PP

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

PP Nomor 22 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah. 2. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil jasa Konstruksi. 3. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi. 4. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan Konstruksi suatu bangunan. 5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 6. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah gabungan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi. 7. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi. 8. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi. 9. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa. 10. Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas dan berkelanjutan. 11. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja Konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 12. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi. 13. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing. 14. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional INDONESIA, standar internasional, dan/atau standar khusus. 15. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja Konstruksi. 16. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi. 17. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait. 18. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja. 19. Akreditasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi. 20. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 21. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi. 22. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi. 23. Lisensi adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan proses sertifikasi Jasa Konstruksi. 24. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi, dan tenaga kerja Konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi. 25. Layanan Usaha adalah suatu lingkup layanan pekerjaan berdasarkan jenis dan sifat usaha Jasa Konstruksi. 26. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Pekerjaan Konstruksi. 27. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi. 28. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang bertindak sebagai penasehat. 29. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertaan pihak ketiga (konsiliator) yang melakukan intervensi secara aktif. 30. Dewan Sengketa adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa. 31. Penilai Ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan. 32. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 33. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

BAB 1

Pelaksanaan Kewenangan

Article 4

Correction

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan tanggung jawabnya dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

Article 5

Correction

Pelibatan Masyarakat Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi untuk menjalankan sebagian kewenangannya.

Article 6

(1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: a. registrasi badan usaha Jasa Konstruksi; b. Akreditasi bagi asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok Jasa Konstruksi; c. registrasi pengalaman badan usaha; d. registrasi Penilai Ahli; e. MENETAPKAN Penilai Ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan; f. Akreditasi bagi asosiasi profesi dan proses Lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi; g. registrasi tenaga kerja; h. registrasi pengalaman profesional tenaga kerja serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang Konstruksi; i. penyetaraan tenaga kerja asing; j. membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas Sertifikasi Kompetensi Kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi/lembaga pendidikan dan pelatihan; dan k. Lisensi lembaga sertifikasi badan usaha. (2) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 1 (satu) lembaga yang dibentuk oleh Menteri.

Article 7

Dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat berupa: a. pemberian dukungan dan pelindungan bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; b. pengembangan sistem kemitraan antara Jasa Konstruksi nasional dan internasional; dan c. pemberian pelindungan hukum bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 2

Kewenangan Pemerintah Pusat

Article 5

Correction

Pelibatan Masyarakat Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi untuk menjalankan sebagian kewenangannya.

Article 6

Correction

(1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: a. registrasi badan usaha Jasa Konstruksi; b. Akreditasi bagi asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok Jasa Konstruksi; c. registrasi pengalaman badan usaha; d. registrasi Penilai Ahli; e. MENETAPKAN Penilai Ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan; f. Akreditasi bagi asosiasi profesi dan proses Lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi; g. registrasi tenaga kerja; h. registrasi pengalaman profesional tenaga kerja serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang Konstruksi; i. penyetaraan tenaga kerja asing; j. membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas Sertifikasi Kompetensi Kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi/lembaga pendidikan dan pelatihan; dan k. Lisensi lembaga sertifikasi badan usaha. (2) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 1 (satu) lembaga yang dibentuk oleh Menteri.

Article 7

Dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat berupa: a. pemberian dukungan dan pelindungan bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; b. pengembangan sistem kemitraan antara Jasa Konstruksi nasional dan internasional; dan c. pemberian pelindungan hukum bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 8

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub- urusan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi; dan b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah provinsi dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB 3

Sifat

Article 13

Correction

Sifat usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi: a. sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi; dan b. sifat usaha Pekerjaan Konstruksi.

Article 14

Correction

(1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi: a. umum; dan b. spesialis. (2) Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultansi secara utuh. (3) Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultansi.

Article 15

(1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi: a. umum; dan b. spesialis. (2) Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan. (3) Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain.

Article 16

(1) Setiap Klasifikasi usaha terdiri atas satu atau beberapa subklasifikasi usaha. (2) Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi: a. Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat umum; b. Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis; c. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum; d. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan e. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Article 17

(1) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a untuk sifat umum terdiri atas: a. arsitektur; b. rekayasa; c. rekayasa terpadu; dan d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. (2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b untuk sifat spesialis terdiri atas: a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan b. pengujian dan analisis teknis. (3) Klasifikasi Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

Article 18

(1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c untuk sifat umum terdiri atas: a. bangunan gedung; dan b. bangunan sipil. (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d untuk sifat spesialis terdiri atas: a. instalasi; b. Konstruksi khusus; c. Konstruksi prapabrikasi; d. penyelesaian bangunan; e. penyewaan peralatan; dan f. persiapan. (3) Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

Article 19

(1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e terdiri atas: a. bangunan gedung; dan b. bangunan sipil. (2) Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

Article 20

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai subklasifikasi dan kriteria subklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Menteri. (2) Ketentuan mengenai: a. Klasifikasi dan subklasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) huruf a yang terkait ketenagalistrikan; b. Kualifikasi usaha yang terkait ketenagalistrikan; c. sertifikasi badan usaha yang terkait ketenagalistrikan; dan d. Kualifikasi dan sertifikasi tenaga kerja instalasi tenaga listrik, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

BAB 4

Klasifikasi

Article 16

Correction

(1) Setiap Klasifikasi usaha terdiri atas satu atau beberapa subklasifikasi usaha. (2) Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi: a. Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat umum; b. Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis; c. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum; d. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan e. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Article 17

Correction

(1) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a untuk sifat umum terdiri atas: a. arsitektur; b. rekayasa; c. rekayasa terpadu; dan d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. (2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b untuk sifat spesialis terdiri atas: a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan b. pengujian dan analisis teknis. (3) Klasifikasi Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

Article 18

(1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c untuk sifat umum terdiri atas: a. bangunan gedung; dan b. bangunan sipil. (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d untuk sifat spesialis terdiri atas: a. instalasi; b. Konstruksi khusus; c. Konstruksi prapabrikasi; d. penyelesaian bangunan; e. penyewaan peralatan; dan f. persiapan. (3) Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

Article 19

(1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e terdiri atas: a. bangunan gedung; dan b. bangunan sipil. (2) Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

Article 20

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai subklasifikasi dan kriteria subklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Menteri. (2) Ketentuan mengenai: a. Klasifikasi dan subklasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) huruf a yang terkait ketenagalistrikan; b. Kualifikasi usaha yang terkait ketenagalistrikan; c. sertifikasi badan usaha yang terkait ketenagalistrikan; dan d. Kualifikasi dan sertifikasi tenaga kerja instalasi tenaga listrik, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Article 21

(1) Layanan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan oleh Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi. (2) Layanan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat umum; b. Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis; c. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum; d. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan e. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Article 22

(1) Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi: a. pengkajian; b. perencanaan; c. perancangan; d. pengawasan; dan/atau e. manajemen penyelenggaraan Konstruksi. (2) Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi: a. survei; b. pengujian teknis; dan/atau c. analisis. (3) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c meliputi: a. pembangunan; b. pemeliharaan; c. pembongkaran; dan/atau d. pembangunan kembali. (4) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d meliputi pekerjaan bagian tertentu dari Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lainnya. (5) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e meliputi: a. rancang dan bangun; dan b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

BAB 6

Perubahan Klasifikasi dan Layanan Usaha

Article 23

Correction

(1) Perubahan atas Klasifikasi dan Layanan Usaha Jasa Konstruksi dilakukan dengan memperhatikan perubahan Klasifikasi produk Konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan Layanan Usaha Jasa Konstruksi. (2) Perubahan atas Klasifikasi dan Layanan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Article 24

Correction

(1) Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi. (2) Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. usaha pemasok bahan bangunan; b. usaha pemasok peralatan; c. usaha pemasok teknologi; dan d. usaha pemasok sumber daya manusia. (3) Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 25

(1) Sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri. (2) Sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk lokal, unggulan, dan ramah lingkungan yang terdiri atas: a. sumber daya material; b. sumber daya peralatan; c. sumber daya teknologi; dan d. sumber daya manusia. (3) Sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Article 26

(1) Sumber daya material dan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b harus: a. menggunakan material dan peralatan yang telah lulus uji dari lembaga yang berwenang sesuai dengan standar; dan b. mengoptimalkan penggunaan material dan peralatan dalam negeri. (2) Sumber daya peralatan Konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi harus teregistrasi oleh Menteri dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai optimalisasi penggunaan sumber daya material dan peralatan Konstruksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Article 27

(1) Sumber daya teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c didukung pengembangan teknologi dalam negeri. (2) Untuk mendukung pengembangan teknologi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi Konstruksi sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam bidang Jasa Konstruksi. (3) Kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh: a. warga negara INDONESIA; b. lembaga penelitian dan pengembangan; c. badan hukum INDONESIA; dan/atau d. perguruan tinggi. (4) Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Article 28

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d harus mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang memenuhi standar kompetensi kerja. (2) Tenaga kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kualifikasi dalam jabatan: a. operator; b. teknisi atau analis; dan c. ahli. (3) Tenaga kerja Konstruksi asing dapat melakukan layanan Jasa Konstruksi pada jabatan ahli tertentu setelah memiliki surat register dari Menteri melalui proses penyetaraan. (4) Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pendidikan, pengalaman, dan keahlian. (5) Tenaga kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang telah diregistrasi oleh Menteri. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 29

(1) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) diperoleh melalui proses uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja. (2) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kualifikasi ahli harus memenuhi persyaratan pengembangan keprofesian berkelanjutan. (4) Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Kualifikasi teknisi atau analis dan operator dilakukan melalui proses uji kompetensi. (5) Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi diawasi oleh Menteri. (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa pengawasan sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja. (7) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

Article 30

(1) Proses uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh: a. asosiasi profesi terakreditasi; dan b. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang teregistrasi. (2) Proses Sertifikasi Kompetensi Kerja yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya. (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan: a. biaya pelaksanaan uji kompetensi kerja; b. biaya operasional; dan c. biaya pemberdayaan sumber daya manusia lembaga sertifikasi profesi. (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. (5) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. (6) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah mendapatkan Lisensi harus melakukan registrasi kepada Menteri. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB 7

Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi

Article 24

Correction

(1) Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi. (2) Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. usaha pemasok bahan bangunan; b. usaha pemasok peralatan; c. usaha pemasok teknologi; dan d. usaha pemasok sumber daya manusia. (3) Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 25

Correction

(1) Sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri. (2) Sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk lokal, unggulan, dan ramah lingkungan yang terdiri atas: a. sumber daya material; b. sumber daya peralatan; c. sumber daya teknologi; dan d. sumber daya manusia. (3) Sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Article 26

(1) Sumber daya material dan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b harus: a. menggunakan material dan peralatan yang telah lulus uji dari lembaga yang berwenang sesuai dengan standar; dan b. mengoptimalkan penggunaan material dan peralatan dalam negeri. (2) Sumber daya peralatan Konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi harus teregistrasi oleh Menteri dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai optimalisasi penggunaan sumber daya material dan peralatan Konstruksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Article 27

(1) Sumber daya teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c didukung pengembangan teknologi dalam negeri. (2) Untuk mendukung pengembangan teknologi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi Konstruksi sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam bidang Jasa Konstruksi. (3) Kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh: a. warga negara INDONESIA; b. lembaga penelitian dan pengembangan; c. badan hukum INDONESIA; dan/atau d. perguruan tinggi. (4) Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Article 28

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d harus mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang memenuhi standar kompetensi kerja. (2) Tenaga kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kualifikasi dalam jabatan: a. operator; b. teknisi atau analis; dan c. ahli. (3) Tenaga kerja Konstruksi asing dapat melakukan layanan Jasa Konstruksi pada jabatan ahli tertentu setelah memiliki surat register dari Menteri melalui proses penyetaraan. (4) Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pendidikan, pengalaman, dan keahlian. (5) Tenaga kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang telah diregistrasi oleh Menteri. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 29

(1) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) diperoleh melalui proses uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja. (2) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kualifikasi ahli harus memenuhi persyaratan pengembangan keprofesian berkelanjutan. (4) Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Kualifikasi teknisi atau analis dan operator dilakukan melalui proses uji kompetensi. (5) Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi diawasi oleh Menteri. (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa pengawasan sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja. (7) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

Article 30

(1) Proses uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh: a. asosiasi profesi terakreditasi; dan b. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang teregistrasi. (2) Proses Sertifikasi Kompetensi Kerja yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya. (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan: a. biaya pelaksanaan uji kompetensi kerja; b. biaya operasional; dan c. biaya pemberdayaan sumber daya manusia lembaga sertifikasi profesi. (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. (5) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. (6) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah mendapatkan Lisensi harus melakukan registrasi kepada Menteri. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

BAB Kesatu

Article 3

BAB Kedua

Article 4

BAB 1

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB 2

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB 3

Article 8

Article 9

BAB 4

Article 9

Article 10

BAB 5

Article 10

BAB III

BAB Kesatu

Article 11

BAB 1

Article 11

Article 12

BAB 2

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB 3

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB 4

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB 5

Article 21

Article 22

Article 23

BAB 6

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB 7

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kedua