Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. 3. Deputi adalah deputi yang membidangi pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. 4. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik INDONESIA dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 5. Purnapasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Purnapaskibraka adalah Paskibraka yang telah selesai melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. 6. Purnapaskibraka Duta Pancasila adalah Purnapaskibraka yang ditetapkan sebagai duta Pancasila oleh Kepala. 7. Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 8. Pendidikan dan Pelatihan PIP yang selanjutnya disebut Diklat PIP adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar memiliki kemampuan holistik dan paripurna yang meliputi aspek pengetahuan, disposisi berupa sikap dan komitmen, dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 9. Materi Dasar PIP adalah materi yang disusun untuk memahami, menjabarkan, dan dasar dalam melaksanakan PIP sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara untuk seluruh bangsa INDONESIA dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 10. Jam Pelajaran adalah satuan waktu yang diperlukan dalam Diklat PIP.

BAB III

PENYELENGGARAAN DIKLAT PIP

Pasal 7

Koreksi

(1) BPIP membuat perencanaan Diklat PIP tingkat nasional untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. (2) Perencanaan Diklat PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam cetak biru Diklat PIP tingkat nasional.

Pasal 8

Koreksi

Dalam hal lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya membuat perencanaan Diklat PIP, harus mengacu pada cetak biru Diklat PIP tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

Diklat PIP terdiri atas: a. Diklat PIP reguler; dan b. Diklat PIP khusus.

Pasal 10

(1) Diklat PIP reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diselenggarakan untuk menghasilkan teladan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Diklat PIP reguler diselenggarakan paling singkat 32 (tiga puluh dua) Jam Pelajaran. (3) Penyelenggaraan Diklat PIP reguler sesuai dengan kualifikasi pangkat atau jabatan peserta Diklat PIP, meliputi: a. dasar atau pratama; b. menengah atau madya; dan c. utama.

Pasal 11

(1) Diklat PIP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diselenggarakan dalam bentuk penguatan PIP untuk memberikan pembekalan, penyegaran, pengenalan, dan peneguhan terhadap kebijakan serta pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Diklat PIP Khusus diselenggarakan paling singkat 16 (enam belas) Jam Pelajaran.

Pasal 12

(1) Diklat PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselenggarakan oleh BPIP. (2) Lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dapat menyelenggarakan Diklat PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh akreditasi dari BPIP. (3) Penyelenggaraan Diklat PIP oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan BPIP.

Pasal 13

(1) Akreditasi penyelenggara Diklat PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diselenggarakan untuk penjaminan mutu, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Diklat PIP. (2) Akreditasi penyelenggara Diklat PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang memenuhi standar penilaian yang ditetapkan oleh BPIP.

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan Diklat PIP sesuai dengan Standar Diklat PIP dan Kurikulum Diklat PIP. (2) Standar Diklat PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. standar karakter bangsa; b. standar isi; c. standar proses; d. standar penilaian; e. standar sumber daya manusia; f. standar pengelolaan; dan g. standar sarana prasarana. (3) Kurikulum Diklat PIP paling sedikit terdiri atas: a. latar belakang dan tujuan; b. kurikulum; c. metode; d. media; e. sumber belajar; dan f. penilaian. (4) Standar Diklat PIP dan Kurikulum Diklat PIP disusun berdasarkan: a. kebijakan BPIP; dan b. kebutuhan dan karakteristik sasaran Diklat PIP. (5) Deputi melakukan penyusunan dan pengembangan Standar Diklat PIP dan Kurikulum Diklat PIP.

Pasal 15

(1) Diklat PIP dilaksanakan melalui: a. luring; b. daring; dan/atau c. kombinasi. (2) Diklat PIP melalui luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tatap muka secara langsung. (3) Diklat PIP melalui daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet. (4) Diklat PIP melalui kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggabungkan pelaksanaan Diklat PIP melalui luring dan daring secara sinkron dan asinkron.

Pasal 16

Petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan Diklat PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 17

(1) Peserta Diklat PIP yang telah mengikuti seluruh rangkaian Diklat PIP dinyatakan sebagai lulusan Diklat PIP. (2) Lulusan Diklat PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh Surat Tanda Tamat Diklat PIP. (3) Lulusan Diklat PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan prestasi terbaik memperoleh piagam penghargaan. (4) Peserta Diklat PIP yang tidak dapat menyelesaikan seluruh rangkaian Diklat PIP memperoleh Surat Keterangan Telah Mengikuti Diklat PIP.

Pasal 18

(1) Deputi mengelola basis data peserta dan lulusan Diklat PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (2) Pengelolaan basis data peserta Diklat PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan satuan kerja BPIP yang membidangi data dan teknologi informasi.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2024 tentang PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24