KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 tentang BADAN PENETAPAN DAN PENGENDALIAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PEKERJAAN UMUM

KEPPRES Nomor 12 Tahun 2000

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Penetapan dan Pengendalian Penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut BP4-S-PU adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. (2) BP4S-PU dipimpin oleh seorang Kepala, yang dijabat oleh Menteri Negara Pekerjaan Umum.

Pasal 2

BAB II

ORGANISASI

Pasal 7

Koreksi

BP4S-PU terdiri dari : a. Kepala; b. Wakil Kepala; c. Sekretaris Utama; d. Deputi Bidang Pengadaan dan Investasi; e. Deputi Bidang Mutu dan Manfaat.

Pasal 8

Koreksi

Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Pasal 9

Kepala mempunyai tugas : a. memimpin BP4S-PU sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Bab I dan Kebijakan pemerintah; b. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pekerjaan umum; c. melaksanakan tugas dan kegiatan lain sesuai petunjuk PRESIDEN; d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada PRESIDEN.

Pasal 10

Wakil Kepala mempunyai tugas : a. melaksanakan tugas sehari-hari Kepala; b. dalam melaksanakan tugasnya Wakil Kepala mendapat petunjuk teknis dan Kepala; c. Wakil Kepala bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 11

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama.

Pasal 12

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan program dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BP4S-PU.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan di lingkungan BP4S-PU; b. pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tatalaksana kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga BP4S-PU; c. pengkoordinasian penyusunan laporan BP4S-PU; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 14

Deputi Bidang Pengadaan dan Investasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan BP4S-PU di bidang pengadaan dan investasi pemerintah serta kerjasama pemerintah/BUMN dengan badan usaha swasta, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 15

Deputi Bidang Pengadaan dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan evaluasi, penilaian dan penetapan pengadaan barang dan jasa serta pengendalian kerjasama pemerintah/BUMN dengan badan usaha swasta di bidang prasarana dan sarana pekerjaan umum.

Pasal 16

Deputi Bidang Mutu dan Manfaat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BP4S-PU di bidang mutu dan manfaat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 17

Deputi Bidang Mutu dan Manfaat mempunyai tugas menyelenggarakan penilaian mutu pelaksanaan dalam arti luas serta mengevaluasi manfaat program dan hasil pelaksanaan prasarana dan sarana pekerjaan umum oleh instansi pemerintah/BUMN dan kerjasama pemerintah/BUMN dengan badan usaha swasta.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 tentang BADAN PENETAPAN DAN PENGENDALIAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PEKERJAAN UMUM

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23