KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR

KEPPRES Nomor 135 Tahun 1999

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Menteri Negara Koordinator, selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disingkat Menko, adalah pembantu PRESIDEN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Pasal 2

Menko mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta penyelenggaraan di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.

Pasal 3

Pasal 5

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing Menko menyelenggarakan fungsi : 1. Menko Polkam a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional, serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut; b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan, penyusunan rencana, program dan kegiatan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional; c. pengendalian penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 huruf a dan huruf b serta pengkoordinasian langkah-langkah penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional, serta mengikuti perkembangannya. d. pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi Menko lainnya; e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada PRESIDEN. 2. Menko Ekuin a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan peningkatan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan, dan industri serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut; b. pengkoordinasian pengusahaan pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara baik berupa pinjaman lunak, kredit ekspor maupun pinjaman komersial serta dalam pengendalian pelaksanaannya; c. pengkoordinasian kebijakan, pengembangan investasi, produksi dan distribusi guna mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang, pengembangan kewilayahan, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terpadu, pengembangan kerja sama ekonomi subregional, regional, dan internasional, dan pemerataan pelaku dan peluang usaha serta dalam pengendalian penyelenggaraannya; d. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada PRESIDEN. 3. Menko Kesra dan Taskin a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah N0n-Departemen dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan, serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang tersebut; b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program, dan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan, serta pengendalian penyelenggaraannya; c. pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi Menko lainnya; d. penyempaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada PRESIDEN.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Koreksi

(1) Menko dibantu oleh : a. Sekretaris Menko; b. Deputi Bidang Teknis, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai dengan beban kerja. c. Staf Ahli, sebanyak-banyak 6 (enam) orang sesuai beban kerja. (2) Apabila kebutuhan sangat memerlukan, PRESIDEN atas usul Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara dapat memberikan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

Pasal 8

Koreksi

(1) Sekretaris Menko adalah unsur pembantu Menko yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko. (2) Sekretaris Menko mempunyai tugas membantu Meneg, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi kegiatan di lingkungan Menko; b. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Menko; c. penyelenggaraan hubungan kerja dengan departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, dan lembaga lain sesuai petunjuk Menko; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Meneg sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. (3) Sekretaris Menko membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) biro sesuai beban kerja. (4) Masing-masing biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian sesuai beban kerja.

Pasal 9

(1) Deputi Bidang Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Meneg yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko. (2) Deputi Bidang Teknis mempunyai tugas membantu Menko di bidang tertentu, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan dan perumusan kebijakan Menko sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan tertentu sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; c. pelaksanaan hubungan kerja dengan departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, dan lembaga lainnya sesuai petunjuk Menko; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menko sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Deputi Bidang Teknis dibantu oleh Asisten Deputi, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai beban kerja. (4) Masing-masing Asisten Deputi dibantu oleh Analis Kebijakan, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai beban kerja. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Teknis dikoordinasikan oleh Sekretaris Menko.

Pasal 10

(1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Meneg yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko. (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan pemikiran atau pertimbangan teknis mengenai masalah tertentu yang diperlukan oleh Menko dalam pelaksanaan tugas Menko. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Menko.

Pasal 11

Jika dipandang perlu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Menko dapat membentuk beberapa kelompok kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 12

Koreksi

(1) Pelaksanaan koordinasi oleh Menko dilakukan dalam : a. perumusan kebijakan; b. pelaksanaan kebijakan, baik yang bersifat rutin maupun berkenaan dengan permasalahan yang timbul; c. evaluasi pelaksanaan kebijakan. (2) Pelaksanaan koordinasi oleh Menko dilakukan melalui : a. rapat koordinasi Menko atau rapat koordinasi gabungan antar Menko; b. rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menko sesuai dengan kebutuhan; c. forum-forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. konsultasi langsung dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen. (3) Pelaksanaan koordinasi oleh Menko dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 13

(1) Hasil pelaksanaan koordinasi oleh Menko yang menyangkut kebijakan atau langkah-langkah yang nyata dan perlu diambil suatu tindakan, dilaporkan kepada PRESIDEN sebagai bahan pertimbangan bagi kebijakan PRESIDEN. (2) Atas dasar kesepakatan yang dicapai dalam rapat koordinasi, Menko mengambil langkah tindak lanjut, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Pasal 14

Menko mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di lingkungan koordinasinya senantiasa memelihara kesatuan pemahaman mengenai kebijakan pemerintah, sehingga penyelenggaraannya baik di Pusat maupun di Daerah selalu terpadu.

Pasal 15

(1) Dalam hal ada masalah yang perlu dikoordinasikan di antara Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, maka diadakan konsultasi secara langsung di antara Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan. (2) Dalam hal tidak terjadi kata sepakat di antara Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan, maka pemecahannya diupayakan bersama-sama dengan koordinasi Menko. (3) Dalam hal pemecahan dengan koordinasi Menko tidak dapat diselesaikan, maka Menko melaporkannya kepada PRESIDEN baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan para Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan disertai pertimbangan-pertimbangan guna mendapatkan keputusan atau petunjuk PRESIDEN lebih lanjut. (4) Kebijakan dan keputusan lainnya yang prinsipil ditetapkan oleh PRESIDEN melalui sidang-sidang kabinet terbatas yang diadakan secara berkala maupun dalam kesempatan lain.

Pasal 16

Apabila dipandang perlu, Menko meminta Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di luar bidang koordinasinya untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi Menko.

Pasal 17

(1) Menko meminta laporan atas hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijakan yang telah ditetapkan Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam bidang koordinasinya, memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya guna kelancaran penyelenggaraan kebijakan yang ditetapkan PRESIDEN. (2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi koordinasi, Menko memberikan arahan dan petunjuk kepada Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada dalam lingkup koordinasinya.

Pasal 18

(1) Untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan atau penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kebijakan, dilakukan rapat koordinasi gabungan antar-Menko sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (2) Rapat koordinasi gabungan antar-Menko, selain dihadiri oleh para Menteri juga oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam rapat yang bersangkutan.

Pasal 19

Menko dan semua unsur di lingkungan Menko dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan instansinya sendiri maupun dalam hubungan antar departemen dan/atau instansi lain untuk kesatuan gerak sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27