PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN CADANGAN GULA KONSUMSI PEMERINTAH DAN CADANGAN MINYAK GORENG PEMERINTAH

PERBAN Nomor 4 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Gula Konsumsi adalah gula kristal putih yang berasal dari hasil pengolahan tebu dan/atau gula kristal mentah untuk dikonsumsi masyarakat tanpa tambahan perasa atau pewarna. 2. Minyak Goreng adalah minyak yang menggunakan bahan baku berasal dari kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah yang selanjutnya disingkat CGKP adalah persediaan Gula Konsumsi yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. 4. Cadangan Minyak Goreng Pemerintah yang selanjutnya disingkat CMGP adalah persediaan Minyak Goreng yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah. 5. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian Gula Konsumsi dan Minyak Goreng oleh pemerintah di tingkat produsen untuk ditetapkan menjadi CGKP dan CMGP. 6. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan. 7. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya. 8. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerja sama internasional. 9. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 12. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN CGKP DAN CMGP

Pasal 4

Koreksi

(1) Dalam rangka penyelenggaraan CGKP dan CMGP, Badan Pangan Nasional melakukan perencanaan CGKP dan CMGP paling sedikit meliputi: a. target sasaran penyaluran CGKP dan CMGP; dan b. target pengadaan CGKP dan CMGP. (2) Target sasaran penyaluran CGKP dan CMGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk: a. stabilisasi harga pangan; b. pemberian Bantuan Pangan; dan/atau c. keperluan lain yang ditetapkan pemerintah. (3) Target pengadaan CGKP dan CMGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pengadaan dari dalam negeri; dan/atau b. pengadaan luar negeri.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan CGKP dan CMGP meliputi: a. pengadaan; b. pengelolaan, dan c. penyaluran. (2) Penyelenggaraan CGKP dan CMGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan. (3) Dalam pelaksanaan penugasan CGKP dan CMGP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dapat saling bekerja sama dan/atau melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pelaku usaha lainnya sesuai tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 6

Pengadaan CGKP dan CMGP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. pembelian Gula Konsumsi dan Minyak Goreng yang ditetapkan sebagai CGKP dan CMGP; dan b. metode pengadaan lain yang sah.

Pasal 7

(1) Pembelian Gula Konsumsi dan Minyak Goreng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui: a. pembelian produksi dalam negeri; dan/atau b. pembelian dari stok komersial Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan. (2) Pembelian Gula Konsumsi dan Minyak Goreng produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kepada HPP. (3) HPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan. (4) Pembelian Gula Konsumsi dan Minyak Goreng dari stok komersial Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan harga Gula Konsumsi dan Minyak Goreng komersial yang berlaku saat pengalihan.

Pasal 8

(1) Dalam hal rata-rata harga Gula Konsumsi dan Minyak Goreng di tingkat produsen di bawah HPP, dilakukan pembelian dengan HPP. (2) Dalam hal rata-rata harga Gula Konsumsi dan Minyak Goreng di tingkat produsen di atas HPP, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan diberikan fleksibilitas harga pembelian dengan jangka waktu tertentu. (3) Fleksibilitas harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

Metode pengadaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dilaksanakan paling sedikit melalui mekanisme: a. pembelian jangka panjang; dan b. kemitraan.

Pasal 10

(1) Dalam hal pengadaan CGKP dan CMGP melalui pembelian dari produksi dalam negeri tidak mencukupi untuk: a. pemenuhan cadangan; b. menjaga stabilitas harga Gula Konsumsi dan Minyak Goreng dalam negeri; dan/atau c. memenuhi kebutuhan Pemerintah lainnya, dapat dilakukan pengadaan CGKP dan bahan baku dan/atau minyak goreng untuk CMGP dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen dalam negeri. (2) Jumlah dan waktu pelaksanaan pengadaan CGKP dan CMGP dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan. (3) Pengadaan CGKP dan CMGP dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pengelolaan CGKP dan CMGP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi: a. penyimpanan; b. pemeliharaan; c. pemerataan stok antarwilayah; d. pengolahan; dan/atau e. pelepasan stok atas Gula Konsumsi dan Minyak Goreng yang ditetapkan sebagai CGKP dan CMGP.

Pasal 12

(1) Pengelolaan CGKP dan CMGP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan untuk menjaga kecukupan CGKP dan CMGP baik jumlah maupun mutunya antardaerah dan antarwaktu. (2) Pengelolaan CGKP dan CMGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme: a. perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/atau b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk. (3) Perputaran stok CGKP secara dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. rencana penyaluran; b. periode musim giling tebu; c. lead time; dan d. nilai keekonomian. (4) Perputaran stok CMGP secara dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. rencana penyaluran; b. lead time; dan c. nilai keekonomian. (5) Pengelolaan CGKP dan CMGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kemasan.

Pasal 13

CGKP dan CMGP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat: a. penyimpanan; atau b. Keadaan Kahar, dapat dilakukan pelepasan.

Pasal 14

(1) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling singkat 6 (enam) bulan. (2) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai CGKP dan CMGP disimpan di gudang Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan. (3) CGKP yang berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a memenuhi kriteria: a. menggumpal; b. mencair; c. berubah warna; d. tumbuh jamur; dan/atau e. rusak kemasan. (4) CMGP yang berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a memenuhi kriteria: a. berbau tengik; b. berubah warna; c. berbuih; d. konsistensi kental; dan/atau e. rusak kemasan.

Pasal 15

(1) CGKP dan CMGP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dapat dilakukan pelepasan. (2) Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai pelepasan CGKP dan CMGP akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan dengan memuat keterangan mengenai: a. masa simpan; dan b. kondisi mutu CGKP dan CMGP. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan hasil verifikasi oleh surveyor dan/atau petugas pemeriksa kualitas Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan. (4) Kepala Badan berdasarkan permohonan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) MENETAPKAN pelepasan CGKP dan CMGP.

Pasal 16

(1) CGKP dan CMGP yang mengalami penurunan mutu akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b dapat dilakukan pelepasan. (2) Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai pelepasan CGKP dan CMGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan dengan memuat keterangan mengenai: a. penyebab Keadaan Kahar; dan b. kuantum stok CGKP dan CMGP yang dilakukan pelepasan. (3) Kepala Badan berdasarkan permohonan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MENETAPKAN pelepasan CGKP dan CMGP.

Pasal 17

Pelepasan CGKP dan CMGP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui: a. penjualan; b. pengolahan; c. penukaran; dan/atau d. hibah.

Pasal 18

(1) Penjualan CGKP dan CMGP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu dalam rangka untuk mempertahankan mutu CGKP dan CMGP. (2) Pengolahan CGKP dan CMGP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu Gula Konsumsi dan Minyak Goreng dan meningkatkan nilai penjualan CGKP dan CMGP. (3) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan untuk mendapatkan CGKP dan CMGP dengan kualitas yang lebih baik dengan memperhitungkan rafaksi harga atau jumlah atas Gula Konsumsi CGKP dan Minyak Goreng CMGP yang ditukar. (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan berdasarkan penugasan Pemerintah.

Pasal 19

(1) Dalam rangka menjaga jumlah CGKP dan CMGP sesuai dengan yang ditetapkan, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan harus melakukan pengadaan Gula Konsumsi dan Minyak Goreng untuk mengganti CGKP dan CMGP yang telah dilakukan pelepasan. (2) Pengadaan Gula Konsumsi dan Minyak Goreng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pelepasan CGKP dan CMGP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan mengacu pada harga atau nilai yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan, setelah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang meliputi: a. kuantum stok CGKP dan CMGP yang dilakukan pelepasan; dan b. selisih harga dan/atau susut yang terjadi akibat pelepasan.

Pasal 21

(1) Penyaluran CGKP dan CMGP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan untuk antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan: a. stabilisasi harga pangan; b. pemberian Bantuan Pangan; dan/atau c. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah. (2) Penyaluran CGKP dan CMGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. operasi pasar umum; atau b. operasi pasar khusus pada sasaran tertentu. (3) Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada harga acuan penjualan di tingkat konsumen. (4) Penyaluran CGKP dan CMGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.

Pasal 22

(1) Operasi pasar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara: a. langsung di tingkat eceran; dan/atau b. melalui distributor atau mitra Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan (2) Operasi pasar umum secara langsung di tingkat eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di: a. pasar rakyat, toko swalayan, dan/atau perdagangan melalui sistem elektronik; atau b. tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen. (3) Perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan. (4) Operasi pasar umum melalui distributor atau mitra Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tetap memperhatikan harga penjualan sampai ke tingkat eceran konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 23

(1) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b ditujukan kepada sasaran tertentu yang sudah ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga. (2) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penjualan langsung kepada sasaran tertentu.

BAB Kedua

Pengadaan

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Metode pengadaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dilaksanakan paling sedikit melalui mekanisme: a. pembelian jangka panjang; dan b. kemitraan.

Pasal 10

BAB Ketiga

Pengelolaan

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

CGKP dan CMGP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat: a. penyimpanan; atau b. Keadaan Kahar, dapat dilakukan pelepasan.

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pelepasan CGKP dan CMGP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui: a. penjualan; b. pengolahan; c. penukaran; dan/atau d. hibah.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN CADANGAN GULA KONSUMSI PEMERINTAH DAN CADANGAN MINYAK GORENG PEMERINTAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28