Langsung ke konten utama

Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi APIHubungkan Claude

KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tentang PASAR MODAL

KEPPRES Nomor 53 Tahun 1990

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Beranda Jelajahi Topik Hubungkan Claude API

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

Daftar Isi

BAB IKETENTUAN UMUM
- Pasal 1
BAB IIBADAN PENGAWAS PASAR MODAL
BAB IIIBURSA EFEK DAN LEMBAGA KLIRING PENYELESAIAN DAN PENYIMPANAN
- Pasal 12
BAB IVREKSA DANA
- Pasal 13
BAB VPERUSAHAAN EFEK DAN PERORANGAN
- Pasal 14
BAB VIILEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL
- Pasal 15
BAB VIIPROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
- Pasal 16
BAB VIIIPENDAFTARAN DAN PENAWARAN UMUM
- Pasal 17
BAB IXTRANSAKSI YANG DILARANG
BAB XKETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI
- Pasal 21
- Pasal 22
BAB XIIKETENTUAN PENUTUP
- Pasal 23
- Pasal 24
- Pasal 25

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan PRESIDEN ini dimaksud dengan : 1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 2. Bursa Efek adalah suatu pertemuan termasuk suatu sistem elektronik tanpa tempat pertemuan yang diorganisasikan dan digunakan untuk menyelenggarakan pertemuan penawaran jual beli atau perdagangan Efek. 3. Efek adalah setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sukuritas kredit, tanda bukti hutang, setiap rights, warrants, opsi, atau setiap derevatif dari Efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh menteri sebagai Efek. 4. Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan adalah suatu Lembaga yang bertanggung jawab atas kliring, dan penyelesaian transaksi yang terjadi di Bursa Efek, serta penyimpanan Efek dalam penitipan untuk pihak lain. 5. Reksa Dana (Invesment Fund) adalah Emiten yang kegiatan utamanya melakukan investasi, reinvestasi atau perdagangan Efek.

Status

Berlaku

Sumber

peraturan.go.id

Bagikan

BAB II

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Pasal 2

(1) Pembinaan dan pengawasan di bidang pasar modal dilakukan oleh menteri. (2) Untuk melakukan pengendalian pasar modal sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah, dibentuk Badan Pengawas Pasar Modal.

Pasal 3

(1) Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut BAPEPAM, adalah Badan yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) BAPEPAM mempunyai tugas : a. mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga Efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum; b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam BABIII, BAB IV, BAB V dan BAB VI dan BAB VII; dan c. memberikan pendapat kepada Menteri mengenai pasar modal. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) BAPEPAM memiliki wewenang dan fungsi yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 4

Menteri dapat membentuk suatu panitia yang bertugas memberi pertimbangan di dalam MEMUTUSKAN kebijaksanaan pengembangan pasar modal.

Pasal 5

(1) BAPEPAM dipimpin oleh seorang ketua. (2) Ketua BAPEPAM mempunyai tugas : a. Memimpin BAPEPAM sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Pemerintah, dan membina aparatur BAPEPAM agar berdayaguna dan berhasilguna; dan b. Membuat ketentuan pelaksanaan teknis di bidang pasar modal yang secara fungsional menjadi tanggungjawab sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua BAPEPAM bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 6

Dalam melakukan tugasnya Ketua BAPEPAM dibantu oleh : a. Wakil Ketua BAPEPAM; b. Sekretariat; c. Biro Hukum; d. Biro Pengelolaan Investasi dan Riset; e. Biro Transaksi dan Lembaga Efek; f. Biro Penilaian Keuangan perusahaan I; g. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan II; h. Kantor Wilayah BAPEPAM di daerah yang terdapat Bursa Efek; dan i. Tenaga-tenaga fungsional pasar modal.

Pasal 7

(1) Wakil Ketua BAPEPAM mempunyai tugas : a. membantu Ketua BAPEPAM dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan cara membina, memimpin dan mengkoordinasi kegiatan Sekretariat dan Biro-biro BAPEPAM agar berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana ditugaskan oleh Ketua BAPEPAM; b. bertindak selaku Ketua BAPEPAM dalam hal Ketua BAPEPAM berhalangan; dan c. melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM. (2) Dalam melakukan tugasnya, Wakil Ketua BAPEPAM bertanggung jawab langsung kepada Ketua BAPEPAM. (3) Dalam hal Ketua BAPEPAM berhalangan, Wakil Ketua BAPEPAM bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Pasal 8

(1) Sekretariat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian. (2) Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bagian.

Pasal 9

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BAPEPAM. (2) Biro Hukum mempunyai tugas di bidang hukum dan penegakan peraturan pasar modal yang berlaku. (3) Biro Pengelolaan Investasi dan Riset mempunyai tugas dibidang proses perizinan, pembinaan dan pengawasan menajer Investasi, Emiten Reksa dana dan Penasehat Investasi serta Riset Pasar Modal. (4) Biro Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas di bidang proses perizinan, pembinaan dan pengawasan Bursa Efek, Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan, Perusahaan Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek. (5) Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I mempunyai tugas di bidang pembinaan dan penelaahan keterbukaan dokumen Perusahaan Publik dan Emiten yang bergerak di bidang jasa kecuali Emiten Reksa Dana, dan peningkatan standar akutansi dalam bidang tersebut. (6) Biro Penilaian Keuangan Perusahaan II mempunyai tugas di bidang pembinaan dan penelaahan keterbukaan dokumen Perusahaan Publik dan Emiten yang bergerak di bidang Produksi barang dan peningkatan standar akutansi dalam bidang tersebut. (7) Tenaga-tenaga fungsional mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dari Biro-biro sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 10

Pengaturan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi BAPEPAM ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 11

(1) Ketua BAPEPAM diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Wakil Ketua BAPEPAM diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat BAPEPAM lainnya ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

BURSA EFEK DAN LEMBAGA KLIRING PENYELESAIAN DAN PENYIMPANAN

Pasal 12

(1) Untuk menyelenggarakan Bursa Efek atau Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan wajib terdahulu mendapat izin Usaha dari Menteri. (2) Yang dapat menyelenggarakan Bursa Efek atau Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. (3) Bursa Efek atau Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didirikan di seluruh wilayah Republik INDONESIA. (4) BAPEPAM akan menjalankan Bursa Efek di Jakarta sampai adanya suatu Perusahaan swasta berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan untuk menyelenggarakan Bursa Efek di Jakarta dan peralihannya dilaksanakan dengan baik. (5) Dalam kegiatannya, Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak bertujuan untuk mengejar keuntungan. (6) Keanggotaan Bursa Efek atau lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan hanya bagi badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di INDONESIA. (7) Persyaratan, tata cara pendirian, serta lingkup usaha Bursa Efek dan Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB IV

REKSA DANA

Pasal 13

(1) Untuk menyelenggarakan Reksa Dana (invesment fund) wajib terlebih dahulu memperoleh izin Usaha dari Menteri. (2) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas. (3) Persyaratan, tata cara pendirian, serta lingkup usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB V

PERUSAHAAN EFEK DAN PERORANGAN

Pasal 14

(1) Perusahaan Efek yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan Manajer Investasi wajib terlebih dahulu mendapat izin Usaha dari Ketua BAPEPAM. (2) Perorangan selaku Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek dan Penasehat Investasi wajib terlebih dahulu mendapat izin Perorangan dari Ketua BAPEPAM. (3) Persyaratan, tata cara pendirian, serta lingkup usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VII

LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL

Pasal 15

(1) Lembaga Penunjang Pasar Modal yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek, wajib terlebih dahulu memperoleh izin Usaha dari Ketua BAPEPAM. (2) Lembaga Penunjang Pasar Modal yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harga sehubungan dengan kegiatannya di pasar modal, wajib terlebih dahulu memperoleh Persetujuan dari Ketua BAPEPAM. (3) Lembaga Penunjang Pasar Modal yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dan Penanggung, wajib mematuhi ketentuan yang berlaku. (4) Persyaratan, tata cara pendirian, serta lingkup usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VII

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Pasal 16

(1) Profesi Penunjang Pasar Modal sebelum melakukan kegiatannya di pasar modal wajib mendaftarkan diri kepada ketua BAPEPAM. (2) Ketentuan tentang Pendaftaran dan kewajiban profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VIII

PENDAFTARAN DAN PENAWARAN UMUM

Pasal 17

(1) Yang dapat melakukan penjualan atau penawaran Efek kepada masyarakat hanyalah Emiten yang telah menyampaikan Persyaratan Pendaftaran kepada Ketua BAPEPAM. (2) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri. (3) Perusahaan Publik yang ditetapkan oleh Menteri wajib mendaftarkan saham-sahamnya pada ketua BAPEPAM. (4) Persyaratan dan tata cara pendaftaran saham Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB IX

TRANSAKSI YANG DILARANG

Pasal 18

(1) Menteri MENETAPKAN ketentuan tentang transaksi yang dilarang. (2) Dalam melaksanakan transaksi Efek setiap pihak dilarang : a. memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan; b. melakukan perdagangan dengan menggunakan informasi orang dalam (inside information); c. melakukan manipulasi pasar; dan d. melakukan pemalsuan dan penipuan.

Pasal 19

Dalam hal terjadinya transaksi Efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, BAPEPAM dengan pemberitahuan tertulis, dapat mewajibkan setiap orang untuk memberikan laporan atau keterangan sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tersebut.

Pasal 20

BAPEPAM dan setiap yang diberi kewenangan oleh BAPEPAM, dilarang mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Keputusan PRESIDEN ini kepada Pihak manapun, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan BAPEPAM, atau jika diharuskan untuk berbuat demikian oleh UNDANG-UNDANG.

BAB X

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Untuk tercapainya tujuan perkembangan pasar modal, Menteri dapat MENETAPKAN sanksi administratif berupa pencabutan atau pembatasan kegiatan atau pembebanan kewajiban dan/atau pengenaan denda. ABAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Danareksa sebagaimana didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 25 Tahun 1976 tetap dapat melanjutkan kegiatan unit-unit Reksa Dananya sampai batas waktu yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri. (2) Dalam hal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Danareksa akan melanjutkan kegiatan usahanya setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Danareksa wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan PRESIDEN ini. (3) Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Danareksa dilarang melakukan emisi unit Reksa Dana baru sebelum dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, maka Keputusan PRESIDEN Nomor 60 Tahun 1988 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1990 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990 NOMOR 83