Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 tentang PANITIA NAS...

Pasal 1

(1) Membentuk Panitia Nasional Keketuaan INDONESIA pada the Association of Southeast Asian Nations Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Panitia Nasional. (21 Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jakarta.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyelenggaraan rangkaian Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023, terdiri atas: a. Konferensi Tingkat Tinggi; b. Pertemuan Tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral; c. Pertemuan tingkat Pejabat Senior; d. Pertemuan tingkat Working Group; e. Program Side Euents; dan f. rangkaian pertemuan dan kegiatan ASEAN lainnya. (21 Konferensi Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 ASEAN, Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 ASEAN, dan Konferensi Tingkat Tinggi lainnya, diselenggarakan sesuai Piagam ASEAN pada waktu dan tempat di INDONESIA yang ditentukan kemudian.

Pasal 4

Koreksi

Panitia Nasional dipimpin oleh Pengarah. (1) (2) (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Panitia Nasional dalam rangka Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023. Dalam melaksanakan tugasrrya, Pengarah dibantu oieh Penanggung Jawab Bidang dan Tim Asistensi dan Kemitraan yang terdiri atas: a. Penanggung Jawab Bidang Substansi Pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN; b. Penanggung Jawab Bidang Substansi Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN; c. Penanggung. . BLIK INDONESIA c. Penanggung Jawab Bidang Substansi Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN; d. Penanggung Jawab Bidang Substansi Umum/ Sekretariat Nasional ASEAN; e. Penanggung Jawab Bidang Komunikasi, Media, dan Hubungan Masyarakat; f. Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi dan Logistik; g. Penanggung Jawab Bidang Side Euents; h. Penanggung Jawab Bidang Pengamanan; dan i. Tim Asistensi dan Kemitraan.

Pasal 5

Koreksi

Susunan Panitia Nasional terdiri atas: a. Pengarah 1. PRESIDEN Republik INDONESIA; 2. Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; b Penanggung Jawab Bidang Substansi Pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN Anggota 1. Menteri Luar Negeri; 2. Menteri Pertahanan; 3. Menteri Hukum dan Asasi Manusia; 4. Panglima Tentara Nasional INDONESIA; Hak 5. Kepala. . . c Penanggung Jawab Bidang Substansi Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN Anggota 5. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 6. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir; Menteri Koordinator Perekonomian; Bidang 1. Menteri Perdagangan; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Perhubungan; 4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Menteri Pertanian; 6. Menteri Komunikasi dan Informatika; 7. Menteri Dalam Negeri; 8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 10. Menteri Perindustrian; 1 1. Menteri Kelautan dan Perikanan; 12. Kepala . d. Penanggung Jawab Bidang Substansi Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN Anggota 12. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; 13. Kepala Badan Standardisasi Nasional; 14. Gubernur Bank INDONESIA; 15. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 1. Menteri Kesehatan; 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Menteri Ketenagakerjaan; 4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologr; 5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 6. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 7. Menteri Sosial; 8. Menteri Pemuda dan Olahraga; 9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; e. Penanggung. . . e. ob' Penanggung Jawab Bidang Substansi Umum/Sekretariat Nasional ASEAN Anggota Penanggung Jawab Bidang Komunikasi, Media, dan Hubungan Masyarakat Anggota Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi dan Logistik Luar Negeri selaku Sekretariat Nasional Menteri Kepala ASEAN; f. Anggota Sekretariat Nasional ASEAN; Menteri Komunikasi dan Informatika; 1. Kepala Staf Kepresidenan; 2. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 3. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri; 4. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika; 5. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat PRESIDEN, Kementerian Sekretariat Negara; Menteri Sekretaris Negara; 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat; 2. Sekretaris Kabinet; Anggota 3.Wakil ... h. Penanggung Jawab Bidang Side Euents 3. Wakil Menteri Kesehatan; 4. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 5. Kepala Sekretariat PRESIDEN, Kementerian Sekretariat Negara; 6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri; 7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan; 8. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara; 9. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 10. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri; 1 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; 12. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 13. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan lstana, Sekretariat PRESIDEN, Kementerian Sekretariat Negara; 14. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat Kabinet; 15. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 16. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur; 17. Kepala Daerah Provinsi terkait lainnya; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Anggota I Anggota Penanggung Jawab Bidang Pengamanan Anggota 1. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I; 2. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan; 5. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 6. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga; 7. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial; 8. Direktur Jenderal Asia Pasihk dan Afrika, Kementerian Luar Negeri; 9. Ketua Kamar Dagang dan Industri INDONESIA; Panglima Tentara Nasional INDONESIA; 1. Wakil Menteri Pertahanan; 2. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 3. Kepala Badan Intelijen Negara; 4. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara; j. Tim BLIK INDONESIA j Tim Asistensi dan Kemitraan 1. Wishnutama Kusubandio; 2. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II.

Pasal 6

Koreksi

Penanggung Jawab Bidang Substansi Pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a memiliki tugas: a. mengoordinasikan Kementerian/Lembaga pengampu badan sektoral di bawah ASEAIV Political Searity Community Council (APSC Council)selama masa Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023; b. mengoordinasikan perencanaan dan penyiapan substansi, serta pelaksanaan kegiatan dan pertemuan ASEAN yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga di bawah Pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN selama masa Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023; c. mengoordinasikan penyusunan dan penyiapan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga di bawah Pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN untuk persiapan dan pelaksanaan pertemuan ASEAN dan rangkaian kegiatan terkait lainnya selama masa Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023; dan d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah.

Pasal 7

Koreksi

Penanggung Jawab Bidang Substansi Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b memiliki tugas: a. mengoordinasikan . . . _t2_ a. mengoordinasikan Kementerian/Lembaga pengampu badan sektoral di bawah ASEAN Economic Community Council (AEC Council) selama masa Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 20'23; b. mengoordinasikan perencanaan dan penyiapan substansi, serta pelaksanaan kegiatan pertemuan ASEAN yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga di bawah pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN selama masa Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023; c. mengoordinasikan penyusunan dan penyiapan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga di bawah pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk persiapan dan pelaksanaan pertemuan ASEAN dan rangkaian kegiatan terkait lainnya selama masa Keketuaan Ir,cionesia pada ASEAN tahun 2023; dan cl. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah.

Pasal 8

Koreksi

Penanggung Jawab Bidang Substansi Pilar 14a-syarakat Sosial Budaya ASEAN sebagaimana dimaksud dalarrr Pasal 4 ayat (3) huruf c memiliki tugas: a. mengoordinasikan Kementerian/Lembaga pengampu badan sektoral di bawah ASEAN Socio Cultural Communitg Council (ASCC Council) seiama masa Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023; b mengcordinasikan perencanaan dan pcnyiapan substansi, serta pelaksanaan kegiatan dan pertemuan ASEAN yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga di bawah pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN selama masa Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023; c. mengocrdinasikan c. mengoordinasikan peny'usunan dan penyiapan rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga di bawah pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN untuk persiapan dan pelaksanaan pertemuan ASEAN dan rangkaian kegiatan terkait lainnya selama masa Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023; dan d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah.

Pasal 9

Koreksi

Penanggung Jawab Bidang Substansi Umum/ Sekretariat Nasional ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d memiliki tugas: a. mengoordinasikan perencanaan, penyiapan, serta pelaksanaan substansi umum lintas Pilar Masyarakat ASEAN dalam rangka mendukung Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tatrun2023; b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran persiapan dan pelaksanaan Bidang Substansi Umum dalam rangka mendukung Keketuaan INDONESIA pada ASEAN ta}:un 2023; kerja Sekretariat Nasional ASEAN dalam menyiapkan dan melaksanakan substansi lintas pilar Masyarakat ASEAN untuk Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023; d. mengoordinasikan kerja Sekretariat Nasional ASEAN dalam menyiapkan dan menyelenggarakan pertemuan ASEAN selama masa Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023; dan e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah. c Pasal 10. . . PRESTDEN

Pasal 10

Koreksi

Penanggung Jawab Bidang Komunikasi, Media, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e memiliki tugas: a. mengoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan kegiatan Bidang Komunikasi, Media dan Hubungan Masyarakat dalam rangka mendukung Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023; b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran persiapan dan pelaksanaan Bidang Komunikasi, Media, dan Hubungan Masyarakat dalam rangka mendukung Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023; c. menyiapkan, mengelola, serta melaksanakan pelayanan informasi, media, jurnalis, dan hubungan masyarakat yang mendukung kegiatan Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023; d. menyediakan dan mengelola jaringan infrastruktur digital untuk mendukung kegiatan Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023; dan e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah. Pasal 1 1 Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f memiliki tugas: a. mengoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelalsanaan kegiatan Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi dan Logistik dalam rangka mendukung Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023; b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran persiapan dan pelaksanaan Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi dan Logistik dalam rangka mendukung Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023; c. mengoordinasikan c _15_ mengoordinasikan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 ASEAN serta Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 ASEAN dan Konferensi Tingkat Tinggi terkait lainnya pada tingkat Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah, beserta logistik pendukungnya; dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah. d

Pasal 12

Koreksi

Penanggung Jawab Bidang Side Euents sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g memiliki tugas: a. mengoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan kegiatan Bidang Side Euents dalam rangka mendukung Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023, antara lain: 1) Indo-Pacific Infrastructure Fontm (IPIF); 2l ASEAIV Creatiue Economy.Business Fontm (ACEBF)ke-2; 3) ASBAIV Youth Conference; dan 4l ASEAJV High-Leuel Fontm on Disabilitg: Empowerment and Partnership touards 2025 and Begond. b. men)rusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran persiapan dan pelaksanaan Bidang Side Euents dalam rangka mendukung Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023; dan c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah.

Pasal 13

Koreksi

Penanggung Jawab Bidang Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h memiliki tugas: a. mengoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengamanan dalam rangka mendukung Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023; b.menyusun... b -t6- men)rusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran persiapan dan pelaksanaan Bidang Pengamanan dalam rangka mendukung Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023; dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah. c

Pasal 14

Koreksi

Tim Asistensi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i memiliki tugas: a. mengoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, utamanya dengan mitra swasta non-pemerintah, dalam rangka mendukung Keketuaan lndonesia pada ASEAN tahun 2023; b. men5rusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran persiapan dan pelaksanaan Tim Asistensi dan Kemitraan dalam rangka mendukung Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023; dan c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah.

Pasal 15

Koreksi

(1) Setiap Penanggung Jawab Bidang bertanggungjawab untuk menJrusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala. l2l Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengarah melalui Menteri Luar Negeri selaku Kepala Sekretariat Nasional ASEAN.

Pasal 16

Koreksi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, masing-masing Penanggung Jawab Bidang dapat membentuk susunan keanggotaan yang lebih terperinci sesuai dengan kebutuhan. Pasal 17 ... -t7-

Pasal 17

Koreksi

Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Nasional, dapat dibentuk Panitia Pelaksana pada tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan masing- masing Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Koreksi

Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, swasta, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 19

Koreksi

Masa kerja Panitia Nasional terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan PRESIDEN ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 20

Koreksi

Pendanaan yang diperlukan untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan rangkaian kegiatan Keketuaan INDONESIA pada ASEAN tahun 2023 bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal2l... SK No t70671 A Pasal 2 1 Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Deputi Bidang Perundang-undangan dan Hukum, vanna Djaman

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 tentang PANITIA NASIONAL KEKETUAAN INDONESIA PADATHE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS TAHUN 2023

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20