Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang UTUSAN KHU...

Article 17

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas PRESIDEN, dibentuk Staf Khusus PRESIDEN.

Article 18

(1) Staf Khusus PRESIDEN melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh PRESIDEN diluar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya. (2) Staf Khusus PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Sekretaris Pribadi PRESIDEN; b. Juru Bicara PRESIDEN; c. Bidang Hubungan Internasional; d. Bidang Informasi/Public Relation; e. Bidang Komunikasi Politik; f. Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; g. Bidang Komunikasi Sosial; h. Bidang Pangan dan Energi; i. Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah; j. Bidang Perubahan Iklim; k. Bidang Publikasi dan Dokumentasi; l. Bidang Bantuan Sosial dan Bencana; m. Bidang Administrasi dan Keuangan; n. Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Article 19

(1) Staf Khusus PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet. (2) Staf Khusus PRESIDEN dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Koordinator Staf Khusus PRESIDEN, yang diangkat oleh PRESIDEN dari salah satu Staf Khusus PRESIDEN. (3) Dalam penugasan sesuai bidang, masing-masing Staf Khusus PRESIDEN bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Article 20

(1) Staf Khusus dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan instansi pemerintah. (2) Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan tugas Staf Khusus PRESIDEN dengan baik, Sekretaris Kabinet mengatur tata kerja Staf Khusus PRESIDEN.

Article 21

(1) Pengangkatan dan tugas pokok Staf Khusus PRESIDEN ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN. (2) Staf Khusus PRESIDEN dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional INDONESIA, dan Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Article 22

(1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus PRESIDEN diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus PRESIDEN tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus PRESIDEN tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri. (3) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus PRESIDEN dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 23

(1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Staf Khusus PRESIDEN, diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus PRESIDEN diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 24

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus PRESIDEN diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan struktural eselon I.a.

Article 25

Masa bakti Staf Khusus PRESIDEN paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan PRESIDEN yang bersangkutan.

Article 26

Staf Khusus PRESIDEN apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

Article 27

Staf Khusus PRESIDEN mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Kabinet.

Article 28

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Staf Khusus PRESIDEN: a. Sekretaris Pribadi PRESIDEN dibantu oleh Wakil Sekretaris Pribadi PRESIDEN. b. Setiap Staf Khusus PRESIDEN dibantu paling banyak 5 (lima) Asisten dan untuk Sekretaris Pribadi PRESIDEN 2 (dua) diantaranya diperbantukan kepada Ibu Negara. (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari paling banyak 2 (dua) Pembantu Asisten. (3) Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung staf yang diperbantukan dari Sekretariat Kabinet atau Kementerian Sekretariat Negara.

Article 29

Wakil Sekretaris Pribadi PRESIDEN, Asisten, dan Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.

Article 30

(1) Wakil Sekretaris Pribadi PRESIDEN adalah jabatan yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon I.b. (2) Asisten adalah jabatan yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon II.a. (3) Pembantu Asisten adalah jabatan yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon III.a.

Article 31

(1) Dalam hal Wakil Sekretaris Pribadi PRESIDEN, Asisten, dan Pembantu Asisten dijabat oleh orang yang bukan berasal dari Pegawai Negeri, maka kepada yang bersangkutan yang diangkat dalam jabatan: a. Wakil Sekretaris Pribadi PRESIDEN diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon I.b. b. Asisten diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II.a. c. Pembantu Asisten diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon III.a. (2) Wakil Sekretaris Pribadi PRESIDEN, Asisten, dan Pembantu Asisten yang berasal dari bukan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya, tidak diberikan hak pensiun dan/atau pesangon.

Article 32

(1) Wakil Sekretaris Pribadi PRESIDEN diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Asisten dan Pembantu Asisten diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kabinet. (3) Masa tugas Wakil Sekretaris Pribadi PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas Sekretaris Pribadi PRESIDEN. (4) Masa tugas Asisten dan Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas Staf Khusus PRESIDEN/Sekretaris Pribadi PRESIDEN.

Article 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, dan tata kerja serta pembiayaan pelaksanaan tugas Wakil Sekretaris Pribadi PRESIDEN, Asisten, dan Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 diatur oleh Sekretaris Kabinet dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 34

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Khusus PRESIDEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja Sekretariat Kabinet.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB II

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

BAB III

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

Article 47

Article 48

Article 49

Article 50

BAB IV

Article 51

BAB V

Article 52

Article 53