PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2023 tentang PENERBITAN INSTRUMEN PASAR UANG DAN TRANSAKSI PASAR UANG

PERBAN Nomor 12 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan: a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun; b. transaksi pinjam-meminjam uang; c. transaksi derivatif suku bunga; dan d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di pasar uang, dalam mata uang rupiah atau valuta asing. 2. Instrumen Pasar Uang adalah surat berharga jangka pendek yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan, termasuk efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan instrumen lain yang dapat dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. 3. Penerbitan Instrumen Pasar Uang adalah proses dalam menerbitkan Instrumen Pasar Uang. 4. Transaksi Pasar Uang adalah transaksi keuangan dan/atau transaksi atas instrumen keuangan yang memenuhi kriteria dan/atau persyaratan untuk ditransaksikan di Pasar Uang. 5. Derivatif adalah suatu instrumen yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya. 6. Lembaga Pendukung Pasar Uang adalah pihak yang memberikan jasa terkait Penerbitan Instrumen Pasar Uang, perantara pelaksanaan transaksi Instrumen Pasar Uang, penyelesaian transaksi, penatausahaan instrumen dan Transaksi Pasar Uang, dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. 7. Profesi Penunjang Sektor Keuangan yang Bergerak di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut PPSK PUVA adalah pelaku yang memberikan suatu jasa keprofesian untuk mendukung kegiatan di Pasar Uang dan pasar valuta asing. 8. Pengakhiran Transaksi Keuangan melalui Perjumpaan Utang yang selanjutnya disebut Close-Out Netting adalah proses pengakhiran awal (early termination), penghitungan nilai (valuasi), dan perjumpaan utang atas seluruh transaksi Derivatif di pasar keuangan antara para pihak dalam 1 (satu) perjanjian induk untuk menghasilkan 1 (satu) nilai (single amount) yang dapat ditagihkan kepada salah satu pihak.

BAB III

PRODUK PASAR UANG

Pasal 3

Koreksi

Bentuk Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 mencakup: a. surat sanggup; b. surat perintah membayar; c. efek bersifat utang; atau d. surat berharga jangka pendek lainnya yang ditetapkan Bank INDONESIA.

Pasal 4

Koreksi

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN kriteria Penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1. (2) Kriteria Penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kriteria umum; dan/atau b. kriteria khusus.

Pasal 5

(1) Kriteria umum Penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mencakup: a. scripless; b. terdapat keterbukaan informasi atas: 1. Instrumen Pasar Uang; dan/atau 2. penerbit Instrumen Pasar Uang; c. ditatausahakan di penyelenggara sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) yang ditetapkan Bank INDONESIA; dan d. kriteria umum lainnnya yang ditetapkan Bank INDONESIA. (2) Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan secara scripless sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penerbitan, penatausahaan, pencatatan, dan/atau pengalihan kepemilikannya dapat menjadi alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengalihan Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan secara scripless sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengalihan atas semua hak yang timbul dari Instrumen Pasar Uang tersebut.

Pasal 6

(1) Kriteria khusus Penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mencakup: a. pendaftaran; b. penawaran; c. penatausahaan dan penyelesaian; dan/atau d. kriteria khusus lainnya yang ditetapkan Bank INDONESIA. (2) Kriteria khusus Penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bank INDONESIA berdasarkan bentuk dan/atau jenis Instrumen Pasar Uang.

Pasal 7

(1) Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 dapat diterbitkan untuk tidak dapat dialihkan, diperdagangkan, dan/atau dikuasakan (non negotiable) sepanjang diatur dalam UNDANG-UNDANG dan/atau PERATURAN PEMERINTAH. (2) Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN kriteria tertentu dalam Penerbitan Instrumen Pasar Uang yang tidak dapat dialihkan, diperdagangkan, dan/atau dikuasakan (non negotiable) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak diatur berbeda dalam UNDANG-UNDANG dan/atau PERATURAN PEMERINTAH. (3) Kriteria tertentu bagi Penerbitan Instrumen Pasar Uang yang tidak dapat dialihkan, diperdagangkan, dan/atau dikuasakan (non negotiable) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan berbeda dari kriteria Penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan Instrumen Pasar Uang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 9

Jenis Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 mencakup: a. perdagangan instrumen keuangan di Pasar Uang; b. transaksi pinjam-meminjam uang atau pendanaan selain kredit; c. transaksi repo (repurchase agreement); d. transaksi Derivatif di Pasar Uang; dan e. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang.

Pasal 10

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN kriteria Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Kriteria Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. kriteria umum; dan/atau b. kriteria khusus.

Pasal 11

(1) Kriteria umum Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a mencakup: a. bagi Transaksi Pasar Uang yang menggunakan instrumen keuangan, harus: 1. diterbitkan dalam bentuk scripless; dan 2. ditatausahakan di penyelenggara sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral); b. menggunakan kontrak dan/atau konfirmasi; dan c. mengacu pada market standard atau konvensi pasar (market convention) yang berlaku. (2) Kriteria khusus Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditetapkan Bank INDONESIA berdasarkan jenis Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Transaksi Pasar Uang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 13

(1) Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pada waktu transaksi yang ditetapkan Bank INDONESIA. (2) Waktu Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: a. waktu operasional dari sistem yang menyelenggarakan sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga dan/atau sarana transfer dana elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank INDONESIA mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika; b. waktu operasional dari sistem yang menyelenggarakan sarana penyimpanan dan penyelesaian transaksi keuangan dan/atau instrumen keuangan termasuk Instrumen Pasar Uang; dan/atau c. konsensus global bagi Transaksi Pasar Uang yang dilakukan dalam valuta asing. (3) Dalam kondisi tertentu, Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN: a. perubahan waktu Transaksi Pasar Uang; dan/atau b. kewajiban pelaksanaan Transaksi Pasar Uang tertentu dilakukan pada waktu transaksi yang ditetapkan Bank INDONESIA.

Pasal 14

(1) Pelaku Transaksi Pasar Uang wajib melakukan Transaksi Pasar Uang pada waktu transaksi yang telah ditetapkan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b. (2) Pelaku Transaksi Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. waktu Transaksi Pasar Uang; dan b. tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 25

(1) Penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing. (2) Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan secara cross currency dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing. (3) Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN kebijakan tertentu mengenai mata uang dalam Penerbitan Instrumen Pasar Uang dan/atau Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 26

(1) Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN penggunaan mata uang rupiah dalam penyelesaian Transaksi Pasar Uang. (2) Dalam hal Bank INDONESIA MENETAPKAN penggunaan mata uang rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku Transaksi Pasar Uang wajib menggunakan mata uang rupiah dalam penyelesaian Transaksi Pasar Uang. (3) Pelaku Transaksi Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Bank INDONESIA mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai mata uang dalam Penerbitan Instrumen Pasar Uang dan/atau Transaksi Pasar Uang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 28

(1) Penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat menggunakan kontrak pintar (smart contract) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. (2) Kontrak pintar (smart contract) dan/atau hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai informasi dan transaksi elektronik. (3) Penggunaan kontrak pintar (smart contract) diikuti dengan penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (smart contract). (4) Penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (smart contract) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat syarat dan ketentuan mengenai otomasi pelaksanaan hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam kontrak pintar (smart contract).

Pasal 29

(1) Penerbit Instrumen Pasar Uang dan/atau pelaku Transaksi Pasar Uang yang menggunakan kontrak pintar (smart contract) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) wajib: a. menjaga tata kelola, penerapan manajemen risiko, dan/atau prinsip kehati-hatian; b. memastikan kerahasiaan data dan/atau informasi; c. memastikan tersedianya akses data dan/atau informasi bagi Bank INDONESIA; dan/atau d. kewajiban lainnya yang ditetapkan Bank INDONESIA. (2) Penggunaan kontrak pintar (smart contract) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali wajib dikonsultasikan dengan Bank INDONESIA. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Transaksi Pasar Uang tertentu yang ditetapkan Bank INDONESIA. (4) Penggunaan kontrak pintar (smart contract) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan sistem, informasi dan transaksi elektronik, dan/atau ketahanan siber. (5) Penerbit Instrumen Pasar Uang dan/atau pelaku Transaksi Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. pembatasan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan dalam Penerbitan Instrumen Pasar Uang dan/atau Transaksi Pasar Uang.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. kontrak pintar (smart contract); dan b. tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB Kesatu

Penerbitan Instrumen Pasar Uang

Pasal 3

Koreksi

Bentuk Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 mencakup: a. surat sanggup; b. surat perintah membayar; c. efek bersifat utang; atau d. surat berharga jangka pendek lainnya yang ditetapkan Bank INDONESIA.

Pasal 4

Koreksi

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN kriteria Penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1. (2) Kriteria Penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kriteria umum; dan/atau b. kriteria khusus.

Pasal 5

(1) Kriteria umum Penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mencakup: a. scripless; b. terdapat keterbukaan informasi atas: 1. Instrumen Pasar Uang; dan/atau 2. penerbit Instrumen Pasar Uang; c. ditatausahakan di penyelenggara sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) yang ditetapkan Bank INDONESIA; dan d. kriteria umum lainnnya yang ditetapkan Bank INDONESIA. (2) Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan secara scripless sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penerbitan, penatausahaan, pencatatan, dan/atau pengalihan kepemilikannya dapat menjadi alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengalihan Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan secara scripless sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengalihan atas semua hak yang timbul dari Instrumen Pasar Uang tersebut.

Pasal 6

(1) Kriteria khusus Penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mencakup: a. pendaftaran; b. penawaran; c. penatausahaan dan penyelesaian; dan/atau d. kriteria khusus lainnya yang ditetapkan Bank INDONESIA. (2) Kriteria khusus Penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bank INDONESIA berdasarkan bentuk dan/atau jenis Instrumen Pasar Uang.

Pasal 7

(1) Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 dapat diterbitkan untuk tidak dapat dialihkan, diperdagangkan, dan/atau dikuasakan (non negotiable) sepanjang diatur dalam UNDANG-UNDANG dan/atau PERATURAN PEMERINTAH. (2) Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN kriteria tertentu dalam Penerbitan Instrumen Pasar Uang yang tidak dapat dialihkan, diperdagangkan, dan/atau dikuasakan (non negotiable) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak diatur berbeda dalam UNDANG-UNDANG dan/atau PERATURAN PEMERINTAH. (3) Kriteria tertentu bagi Penerbitan Instrumen Pasar Uang yang tidak dapat dialihkan, diperdagangkan, dan/atau dikuasakan (non negotiable) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan berbeda dari kriteria Penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan Instrumen Pasar Uang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 1

Umum

Pasal 16

Koreksi

(1) Penyelesaian Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menerapkan prinsip: a. penyelesaian Transaksi Pasar Uang yang telah memenuhi persyaratan, bersifat final dan mengikat; b. penyerahan dan/atau pembayaran dalam Transaksi Pasar Uang; dan c. diakuinya penyelesaian transaksi secara netting, dengan memperhitungkan secara langsung hasil akhir hak dan kewajiban para pihak. (2) Penyelesaian transaksi melalui penyerahan dan/atau pembayaran dalam Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap: a. surat berharga; dan/atau b. dana. (3) Penyelesaian Transaksi Pasar Uang dapat dilakukan melalui cara: a. penyelesaian transaksi secara penuh (gross); b. penyelesaian transaksi secara netting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau c. cara penyelesaian transaksi lain yang ditetapkan Bank INDONESIA.

Pasal 17

Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang: a. terjadi sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan; dan b. telah memenuhi persyaratan, wajib tetap diselesaikan seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan tidak dapat dibatalkan oleh para pihak yang terkait langsung dengan transaksi tersebut sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 18

(1) Dalam hal terjadi wanprestasi yang disebabkan: a. peristiwa kegagalan (event of default); dan/atau b. peristiwa pengakhiran (event of termination), oleh salah satu pihak yang bertransaksi, penyelesaian transaksi dapat dilakukan melalui mekanisme Close-Out Netting. (2) Penyelesaian transaksi melalui mekanisme Close-Out Netting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang dipersyaratkan atau diperjanjikan dalam perjanjian induk.

Pasal 19

Transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Close- Out Netting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi: a. transaksi Derivatif di Pasar Uang; b. transaksi repo (repurchase agreement); dan c. transaksi lainnya yang ditetapkan Bank INDONESIA atau otoritas yang berwenang.

Pasal 20

Jika dalam 1 (satu) perjanjian induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terdapat: a. transaksi yang masuk dalam cakupan transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Close-Out Netting; dan b. transaksi yang tidak masuk dalam cakupan transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Close-Out Netting, mekanisme Close-Out Netting dapat tetap dilakukan terhadap transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 21

(1) Penyelesaian transaksi melalui mekanisme Close-Out Netting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah terjadi kepailitan. (2) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan proses penyelesaian transaksi melalui mekanisme Close-Out Netting terhadap transaksi yang diperjanjikan dalam kontrak, transaksi tersebut wajib diselesaikan.

Pasal 22

(1) Pelaksanaan penyelesaian transaksi berdasarkan perjanjian induk yang mensyaratkan penyelesaian melalui Close-Out Netting oleh debitur pailit tidak dapat dibatalkan pengadilan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. (2) Pelaksanaan penyelesaian transaksi yang mensyaratkan penyelesaian melalui Close-Out Netting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan permohonan perjumpaan utang sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. (3) Pelaksanaan Close-Out Netting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat ditunda, dihindari, atau dibatasi oleh tindakan dan/atau kewenangan kurator yang diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku terhadap perjanjian penggunaan kolateral (collateral arrangement) yang didasarkan pada perjanjian induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 23

Kurator tidak dapat membatalkan atau menganggap tidak sah suatu pembayaran atau transfer kolateral yang terjadi sehubungan dengan penyelesaian yang diakhiri dengan menghitung nilai bersih (netting) dari nilai atau jumlah hak atau kewajiban dengan pihak yang mengalami wanprestasi (defaulting party), kecuali terbukti bahwa pembayaran atau transfer kolateral terjadi karena fraud.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. penyelesaian Transaksi Pasar Uang; dan b. Close-Out Netting, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 2

Close-Out Netting

Pasal 18

Koreksi

(1) Dalam hal terjadi wanprestasi yang disebabkan: a. peristiwa kegagalan (event of default); dan/atau b. peristiwa pengakhiran (event of termination), oleh salah satu pihak yang bertransaksi, penyelesaian transaksi dapat dilakukan melalui mekanisme Close-Out Netting. (2) Penyelesaian transaksi melalui mekanisme Close-Out Netting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang dipersyaratkan atau diperjanjikan dalam perjanjian induk.

Pasal 19

Koreksi

Transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Close- Out Netting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi: a. transaksi Derivatif di Pasar Uang; b. transaksi repo (repurchase agreement); dan c. transaksi lainnya yang ditetapkan Bank INDONESIA atau otoritas yang berwenang.

Pasal 20

Jika dalam 1 (satu) perjanjian induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terdapat: a. transaksi yang masuk dalam cakupan transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Close-Out Netting; dan b. transaksi yang tidak masuk dalam cakupan transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Close-Out Netting, mekanisme Close-Out Netting dapat tetap dilakukan terhadap transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 21

(1) Penyelesaian transaksi melalui mekanisme Close-Out Netting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah terjadi kepailitan. (2) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan proses penyelesaian transaksi melalui mekanisme Close-Out Netting terhadap transaksi yang diperjanjikan dalam kontrak, transaksi tersebut wajib diselesaikan.

Pasal 22

(1) Pelaksanaan penyelesaian transaksi berdasarkan perjanjian induk yang mensyaratkan penyelesaian melalui Close-Out Netting oleh debitur pailit tidak dapat dibatalkan pengadilan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. (2) Pelaksanaan penyelesaian transaksi yang mensyaratkan penyelesaian melalui Close-Out Netting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan permohonan perjumpaan utang sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. (3) Pelaksanaan Close-Out Netting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat ditunda, dihindari, atau dibatasi oleh tindakan dan/atau kewenangan kurator yang diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku terhadap perjanjian penggunaan kolateral (collateral arrangement) yang didasarkan pada perjanjian induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 23

Kurator tidak dapat membatalkan atau menganggap tidak sah suatu pembayaran atau transfer kolateral yang terjadi sehubungan dengan penyelesaian yang diakhiri dengan menghitung nilai bersih (netting) dari nilai atau jumlah hak atau kewajiban dengan pihak yang mengalami wanprestasi (defaulting party), kecuali terbukti bahwa pembayaran atau transfer kolateral terjadi karena fraud.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. penyelesaian Transaksi Pasar Uang; dan b. Close-Out Netting, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB Keenam

Kontrak Pintar

Pasal 28

Koreksi

(1) Penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat menggunakan kontrak pintar (smart contract) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. (2) Kontrak pintar (smart contract) dan/atau hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai informasi dan transaksi elektronik. (3) Penggunaan kontrak pintar (smart contract) diikuti dengan penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (smart contract). (4) Penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (smart contract) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat syarat dan ketentuan mengenai otomasi pelaksanaan hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam kontrak pintar (smart contract).

Pasal 29

(1) Penerbit Instrumen Pasar Uang dan/atau pelaku Transaksi Pasar Uang yang menggunakan kontrak pintar (smart contract) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) wajib: a. menjaga tata kelola, penerapan manajemen risiko, dan/atau prinsip kehati-hatian; b. memastikan kerahasiaan data dan/atau informasi; c. memastikan tersedianya akses data dan/atau informasi bagi Bank INDONESIA; dan/atau d. kewajiban lainnya yang ditetapkan Bank INDONESIA. (2) Penggunaan kontrak pintar (smart contract) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali wajib dikonsultasikan dengan Bank INDONESIA. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Transaksi Pasar Uang tertentu yang ditetapkan Bank INDONESIA. (4) Penggunaan kontrak pintar (smart contract) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan sistem, informasi dan transaksi elektronik, dan/atau ketahanan siber. (5) Penerbit Instrumen Pasar Uang dan/atau pelaku Transaksi Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. pembatasan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan dalam Penerbitan Instrumen Pasar Uang dan/atau Transaksi Pasar Uang.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. kontrak pintar (smart contract); dan b. tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2023 tentang PENERBITAN INSTRUMEN PASAR UANG DAN TRANSAKSI PASAR UANG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

Pasal 17

BAB 1

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kelima

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Keenam

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB IV

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB V

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga